Kabar6-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memuji perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten di Kota Tangerang. Pujian yang diberikan karena selama pelaksanaan terjaganya kondusifitas di setiap pertandingan.

Al Muktabar mengaku memantau betul setiap hari laporan dari kepala dinas dan itu berjalan sangat baik dengan segala fasilitas yang ada.

“Tentu semua tidak sempurna bila ada hal-hal yang mesti kita perbaiki, kita perbaiki. Tapi secara umum terlaksana sukses. Kita masih ada 2 hari, ukurannya adalah kita kondusif, terlaksana agenda Porprov ini,” ujar Al saat usai mengalungkan medali cabang olahraga sepak bola di Stadion Benteng Reborn, Minggu (27/11/2022).

Al menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wali Kota yang semuanya mempersiapkan para atlet, kesan-kesan yang baik, kesejukan dan hal tersebut sebenarnya adalah bagian untuk bersatu.

**Baca juga: Polres Metro Tangerang Amankan Pelaku Pemukulan Pegawai SPBU di Tanah Tinggi 

“Olahraga itu pemersatu. Sehingga dengan olahraga kita guyub, kita satu kesatuan dengan tujuan bersama membangun. Didalam olahraga ada sportivitas, nah itu juga penting. Ada nilai-nilai juang para atlet dan itu menjadi bekal kedepannya untuk menata kehidupan para pemain generasi muda pada dasarnya, dengan semangat olahraga ini akan menjadi bekal ke depan dalam rangka membangun Banten dan Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, Kontingen Kabupaten Tangerang melayangkan protes kepada panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten soal rekapitulasi hasil perolehan medali. Selisih medali yang di protes tersebut mencapai sebanyak 50 emas.

Selisih tersebut juga dinilai mempengaruhi psikologis para atlet dan official Kontingen Kabupaten Tangerang. (Oke)

Kabar6-Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak disomasi tim calon kepala desa (Cakades) nomor urut 4 Siti Julaeha.

Somasi kepada panitia oleh tim pemenangan cakades lantaran banyak warga yang memenuhi syarat memilih justru tidak bisa mencoblos karena tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Jumlahnya pastinya kami belum selesai hitung, tetapi sekitar 200 sampai 400 orang yang tidak bisa memilih karena tidak ada dalam DPT. Padahal saat Pemilu 2019, orang-orang ini masuk dalam daftar pemilih” kata Darmawan dari tim pemenangan Siti Julaeha kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Darmawan menuding, hilangnya hak masyarakat untuk memilih di pesta demokrasi kemarin karena panitia yang tidak melakukan tahapan pilkades sebagaimana yang diatur.

Selain merugikan masyarakat karena hak memilih yang hilang, hal ini juga berimbas pada penentuan pemimpin di
desa.

“Daftar pemilih sementara (DPS) yang harusnya mereka umumkan agar masyarakat bisa tahu apakah namanya masuk atau tidak itu tidak dilakukan. Kami sudah komplain soal DPS itu sejak awal karena mereka hanya copy paste dari DPT Pemilu. Jadi ini kelalaian dan ketidakcermatan serta ketidakmampuan panitia, paparnya.

Jika somasi yang dilayangkan tidak direspon dalam waktu 3×24 jam, maka persoalan tersebut akan dibawa ke PTUN agar bisa dikabulkan dan dilakukan pemilihan ulang dengan DPT yang sudah diperbaiki.

“Kami somasi mereka (Panitia-red) dan memberi waktu 3×24 jam untuk memberikan jawaban terkait hal yang kami tanyakan. Kalau tidak ada respon atau jawaban mereka tidak sesuai dengan apa yang kami pertanyakan, maka kami akan gugat ini ke PTUN,” tegas Darmawan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Aweh Eli Imron mengaku, belum menerima somasi dari tim cakades Siti.

“Kami belum terima, jadi kami belum tahu apa yang menjadi keberatannya,” ucap Eli.

**Baca juga: Walaupun Sudah Meninggal, Cakades di Lebak Menang Telak

Terkait tudingan tahapan yang tidak dilaksanakan, Eli membantah. Dia menyebut jika DPS salah satu yang jadi poin keberatan sudah disampaikan ke melalui pengurus RT.

“Kami umumkan lewat RT termasuk untuk melakukan coklit, dan kepada calon agar memasukkan data yang tidak tercantum dalam DPS ke pemilih tambahan. Dan memang (DPS) di Perbupnya itu dari DPT Pilpres, tapi sebenarnya ini bukan hanya di kita saja, di kecamatan lain juga menemukan hal itu, ada warga yang berhak memilih tapi tidak ada dalam DPT,” jelas Eli.(Nda)

Kabar6-Panitia Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Lebak telah menetapkan tiga kandidat calon Ketua DPD KNPI Lebak.

“Pendaftar calon ketua penetapan. Ada tiga calon yakni Cucu Komarudin, M. Jafar Toha dan Fikry Rosyad,” kata Ketua Organizing Committee (OC) Musda KNPI Lebak, Endang, Selasa (6/7/2021).

Ketiganya kata Endang telah memenuhi persyaratan calon yang ditetapkan, salah satunya setiap calon telah menyetorkan biaya partisipasi sebesar Rp10 juta.

“Sudah lolos verifikasi memenuhi syarat dan pendaftaran sudah ditutup pada 2 Juli kemarin,” ucap Endang.

Setelah penetapan calon ketua, panitia saat ini membuka pendaftaran peserta Musda organisasi kepemudaan (OKP) yang sudah dibuka mulai tanggal 5 sampai 9 Juli 2021.

“Persyaratannya memperlihatkan SK kepengurusan asli yang masih aktif dan memberikan fotocopy SK kepengurusan,” ujarnya.

**Baca juga: Tak Ada di Inbup PPKM Darurat, Satgas Lebak Akan Koordinasi dengan Disperindag soal Ganjil Genap di Pasar

Terkait dengan banyak OKP yang belum melakukan pelaporan ulang kepengurusan ke Bakesbangpol, Endang mengaku hal ini juga menjadi perhatian.

“Iya, ini juga yang nanti kami perhatikan, OKP yang mendaftar harus melaporkan atau memperbaharui kepengurusan di Kesbangpol,” terangnya.(Nda)

Kabar6- Panitia Pilkades Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang diduga main curang terkait hasil ujian tes Calon Kepala Desa (Calkades).

Sebab terungkap saat satu Calkades dinyatakan tidak lolos menjadi calon karena diduga panitia tidak memberikan nilai hasil jawaban tes tulis calon tersebut.

Hal itu dialami oleh bakal Calkades Ciherang Yayan Sopyan. Akibat adanya dugaan permainan, panitia Kecamatan Picung di demo ratusan warga, Jum’at (2/7/2021).

Saat melakukan demo, ratusan warga meminta Panitia membuka hasil jawaban tes tulis bakal calon yang di anggap tidak lolos menjadi calon kepala desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun warga dan panitia sempat bersitegang, akhirnya para perwakilan warga dengan panitia.

Saat didalam forum panitia membandingkan hasil jawaban bakal calon yang gagal dengan jawaban yang telah ditentukan malah membuat kaget bakal calon.

Padahal jika melihat jawaban bakal calon sudah sesuai dengan jawaban yang telah ditentukan panitia.

Yayan Sopyan mengaku kaget saat melihat jawaban tes tulis esai yang tidak diberikan nilai oleh panitia. Padahal yang di isinya tersebut sudah sesuai dengan jawaban yang telah ditentukan oleh DPMPD Pandeglang.

“Ada yang dinyatakan nol tes tulis saya, padahal melihat esensi jawaban yang saya isi itu sama dengan jawaban yang telah ditentukan oleh panitia,” kata Sopyan usai menggelar aksinya, Jumat (2/7/2021).

Akibat kesalahan panitia tingkat kecamatan Picung, Yayan yang merupakan sarjana Magister Pindidikan itu merasa dirugikan karena secara akumulatif nilai tes tulis sangat rendah. Akibatnya dirinya dinggap tidak dapat menjadi calon kepala desa.

“Jelas saya dirugikan karena secara akumulatif nilai saya rendah,” keluhnya.

**Baca juga: Peristiwa Warga Kejang-kejang Hingga Demo Warnai Protes Penetapan Calkades di Pandeglang

Maka dari itu dirinya pun meminta panitia tingkat kecamatan untuk menunda terlebih dahulu tahapan pengundian nomor untuk para calon. Karena setelah diperlihatkannya hasil tes tulis ada ketidakadilan para panitia.

“Ingin ditangguhkan tahapan pengundian nomor. Itu sudah kami sampaikan kepada panitia Tingkat Kecamatan. Mereka katanya akan koordinasi dengan panitia tingkat kabupaten,” tegasnya.(aep)

Kabar6-Pemilihan pemimpin biasanya dilakukan secara sederhana, namun berbeda dengan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di RW 09 Perumahan Bukit Cikasungka Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dengan melakukan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) secara serentak dalam satu Rukun Warga (RW).

Ketua panitia pemilihan RT Suhendar melalui wakil ketua panitia Syafrudin mengatakan, Kegiatan pemilihan serentak ini bertemakan “Menjadikan Pembelajaran Demokrasi Kepada Masyarakat.

“ini dilakukan seperti pemilihan umum (Pemilu) pada umumnya, jadi pemilihan ketua RT serentak layaknya Pilkada,” ungkap wakil ketua panitia Syafrudin kepada kabar6.com lewat WhatsApp, Minggu (31/1/2021).

Dikatakan Syafrudin, pemilihan ketua RT yang dilakukan ini memang sengaja dikonsep seperti pemilu baik pilpres maupun pilkada. Hal tersebut sebagai bentuk pembelajaran demokrasi kepada masyarakat.

“Kita sengaja mengkonsepnya seperti ini sebagai bentuk pembelajaran demokrasi, masyarakat datang dan menunggu giliran untuk melakukan pemilihan dengan antrian namun tetap mengedepankan protokol kesehatan standar Covid-19,” terang Syafrudin.

Dijelaskan Syafrudin, dalam satu Rukun Warga (RW) 09 di Perumahan Bukit Cikasungka ini terdapat lima RT dan masing-masing RT terdapat tiga calon ketua RT dengan total calon 15 orang.

**Baca juga: Proyek Jalan Megu – Gembong Amblas, Kasipem DBMSDA: Tanggung Jawab Penyedia

“Pemilihannya secara serentak di lima tempat pemungutan suara (TPS) yang tersedia di masing-masing RT dan pelantikannya nanti direncanakan pada bulan Februari 2021 oleh Kades,” jelasnya.

Berikut pemenang ketua RT di lingkup RW 09 Perumahan Bukit Cikasungka periode 2021 – 2026 :

* Ketua RT 01 = Agus Wahyu Sejati.
* Ketua RT 02 = Suyono.
* Ketua RT 03 = Wahyudin.
* Ketua RT 04 = Sokirin.
* Ketua RT 05 = Toni Pebrianto.

Dalam pelaksanaannya pemilihan ketua RT secara serentak itu hadiri oleh pengurus RT RW dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.(Han)

Kabar6-Beredar video berisi pernyataan panitia Haul Akbar ke-62 Syekh Abdul Qodir Jaelani yang meminta para jamaah untuk tidak hadir dalam pergelaran acara Haul Akbar Tuan Syekh Abdul Qadir Jaelani yang sedianya diadakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Istiqlaliyah Cilongok Desa Sukamantri Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.

Dalam vidio itu, Sekretaris Panitia Haul Akbar ke 62 Tuan Syekh Abdul Qodir Jaelani Agung Permana menyampaikan kepada jamaah bahwa kegiatan yang semula mengundang jamaah untuk hadir, selaku panitia kami meralat agar Haul Akbar saat ini tidak perlu dihadiri.

“Kegiatan Haul Akbar akan disiarkan secara langsung di media televisi Banten dan live streaming pada hari Minggu nanti 29 November 2020, pukul 07.00 – 10.00 WIB dan kami sampaikan juga bahwa panitia kegiatan Haul Akbar pada 20 November 2020 akan dibubarkan,” ungkap Agung Permana dalam Vidio unggahan berdurasi 02.45 menit, Jumat (20/11/2020).

Hal ini dilakukan mengingat masa pandemi virus Covid-19 saat ini masih sangat berbahaya bagi kesehatan para jamaah bila datang ke lokasi acara dan berkumpul seperti tahun tahun sebelumnya.

“Kami selaku panitia Haul Akbar sekali lagi mohon dimaklumi dan pengertian jamaah sekalian, kami harap untuk tidak perlu hadir langsung ke lokasi Ponpes Al-Istiqlaliyah, karena situasi seperti ini dimana akan timbul bahaya dan mudorot bagi jamaah,” jelasnya

Apabila saat pandemi virus Covid-19 masih tinggi kita melakukan pengajian berjamaah atau secara berkumpul dan berkerumun, kata dia, maka resiko penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) semakin tinggi.

**Baca juga: Sekda Kabupaten Tangerang Buka Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Demikian disampaikan Agung Permana Sekretaris Panitia Haul Akbar Syekh Abdul Qodir Jaelani, semoga jamaah dapat mengerti dan mohon kerjasamanya agar kegiatan Haul Akbar bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa harus berkerumun dengan jumlah masa yang banyak. (han)

Kabar6-Panitia Liga Badak di Kabupaten Pandeglang angkat bicara setelah dilaporkan ke Bawaslu Pandeglang. Namun tindakan Bawaslu untuk menindaklanjuti sebuah laporan dinilai terlalu reaktif. Sehingga sikap over reaktif tersebut dikhawatirkan bisa memancing emosi masyarakat.

Berdasarkan hasil informasi pihak Bawaslu Pandeglang telah memanggil Ketua PSSI Kabupaten Pandeglang, yang juga penyelenggara turnamen sepak bola Liga Badak 2020 hari ini, Rabu (21/10/2020).

Pemanggilan terhadap Ketua PSSI Pandeglang tersebut, terkait adanya laporan ke Bawaslu terkait adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Liga Badak tersebut, serta adanya gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati petahana Irna Narulita-Tanto Warsono Arban yang terpasang di kawasan stadion yang menjadi lokasi kegiatan Liga Badak tersebut.

Ketua PSSI Pandeglang, Olis Solihin membenarkan, bahwa dirinya tadi telah memenuhi panggilan dari pihak Bawaslu Pandeglang, terkait adanya laporan dugaan pelanggaran kampanye terhadap salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Ia laporan yang di pra sangkakan kepada dirinya itu tambah Olis, diantaranya tentang gambar Bupati petahana dan soal protokol kesehatan covid-19.

“Saya jelaskan, kalau soal gambar itu yang memasangnya adalah pihak Bank BRI pada tahun 2018 lalu. Jadi aduan-aduan yang disampaikan itu saya kira sudah terbantahkan,” ujar Olis Rabu (21/10/2020).

Olis mengatakan, gambar Irna-Tanto yang terpasang dengan di stadion badak saat masih menjabat sebagai Bupati Pandeglang, dipasang oleh pihak Bank BRI. Adapun soal protokol kesehatan, dalam penyelenggaraan Liga Badan ini sudah seizin dari Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Pandeglang, dan dari pihak Kepolisian.

“Kami juga terapkan protokol kesehatan covid-19, alat kelengkapan diri seperti hand sanitizer, cek suhu tubuh serta APD lainnya kami siapkan. Setiap penonton dan pemain yang masuk arena dicek dulu suhu tubuhnya,” jelas Olis.

Panitia Liga Badak Pandeglang, Ilma Fatwa menambahkan, pemanggilan oleh Bawaslu Pandeglang terhadap salah satu kepanitiaan liga Badak, dengan dugaan pelanggaran kampanye dirasanya pihak Bawaslu terlalu reaktif terhadap sebuah laporan tersebut, sehingga ia merasa khawatir langkah-langkah reaktif ini yang dilakukan Bawaslu Pandeglang bisa memancing emosi masyarakat.

“Saya lihat Bawaslu Pandeglang ini terlalu reaktif ya. Kita ingin Pilkada Pandeglang dilaksanakan secara damai, tertib dan damai tanpa ada masalah. Tapi saya khawatir dengan sikap reaktif ini dari Bawaslu bisa memancing emosi masyarakat,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa dari awal menyelenggarakan Liga Badak tidka ada niat sedikitpun Liga Badak ini dijadikan sebagai alat media sosialisasi politik. Terkait adanya laporan yang dilakukan oleh Paslon 02 ke Bawaslu Pandeglang, dirasanya cukup aneh.

Disaat kondisi ditengah Pandemi lanjut dia, untuk berusaha menyajikan sebuah hiburan olahraga di tengah segala keterbatasan, akan tetapi mereka (pelapor-red) ingin mengotori nilai sportifitas yang sedang dijunjung melalui Liga Badak ini.

“Mereka melaporkan tanpa dasar, kemudian juga tanpa tabayun terlebih dahulu. Harusnya ditanya dulu spanduk itu dibuat oleh siapa dan dipasang oleh siapa. Tidak langsung menjustifikasi PSSI melakukan kampanye terselubung,” jelasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengaku, bahwa langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti sebuah pelaporan itu bukan soal terlalu reaktif atau tidak. Akan tetapi kata dia, setiap ada laporan yang masuk ke lembaganya itu harus ditindaklanjuti dengan cara mengklarifikasi laporan tersebut.

“Memang ada laporan dari WNI yang memiliki hak pilih di Pandeglang, terkait kegiatan liga badak itu. Tentu laporan itu kami tindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan,” imbuhnya.

**Baca juga: Dari Jalan Setapak, Jadi Sepanjang 3,4 Km yang Hubungkan Tiga Desa di Patia.

Dalam laporan yang diterimanya itu lanjut Ade, mengenai dugaan keterlibatan ASN dalam kepanitiaan Liga Badak tersebut. Selain itu, di lokasi kegiatan Liga Badak ada gambar pasangan calon.

“Karena itu laporan, makanya diklarifikasi. Semua bentuk laporan tentu harus kami ditanggapi, adapun hasil klarifikasi yang sudah dilakukan, saya belum mendapatkan hasilnya sudah sejauh mana,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Panitia pengadaan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) langsung dikumpulkan usai Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia ditenggarai menjadi otak korupsi alat kesehatan dan infrastruktur Tahun Anggaran 2012 silam.

“Teman saya sampai ada yang buang handphone,” ujar Ilham, anggota panitia pengadaan di PN Tipikor Jakarta Pusat, (Kamis, 16/1/2020).

Ilham dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terdakwa Wawan, suami Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany.

**Baca juga: Dituding Doktrinasi, Ini Kata Pengacara Suami Airin.

Ia jelaskan, bekas atasannya Kepala Dinkes Dadang memerintahkan seluruh panitia memerintahkan alat bukti dihilangkan. “Contohnya dokumen apa saja,” tanya jaksa KPK.

“Dokumen pengadaan dan plotingan pastinya,” sahut Ilham. Ia mengutip instruksi Dadang agar apapun yang beresiko agar cepat dimusnahkan.(yud)

Kabar6-Ni Made Sudani, ketua majelis hakim mempertanyakan sumber uang mundur kepada panitia pengadaan proyek di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Uang mundur terungkap dalam fakta persidangan Tubagus Chaeri Wardana terdakwa kasus Tindak Pidana Pencucian.

“Itu sumber duitnya dari mana,” tanya Sudani di PN Tipikor Jakarta Pusat, (Kamis, 9/2020).

“Saya tidak tahu Yang Mulia,” jawab Ferga Andriana, panitia pengadaan alat kesehatan Tahun Anggaran 2012.

Jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan, uang mundur diusulkan oleh Ajat Sudrajat, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten ketika itu kepada Dadang Prijatna, tangan kanan Wawan.

Sidang TPPU Wawan, Jaksa KPK Bakal Panggil Rano Karno.

Uang mundur sebesar Rp25 juta diberikan setelah ada sanggahan dari salah satu perusahaan peserta lelang. Ferga menegaskan sesuai instruksi pimpinannya semua peserta lelang harus menuruti arahan Dadang.

“Ketika itu kami mendapat tekanan yang luar biasa. Dan tidak ada pilihan lain,” tegasnya.(yud)

Kabar6-Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi meminta penyelenggara pilkades yakni panitia dan pengawas untuk bekerja dengan jujur dan adil dalam pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Tangerang 1 Desember mendatang.

“Panitia harus jujur, jangan curang, tidak diskriminatif. Bekerja sesuai dengan aturan,” kata Ade di Aula Kantor Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/11/2019) malam.

Menurutnya, kinerja dari panitia pilkades dan pengawas menjadi bagian penting agar gelaran pilkades tidak berujung konflik. Dia pun mengaku akan menindak tegas panitia atau pengawas yang kedapatan berlaku curang.

Hal itu disampaikan Ade saat mengumpulkan seluruh unsur yang terlibat dalam pemilihan kepala desa (pilkades) dari Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe.

Unsur yang dikumpulkan adalah para calon kades, panitia pilkades, panitia pengawas Pilkades, dan unsur Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang berasal dari 7 desa Kecamatan Tigaraksa dan 6 desa Kecamatan Jambe. Sedangkan calon kades yang dikumpulkan sebanyak 30 calon kades dari Kecamatan Tigaraksa dan 22 calon kades dari Kecamatan Jambe.

Ade juga menekankan agar panitia dan pengawas tidak terlibat konflik kepentingan. Kata Ade, potensi ke arah konflik kepentingan menjadi besar mengingat cakupan kontestasi politik hanya level desa. Sehingga, lanjut dia, interaksi dapat terjadi dengan mudah.

“Bisa saja calon kades adalah tetangganya. Di sini perlunya integritas dari panitia pilkades dan pengawasnya,” ujar Ade.

Sedangkan kepada calon kepala desa (kades), Ade meminta agar mengedepankan sikap sportif dan jujur. Dia juga meminta calon kades beserta pendukung dan simpatisan untuk bersikap legowo bila kelak kalah dalam pilkades.

**Baca juga: Satpol PP Kabupaten Tangerang Bakal Tertibkan Galian Tanah Ilegal.

“Jika siap menang, maka tentu juga harus siap kalah. Harus punya jiwa legowo,” katanya.

Ade menambahkan, potensi konflik dalam pagelaran politik termasuk pilkades selalu ada. Namun, kata dia, potensi konflik itu dapat diminimalisir dengan sikap jujur dan ksatria dari para calon kades.

“Aspek keamanan dan pencegahan konflik juga harus menjadi kepentingan para calon kades,” ungkapnya. (Vee)