Kabar6-Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail minta Perumda Pasar Niaga Kerta tunda rencana revitalisasi Pasar Kutabumi hingga kondusif. Evaluasi menyeluruh pun mesti segera dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Apakah kemudian progam ini sementara ditunda sambil menunggu kondusifitas lebih jelas, lebih terang dan apakah program ini bisa dilanjutkan lagi atau tidak,” ungkapnya di Tigaraksa, Senin (25/9/2023).

Politikus asal PDI Perjuangan itu juga angkat bicara terkait dugaan keterlibatan perusahaan pelat merah lokal tersebut. Sebab publik mengaitkan peristiwa bentrokan menjadi benang merah dari rencana revitalisasi Pasar Kutabumi.

“Kalau memang terbukti pihak PD Pasar yang jadi dalang dari peristiwa kemarin itu harus segera dipecat,” tegas Kholid.

**Baca Juga: Pedagang Pasar Kutabumi Tangerang Sebut Preman Hancurkan Telur dan Jarah Uang

Polresta Tangerang juga didesak dapat segera membongkar dalang peristiwa bentrokan. Mengusut tuntas fakta siapa saja yang terlibat dengan sengaja melakukan tindakan penyerangan ke pedagang.

“Saya minta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas. Maka dari itu saya berharap kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas bagi oknum oknum dengan sengaja melakukan tindakan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Diketahui, ratusan preman merangsek ke Pasar Kutabumi di Kecamatan Pasar Kemis, Minggu, 24 September 2023 sekitar pukul 15.00. Pedagang sempat menghalau akhirnya kocar-kacir diserang preman yang diduga bayaran dari pihak oknum berkepentingan.

Kelompok preman yang membawa palu godam, besi dan benda tumpul menganiaya hingga sejumlah pedagang terluka. Bahkan disebut preman merusak komoditi pangan serta menjarah uang hasil jualan pedagang.

Aksi serang diduga imbas dari sikap pedagang yang menolak rencana revitalisasi. Program pembangunan komersil itu diusung oleh Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja yang menunjuk PT Sarana Niaga Nusantara sebagai pihak ketiga.(Rez)

Kabar6-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tangerang diminta Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo segera melakukan percepatan pembangunan di tahun 2023 ini. Dengan adanya percepatan tersebut, maka anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah cepat terserap serta semakin cepat pula proses pembangunan hasilnya dirasakan oleh masyarakat.

“Ya, itu juga menjadi catatan kita agar penyerapan lebih dimaksimalkan. Khususnya untuk perencanaan dengan serapan harus seimbang. Jadi diawali dengan perencanaan yang kuat, agar serapan anggaran yang sudah direncanakan itu menjadi maksimal,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, Senin (25/9/2023).

**Baca Juga: PJ Bupati Tangerang Tunggu Polisi Selidiki Sutradara Bentrok di Pasar Kutabumi

Dia juga mengatakan, bahwa hal itu juga sudah disampaikan di saat pengesahan APBD Perubahan 2023 beberapa waktu lalu, khususnya terkait evaluasinya.

Disinggung kondisi yang sama kerap terulang yakni serapan baru maksimal mendekati penghujung tahun anggaran, Gatot sekali lagi menegaskan bahwa kuncinya perencanaan. “Jadi dihitung. Misalkan proses lelang berapa lama, pekerjaan berapa lama, pembayaran administrasi berapa lama, itu yang harus di-spare, dan itu sudah kita tekankan,” terangnya.(Red)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak mengumumkan usulan pemberhentian Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai bupati dan wakil bupati Lebak, Senin (31/7/2023).

Iti-Ade yang masa jabatannya habis pada Januari 2024 nanti, memilih mundur karena mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di DPR RI dan DPRD Provinsi Banten.

Ketua DPRD Lebak Muhamad Agil Zulfikar mengaku, pihaknya belum membahas mengenai nama yang bakal diusulkan menjadi Penjabat (Pj) bupati.

**Baca Juga: DPRD Lebak Umumkan Usulan Pemberhentian Iti Jayabaya dan Ade Sumardi

“Belum berfikir ke sana karena kami fokus banyak pekerjaan di DPRD. Pansus PAD masih berjalan, produk peraturan daerah juga running untuk dieksekusi, termasuk mengawal proses kemunduran Ibu Bupati sampai tuntas,” kata Agil kepada wartawan.

Meski demikian, Agil berharap sosok yang nanti ditunjuk menjadi Pj bupati adalah orang yang memahami dengan kondisi Kabupaten Lebak.

“Terutama yang pasti harus paham dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Lebak. Tapi kalau ditanya soal nama, kami memikirkan sejauh itu,” ucap Agil.(Nda)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak menyerahkan laporan hasil reses kesatu ke Pemerintah Kabupaten Lebak saat rapat paripurna, Selasa (31/1/2023).

Reses 50 anggota dewan yang dimulai dari tanggal 25-30 Januari 2023 bertujuan menjaring aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

“Kami harap aspirasi masyarakat yang terjaring dari kegiatan reses dapat diakomodir dan ditindaklanjuti sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah,” kata Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar.

Politisi muda Gerindra ini menyebut, dengan pola pendekatan reses, agenda dan kebijakan pemerintah daerah bisa dilaksanakan dengan dukungan dan peran aktif masyarakat.

“Ini yang kita harapkan bisa mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang sedang dan akan dilakukan pemerintah daerah,” harap Agil.

**Baca Juga: PKS Lebak Siap Menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengapresiasi kepada para anggota DPRD yang sudah melaksanakan reses untuk menyerap keinginan masyarakat.

“Dokumen laporan hasil reses yang kami terima akan ditindaklanjuti sebagai bahan penentuan arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah,” katanya.(Nda)

Kabar6-Henri Munandar, warga asal Teluknaga, Kabupaten Tangerang, melaporkan atas kasus dugaan korupsi dana hibah 16 Madrasah Tsanawiyah. Kini ia dilaporkan balik oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Itu hak hukum setiap orang untuk melaporkan balik saya, laporan saya di KPK dan Kejati Banten sedang berproses, pemberitaan yang kemarin beredar itu kan saya hanya dugaan, dari dugaan itu ada asas praduga tak bersalah,” ungkapnya kepada kabar6.com saat dihubungi, Minggu (1/1/2023).

Henri mengatakan, jika dirinya dimintai keterangan Polda Metro Jaya mengenai duduk persolan Kholid Ismail maka bersedia hadir.

“Jika Haji Kholid menyatakan itu fitnah atau pencemaran nama baik itu hak dia untuk melaporkan,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Henri, ketua DPRD Kabupaten Tangerang dilaporkan karena muncul dugaan telah melakukan gratifikasi dana hibah sebesar Rp 100 – Rp 200 juta kepada 16 Madrasah Tsanawiyah. Laporannya bukan asal bunyi.

“Timbul kecurigaan dan saya selaku warga melakukan tindakan melaporkan. Saya punya datanya kok,” jelasnya.

**Baca juga: Dua Hari Pemukiman 428 KK di Kosambi Tangerang Tergenang

Henri menegaskan, jika tindakan yang di lakukan oleh dirinya dinilai bersalah, maka dirinya akan siap menerima proses hukum yang berlaku.

“Jika kalo saya mengaku salah yaa kami wajib untuk meminta maaf. Kita pasti menerima konsekuensinya hukum dan lagi lagi saja bicara seperti ini saya mempunyai data,” tegasnya. (Rez)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menyambut baik rencana Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah yang akan mencopot Kepala sekolah (Kepsek) jika peserta didiknya terlibat aksi tawuran.

Hal itu sebagai peringatan kepada Kepala sekolah dapat membina peserta didik. Selain itu, para telepon genggam milik para siswa pun diminta untuk dirazia dalam meminimalisir terjadinya perilaku negatif, seiring maraknya kasus tawuran pelajar.

“Tadi pak Wali (Arief) sudah bilang ada punisment bila mana terjadi tawuran, bukan hanya untuk pelajar tapi juga kepala sekolah juga akan di punisment. Kepada kepala dinasnya (Jamaluddin) ini dicatat takutnya lupa,” ujar Gatot dalam diskusi Ngopi Item (Ngobrol Pintar Isu di Tengah Masyarakat) yang digelar oleh Kelompok Kerja Wartawan Harian Tangerang Raya di Mal TangCity, Kota Tangerang, Jumat (8/4/2022) kemarin.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap para tenaga pendidik di Kota Tangerang untuk lebih memantau anak didik. Kendati walaupun sebenarnya persoalan pendidikan bukan hanya menjadi beban pengajar saja melainkan juga beban orang tua.

“Karena lingkungan yang baik menghasilkan generasi yang baik. Lingkungan yang kurang baik itu menghasilkan lingkungan tidak baik juga,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang ini.

Gatot juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk dapat memeriksa telepon genggam milik para peserta didik. Langkah tersebut guna meminimalisir potensi perilaku negatif para siswa tersebut.

“Kepada Dinas Pendidikan saya sarankan agar ada pemeriksaan HP kepada siswa-siswi. Cek apa saja yg ada di HP anak-anak itu,” tegasnya.

**Baca juga: 4 Jaringan NII di Tangsel dan 1 Kota Tangerang Ditangkap, Ini Peranannya

“Kita berharap tidak ada yang aneh-aneh tapi dengan semangat pencegahan ini bisa meminimalisir potensi-potensi perilaku negatif,” sambungnya.

Sebagai representatif rakyat, pihaknya mengusulkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, pihaknya pun akan membuat juga Raperda Peraturan Pendidikan tentang Penyelenggaraan Pesantren. (Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menyatakan pelayanan kinerja Sekretariat DPRD cukup mempengaruhi optimalisasi kinerja para Anggota DPRD. Sebab, keberadaannya sebagai fasilitator Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif.

“Sangat berpengaruh,” ujar Gatot saat dimintai keterangan, Kamis (7/4/2022).

“Misalnya gini. Persolan adminstrasi kan ada di Staf, makannya beberapa kali kita negor Sekwan untuk terus lakukan pembenahan, semangat mereka bagus, terus lakukan evaluasi dan perbaikan kalau belum sempurna ya belum sempurna. Karena tidak ada yang sempurna. Jangan merasa pada posisi zona nyaman karena payung hukum terus berkembang,” sambungnya.

Hal tersebut merespon indeks kepuasan Anggota DPRD pada tahun 2021 terhadap pelayanan sekretariat DPRD hanya 77,87 persen.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD tahun 2021, yang terbit tahun 2022. Laporan itu masih ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, Agus Sugiono. Sedangkan saat ini Sekretaris DPRD dijabat oleh Said Endrawiyanto.

Kendati mempunyai kendala salah satunya yakni sumber daya aparatur Sekretariat DPRD secara kualitas masih belum memadai dan belum sepenuhnya berorientasi kepada pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan trifungsi DPRD.

Gatot menyampaikan, berkembangnya payung hukum harus juga menjadi perhatian para pegawai Sekretariat Dewan. Seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan turunan lainnya. Mereka diminta meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam kinerjanya.

“Ada turunannya terus ada lagi payung hukum Undang-undang, ada PP, Permen dan sebagainya. Terus persoalan administrasi, seperti kemarin laporan BPK. Komputerisasi kan kemarin tabel tahun lalu hanya 3 kolom sekarang sampai 12 kolom. Nah mereka harus kuasai hal-hal seperti itu,” katanya.

**Baca juga: Jajaran Takjil di Kota Tangerang Dicek Kandungan

Gatot menyampaikan apresiasi pada kinerja sekretariat DPRD yang terus melakukan pembenahan dalam mendukung kinerja para Anggota DPRD. Pihaknya pun sudah melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris DPRD, Kabag dan Kasubag untuk didorong pembenahan kinerja.

“Intinya kita apresiasi kinerja Sekwan dan jajarannya tapi jangan cepat puas dan berada di zona nyaman, terus tingkatkan kapasitas. Semangatnya itu agar nanti teman-teman Dewan menerima aduan dari masyarakat juga bisa maksimal, intinya simbiosis mutualisme, komunikasi dua arah,” tandas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang itu. (Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo berharap serapan anggaran Pemkot Tangerang agar dapat maksimal. Menurutnya, program yang dilakukan harus menyentuh langsung ke masyarakat terlebih dalam program pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19.

“Jadi kita harap serapan (anggaran) harus maksimal, karena berkaitan dengan perencanaan. Tapi ada beberapa program kena refosinhg anggaran,” ujar Gatot saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Keberpihakan anggaran tersebut, kata Gatot, saat ini di Kota Tangerang sendiri masih pandemi menuju endemi. Sehingga, ia mendorong pemulihan ekonomi harus menjadi perhatian. Bahkan memberikan bantuan langsung ke masyarakat baik pelatihan maupun pembinaan.

“Jadi pemulihan UMKM, bantuan langsung masyarakat yang langsung seperti pembinaan dan pelatihan,” katanya.

Ia mengatakan telah mempertanyakan ke setiap organisasi perangkat daerah (OPD), hampir rata-rata serapan di setiap dinas sudah berada di angka 80 persen.

“Sudah saya tanya rata-rata mereka (dinas) serapan 80 persen. Sampai minggu ini setiap dinas saya tanya sudah 80 persen. Target mereka 90 persen,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan pihaknya merasa optimis capaian serapan anggaran mencapai target. Ia beralasan serapan tersebut masih minim disebabkan oleh banyak kegiatan atau pekerjaan yang masih berjalan. Namun, belum terserap.

“Ya kita optimis selesai karena saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan tapi kan belum diserap. Contoh seperti pembangunan jalan, pembangunan kantor, infrastruktur itu masih on going proses, tapi Insya Allah optimis sampai akhir tahun,” ujar Arief, Jumat (29/10/2021).

**Baca juga: Operasi Zebra 2021 Digelar Berlangsung 14 Hari, Ini Sasaran

Serapan tahun ini turun dibandingkan tahun lalu, kata Arief, dikarenakan terdapat ada recofusing anggaran dan ada perubahan anggaran. Selain itu, Provinsi Banten perubahan APBD.

“Sudah di sahkan baru ada pemotongan Bangub (Bantuan Gubernur), ada pemotongan bagi hasil, itu harus revisi kembali. Tapi yang pasti sampai akhir tahun selesai,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyatakan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 ini untuk meneruskan cita-cita founding father Indonesia merdeka. Selain itu, kerukunan dan persatuan terus terjaga.

“Indonesia merdeka dalam arti sesungguhnya,” ujar Bowo sapaan akrab kepada wartawan di pusat pemerintahan Kota Tangerang usai upacara peringatan HUT RI Ke-76, Selasa (17/8/2021).

Ketua DPC PDI Perjuangan itu, berharap dalam momentum HUT RI ke-76 ini bangsa Indonesia tetap menjaga kerukunan dan tetap bersatu.

“Mari kita isi kemerdekaan ini, jembatan emas menuju kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Bowo menegaskan, pihaknya akan terus mensuport Pemerintah Kota Tangerang dalam penanganan pendemi Covid-19 sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

**Baca juga: HUT RI ke-76 di Kota Tangerang, Momentum Bangkit dari Pandemi

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, pada momen peringatan kemerdekaan Indonesia ke-76 ini berpesan agar setiap masyarakat khususnya Kota Tangerang terus menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai perbedaan seiring dengan tema “Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh” untuk dapat bangkit dari pandemi Covid-19.

“Pekerjaan rumah terbesar kita semua untuk bersama – sama membangun Kota Tangerang agar dapat bangkit dari pandemi Covid-19,” pesannya. (Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mendatangi keluarga almarhum Joko Susanto warga Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kamis (1/7/2021).

Sebelumnya Joko dikabarkan diduga meninggal usai menjalani vaksinasi Covid-19. Namun, dari hasil investigasi Komda PP KIPI Provinsi Banten bersama Komnas PP KIPI, perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kelompok Kerja (Pokja) KIPI Kota Tangerang telah melakukan Causality Asessment. Hasilnya ditemukan bahwa kematian Joko Susanto bukan karena vaksinasi Covid-19.

Gatot Hadir didampingi oleh Anggota DPRD Misbahudin, Kepala Dinas Pendidikan Jamaluddin, Kabid Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Tangerang Eep Ruli Hasan, Camat Pinang Kaonang dan jajaran lurah.

Gatot mengatakan, kedatangan itu pertama ini bagian silaturahmi sesama warga Tangerang. Selain itu turut bela sungkawa atas meninggalnya Joko dan menyampaikan permohonan maaf bila mana, diawal kejadian pemerintah daerah dianggap kurang peduli.

“Karena pada prinsipnya dan saya meyakini dan saya melihat sendiri sebenarnya pemerintah daerah sedang berjibaku melawan pandemi Covid-19 yang saat ini terus meningkat, tapi kalau misalnya kan kami dianggap ini, ya kami mohon dibukakan pintu maaf dan ini bentuk konkret kami,” ujar Gatot.

“Saya datangi semuanya, saya lengkapi dan alhamdulilah tadi ada solusi yang bisa kita bawah, ada beberapa program dari mulai bantuan yang dari Dinas Sosial dan program Tangerang Cerdas yang ada di dinas pendidikan. Sementara untuk pendataan diawali oleh pihak kelurahan, makanya tadi kita panggil pihak kelurahan dengan pihak kecamatan. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban keluarga almarhum (Joko Susanto),” tambah Ketua DPC PDI Perjuangan itu.

Kepala Dinas Pendidikan, Jamaluddin mengatakan, pihaknya akan memberikan jaminan pendidikan program melalui tangerang cerdas kepada anak dari almarhum Joko dan Putri. Program tangerang cerdas tersebut akan terus disalurkan setiap bulan, sementara untuk kebutuhan lainnya akan dikoordinasikan dengan pihak sekolah.

“Makanya nanti sekolahnya dimana, SD-nya dimana, nanti saya temuin kepala sekolahnya. Nanti kita kawal sampai SMP. Yang penting nanti ada data DTKS-nya dari kelurahan, kecamatan serahkan ke kita dan nanti kita kawal dapatkan tangerang cerdas,” katanya.

**Baca juga: PPKM Darurat Bakal Berlaku, Arief: Harus Siap

Kabid Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Tangerang Eep Ruli Hasan mengatakan, pihaknya mempunyai program PKH dan BNPT. Hal tersebut sebagai kelanjutan melindungi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Joko.

“Jadi saya sudah saya perintahkan untuk diinput di kelurahan supaya masuk ke data DTKS. Tapi ada beberapa kriteria disitu nanti silahkan pendamping di wilayah untuk berkordinasi agar keluarga almarhum ini diinput supaya masuk ke DTKS,” tandasnya. (Oke)