Kabar6-Anggota MPR Republik Indonesia Tb. M. Ali Ridho Azhari berjanji melakukan pendampingan kepada UMKM dan Koperasi di Provinsi Banten.
“Agar kegiatan Koperasi dan UMKM di Banten bisa diawasi, tertata lebih baik lagi dalam menjalankan setiap programnya,” ujarnya saat bertandang ke Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, Kamis (19/12/2019).
Dengan adanya pendampingan ini, Ridho berharap UMKM dan Koperasi di Provinsi Banten mendapatkan anggaran kegiatan dari pemerintah pusat.
Ali Ridho mengaku, sengaja datang untuk mencari tahu sekaligus menjaring masukan dari pihak-pihak terkait, mengenai persoalan Koperasi dan UMKM di Provinsi Banten.
Menurutnya, untuk pendirian UMKM saat ini sudah bisa dilakukan secara online melalui website milik pemerintah pusat. Namun, pada kenyataannya, Pemda dalam hal ini Pemprov Banten belum dilibatkan mengenai pengawasan dan pengendalaiannya.
Salah satunya, kata dia, mengenai pendirian koperasi cukup melalui akte notaris dan SK Kemenkum HAM, tanpa ada surat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Banten, izin pendirian Koperasi sudah bisa keluar dari pusat.
**Baca juga: Polda Banten: Pembangunan Waduk Karian Lebak Diduga Rawan Korupsi.
Padahal, sambung Ridho, para pelaku usaha UMKM dan Koperasi di Provinsi Banten tadi memerlukan pendampingan mulai dari pendiriannya hingga kepengawasan kegiatannya, karena Pemda lah yang dianggap paling dekat dengan para pelaku usaha dalam mengawasinya setiap kegiatannya.
Kasie Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Koperasi, pada Dinas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsk Banten,Arief Rachman mengatakan, dari sekian banyak koperasi di Banten lebih dari separuhnya diperkirakan terlibat dengan bank keliling.(Den)
