Kabar6-Ratusan paket pekerjaan kontruksi di Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov) Banten dipastikan gagal realisasi tahun ini karena virus corona atau covid-19.
“Jangankan yang baru akan dilelangkan, yang sudah jelas-jelas diteken kontrak saja batal dikerjakan,” ujar Kasubag Pengadaan Barang/Jasa Banten pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Banten, Saiful Bahri Maemun kepada Kabar6.com, Rabu (29/4/2020).
Menurut Saiful, dari 560 paket pekerjaan kontruksi yang sebelumnya direncanakan akan dilelangkan, kurang dari 10 persennya yang masih tetap berjalan.
Saiful mencontohkan, seperti 48 paket pekerjaan kontuksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten dengan total anggaran mencapai Rp 530 miliar lebih, dan dipastikan semuanya gagal digarap tahun ini hanya untuk keperluan penanganan covid-19.
Serupa kontruksi fisik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasab Pemukiman (Perkim) Provinsi Banten, sambung Ipul, dari 67 paket yang akan dilelangkan, hanya tiga paket diantaranya yang masih terus berjalan. “Itupun anggarannya dikurangi, seperti pembangunan sport center tahun 2020 sebesar Rp 390 miliar turun menjadi Rp 50 miliar, lanjutan pembangunan OPD Rp 19miliar, terakhir Desain WTP dan Saluran Distribusi Bendungan Sindang Heula Rp 10 miliar,” katanya.
Belum lagi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, kata dia, dari 147 paket yang akan dilelangkan, hanya 6 paket diantatanya yang akan dikerjakan, yaitu untuk keperluan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA.
“Sementara kalau di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, pembangunan Rumah Sakit (RS) Jiwa Rp 39 miliar dan pembangunan Rp 26 miliar semuanya juga habis,” katanya, seraya menambahkan masih banyak paket pekerjaan lainnya yang gagal dilelangkan.
Menurutnya, beberapa kali Pemprov Banten telah menganggarkan refocusing penanganan covid-19, sehngga menyebabkan alokasi anggaran pembangunan fisik menjadi tersedot semuanya dari segala bidang.
**Baca juga: Proyek Konstruksi di Banten Senilai Rp138 Miliar Gagal Digarap.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Banten terpaksa merealokasi anggarannya untuk keperluan penanganan covid-19 di hingga berkali-kali, untuk tahap I nilainya mencapai Rp 161 miliar, disusul tahap II Rp 1,22 Triliun, dan terakhir akan dilakukan refocusing anggaran tahap III sebesar Rp 2 triliun.
Sementara itu, Sekda Banten, Al Muktabar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti belum bisa dimintai keterangannya, berulang kali dihubungi melalui HP nya tidak diangkat.(Den)
