Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang melakukan simulasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Minggu (24/2/2019).

Simulasi tersebut dilakukan persisnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Ali Zainal Abidin mengatakan, simulasi tersebut dilakukan sebagai representasi dari Pemilu yang dilakukan di wilayah pedesaan.

“Hari ini, KPU Kabupaten Tangerang melakukan simulasi untuk pemilu serentak 2019, kebetulan kami mengambil tempat wilayah Desa sukamulya, sebagai representasi dri pedesaan,” ujarnya.

Ali mengungkapkan, simulasi tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melakukan proses pemungutan suara hingga proses pencatatan.

“Karena ada banyak hal berbeda dari pemilu sebelumnya, misalnya bagaimana memperlakukan pemilih pindahan, agar memperoleh hak pilih, menentukan suara sah dan tidak sah serta melakukan pencatatan karena ini cukup banyak partainya 16, Calon DPD ada 26 dan capres ada 2,” beber Ali.

Selain itu, simulasi tersebut juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pemilu serentak. Pasalnya, saat memasuki bilik suara, pemilih akan mendapatkan lima surat suara.

“Karena satu pemilih mendapatkan 5 surat suara, paham tidak melakukan proses pemungutan ini, sehingga ini jadi bahan evaluasi kami dan bisa kedepan masih cukup punya waktu 52 hari efektif bagaimana kekurangan itu bisa kita perbaiki sehingga masyarakat tidak lagi bingung,” kata dia.

Pantauan di lokasi, simulasi tersebut sudah dimulai sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Rata-rata waktu masyarakat memilih didalam bilik suara berbeda beda. Jumlah surat suarapun sama seperti pemilu sebenarnya, namun isi dari gambar yang terdapat di dalam surat suara diganti menjadi buah-buahan.

“Masing-masing pemilih durasi nya berbeda, ada yang 3 menit ada yang sampai 6 menit, tapi tidak ada kendala yang berarti walau ada beberapa catatan,” ujarnya.**Baca juga: Atlet Sepatu Roda Kabupaten Tangerang Raih 8 Medali di Indonesia Roller Sport Series I 2019.

Selain di wilayah pedesaan, KPU Kabupaten Tangerang pun akan menggelar simulasi di wilayah perkotaan agar juga dapat mengetahui representasi dari masyarakat wilayah perkotaan.(Mer)

Kabar6-Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pakuhaji, sudah melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran pemilu foto Kades Kohod, yang foto dengan pose menunjukkan kaos bergambar capres 01 sambil mengacungkan jari telunjuk sesuai nomor urut capres tersebut.

Menurut bagian penindakan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pakuhaji, Masim, pihaknya sudah memanggil saksi dan kades tersebut untuk mengklarifikasi perihal dugaan pelanggaran pemilu 2019.

“Panggilan pertama tidak datang kadesnya, akhirnya kita minta bantu sama Sekcam buat panggil Kades itu, akhirnya datang juga karena yang telpon Sekcam,” ucap Masim, Minggu, (24/2/2019).

Dari hasil pemeriksaan saksi dan Kades tersebut, pihak Panwascam Kecamatan Pakuhaji mengakui, belum bisa menyimpulkan lebih detail tentang kebenaran adanya pelanggaran pemilu dari foto tersebut.

“Waktu kita tanya saksi, katanya dia lagi makan mie lihat kades terus foto dan upload ke facebook, begitu juga kadesnya bilang, itu di foto tidak sengaja serta tidak ramai, dan dia juga bilang tidak tahu ada aturan pelanggaran Pemilu,” papar Masim.

Panwascam Pakuhaji, sampai saat ini belum bisa menentukan pelanggaran pemilu dan sanksi, untuk kades Kohod yang berfoto sambil menunjukan kaos bergambar capres nomor urut 01 sambil mengacungkan jari telunjuk.

“Kita belum bisa mutusin itu salah atau tidak, kalau keterangan yang kita dapat dari saksi dan kadesnya, foto itu belum bisa dibilang kampanye, jadi setelah dipanggil kadesnya kita buatkan surat perjanjian tidak akan seperti itu lagi,” ujarnya.

Hal yang sama diucapkan Ketua Panwascam Pakuhaji, Kusmawardi, pihaknya sudah melakukan klarifikasi sesuai peraturan yang ada.

Namun, tidak menutup kemungkinan, dirinya tidak akan melarang bilamana ada pihak lain yang ingin membawa masalah ini ke ranah yang lebih tinggi lagi.**Baca juga: Mengerikan, Wanita Ini Berencana Bikin Tas dari Kulit Kakinya yang Diamputasi.

“Kami sih sudah ikuti aturan-aturan pemilu, tapi kalau mau ada yang melaporkan masalah ini ke atas lagi silahkan saja, karena itu hak dan keputusan publik, saya tidak bisa larang,” pungkasnya.(Vee)

Kabar6-Panwascam Cikedal mengeluarkan rekomendasi terkait video ajakan untuk mendukung anak bupati Pandeglang yang Nyaleg dari Partai Nasdem dikegiatan Pembinaan Perangkat Desa se Kecamatan Cikedal beberapa waktu lalu.

Panwascam Cikedal meminta ke Bupati Pandeglang untuk mengimbau sejumlah ASN di Kecamatan Cikedal untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keberpihakan kepada peserta Pemilu.

“Laporan ini diteruskan kepada Bupati Pandeglang untuk memberikan himbauan dan meminta kepada ASN diwilayah kecamatan Cikedal untuk melaksanakan dan tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan dugaan keberpihakan kepada peserta pemilu pada kampanye,” kata Ketua Panwascam Cikedal, Asrori, Jumat (22/2/2019).

Pasalnya, beredarnya video tersebut dianggap melanggar undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 dan SE Kemenpan-RB Prihal pelaksanaan netralitas pada ASN di Pileg dan Pilpres 2019.

Hal itu dilakukan setelah kajian dan pemanggilan sejumlah pihak oleh Panwascam terkait beredarnya video ajakan untuk mendukung Caleg DPR RI dari Partai Nasdem yang tak lain adalah anak Bupati Pandeglang dalam acara Pembinaan Perangkat Desa se Kecamatan Cikedal beberapa waktu lalu.

Dalam video yang beredar dalam pembinaan perangkat desa, seorang mengatakan kegiatan selain melakukan pembinaan, tetapi juga mengajak untuk membuat komitmen dalam mensukseskan salah satu Caleg yang tak lain anak dari Bupati Pandeglang Irna Narulita.**Baca juga: Cucu Bung Hatta Akui Museum Multatuli di Lebak Lebih Bagus Dibanding di Belanda.

“Baik sekali lagi kita bikin komitmen dan kesepakatan, tujuan kegiatan adalah pembinaan sekaligus suksesi anak ibu Bupati dari Partai Nasdem nomor urut 5, bapak Ibu siap,” tanya pejabat itu lalu diamini oleh peserta.(Aep)

Kabar6-Sentra Gakumdu besok mulai bekerja menangani pelanggaran Pemilu 2019 di Tandon Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Garis koordinasi lembaga ini berada di bawah kepolisian resort setempat.

Adapun kasus pelanggaran yang ditangani adalah bagi-bagi duit yang dilakukan Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98. Akai relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo – Ma’aruf Amin ini terekam kamera hingga viral di media sosial.

“Jadi bukan izin. Sifatnya hanya pemberitahuan organisasi kalau JARI 98 mau mengadakan kegiatan,” kata Kapolres Tangsel, AKBP Ferdy Irawan menjawab pertanyaan kabar6.com di Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kamis (21/2/2019).

Saat ditanya penanganan kasusnya karena JARI 98 terindikasi melakukan pelanggaran. Ia mempersilahkan awak media untuk menanyakan langsung kepada Bawaslu Kota Tangsel.

“Kita dari kepolisian dan kejaksaan akan menunggu dari Bawaslu nanti,” ujar Ferdy. Ia bilang, lembaga Sentra Gakumdu merupakan gabungan petugas penyidik dari kepolisian dan kejaksaan.

Bila ada laporan atau pengaduan pemilu nantinya akan dirumuskan terlebih dulu sebelum diputuskan penanganan hukumnya. “Apakah bersifat pidana atau tidak. Itu aja,” ujarnya.**Baca juga: HUT ke-8, Chatime Ajak Masyarakat Donasi Buku.

Bila diputuskan terjadi tindak pidana maka segera diproses untuk selanjutnya diajukan penuntutan di persidangan.(yud)

Kabar6-Kasus bagi-bagi uang atau nyawer di Tandon Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berlanjut ditangani aparat berwenang penyelenggara Pemilu 2019. Aksi kelompok yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, relawan paslon Joko Widodo – Ma’aruf Amin itu viral di media sosial.

Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep mengatakan, temuannya ada dua video berupa bagi-bagi uang dari panggung kemasyarakat dan panitia kepada peserta. Pada video dari panggung menyatakan bahwa uang berasal dari kantong pribadinya.

“Bilangnya bagi-bagi rejeki. Tapi kan video yang di bawah panggung ada yang 50 ribu, 20 ribu inikan perlu kita gali,” katanya kepada wartawan di Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kamis (21/2/2019).

Acep jelaskan, kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Pasal 280 huruf j tim atau pelaksana kampanye yang menjanjikan dan atau membagikan materil itu tidak diperbolehkan.

“Belum (dipanggil). Mungkin Senin besok,” jelasnya. Acep bilang, pada Jum’at besok Sentra Gakumdu menjadwalkan laksanakan rapat pertemuan berdasarkan hasil pengawasan serta temuan di lokasi acara.

Menurutnya, Sentra Gakumdu akan merumuskan pasal apa saja yang bisa dikenakan ke pelaksana kegiatan. Kemudian siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.**Baca juga: Nyawer Duit di Tandon Ciater, Ini Kata JARI 98.

“Rekomendasi dari Bawaslu RI untuk ditangani di Tangsel. Sanksi di 521 pidana pemilu dua tahun penjara dan atau denda Rp 24 juta,” ujar Acep.(yud)

Kabar6-Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih membutuhkan tenaga pengawas di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ribuan tenaga pengawas ini nantinya disebar untuk bertugas pada hari penyoblosan pemilu pada 17 April 2019 mendatang.

“Masih kekurangan tenaga pengawas TPS 30 persen,” ungkap Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep di Gereja Santo Laurensia Alam Sutera, Kecamatan Serpong Utara, Kamis (21/2/2019).

Ia jelaskan, saat ini Bawaslu Tangsel sedang merekrut tenaga pengawas TPS. Total jumlah titik lokasi yang mesti diawasi sebanyak 8.319 TPS.

Acep mengimbau kepada seluruh pemuka agama, tokoh masyarakat serta pemuda di Kota Tangsel untuk mengajak para kadernya mau berpartisipasi sebagai tenaga pengawas pemilu

“Mendaftarnya lewat Panwascam. Supaya pengawasan kita di Kota Tangerang Selatan semakin maksimal,” terangnya.**Baca juga: Warga Kabupaten Tangerang Desak Jembatan Cimanceuri Dibuka.

Keinginan itu sesuai dengan jargon yang diusung oleh Bawaslu RI adalah “Rakyat Awas, Pemilu Adil” dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.(yud)

Kabar6-Gerakan Rakyat Bersama Ulama (Rabu) Milenial menargetkan kemenangan 60 persen suara bagi Jokowi-KH.Ma’ruf di Banten.

Pihaknya mengklaim, Raihan suara antara Jokowi dengan Prabowo di Banten tinggal selisih dua persen.

“Trend naiknya sebenarnya karena peran serta saat ini, Kyai Ma’ruf sudah jadi ikon Banten yang menasional,” kata KH.Puji, perwakilan presidium nasional Rabu Milenial, saat ditemui di Gedung Catur, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (20/02/2019).

Gerakan ulama Milenial ini diklaim Kyai Puji telah terbentuk diseluruh provinsi di Indonesia.

Gerakan ulama ini juga akan memberantas hoax di media sosial (medsos) yang menyerang Capres nomor urut satu itu, dengan memberikan penjelasan secara langsung ke masyarakat.**Baca juga: Begini Modus PRT di Pondok Aren Buang Bayi.

“Trend sekarang dari tim kami dibawah, trend nya naik dari pasangan Jokowi-Kyai Ma’ruf Amin,” terangnya.(dhi)

Kabar6-Kisruh pelayanan BPJS Kesehatan yang terjadi beberapa tahun terakhir membuat Arnod Sihite gelisah dan gundah gulana.

Bagaimana mungkin pelayanan yang menjadi hajat hidup orang banyak itu, justru merugikan banyak orang. Fakta ini sungguh mengganggu pikirannya.

Pelayanan BPJS Kesehatan telah menjadi isu strategis dan berbagai isu ketenagakerjaan lainnya harus secepatnya dicarikan solusi.

Terkait dengan kisruh pelayanan BPJS Kesehatan, Arnod Sihite bertekad bila duduk di parlemen kelak, akan memperjuangkan agar pelayanan BPJS Kesehatan khususnya kepada pekerja/buruh dan keluarganya terus meningkat.

Pengelolaan BPJS Kesehatan tak luput dari sorotannya. Hal yang akan dipastikan oleh Arnod Sihite Wakil Sekjend DPP KSPSI sebagai solusi adalah informasi ketersediaan ruang perawatan haruslah dibangun terintegrasi (terpadu) secara nasional.

Sehingga tidak perlu terjadi lagi dalih yang mengatakan bahwa ruang perawatan penuh alias terpakai semua saat dibutuhkan pasien.

Padahal tak jarang para peserta BPJS Kesehatan mendapat info bahwa masih tersedia ruangan yang kosong.

Data atau informasi yang terpadu itu multi akses atau bisa diakses para stakeholder dan real time serta akurat bukan hoaks.

Jadi, nantinya tidak perlu lagi ada jawaban “kamar penuh” dari pihak Rumah Sakit yang sering menimbulkan kecurigaan.

Isu lain yang menjadi konsen Arnod Sihite sebagai Ketua Umum juga di PP FSP PPMI SPSI adalah pengupahan. Disparitas atau ketimpangan upah antar wilayah maupun antar perusahaan nyatanya juga merupakan masalah yang cukup serius. Mengundang kecemburuan.

Padahal beban atau biaya hidup layak relatif sama saja. Dalam prakteknya hak-hak pekerja/buruh atas upah yang layak terbaikan.

Komponen dan besaran upah tak jarang direkayasa, Di Hari Ulang Tahun Pekerja Indonesia Tokoh Muda Arnod Sihite akan memperjuangkan Revisi PP 78/2015 yang ujung-ujungnya tak diterimakan sebagaimana mestinya.

Pekerja/buruh dirugikan tentu saja. Dalam kaitan ini, revisi Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan akan disuarakan dengan kencang di parlemen secepatnya.

Outsourcing merupakan masalah serius ketenagakerjaan yang juga tertanam di benak tokoh muda ini sejak lama. Pola outsourcing telah memposisikan pekerja/buruh sangat rentan di PHK.

Hal mana tentu sangat menakutkan dan mendegradasi kehidupan seseorang ke level yang termarginalkan. Seorang pekerja/buruh dalam sistem outsourcing sangat rawan menjadi miskin seketika.

Ini harus dilawan dengan cara merevisi peraturan perundangan terkait. DPR RI, dimana Arnod Sihite akan duduk, tentu merupakan tempat yang sahih untuk memperjuangkan hal tersebut.

Isu lain yang juga tak kalah penting adalah tenaga kerja asing yang belakangan ini demikian dimudahkan masuk ke Indonesia.

Terlepas dari jumlahnya berapa, dibukanya kran tenaga kerja asing dalam jumlah yang massif khususnya untuk pekerja kasar, telah menutup kesempatan bagi tenaga kerja lokal.

“Kalau untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus (high skill) mengapa harus didatangkan dari luar. Di kita juga sangat banyak. Apalagi di daerah,” tegas Arnod.

Terkait ini maka keberadaan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2018 harus ditinjau ulang sesegera mungkin. Agar tenaga kerja lokal tidak menjadi korban dari kebijakan tersebut, yakni jadi penonton ketika tenaga kerja asing berseliweran di depan mata.

Semua ini telah menjadi perhatian dan perjuangan Arnod Sihite sejak lama. Namun posisinya masih belum mumpuni untuk bisa menembus proses pembuatan kebijakan yang menguntungkan pekerja/buruh dan masyarakat pada umumnya.

Kini waktunya tiba, di DPR RI pemimpin organisasi pekerja/buruh ini akan berjuang sekuat tenaga dan kemampuan.

Menjadi caleg No. Urut 8 Partai Golkar dari Dapil Banten III (Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan) adalah langkah strategisnya menuju Senayan.

Hal lain sesuai program Golkar dengan 4 (empat) program harga rumah terjangkau, sembako murah, lapangan kerja mudah dan revolusi industri.

Sementara Ketua Harian DPP KSPSI Syukur Sarto menyatakan sosok Arnod Sihite tidak perlu diragukan lagi, sebagai aktifis buruh dan politik kesejahteraan buruh apabila terpilihnya menjadi anggota DPR RI.**Baca juga: Kapolresta Tangerang: Polisi dan Wartawan Saling Terkait dan Saling Membutuhkan.

Jadi bagi para pekerja buruh dan keluarganya mari kita satukan hati dukung Arnod Sihite yang punya loyalitas, integritas, komitmen dan profesionalisme apalagi dari unsur pekerja buruh untuk duduk di DPR RI.(Rls)

Kabar6-Danramil 03/Lgk, Kapten Inf Dwi Saputro bersama anggota menyambangi kantor redaksi kabar6.com di Kompleks Amarapura, Blok G3, no. 13, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (19/2/2019).

Sedianya, kedatangan Danramil 03/Lgk, Kapten Inf Dwi Saputro dalam rangka menggelar Komunikasi Sosial (Komsos) bersama redaksi kabar6.com.

Dalam kesempatan itu, Danramil 03/Legok mengajak seluruh elemen wartawan khususnya redaksi Kabar6.com agar bersama sama menyuseskan Pemilu tahun 2019 agar berjalan dengan tertib dan aman.

“Bila ada perbedaan pendapat tentang pemilu, itu merupakan bunga kehidupan yang harus berjalan didunia. Namun, satu hal yang perlu diingat, kita inikan masih dalam bingkai satu bangsa Indonesia,” ujar Kapten Inf Dwi Saputro.

Sementara, direktur kabar6.com, Sukardin SH, MH didampingi Pimpinan Redaksi kabar6.com, Azhar Ferdian menyambut baik kunjungan Kapten Inf Dwi Saputro ke kantor redaksi kabar6.com dalam rangka Komsos.**Baca juga: Kodim 0510/Trs Kabupaten Tangerang Gelar Komsos Babinsa di Legok.

“Tentunya kami sepakat dan menyambut baik ajakan Kapten Inf Dwi Saputro untuk bersama menyuseskan Pemilu tahun 2019. Kita sepakat, siapapun pilihannya nanti, kita tetap dalam bingkai Indonesia,” ujar Sukardin SH, MH.(BL/jic)

Kabar6-Caleg PDI Perjuangan nomor urut 4 untuk Daerah Pemilihan Setu-Serpong, Junaidi SE, MM, menyambangi kantor redaksi kabar6.com di Komplek Amarapura, Blok G3, No. 13, Kecamatan Setu, Tangsel, Selasa (19/2/2019).

Sedianya, kedatangan Junaidi selain untuk bersosialisasi juga ingin menyampaikan visi misinya ketika nantinya duduk di DPRD Tangsel.

Menurut Junaidi, ada sejumlah visi yang diusungnya, diantaranya adalah akan mengusulkan agar peserta didik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi bisa gratis dibiayai oleh APBD.

Selain itu, agar Kota Tangsel menjadi kota layak anak, pemuda-pemudi, manula dan kaum difabel.

“Sesuai dengan moto Tangsel yang Cerdas, Modern, Religius, kami juga ingin mengusulkan agar dibangun adanya Masjid Raya, sebagai simbol Kota Tangsel,” ujar pria yang kini juga menjabat sebagai Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten itu.

Juga mengusulkan untuk generasi milenial agar bisa menikmati wifi gratis yang dibuat disejumlah titik diwilayah Kota Tangsel.**Baca juga: Kasus ‘Nyawer’ di Tandon Ciater Diserahkan ke Bawaslu Tangsel.

Dalam kesempatan itu, Junaidi juga mengusulkan untuk dibangunnya gedung Wartawan, sebagai tempat berkumpulnya para wartawan tanpa melihat asal organisasi wartawan.

Juga dijadikannya Tangsel sebagai Kota Layak Santri. “Itu melihat dari banyaknya pesantren di Tangsel,” ujarnya.(BL/Tim K6)