Kabar6-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) menjual air bersih kepada masyarakat dengan harga hampir 3 kali lipat. Air yang dijual berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR).

Meski hingga saat ini PT PITS seperti enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai soal usaha penjualan air bersih yang dilakukan, namun PDAM TKR mengungkapkan bahwa harga jual air bersih kepada PT PITS selama kurun waktu tiga tahun terkahir Rp2.807 per meter kubik.

“Harganya itu 3 tahun yang lalu, kita buka saja, kita jual, 2.807 rupiah per meter kubik. nanti konfirmasi kembali ke PT PITS,” kata Kepala Sekertariat PDAM TKR, Syarifudin, di Kantornya Jalan Moh. Toha, Karawaci, Kota Tangerang, pada Senin (20/1/2020).

**Baca juga: Proyek SPAM Belum Rampung, PT PITS Jual Air Milik PDAM TKR?.

Syarifudin juga menjelaskan, dalam kontrak kerjasama PT PITS kuota air curah yang dibeli PT PITS dari PDAM TKR dengan hitungan 100 liter per detik untuk 10 ribu pelanggan.

Lebih lanjut, dari kuota yang ada, air yang digunakan baru 6 liter per detik, dimana terhitung untuk bulan Desember 2019 saja, jumlah pemakaian air sebesar 17.554 per meter kubik.

**Baca juga: Fraksi Gerindra Tangsel: BUMD Jangan Bisa Habiskan Modal Saja.

Terpisah, pihak PT PITS hingga kini belum menjelaskan lebih rinci, mengenai usaha jual beli air bersih, bahkan ketika sejumlah wartawan mendatangi kantor PT PITS di kawasan pertokoan Jalan Tekno Widya, Serpong, Dudung E. Direja seperti enggan menemui sejumlah awak media.

**Baca juga: Intip Hasil Kerja Legislator Tangsel Jelang Tutup Tahun 2019.

“Jadi lagi istirahat dulu, lagi makan siang, lagi sholat, ada yang mau disampaikan pak?. Soalnya ditunggu juga di Parakan,” tutup Sekertaris Direksi PT PITS, Linda.

Diketahui sebelumnya, warga kawasan komplek perumahan Serpong Green Park dan Vila Dago Tol, yang sudah menggunakan pelayanan air bersih dari PT PITS dikenakan biaya Rp6.300 per meter kubik.(eka)

Kabar6-Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi memperkirakan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyertaan modal terhadap BUMD Agrobisnis dari Pemprov Banten akan dilanjutkan tahun depan.

Hal itu melihat sisa tahun anggaran 2019, yang tinggal beberapa hari lagi, sehingga rapat pembahasan Panitia Khusus (Pensus) pembentukan Raperda penyertaan modal BUMD Agrobisnis Banten ini terpaksan untuk dilanjutkan tahun depan.

“Tadi kita masih penjadwalan. Karena ini menghadapi akhir tahun, dibahas awal Januari 2020 paling,” terang Gembong, kepada Kabar6.com, diruang kerjanya, Kamis (19/12/2019).

Diujung tahun 2019 ini, Gembong memastikan tak cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan pembahasan Raperda itu. “Tidak akan mungkin. Dari OPD nya juga udah banyak yang mengajukan cuti juga. Ya udah gak usah dipaksain,” katanya.

Menurutnya, salah satu yang akan dilakukan Pansus dengan melakukan studi banding ke daerah-daerah yang sudah lebih dulu memilikinya. Dia menjadwalkan Pansus akan studi banding pada pekan kedua Januari 2020.

Dengan begitu, kata dia, Pansus bisa melihat sekaligus mempelajari hasil dari dibuatkannya BUMD Agrobisnis didaerah-daerah tersebut, sebelum nantinya Pansus penyertaan modal BUMD Agrobisnis Banten mengambil keputusan bersama.

Pada sisi lain, sambung Gembong, tidak menutup kemungkinan Pansus penyertaan modal terhadap BUMD Agrobisnis akan menyetop rencana kucuran anggarannya kepada BUMD Banten, jika berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, keberadaan dianggap belum memberikan keuntungan bagi daerah.

Meski begiti, sambung Gembong, pihaknya optimis, keberadaan BUMD Agrobisnis milik Pemprov Banten bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Banten, khususnya para petani agar terhindar dari tengkulak.

**Baca juga: Anggota Parlemen Senayan ini Janji Perjuangkan Koperasi UMKM di Banten.

Dari 20 anggota Pansus yang terdiri dari gabungan fraksi DPRD Banten, sejauh ini pihaknya menilai masih berjalan mulus, anggota Pansus ikut mendung penyertaan modal BUMD Agrobis Banten agar bisa terealisasi.”Sebagain besar sih setuju. Kalau melihat petanya,” katanya.

Lebih jauh Gembong mengungkapkan, keberadaan BUMD Agrobisnis Banten, selain untuk memutus mata rantai tengkulak, diharapkan kedepan nantinya hasil pertanian di Banten tidak lagi dibawa keluar daerah, yang pada akhirnya dibeli kembali oleh masyarakat. (Den)

Kabar6-Penyertaan modal kepada PT Agrobisnis Banten Mandiri atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebelumnya menuai kritikan dari fraksi Partai Gerindra DPRD Banten, karena dinilai tidak tertib.

Hal itu melihat pengalokasi anggara kepada PT Agrobisnis Banten Mandiri yang lebih dulu disahkan pada APBD Banten tahun 2020, sebelum Perda penyertaan modalnya rampung dibuatkan, dan sampai saat ini masih terus berproses.

Ketua Pelaksana harian badan anggaran (Banggar) DPRD Banten, Muhlis mengaku, sebelumnya juga sempat mempertanyakan hal tersebut, dan akhirnya pihaknya memutuskan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kemendagri, sebelum nantinya anggaran penyertaan modal terhadap PT Agrobisnis Banten Mandiri bisa disahkan pada APBD Provinsi Banten tahun 2020, sambil menunggu pembentukan Perda penyertaan modalnya rampung dibuatkan.

Hasil koordinasi dengan Kemendagri, sambung Muhlis, pihaknya mendapat keterangan jika hal tersebut diperbolehkan, selama Perda pembentukan sebelumnya juga memuat alokasi anggaran penyertaan modal terhadap PT Agrobisnis Banten Mandiri. Dan jawaban itu, kata Muklis, diberikan oleh Kemendagri secara tertulis.

“Pertanyaan saya juga sebelumnya begitu. Tapi akhirnya diperbolehkan, selama pada Perda Pembentukan sebelumnya juga memuat anggaran penyertaan modalnya juga. Dan jawaban itu diberikan secara tertulis oleh Kemendagri,” terang Muhlis, kepada Kabar6.com, Rabu (18/12/2019).

Sebelumnya, juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten Encop Sopia mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 78 ayat 2 disebutkan, penyertaan modal dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan.

Selanjutnya, pada ayat 3 dijelaskan perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas Raperda tentang APBD.

Merujuk pada PP tersebut, secara gamblang disebutkan Perda tentang Penyertaan Modal seharusnya ditetapkan terlebih dahulu sebelum Perda tentang APBD tahun berkenaan disetujui. Sementara itu, saat ini penyertaan modal awal PT Agrobisnis Banten Mandiri sebesar Rp50 miliar telah dianggarkan dan ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

**Baca juga: Bantuan Dana Ponpes di Banten Belum Pasti Cair, Ini Syaratnya.

“Padahal Raperda tentang Penyertaan Modal baru diajukan sekarang. Karena itu, menurut Fraksi Partai Gerindra ini menunjukkan adanya gejala kurang tertib. Yang seharusnya didahulukan mestinya didahulukan dan yang mestinya belakangan harusnya dibelakangkan,” kata Encob, saat rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (10/12/2019).

Atas ketidaktertiban tersebut, kata dia, Fraksi Gerindra menyarankan agar Raperda tentang Penyertaan Modal tetap dilanjutkan pembahasannya.

“Akan tetapi, realisasi penyertaan modal daerah ke dalam PT Agrobisnis Banten Mandiri dianggarkan kembali pada Perubahan APBD 2020,” ungkapnya.(Den)

Kabar6-Sekertaris Daerah Banten, Al Muktabar mengaku, akan melakukan pengecekan lahan yang akan dilimpahkan untuk BUMD Agrobisnis sebum nantinya bisa dibangunkan Pemprov Banten.

Mengenai anggaran bantuan modalnya sendiri, lanjut Muktabar, Pemprov Banten akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 miliar, diawali tahun depan Rp 50 miliar.

“Nanti digelontorkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah, dengan Rp 50 miliar kalau nanti sudah terbentuk direksi itu sudah mulai bergerak,” ujarnya.

Terkait Raperda tentang pernyertaan modal, Muktabar menilai, hal itu sangat diperlukan sebagai landasan dalam pemberian modal. Ia berharap kebutuhan modal tersebut dapat terpenuhii sevara berkesinambungan, sehingga BUMD agobisnis dapat langsung bekerja menjalankan usahanya.

Adapaun bidang usaha awal yang digarap yaitu bidang pusat proudksi distribusi pangan dan pasar induk. “Kami yakin dan optimis Agrobisnis akan dapat melakukan kegiatan dan mendapat kerpercayaan dari masyarakat. Sehingga kedepan dapat memberikan nilai tambah dan produk agro dan sektor yang serumpun untuk menjaga bahan pangan, bahan pokok dan menjaga kesetabilan harga pangan dan bahan pokok,” jelasnya.

Kehadiran BUMD Agrobisnis menjadi bagian upaya Pemprov Banten dalam melawan praktik yang merugikan petani di Banten. “Praktik yang merugikan masyarakat, ketersediaan pupuk dan seterusnya. Kita akan mulai aspek pangan, nanti kita bagaimana tentang baik hulu maupun hilir pangan terutama padi dan sawah,” ujarnya.

**Baca juga: Presiden Jokowi ke Banten Sebut Defisit Transaksi Berjalan Belum Teratasi.

Disinggung terkait seleksi direksi dan komisaris BUMD Agrobisnis, ia mengatakan, sampai kemarin tahapannya masih berjalan. “Seleksi direksinya masih berkembang, targetnya direksi dua dan komisaris dua. Baru mereka membentuk struktur yang akan menjalan roda bisnis kedepan,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS mengatakan, materi raperda mengenai penyertaan modal kepada agobisnis akan dicermati dan dikaji lebih lanjut DPRD Banten. “Sebagai bahan pembahasan fraksi untuk rapat paripurna selanjutnya,” katanya.(Den)

Kabar6-Rancangan APBD 2020 milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengalokasikan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp21,370,000,000 untuk penyertaan modal PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Tangsel). Kebijakan itu ditolak oleh Fraksi Gerindra hingga berbuntut pengesahan ditunda.

“BUMD ini bukan hanya perusahaan yang harus menghabiskan anggaran saja,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi kepada wartawan, (Selasa, 26/11/2019).

Menurutnya, perusahaan plat merah ini punya salah satu kewajiban memberikan Pendapatan Asli Daerah yang bagus. Sampai 2019 ini hasil dari PT PITS belum pernah masuk ke dalam postur PAD yang sah.

“Kami mempertanyakan dong. Kalau memang BUMD itu berjalan tidak sesuai ekspetasi RPJMD walikota atau hal lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan publik kan harus dievaluasi,” ujar Syawqi.

Ia jelaskan, PT PITS sudah menggadang-gadang ingin mengambilalih pengelolaan tiga pasar tradisional. Ketiganya adalah Pasar Serpong, Jombang dan Bintaro.

**Baca juga: DPU Tangsel Setuju Aset Jalan Dikelola Tiga Pengembang Besar.

Tetapi hingga kini jajaran direksi tidak pernah menceritakan apakah ada masalah di dalam ketiga pasar yang dimaksud. “Ya sejauh ini Fraksi Gerindra keberatan dan mempertanyakan soal itu,” tegas Syawqi.

Hingga berita ini diturunkan Direktur Utama PT PITS Dudung E Diredja tidak merespon dan menanggapi soal adanya penolakan dari Fraksi Gerindra.(yud)

Kabar6-Induk perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tangerang Selatan, PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) akan mengelola tiga pasar tradisional di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Tiga pasar tradisional tersebut yakni Pasar Tradisional Serpong, Bintaro II dan Jombang Ciputat.

Direktur Utama PT PITS, Dudung E Diredja mengatakan, atas keinginan pemerintah daerah, sebagai induk perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipercayakan untuk mengelola pasar tradisional di wilayah Tangsel.

“Sesuai Perda Tangsel, kami akan mengelola pasar tradisional untuk menggenjot pendapatan daerah dari sektor pasar,” kata Dudung saat mengunjungi pasar tradisional Serpong, (Rabu, 25/9/2019).

**Baca juga: Kelola Pasar Tradisional Perusahaan Induk Tangsel Optimis Bisa Untung Berlipat.

Dudung menjelaskan, misi kunjunganya ke Pasar Serpong untuk memantau langsung persiapan sumber daya manusia yang ada di kantor pengelola. Ia dapat melihat langsung kondisi pedagang yang berada di lingkungan Pasar Serpong.

“Saya sengaja memantau dan melakukan dialog dengan pedagang guna mendengar langsung keluhan dan harapan ke depan para pedagang selama berjualan di pasar tradisional,” ungkapnya. (Eka)

Kabar6-Sejak sekitar lima tahun berdiri keuntungan bisnis yang digarap PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan baru terlihat.

Pemerintah daerah setempat sempat berencana mengucurkan dana penyertaan modal sebanyak Rp88 miliar.

Wakil Walikota Benyamin Davnie mengakui, keuntungan yang diperoleh dari bisnis air minum dan limbah puskesmas dan rumah sakit nilainya belum signifikan.

Sebab air yang dijual PT Tirta Tangsel Mandiri masih sangat kecil, hanya 150 liter per detik.

“Masih kurang dari satu miliar rupiah,” katanya ditemui wartawan di gedung DPRD Kota Tangsel, Jalan Raya Serpong, Kecamatan Setu, kemarin.

Benyamin tak menampik bila perusahaan plat merah tersebut belum dikelola secara maksimal. Meski demikian ia berharap mulai tahun mendatang dan seterusnya sudah bisa berkonntribusi bagi pendapatan asli daerah.

**Baca juga: Diduga Tidak Kantongi IMB, Proyek Air Bersih PT PITS Disidak Dewan.

“Kalau direksi, kita selalu ada evaluasinya. Pemerintah daerah sebagai pemegang saham terbesar, jika kinerjanya dalam satu periode, bisa diusulkan untuk rapat umum pemegang saham luar biasa,” ungkapnya.

Apakah benar masa jabatan jajaran direksi PT PITS akan berakhir pada Agustus 2019 mendatang?. “Ya benar,” jelas Bang Ben, sapaan Benyamin Davnie. (yud)

Kabar6-Diduga dibangun tanpa izin dan tanpa melalui proses lelang, proyek pengolahan air bersih BUMD Tangerang Selatan (Tangsel), di Jalan Parakan, Pamulang, disidak anggota DPRD Tangsel.

Sidak dilakukan langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) TB Bayu Murdani, usai mengikuti rapat paripurna dengan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, di Jalan Raya Puspitek, Setu.

Dalam sidak tersebut, Bayu ditemui oleh Supriyadi, konsultan pengawas proyek dari PT Infratama. Kedatangan Bayu yang dadakan, membuat pekerja proyek kaget.

“Proyek ini kerjasama antara PT PITS dan pihak PP konstruksi dalam kaitan spamnya. Jadi pembangunan spamnya dan instalasi pengolahan airnya, sampai ke jaringan,” papar Supriyadi, di lokasi proyek, sore ini.

**Baca juga: Politisi Muda Demokrat Siap Maju di Pilkada Pandeglang.

Dijelaskan Supriyadi, pembangunan jaringan air bersih itu menelan biaya Rp60 Miliar lebih. Sejak peletakan batu pertama, pada Maret 2019 lalu, proses pembangunan instalasi air bersih itu sudah mencapai 15 persen.

“Jadi induk pengolahannya di sini, lalu akan disalurkan ke Pamulang dan Pondok Cabe. Kapasitasnya 200 liter perdetik. Total anggarannya sekira Rp60 M lebih,” jelasnya.

Sedangkan untuk pengawasnya, Supriyadi mengaku ada dari PT PITS. Namun, saat sidak dilakukan, pengawas internal dari PT PITS itu sedang tidak berada di tempat. (yud)

Kabar6-PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu merencanakan bakal menambah garapan bidang bisnis terbaru.

“RUPS tadi hasilnya antara lain adanya penambahan jenis usaha yg akan di tangani PT PITS di pengusahaan teknologi informasi di dalam bisnis plan,” kata Wakil Walikota Benyamin Davnie saat dikonfirmasi kabar6.com, Selasa (28/5/2019).

Ia memastikan bahwa Pemerintah Kota Tangsel tak lagi mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk modal operasional bagi perusahaan plat merah tersebut.

“Tidak ada penambahan penyertaan modal lagi,” terang Bang Ben, sapaan akrab Benyamin Davnie.

Menurutnya, maksimal penyertaan modal dari APBD Pemkot Tangsel keseluruhannya adalah Rp 88 milyar.

Tetapi dicairkan secara bertahap sesuai dengan permohonan direksi setelah di verifikasi oleh tim pembina perusahaan.

**Baca juga: Libur Lebaran, Bisnis Rental Mobil Panen Pesanan.

Bang Ben bilang, sampai dengan tahun anggaran ini yang sudah diserahkan ke PT PITS kurang lebih 35 persen.

“Sisanya masih belum diserahkan ke perusahaan karena memperhatikan banyak faktor,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng (TB), Kota Tangerang meraih peringkat tiga dalam penganugrahan pemeringkatan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten.

Penghargaan tersebut diberikan oleh KIP Provinsi Banten, karena keterbukaan informasi publik di Operasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dan Kota atau BUMD di wilayah Provinsi Banten, dinilai lebih baik dibandingkan OPD Kabupaten dan Kota lainnya.

Asisten Manager Humas dan Pengaduan PDAM TB, Ichsan Sodikin mengaku sangat bersyukur atas pencapaian yang diraih oleh PDAM TB Kota Tangerang.

“Semoga dengan prestasi ini, semakin memacu kinerja kita di PDAM TB, dan keterbukaan informasi ini adalah sebuah bentuk pengakuan transparansi kita sebagai sebuah BUMD kepada masyarakat sebagai sebuah pelayanan publik,” ungkap Ichsan, Kamis (7/12/2017).

Lanjutnya, meski baru diperingkat ketiga, pencapaian yang diraih PDAM TB merupakan prestasi yang baik di tahun 2017. Kerena baru 4 bulan proses pembuatan web PPID ini berlangsung dan ini merupakan hasil kerja tim secara keseluruhan.

“Penghargaan yang diberikan oleh Komisioner KIP Banten, diterima oleh Manager Hubungan Langganan PDAM Tirta Benteng, Bapak H.Ali Muk’min di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Kamis tadi,” jelasnya.

Selain PDAM TB Kota Tangerang, PDAM Kabupaten Pandeglang meraih peringkat kesatu, sedangkan untuk peringkat kedua diraih PD Pasar Kota Tangerang.**Baca juga: Jelang Natal, Elpiji Melon Masih Aman di Tangsel.

“Kota Tangerang meraih Tiga penghargaan sekaligus, untuk pemerintahannya terbaik pertama Humas Puspem Kota Tangerang, dan untuk BUMD diraih oleh PD Pasar terbaik ke 2 dan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang terbaik ke 3,” tandasnya.(Sly/Hms)