Kabar6-Dari delapan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg yang diajukan oleh sejumlah Partai Politik (Parpol) untuk Daerah Banten sebagian dinyatakan tidak diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagian lainnya juga dinyatakan gugur, hal itu sebagaimana hasil putusan MK pada persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD 2019 asal Provinsi Banten, Kamis (9/8/2019).
Sidang putusan yang dimulai pukul 21.30 WIB itu dihadiri oleh 9 hakim MK, dengan amar putusan dibacakan oleh Ketua Persidangan, Anwar Usman langsung.
Sesuai Peraturan MK bahwa kedudukan Bawaslu dalam sengketa PHPU di MK sebagai pemberi keterangan saja, dimana Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan dalam sengketa PHPU sesuai yurisdiksi dan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.
Adapun delapan permohonan sengketa PHPU Pileg di Banten yang ditolak MK yaitu Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai PKB dengan permohonan meminta membatalkan penetapan hasil pemilihan umum sepanjang Daerah Pemilihan Banten 6 yang meliputi 5 (lima) kecamatan dan juga meminta rekapitulasi ulang di semua kecamatan di Daerah Pemilihan Banten 6.
Dimana hakim menyimpulkan bahwa Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Permohonan Pemohon kabur, serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan sehingga amar putusannya yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Sementara itu, untuk nomor perkara 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PDIP, lanjut Solapari, hakim juga memberikan kesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga putusan hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Serupa untuk perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat, hakim berkesimpulan bahwa Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, eksepsi termohon dan para pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, permohonan pemohon sepanjang DPR RI Dapil Banten I tidak jelas atau kabur, Pokok Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.
Disusul untuk perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Berkarya dengan permohonan meminta pembatalan Keputusan KPU, lanjut solapari, pemohon dinilai tidak cermat dan tidak jelas dalam meminta pembatalan keputusan KPU oleh MK. Ketidakcermatan tersebut dikarenakan pemohon dalam positanya hanya menjelaskan sepanjang daerah pemilihan DPRD Kabupaten Pandeglang 5 namun di dalam petitumnya pemohon meminta pembatalan keputusan KPU di 2 daerah pemilihan yaitu Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Pandeglang 5 dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pandeglang 5, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara apa yang dijelaskan dalam posita dan terhadap apa yang diminta dalam petitumnya sendiri, sehingga tidak memenuhi syarat formil sehingga hakim berkesimpulan permohonan pemohon kabur, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan, sehingga hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Sedangkan pada pengajuan perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai HANURA, lanjut Solapari, hakim berkesimpulan bahwa Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, permohonan pemohon dinilai kabur, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan, sehingga hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
Untuk perkara yang diajukan oleh Partai Demokrat dengan Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bahwa permohonan Pemohon salah objek maka mengenai kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan dan hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, setelah mencermati permohonan Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah yang menjadi objek permohonan adalah berita acara penghitungan suara untuk Dapil Kota Cilegon.
Dan untuk perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PAN bahwa sebelum persidangan tanggal 10 Juli 2019 tersebut diselenggarakan, pemohon menyampaikan surat perihal penarikan kembali permohonan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PAN/B/KU-SJ/120/VII/2019 bertanggal 04 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 08 Juli 2019, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap permohonanan quo Mahkamah mengeluarkan ketetapan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon.
Permohonan dalam perkara nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 akhirnya ditarik kembali serta pemohon tidak dapat mengajukan kembali.
Terakhir Keputusan dibacakakan terhadap Perkara Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Golkar Bahwa dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud, pemohon dan / atau kuasa tidak hadir meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera MK Nomor 492/Sid.Pen/DPR DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 03 Juli 2019, perihal panggilan sidang (vide risalah sidang perkara nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 10 Juli 2019), bahwa setelah mendapati fakta sebagaimana diuraikan, maka MK menilai pemohon tidak serius dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, terhadap permohonan Pemohon dalam perkara a quo haruslah dinyatakan gugur, dan atas pertimbangan tersebut sehingga hakim menyatakan permohonan Pemohon gugur.
**Baca juga: 600 Ribu Warga Banten Belum Tercover BPJS Kesehatan.
“Pemberian keterangan tersebut tentu saja harus sesuai dengan data dan fakta berdasarkan hasil pengawasan di lapangan” ujar Komisioner Bawaslu Banten Kordiv Pengawasan Bawaslu Banten, Nuryati Solapari usai menghadiri sidang MK di Jakarta.
Dirinya juga mengaku Bawaslu Banten mendapat apresiasi dari Hakim MK karena menganggap Bawaslu Banten telah cukup bekerja secara efektif dalam membuat sekaligus membacakan keterangan tertulis, dan dinilai efektif dalam menggunakan waktu.
Menurutnya, keterangan Bawaslu dalam sidang PHPU sangat penting sebagai bahan pertimbangan hakim dan itu amat berarti dalam mengungkap fakta persidangan.(Den)
