Kabar6-Konflik yang terjadi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Walikota Tangerang yang kian memanas mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Sebab, dalam peresmian Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dikawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Selasa (9/7/2019) lalu berujung perselisihan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum dan HAM, Yossona Laoly dalam sambutannya mengungkapkan saat proses pembangunan gedung tersebut, sedikit terhambat dalam proses perizinan karena Walikota Tangerang kurang ramah dan terkesan mencari gara gara.
Kendati, menyikapi pernyataan tersebut Walikota Tangerang Arief R Wismansyah terkesan reaktif dan arogan dalam menyikapi statment Menkumham sehingga melayangkan nota keberatan atas pernyataan tersebut.
“Arogansi Walikota Tangerang (Arief-red) terlihat jelas dengan dikirimkannya nota keberatan dan klarifikasi yang bersifat provokatif tanpa mempertimbangkan dampak psikologis, sosiologis, ekonomi, hukum dan politik anggaran serta stabilitas daerah yang membuat keresahan dikalangan akar rumput,” ujar Direktur Eksekutif LBH Pospera Banten Organisasi Relawan Jokowi, Septian Prasetyo yang diterima oleh Kabar6.com, Jumat, (12/7/2019).
Septian pun menyayangkan atas konflik yang kian terus berlanjut. Hal itu juga dinilai tidak perlu, seharusnya Walikota Tangerang pun harus lebih bijaksana dan tidak tendensius dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Karena jika ditinjau dari aspek hukum, banyak peristiwa lama soal konflik pertanahan yang telah dilaporkan kepada institusi penegak hukum akan mencuat kembali,” terangnya.**Baca juga: Mayat Tanpa Identitas Gegerkan Warga Kota Serang.
“Walikota Tangerang seharusnya dapat mengintrospeksi dan menyadari bahwa sebagian besar fasilitas pelayananan publik yang dibangun oleh Pemerintah Kota Tangerang berdiri diatas tanah milk Kemenkumham,” tandasnya (Oke/Tim K6)
