Kabar6-Berbagai lokasi wisata air, dijaga oleh Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista), baik di Banten, maupun destinasi wisata lainnya di Indonesia.

Khusus di Banten, Balawista mendirikan 10 posko dan menerjunkan 75 personilnya, gang berjaga mulai dari Anyer hingga Sawarna.

“Walaupun pemerintah masih melakukan pembatasan aktifitas, namun penyiagaan para pemandu keselamatan Balawista di berbagai destinasi pariwisata, sangat penting,” kata Ketua Balawista Nasional, Ade Ervin, dalam rilis resminya, Sabtu (26/12/2020).

Lokasi penjagaan Balawista juga ada di Lampung, Sulawesi Utara hingga Riau. Penjagaan sejumlah lokasi wisata tirta atau pantai juga dilakukan di Jawa Barat (Jabar) seperti Pantai Pangandaran hingga Batu Karas.

“Balawista juga menyiagakan anggota dikawasan ekonomi khusus Likupang dan Manado. Di Riau, Balawista bersiaga di kawasan wisata Sungai Bono dan Bintan,” terangnya.

Ade Ervin berharap kepada Menteri Pariwisata (Menpar) yang baru, Sandiaga Uno, menjadikan keselamatan wisatawan sebagai landasan untuk membangkitkan wisata di Indonesia.

**Baca juga: Laporan Evaluasi Tahunan, Polda Banten Pecat 12 Personel sepanjang 2020

Kemudian, protokol kesehatan (prokes) covid-19 harus dilakukan secara ketat oleh pengelola wisata, restoran dan hotel di Indonesia. Sehingga, perekonomian dan pariwisata bisa segera bangkit.

“Kami berharap melalui Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno, dapat menjadikan keselamatan sebagai landasan pembangunan kepariwisataan Indonesia. Dengan layanan keselamatan yang kita berikan, saya berharap wisatawan dapat percaya bahwa di tengah pandemi kita masih bisa beraktifitas dengan mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Polda Banten telah memecat 12 personelnya sepanjang 2020 dengan berbagai kesalahan. Mulai indispliner hingga menggunakan narkoba. Adapun pembagiannya, ada 6 personil yang dipecat karena menggunakan narkoba, 5 orang disersi, dan 1 orang terlibat dalam kasus penganiayaan.

Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengatakan, pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) totalnya 12 orang. Kemudian 105 mendapatkan penghargaan dari Kapolda dan 15 personel penghargaan dari Kapolri.

“Kasus menonjol yang dilakukan Polda Banten seperti produk madu palsu dengan tiga orang tersangka dengan inisial AS (24), TM (35), dan MA (47). Omset mereka selama satu tahun mencapai Rp 8 miliar,” kata Fiandar di Mapolda Banten, Rabu (23/12/2020).

Selanjutnya mengungkap praktek aborsi di Kabupaten Pandeglang yang sudah dilakukan pelaku berinisial NN (53) sejak 2006 dan sudah menghilangkan 100 nyawa janin. Biaya aborsinya Rp2,5 juta, dengan dua tersangka lainnya yakni E (38) dan Ry (23).

Di bidang pemberantasan narkoba, ada 740 kasus yang ditangani, dengan 965 tersangka. Turun dibanding tahun 2019, yang berjumlah 770 kasus. “Sabu 13kg, ganja 308 kg, tembakau gorila 6kg, ekstacy 343 butir, dan obat keras sebanyak 397.274 butir. “Totalnya, mampu menyelamatkan sekitar 53 juta jiwa,” simpulnya.

Kemudian sepanjang 2020, Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang ditangani Polda Banten sebanyak 3.623 kasus, kemudian Jumpat Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) nya sebanyak 2.216 kasus dengan 2.431 tersangka. Jika dibandingkan tahun 2019, kasus tersebut mengalami kenaikan.

Tahun sebelumnya, JTP nya berjumlah 3.369, dengan JPTP nya 1.968 dan 2.134 tersangka. Kejahatan curanmor di tahun 2019 berjumlah 846 JTP dengan 285 JPTP, tersangkanya sebanyak 1.015 orang.

Mengalami penurunan pada tahun 2020, JTP nya 349, JPTP nya 290 dengan tersangkanya 372 orang. “Hasil operasi jaran kalimaya periode Oktober-November 2020, Polda Banten mengamankan 182 roda dua, 26 roda empat, roda enam tiga unit, dengan 47 tersangka,” terangnya.

Terbaru dibidang lalu lintas yang mengalami penurunan drastis dalam hal penilangan dan teguran. Pada tahun 2019, ada 170.717 penilangan, kemudian di tahun 2020 hanya ada 76.874 penilangan diseluruh wilayah hukum Polda Banten.

Terakhir kejadian kecelakaan lalulintas, tahun 2019 ada 1.484. namun di tahun 2020, hanya ada 1.176 kecelakaan. “Masyarakat semakin tertib berlalu lintas. Penilangan turun sampai 55 persen. Kecelakaan lalu lintas turun 308 kasus dibandingkan tahun 2019,” jelasnya.

**Baca juga: Hasil Model Terbaru Potensi Gempa Megathrust dan Tsunami di Banten-Jabar

Jelang libur natal dan tahun baru, Kapolda berharap tidak ada musibah besar yang menimpa wilayah Banten, seperti tsunami senyap tahun 2018 dan banjir bandang di Kabupaten Lebak, pada 01 Januari 2020.

“Mudah-mudahan tidak ada tsunami, tahun 2018 ada tsunami. Panimbang, Anyer, Carita. Sekarang tamu sudah banyak di hotel, mudah-mudahan tidak ada tsunami,” ujarnya. (dhi)

Kabar6-Pemodelan terbaru terkait potensi bencana gempa megatrush telah dilakukan BMKG. Kemungkinan terburuk jika terjadi gempa bumi berkekuatan 8,7 magnitudo (M), dikedalaman 30 meter mampu menghasilkan tsunami setinggi 12,4 meter. Waktu tempuh hingga ke daratan membutuhkan waktu 14 menit.

Guna mengurangi korban luka, jiwa, dan kerusakan yang fatal dibutuhkan mitigasi kebencanaan dari berbagai elemen pemerintah dan swasta, yang dilakukan secata gotong royong.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Klas I Tangerang Suwardi mengatakan, tsunaminya bisa dibuatkan simulasi penjalaran gelombangnya. Sampai di pantai setelah terjadi gempa bumi berapa menit. Kita sudah buatkan simulasi terkait dengan gempabumi megathrust di selatan Banten.

Kemudian berdasarkan modelling Tsunami Observation And Simulation Terminal (TOAST) BMKG, kata Suwardi, gelombang tsunami sampai ke pantai membutuhkan waktu sekitar 14 menit untuk wilayah Pandeglang bagian Selatan.

“Kemudian 17 menit di Pulau Panaitan. Pandeglang bagian Utara membutuhkan waktu 18 menit. Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jabar selama 19 menit,” rinci Suwardi di Banten, Rabu (23/12/2020).

Selanjutnya di Ujung Gengteng, membutuhkan 20 menit. Lebak mencapai 21 menit. Serang bagian Utara 89 menit. Serang bagian barat 66 menit, dan Tangerang membutuhkan waktu 153 menit.

Sedangkan berdasarkan pemodelan terbaru itu, lanjut Suwardi, menghasilkan ketinggian gelombang tsunami di Kabupaten Pandeglang bagian selatan mencapai 10,6 meter. Kemudian di Pulau Panaitan, mencapai 6,3 meter.

“Pandeglang bagian Utara, setinggi 5,9 meter. Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), mencapai 10,2 meter. Kemudian di Ujung Genteng, ketinggiannya 11,5 meter,” paparnya.

Kabupaten Lebak tsunaminya setinggi 12,4 meter. Selanjutnya di Serang bagian Barat setinggi 2,32 meter dan serang bagian Utara setinggi 0,57 meter. Terakhir, di Tangerang gelombang tsunami hanya setinggi 0,36 meter. “Ini waktu tempuhnya sampai di pantai,” terangnya.

Suwardi menerangkan kalau mitigasi bencana sangatlah penting dilakukan. Karena, potensi dan ancaman gempa besar disertai tsunami bisa terjadi kapan saja, meski belum bisa diketahui kapan terjadinya.

Sehingga, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dilakukan dengan baik, agar masyarakat terlatih dan waspada akan bencana yang mengintainya. “Potensi tsunami di Selat Sunda dengan adanya megathrust itu nyata,” ujarnya.

**Baca juga: Gubernur Banten Wahidin Halim Galau tak Masuk Batasan Usia Divaksin Covid-19

Tapi kapan terjadinya kita semua tidak tahu, kata dia, karena gempa belum bisa di ramal, diprediksi, kalau jalur gempanya kita sudah tahu. “Tapi kapan terjadinya gempa, ini yang kita belum tahu dan negara maju pun belum ada yang sukses untuk memprediksi gempa,” jelasnya. (dhi)

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim galau karena sudah berusia 66 tahun dan diluar batas maksimal penerima vaksin Covid-19. Di mana aturan yang harus menjalani vaksin adalah warga negara berusia 18-59 tahun saja. Karenanya, dia menyuruh wartawan untuk di vaksinasi agar memiliki kekebalan terhadap virus Corona.

“Saya kan galau, di atas batas usia maksimal vaksinasi. Yang di vaksin wartawan dulu, baru saya belakangan,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim sembari berseloroh, di rumah dinasnya di Kota Serang, Rabu (23/12/2020).

Mengenai jumlah vaksin yang akan diterima Pemprov Banten, Wahidin masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Karena masih terus dilakukan persiapan dan pendataan.

“Dulu target vaksin Banten 8 juta orang. Sekarang 1,5 juta orang gratis, dan 3,9 juta orang vaksin yang mandiri. Kebijakannya masih berubah-ubah,” jelasnya.

Dia berharap kepada pemerintah pusar, agar pelajar, mahasiswa, guru dan dosen bisa mendapatkan vaksinasi, agar pembelajaran tatap muka bisa segera di mulai. “Anak sekolah juga di prioritaskan, biar (belajar) tatap muka gitu,” ujarnya.

**Baca juga: Gubernur Sebut Ruang ICU di Banten Tersisa 1 Persen Tempat Tidur

Namun yang sudah dipastikan mendapat vaksin Covid-19 yakni tenaga kesehatan yang jumlahnya mencapai 43 ribu orang. Dari jumlah tersebut masih akan diseleksi lagi, tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19 akan di utamakan.

“Januari vaksinasi, terus total nakes ada 43 ribu orang. Sekarang nakes sedang mengisi form untuk mengetahui mana saja yang dilakukan vaksinasi dan tidak,” ujarnya. (dhi)

Kabar6-Ruang ICU di rumah sakit wilayah Banten hanya tersisa satu tempat tidur yang kosong. Sisanya sudah digunakan pasien Covid-19. Begitupun ruangan isolasi mandiri hampir terisi 100 persen. Gubernur Banten, Wahidin Halim melarang warganya sakit dan terpapar Covid-19.

WH, sapaan akrab Wahidin Halim menyarankan agar masyarakat selama libur natal dan tahun baru (nataru) lebih baik menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Masyarakat diminta jangan sakit dan tidak kerumah sakit, apalagi kamar udah penuh.

“Sewa hotel, hotel juga sudah penuh. Ada 3.039 kamar, isolasi biasa terisi 94 persen dan ICU sudah terisi 99 persen, tersisa 1 ICU,” kata Wahidin Halim, di rumah dinasnya, Kota Serang, Selasa (22/12/2020).

Pimpinan tertinggi di Banten itu melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bepergian keluar kota selama libur natal dan tahun baru (nataru), agar tidak terjadi penularan virus covid-19.

WH menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar, untuk mengawasi para ASN yang membandel selama libur nataru. “Sekarang nih, yang keluar daerah, saya larang ini. Apalagi tahun baru dia pergi,” jelasnya.

Kemudian, seluruh laboratorium yang ada di Banten sudah penuh oleh ribuan sample swab pasien covid-19. Sehingga, terjadi antrian pemeriksaan untuk mengetahui hasilnya.

**Baca juga: Kurangi Jatah Parpol, Kornas Jokowi Serang Desak Pre

“Laboratorium full, masih ribuan (sample) yang ngantri. Yang mau kunjungan keluarga ditunda dulu, doakan saja dari rumah. Kalau (pasien covid) lebih dari 100 persen bagaimana kita,” terangnya. (dhi)

Kabar6- Relawan setia Presiden Joko Widodo (Jokowi) Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi mendesak segera dilakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Kornas Jokowi menilai banyak menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIB) yang kurang efektif dan mumpuni dalam bekerja.

Ketua Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana mengatakan, sehingga harus diganti oleh menteri yang mampu bekerja lebih keras lagi. Meski mendesak reshuffle, mereka enggan disebut sedang memperebutkan jatah kursi menteri.

“Banyak yang gagap di kementrian ini. Karena beda kondisi normal dengan tidak normal. Banyak yang WFH kan saat ini. Menurut kita supaya perform. Itu dasar kenapa harus ada perombakan disaat pandemi ini,” kata Havid di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Selasa (22/12/2020).

Alasan Kornas Jokowi karena tidak ingin jika banyak menteri berasal dari partai politik (parpol) yang pastinya memiliki kepentingan pada pilpres 2024 mendatang. Para relawan ini mengklaim, hanya mereka yang mampu menjaga kepemimpinan Jokowi hingga 2024 mendatang.

“Karena tahun 2024 akan ada hajatan politik lagi, maka diperlukan loyalitas. Jadi harus ada yang mengawal Jokowi, jangan sampai satu atau dua tahun ada agenda politik,” jelasnya.

Menteri yang dianggap tidak mampu mengikuti ritme dan menghasilkan kinerja baik yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil. Kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Whisnutama. Menlominfo Jhonny G Plate. Menteri Agama (Menag) Fahrur Rozi. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Mereka mengajukan beberapa nama yang berasal dari relawan untuk menggantikan posisi berbagai macam menteri itu, seperti Budi Arie Setiadi, Ketua Projo. Kemudian ada nama Hilman Farid, pendiri relawan penggerak Jakarta Baru.

Selanjutnya ada nama Silmy Karim, profesional muda yang kini menjabat sebagai Dirut Krakatau Steel. Kemudian Viktor Sirait, Ketua Bara JP. Eko Sulistyo, Pembina Kornas Jokowi. Roy Maningkas, ekonom.

Kemudian nama Ammarsjah Purba, Kornas Komunitas Alumni Perguruan Tinggi. Osmar Tanjung, Sekjen PKP Berdikari. Dedy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi, dan Panel Badrus, pendiri Pusat Informasi Relawan. Banyaknya nama relawan Jokowi yang diusulkan menjadi menteri itu, diklaim Abdul Havid bukan untuk menagih janji atau bagi-bagi jatah posisi menteri.

**Baca juga: Diawali Meletus Gunung Anak Krakatau, Mengenang Dua Tahun Tsunami Selat Sunda

“Dasar awal kita kenapa diajukan nama relawan, kenapa di saat pandemi ada reshuffle, bacaan kita kurang efektif nya kabinet saat ini. Desakan reshuffle ini karena pandemi, sebenarnya persoalan kita bukan menagih jatah,” terangnya. (dhi)

Kabar6-Mengenang tsunami Selat Sunda dua tahun lalu, 22 Desember 2018, maka sehari sebelumnya atau 21 Desember 2018, sekitar pukul 13.51 WIB, Gunung Anak Krakatau meletus seolah sebagai peringatan. Ketinggian kolom abu berwarna hitam mencapai 400 meter di atas puncak, statusnya kala itu level II.

Masih di hari yang sama, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menerbitkan peringatan dini akan gelombang tinggi mencapai 2,5 meter yang berlaku sejak tanggal 22-25 Desember 2020. Tepat 22 Desember 2018, sekitar pukul 20.56 WIB, Gunung Anak Krakatau erupsi dan menyebabkan longsor.

Sebagian besar kawasan gunung menjadi berapi seluas 64 hektare. Sekitar pukul 21.30 WIB, petugas BMKG mendapat laporan kepanikkan masyarakat di wilayah Banten dan Lampung, karena air laut pasang yang tidak normal.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Klas I Tangerang Suwandi mengatakan, saat itu juga petugas melakukan pengecekkan perangkat monitoring pasang surut air laut (tide gauge) yang dioperasionalkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kemudian pukul 21.03 WIB di tanggal yang sama, sensor seismograph BMKG di Cigeulis, Kabupaten Pandeglang (CGJI) dan beberapa sensor di wilayah Banten serta Lampung mencatat adanya getaran.

Namun sinyal yang tercatat tersebut bukan merupakan getaran  gempabumi tektonik, sehingga sistem pendeteksi gempa BMKG tidak memproses secara otomatis. Sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS) dibangun untuk mendeteksi gempa-gempa tektonik.

Kala itu data yang terkumpul, ketinggian air di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, mencapai 90 cm pukul 21.27 wib. Ketinggian air di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon mencapai 35 cm pukul 21.33 wib. Di Kecamata Kota Agung, Lampung, ketinggiannya 36 cm pukul 21.35 wib dan di Kecamatan Panjang, Lampung, ketinggiannya 28cm.

Berdasarkan data yang terkumpul, pada 23 Desember 2020, BMKG akhirnya menyatakan tsunami telah menerjang Banten dan Lampung, yang disebabkan bukan karena gempa tektonik.

Kemudian survei paska tsunami dilakukan, tepatnya empat hari setelah kejadian memilkun itu. Hasilnya, tsunami di sepanjang pantai Sumatera dan Jawa, ketinggian gelombang datang atau run-up mencapai 13,5 meter dan menerjang daratan sejauh 330 m.

BMKG melakukan press conference dan menyatakan bahwa benar telah terjadi tsunami bukan disebabkan oleh gempabumi tektonik. Menurut laporan dan data citra satelit, tsunami hampir pasti disebabkan runtuhnya sisi gunung berapi Anak Krakatau di Selat Sunda.

“Citra satelit dari otoritas informasi geospasial Jepang membandingkan Anak Krakatau sebelum sunami, menunjukkan bahwa lereng Barat Daya jelas runtuh,” terangnya.

Peringatan dini dan mitigasi bencana menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menekan angka kerusakan, jumlah korban luka dan korban jiwa. Pemerintah daerah, pelaku usaha wisata dan masyarakat yang berada di pesisir, harus bersama-sama melakukan mitigasi bencana.

Seperti menyediakan lokasi evakuasi sementara, evakuasi tetap hingga rambu-rambu evakuasi harus disiapkan. Berdasarkan survei lapangan pada tsunami Selat Sunda tahun 2018 lalu, pada beberapa lokasi, terjangan airnya mencapai sejauh 330 meter masuk ke daratan.

Karenanya, seluruh lapisan masyarakat diminta mendirikan bangunan sejarak 500 meter dari bibir pantai, demi keamanan dan keselamatan bersama. Kemudian hutan pantai di bagian selatan Banten, berkontribusi terhadap penurunan ketinggian tsunami hingga 88 persen saat terjadi tsunami Selat Sunda 2018.

**Baca juga: Pemkab Serang Imbau Warganya Tidak Berkerumun saat Libur Nataru

Pemerintah daerah juga dapat bekerjasama dengan berbagai instansi hingga perguruan tinggi yang memahami kondisi cuaca dsn kebencanaan, untuk melakukan mitigasi bencana di wilayahnya. Sehingga mampu menekan korban jiwa maupaun kerusakan.

Komitmen bersama semua kalangan, mulai dari pemerintah, dunia usaha di Banten, serta pemerintah pusat juga masyarakat, sangatlah penting untuk mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat gempabumi dan tsunami. “Bencana terjadi tidak menunggu saat kita siap, maka persiapkan diri kita sekarang,” jelasnya. (dhi)

Kabar6-Kebiajakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Banten sudah diperpanjang mulai 20 Desember 2020 hingga 18 Januari 2020. Konsekwensi dari perpanjangan PSBB ini, siap-siap dibubarkan Satgas Covid-19 jika nekad menggelar acara saat libur natal 2020 dan tahun baru 2021 (nataru).

Petugas Satgas Covid-19 masih terdiri dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Polri, TNI dan Satpol PP. Selama musim libur, Satgas Covid-19 akan berpatroli dan memantau disejumlah tempat keramaian, baik lokasi wisata hingga hotel.

Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar meyakini pelaku industri wisata dan hotel bisa mematuhi protokol kesehatan Covid-19, dan tidak akan melakukan acara pergantian malam tahun baru maupun libur natal.

“Kerumunan dilarang, karena saat ini sedang covid, ada satgas covid provinsi, mereka sama-sama melakukan monitoring, sebelum keramaian terjadi sudah kita sampaikan, kita ingatkan, jika tidak di indahkan akan dibubarkan,” kata Fiandar di Mapolda Banten, Senin (21/12/2020).

Karena saat ini sedang Covid dengan kebijakan PSBB, lanjut Fiandar, maka pesta-pesta di tidak adakan. Mungkin lebih ringan, pengawasan lebih berat di rumah rumah,” terangnya.

**Baca juga: Pemprov Banten Tutup Lokasi Wisata dan Hiburan saat Libur Nataru

Meski ditiadakan acara hiburan saat libur panjang, namun pihak kepolisian tetap memantau peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Banten. “Antisipasi narkoba di saat mudik terus kita intensifkan, untuk penegakkan hokum,” jelasnya. (dhi)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta pemerintah kabupaten dan kota menutup lokasi wisata, hiburan dan lokasi keramaian lainnya saat libur natal 2020 dan tahun baru 2021. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan yang bisa menjadi tempat penularan Covid-19.

Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Banten Agus Setiawan mengutip, dalam Surat Edaran (SE) disebutkan Gubernur meminta kepala daerah untuk berkoorindinasi dengan instansi terkait, untuk menerapkan protocol kesehatan dan menutup lokasi wisata yang membandel.

“Kalau menutup, sudah ada pernyataan dari Pak Gubernur minta ke bupati dan wali kota di daerah, kita ngeluarin edaran agar kabupaten kota berkoordinasi dengan instansi terkait untuk persiapan libur natal dan tahun baru, agar tidak ada kerumunan,” kata Agus di komplek kantor gubernur, Senin (21/12/2020).

Agus meyakini pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan izin keramaian atau pesta tahun baru di wilayah hukumnya masing-masing.

**Baca juga: Jelang Libur Nataru, Pemprov Banten Perpanjang PSBB selama Satu Bulan

Dia juga memastikan hotel dan pengelola wisata tidak akan menggelar acara pesta tahun baru yang bisa mengundang kerumunan. Terlebih saat ini, Banten melaksanakan perpanjangan PSBB satu bulan kedepan, sejak 20 Desember 2020 hingga 18 Januari 2021.

“Untuk sifatnya perayaan atau event perayaan tahun baru, misalkan ngundang artis, pesta yang lainnya, yang sifatnya mendatangkan kerumunan, itu enggak ada. Itu kan perlu perizinan. Pihak terkait juga udah antisipasi,” jelasnya. (dhi)

Kabar6-Jelang libur natal 2020 dan tahun baru 2021 (nataru), Pemprov Banten memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 20 Desember 2020 hingga 18 Januari 2021. Surat perpanjangan PSBB ditanda tangani Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), Sabtu (19/12/2020).

Perpanjangan PSBB itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 443/Kep.290-Huk/2020. Salah satu poinnya, pemberlakukan check point atau tempat pemeriksaan di wilayah kabupaten dan kota di Banten yang diatur bupati dan walikota.

“Iya benar (PSBB diperpanjang satu bulan kedepan),” kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Agus Mintono di kantor gubernur Banten, Senin (21/12/2020).

Poin lainnya dalam Kepgub perpanjangan PSBB yakni pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten wajib melaksanakan penetapan perpanjangan PSBB. Secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

**Baca juga: Gubernur Banten Terbitkan SK Perpanjang PSBB Tahap Empat

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Banten, jumlah kasus Covid-19 di Banten telah mencapai 16.763 per 20 Desember 2020. Angka itu naik 199 kasus dibanding hari sebelumnya. Rinciannya, 2.590 masih dirawat, 13.675 sembuh dan 498 meninggal. (dhi)