oleh

Akademisi Sebut RAPBD 2020 Pandeglang Tidak Proporsional

image_pdfimage_print

Kabar6-Dosen Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial UNMA Banten Eko Supriyanto menyebut dalam rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2020, Pemkab Pandeglang tidak memiliki anggaran yang proporsional.

Menurutnya, postur APBD Pandeglang 2020. Pendapatan Daerah Rp 1.677.507.565.623 dan Belanja daerah Rp. 1.723.007.565.623. Dengan rincian belanja daerah, Belanja tidak Langsung Rp.1.267.580.336.130 dan Belanja langsung Rp. 455.427.199.493.

“Dari data tersebut terlihat bahwa Pandeglang tidak memiliki anggaran yang proporsional,” terang Eko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/11/2019).

Pemkab Pandeglang memiliki anggaran belanja pegawai jauh lebih besar dibanding anggaran pembangunan. Idealnya, kata Eko pos belanja pegawai dipindah ke pos pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Ini berbahaya dan harus diubah,” ungkap Eko.

Porsi belanja tidak langsung dalam APBD tahun 2020 lebih mendominasi dari anggaran belanja langsung. Menurutnya, kondisi ini sangat payah dan memprihatinkan, sebab, program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat melalui belanja langsung harusnya lebih mendominasi.

“Belanja langsung ini peruntukannya untuk pemenuhan belanja-belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Tahun depan belanja pegawai lebih besar daripada belanja untuk kepentingan rakyat,” terangnya.

**Baca juga: Pertama Kalinya, Pemkab Pandeglang Bakal Gelar Festival Panjang Mulud.

Lalu kemudian, sektor pariwisata di Pandeglang ternyata belum bisa digali secara maksimal. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang sebesar Rp. 230.832.098.472, ternyata masih berasal dari orang sakit. Dengan demikian, Pemkab diminta kreatif menggali pendapatan daerah. Sebab PAD bukan seluruhnya berasal dari penggalian potensi yang dilakukan oleh OPD.

“Seharusnya, pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Jangan semata hanya mengandalkan pendapatan dari orang sakit. Itu namanya pemerintah tidak kreatif dan tidak mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki,” pungkasnya.(Aep)

Print Friendly, PDF & Email