Kabar6-Ratusan kepala sekolah (Kepsek) sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Kamis (16/11/2023).
Kedatangan mereka memenuhi panggilan Komisi III DPRD Lebak terkait laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengenai dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
“Yang diserahkan ke kami datanya ada sekitar 20 sekolah, iya disebutkan di laporan itu di mana dugaan pelanggarannya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak, Acep Dimyati.
Kata Acep, dana BOS yang dilaporkan ke DPRD karena diduga terjadi penyimpangan adalah dana BOS tahun 2020. Namun karena sudah ada hasil laporan audit dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Komisi III berasumsi jika penggunaannya sudah tidak ada masalah.
“Ini sudah diaudit oleh Inspektorat dan BPK, hasilnya sudah keluar, artinya sudah beres masalahnya. Tetapi pelapor bersikukuh bahwa ada pelanggaran, karena menganggap laporan itu bersifat administratif. Sementara pelapor punya data riil terkait dugaan penyalahgunaan itu,” papar Acep.
Seharusnya ujar Acep, rapat tadi untuk mengkonfrontir antara data yang dilaporkan dengan pihak sekolah. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan karena pelapor tidak hadir.
“Harusnya tadi dikonfrontir data-data itu, tapi kondisinya tidak kondusif untuk teman kepsek menjelaskan karena sangat ramai, dan juga pelapornya tidak hadir karena sakit,” ucap Acep.
Sementara itu, Kepala SMPN 3 Rangkasbitung, Kiki Rukiman menyayangkan ketidakhadiran LSM yang melaporkan.
“Sayang ya tidak hadir, jadi tidak tuntas masalahnya. Kalau ada kan semua bisa dijelaskan, mana nih yang dipermasalahkan, tinggal dijelaskan beres kan,” kata Kiki.
Terkait laporan dugaan penyimpangan dana BOS oleh LSM tersebut, Kiki membantah keras bahkan menyebutnya sebagai fitnah.
“Ini fitnah, bukan dugaan. Semua sekolah dikirimi surat bahwa katanya sekolah memanipulasi dana BOS oleh kepala sekolah, khususnya BOS tahun 2020,” pungkasnya.(Nda)
