Kabar6-Sebanyak 600 ribu warga di Provinsi Banten belum tercover dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Sampai saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Banten masih menunggu verifikasi data kepada 600 ribu warga yang belum tercover program jaminan kesehatan tersebut.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Ariani Sugiarti mengatakan, sebanyak 706.169 warga Banten telah mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui program penerima bantuan iuran (PBI) oleh Pemprov Banten.
Menurutnya, berdasakan data milik Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyebutkan, penerima layanan kesehatan gratis melalui progran PBI oleh Pemprov Banten paling banyak terdapat di Kota Serang mencapai 150.908 orang, disusul Kabupaten Lebak 149.250 orang, Kabupaten Serang 146.649 orang, Kabupaten Tangerang 114.123 orang, Kabupaten Pandeglang 102.580 orang dan Kota Cilegon 42.659 orang.
Selain itu, kata dia, masyarakat juga telag mendapatkan jaminan kesehatan gratis, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD kabupaten/kota.
Menurutnya, untuk penduduk yang memperoleh program kesehatan gratis atau PBI dari pusat melalui APBN jumlahnya mencapai 3.365.801 orang dan dari APBD kabupaten/kota sebanyak 1.148.130.
“Sisanya sekitar 600 ribu warga belum menjadi peserta BPJS. Dari jumlah tersebut, pemprov hanya akan menjamin atau membayar iuran warga miskin,” kata Ariani, didampingi Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat, drg Rostina, Jumat (9/8/2019).
Lebih jauh Ariani mengatakan, hingga saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Bnaten sendiri masih menunggu verifikasi data kepada 600 ribu warga yang belum terpapar program jaminan kesehatan secara gratis dari pemerintah tersebut.
“Kami sudah menyampaikan ke Dinas Sosial agar data tersebut diverifikasi. Jika sudah ada data by name by NIK (warga miskin) akan langsung kami daftarkan ke BPJS. Jika data kami terima pada 25 Agustus maka penduduk tersebut bisa kami daftarkan pada 1 September,” katanya.
Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dr Rostina mengatakan, terkait anggaran untuk menanggung iuran warga tersebut, Pemprov sudah menyiapkan anggaran. Pada APBD murni 2019, pemprov mengalokasikan anggaran kesehatan gratis senilai Rp150 miliar dan pada APBD Perubahan 2019 direncanakan senilai Rp60 miliar.
“Kami tinggal menunggu datanya (warga miskin yang belum menjadi peserta BPJS, red) saja dari Dinas Sosial Provinsi Banten. Setelah itu, langsung kami daftarkan ke BPJS. Iurannya kami bayar,” ujarnya.
Sedangkan bagi pekerja yang belum menjadi peserta BPJS, kata Rostina, harus didaftarkan perusahaan tempat warga tersebut bekerja.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data BPJS Kesehatan, sebanyak 762 ribu warga Banten belum masuk kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada awal 2019 kemarin.
**Baca juga: APBD-2019, Program Kesehatan Gratis Banten Rp 60 Miliar.
Kepala Divisi Regional XIII ( Banten, Kalimantan Barat dan Lampung) BPJS Kesehatan Fahrurozi mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi sekitar 792.000 warga Banten untuk didaftarkan kepada program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Tetapi sebelum hal itu terealisasi, Pemprov Banten perlu melakukan pendataan ulang terhadap nama-nama tersebut lantaran banyak yang belum memiliki KTP-el.
“Banyak penduduk di Banten yang belum masuk kepesertaaan BPJS.Mereka ini kebanyakan yang belum merekam KTP. Selama itu belum terekam, sulit. Nah itu yang sedang dicari sekarang,” kata Fahrurozi usai melakukan rapat bersama Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang.(Den)
