Kabar6-Menjelang Pilkada yang akan segera berlansung, Forum Demokrasi Milenial (FDM) telah mempersiapkan segala yang diperlukan untuk mengawal Pilkada serentak 2024. Disamping itu peran TNI dan Polri sangat penting dalam menjaga situasi agar tetap kondusif di masyarakat menjelang dan sampai tahapan berakhir Pilkada 2024 agar dapat mewujudkan Pilkada yang damai.

Hal tersebut diungkapkan, Muhammad Ilham selaku Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Milenial FDM dalam keterangan yang tertulis dikutip, Selasa(16/4/2024).

**Baca Juga:Survey Terbaru Masyarakat Indonesia Cenderungan Lebih Boros untuk Mudik Lebaran

Ia berharap, mahasiswa dan kalangan milenial agar selalu memperkuat literasi agar mampu manganilisis informasi dan opini publik sehingga mampu menjaga diri dan memberikan edukasi di tengah masyarakat dari upaya-upaya yang tidak jujur dan isu negatif.

“Saat ini, tahapan pemilu telah selesai. Tentunya akan ada beberapa pihak yang tidak terwujud keinginan dan harapannya. Guna untuk mencegah perpecahan dan situasi tetap kondusif pasca Pemilu 2024, sangat diharapkan seluruh masyarakat untuk saling menghargai,”imbunya

Ilham juga melihat sidang  perkara perselishan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) di Mahkamah Konstitusi RI pasca pemilihan umum, masyarakat khususnya mahasiswa dan generasi milenial agar tidak terprovokasi dengan isu negatif sehingga nantinya mampu mereduks jika terjadi aksi unjuk rasa yang menyinggung sidang PHPU di MK RI.(red)

Kabar6-Empat lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) terdampak banjir di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Banten akan melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS). Sabtu 17 Februari 2024 Besok.

Keputusan KPU Kota Tangerang tersebut mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023. Lanjutnya, KPU Kota Tangerang menjelaskan terdapat 1.130 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan mengikuti pemungutan suara ulang.

Untuk menjamin terselenggaranya PSS secara jurdil, aman dan damai, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan akan mengawal pelaksanaannya dengan melibatkan anggota Polres Metro Tangerang Kota dan Kodim 0506/TGR yang telah di Ploting sebelumnya.

“Personel yang kemarin di 4 TPS itu akan kami tugaskan kembali, bahkan mungkin akan ditambah saat penjadwalan pemilihan susulan (PSS) nanti,” kata Zain.

**Baca Juga: Bolos Sekolah, Pelajar di Pondok Aren Kabur Lihat Polisi Tinggalkan 39 Motor

Adapun sebanyak 1.130 pemilih yang akan melaksanakan PSS itu tercatat berada di 4 TPS, Kecamatan Larangan. Dengan rincian TPS 01 sebanyak 275 DPT, di TPS 02  sebanyak 274 DPT, lalu di TPS 05 sebanyak 292 DPT dan TPS 06 sebanyak 289 DPT.

“Yang jelas, pada pelaksanaannya, kami (TNI-Polri) akan terus berkoordinasi dengan KPU Kota Tangerang. Sampai saat ini logistik masih dalam kondisi aman dan dijaga oleh petugas,” tuturnya.

Sebelumnya, KPU Kota Tangerang juga telah memastikan keamanan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) setelah mengevakuasi logistik tersebut ke lokasi yang tidak terdampak genangan banjir.

“Semoga masyarakat di 4 TPS di kecamatan Larangan tersebut dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini secara maksimal,” pungkasnya.(Red)

Kabar6-Pengamanan logistik Pemilu di daerah terpencil oleh aparat TNI dan Polri membutuhkan pengawalan ekstra keras. Seperti halnya yang dialami aparat Kepolsian Polres Pandeglang Polda Banten di Desa Batu Hideng Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Selasa (13/2/2024).

Mereka mengawal distribusi puluhan kotak suara dan perlengkapan TPS lainnya di 10 TPS dengan Lokasi yang sangat berjauhan. Yaitu desa Batu Hideng dengan beberapa kampung terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat maupun roda dua.

Pendistribusian logistik Pemilu ke TPS-TPS  pedalaman tersebut membutuhkan perjuangan yang tidak luar biasa. Mereka harus bekerja keras karena akses jalan kendaraan yang sangat rusak.

Berangkat dari kantor Desa Batu Hideng sekira pukul 11.00 WIB, distribusi ke 10 titik lokasi logistik menggunakan mobil pickup harus berhenti di tanjakan yang sangat curam. Aparat keamanan dan penyelenggara kemudian menggunakan kendaraan roda dua hingga berjalan kaki, serta menapak perbukitan sambil pikul logistik sejauh kurang lebih beberapa kilo meter.

**Baca Juga: Ratusan Warga Binaan Nyoblos di TPS Khusus Lapas Rangkasbitung

Tak hanya itu, dibantu warga, mereka juga harus bekerja sama mendorong kendaraan roda empat yang tidak bisa menanjak. Tidak hanya keselamatan diri yang dijaga, namun aparat keamanan juga wajib memastikan logistik pemilu aman atau tidak rusak.

Logistik pemilu yang digeser ke TPS-TPS di antaranya jalan nya yang sangat extrme dan sangat sulit dijangkau dari berbagai TPS-TPS lainya yang berada di Kabupaten Pandeglang

“Logistik-logistik Pemilu yang dikawal ke wilayah pegunungan tersebut telah sampai pada pukul 17.00 WIB hari kemarin dengan aman dan selamat,” kata Aipda Rana selaku personil yang mengamankan jalannya pendistribusian Logistik Pemilu 2024. (Red)

Kabar6-Partai Golkar Kabupaten Serang memastikan akan kawal suara Pasangan Calon Prabowo-Gibran di 4250 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Serang pada 17 Februari 2024.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim memastikan bahwa kader partai berlogo pohon beringin tetap solid memenangkan Prabowo-Gibran.

Fahmi yakin, kader Golkar Kabupaten Serang tidak akan pernah membelot untuk mendukung pasangan capres-cawapres lain di Pilpres 2024.

“Kami tegak lurus dan patsun atas keputusan DPP Golkar dan DPD 1 Golkar Banten. Kami tetap solid untuk memenangkan Prabowo-Gibran, apapun yang terjadi,” katanya.

**Baca Juga: Relawan Prabowo-Gibran Gotong Royong Hingga Bagikan Susu Gratis di Banten

Fahmi menyebut, kader Golkar di Kabupaten Serang terus bergerak untuk ke rumah-rumah warga melakukan sosialisasi.

“Sampai saat ini kami terus bergerak ke bawah, karena kami ingin Prabowo-Gibran menang satu putaran,” ungkap Wakil Ketua DPRD Banten ini.

Fahmi yang juga menjabat Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran menghimbau agar para kader Golkar dan relawan tidak terprovokasi oleh kampanye gelap di media sosial.

“Kita harus tetap tenang, karena yang tenang akan menjadi pemenang. Selain itu kita juga harus menjaga pemilu ini berlangsung damai, riang dan gembira,” tandas Fahmi. (Aep)

Kabar6-Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Dr. Reda Manthovani memberikan sambutan pada acara Pembekalan Teknis Pengamanan Pembangunan Strategis Tahun 2023 kepada Para Asisten Intelijen, Para Kepala Kejaksaan Negeri, Para Kepala Seksi Intelijen beserta jajaran di seluruh Indonesia yang dilakukan secara hybrid.

Kegiatan pembekalan tersebut berlangsung di  Arion Suites Hotel Kemang, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Pembekalan teknis ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang mempunyai tugas terkait pengamanan terhadap pembangunan nasional. Adapun Pengamanan Pembangunan Strategis dilakukan dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Berdasarkan pemantauan, JAM-Intelijen mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat/Daerah ataupun BUMN/BUMD seringkali mengalami permasalahan yang meliputi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) di lapangan yang meliputi:

1. Permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembebasan lahan.
2. Permasalahan pengadaan barang/jasa.
3. Potensi permasalahan terkait pekerjaan pembangunan pada fasilitas sisi darat Bandar Udara VVIP IKN.
4. Terkait dengan peningkatan konektivitas jalan daerah, tidak semua Pemerintah Daerah siap menyediakan lahan yang siap bangun.
5. Terdapat potensi permasalahan dan/atau permasalahan terkait penyerahan aset Barang Milik Negara (BMN).

JAM-Intelijen juga menuturkan bahwa proyek pembangunan nasional memiliki AGHT yang kompleks meliputi AGHT personil, materi dan/atau aset serta hambatan birokratis. Oleh karena itu, diperlukan peran Jaksa yang profesional pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis.

“Profesionalitas Jaksa pada Direktorat PPS merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam melakukan pengamanan untuk meniadakan ataupun meminimalisir AGHT,” ujar JAM-Intelijen.

Selain itu, mengingat pelaksanaan pengamanan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, JAM-Intelijen menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri juga turut terlibat dalam merumuskan kebijakan dan pengendalian dalam Pengamanan Pembangunan Strategis. Hal itu lah yang akan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan.

Untuk diketahui, salah satu tugas Kejaksaan sebagaimana amanat Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan melalui perannya dalam bidang Intelijen penegakan hukum, berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.

**Baca Juga: Zaki Iskandar Tegaskan Siap Menangkan Prabowo-Gibran

“Kejaksaan harus turut mendukung keberhasilan pembangunan nasional melalui sinergitas dengan para stakeholders agar tercapai tujuan pembangunan yang Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Sasaran,” ujar JAM-Intelijen.

Kemudian, JAM-Intelijen menyampaikan bahwa pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis harus mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 tentang Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.

JAM-Intelijen meminta para jajaran agar memperhatikan prinsip-prinsip yakni Objektif, Profesional, Koordinasi, Kerahasiaan, Netralitas, dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.

Terakhir, JAM-Intelijen selaku pimpinan di bidang Intelijen mengingatkan seluruh Tim PPS pusat dan daerah agar tidak terperangkap dengan praktik-praktik transaksional dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis ataupun proyek prioritas yang sedang dikawal.

“Kita tidak boleh terbelenggu dengan adanya potensi AGHT yang timbul, baik yang sudah kita prediksi sebelumnya maupun yang muncul saat pelaksaanaan. Kita harus tetap bekerja dan berpikir untuk mencari solusi dari AGHT dan berkarya dengan mengoptimalkan segala potensi yang telah ada,” ujar JAM-Intelijen.(Red)

Kabar6-Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten membenarkan melakukan Pengawalan dan Pegamanan (Walpam) pada Proyek Strategis Daerah (PSD) saat proses anggaran 2023.

Hal itu pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) permohonan pengawalan proyek pekerjaan ke Kejati Banten yang dibuat oleh Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar pada 16 Juli 2023. Namun Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) soal penetapan PSD baru keluar pada 13 Juni 2023.

“Ada sekitar enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang program pekerjaannya masuk PSD dan mendapat Pengawalan dan Pegamanan (Walpam) dari Kejati Banten,” kata Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten Rangga Adekresna,  kepada wartawan, Kamis (24/8/1023).

Keenam OPD tersebut diantaranya, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Perkim), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten.

**Baca Juga: PSD Pemprov Dikawal Kejati, Ketua DPRD Banten : Kita Perlu Asistensi

“Baru dilaksanakan entry meeting bulan Agustus awal, sekarang baru berjalan (pendampingan),” katanya.

Namun, Rangga membantah bahwa kegiatan pendampingan Walpam Kejati Banten menjadi penyebab membuat sejumlah proyek pekerjaan tertunda dan berimbas terhadap serapan anggaran di Pemprov Banten rendah.

Justru, menurutnya, adanya pendampingan dari kejaksaan untuk mengantisipasi adanyaAncaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) di projek-proyek tersebut.(Aep)

Kabar6-Sesuai dengan Tema Hari Kemerdekaan “Terus Melaju untuk Indonesia Maju”, Kejaksaan sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum harus mengawal pembangunan di berbagai sektor strategis nasional. Upaya itu perlu dilakukan agar tidak tergerus dengan berbagai tindakan koruptif. Dengan mengawal dan mengasistensi sejak dini, tentu akan menghindari penyimpangan sehingga memastikan proyek strategis nasional dapat berjalan tepat mutu, tepat waktu dan tepat manfaat serta tujuan.

Demikian rilis disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui rilis tertulis, Kamis (17/8/2023), di Jakarta.

Disebutkan, Kejaksaan dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, senantiasa melakukan penindakan perkara-perkara “Big Fish” atau perkara-perkara besar yang berpotensi merugikan kerugian dan perekonomian negara yang jumlahnya triliunan rupiah. Penindakan tersebut tidak saja untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga dapat menyetop proses peredaran virus korupsi yang selama ini menggrogoti pembangunan nasional yang masif di seluruh Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sangat fokus terhadap penegakan hukum yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, terutama pada sektor-sektor pelayanan publik, sektor penerimaan keuangan negara, serta program-program strategis nasional terkait dengan sosial kemasyarakatan.

**Baca Juga: 17 Agustusan, Anak-anak di Tangsel Ikuti Karnaval Sepeda Hias

Secara khusus Jaksa Agung berpesan kepada jajarannya, agar di tahun politik ini seluruh Insan Adhyaksa untuk tetap menjaga netralitas, petakan potensi konflik, AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, tantangan) terkait pelaksanaan pesta demokrasi. Selain itu Kejaksaan diharapkan agar lebih berperan dalam mensukseskan pesta demokrasi di Indonesia dengan mengoptimalkan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Pos Pemilu di seluruh Indonesia.

“Kita hanya bisa berhiktiar semoga apa yang kita lakukan paling tidak dapat berperan untuk kemajuan Indonesia melalui pemberantasan korupsi,” pungkas Jaksa Agung.(Red)

Kabar6-Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI melaksanakan kegiatan penerangan dan Penyuluhan Hukum mengenai pengelolaan dana desa, Rabu (08/03/2023).

Terkait pengelolaan dana desa ini, Kejaksaan akan melakukan pengawalan untuk mewujudkan pemerintahan desa bebas dari korupsi.

Dalam materi kegiatan ini, disampaikan konsep Jaksa Sahabat Masyarakat Desa dengan harapan para kepala desa dan perangkat desa dapat menjadi sahabat Jaksa, serta tidak ada rasa takut ataupun enggan dengan Jaksa sehingga dapat berkolaborasi dalam penyelenggaran pemerintahan di desa khususnya terkait pengelolaan dana desa.

**Baca Juga: Lacak Harta Koruptor, Jaksa Agung Bentuk Tim Patroli Media

Acara dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Elan Suherlan yang dalam sambutannya mengharapkan kegiatan penerangan hukum ini dapat dimanfaatkan secara maksimal karena tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang berharap agar birokrasi terutama aparatur desa dapat berkualitas dan tertib administrasi, sehingga terwujud ketertiban umum untuk menekan kecurangan.

Kegiatan penerangan hukum ini disambut antusias oleh para peserta, dan dihadiri oleh Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Martha Berliana, para Asisten di Kejaksaan Tinggi Jambi, serta kepala desa di provinsi Jambi. (Red)

Kabar6 – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan kegiatan Vaksinasi Presisi Sinergi TNI-Polri bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Lapangan RW 06, Bumi Indah, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Sabtu (21/8/2021).

Pada kegiatan itu, turut hadir Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Ketua FKUB Kabupaten Tangerang KH. Maski, Ketua MCCC Muhammadiyah Command Center Dedy Effendi, unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, serta aparatur Kecamatan Pasar Kemis dan Kelurahan setempat.

Dalam pernyataannya, Zaki menyebut vaksinasi menyasar sekitar 2.000 orang peserta. Kata Zaki, kegiatan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pasar Kemis karena angka positif Covid-19 di Kecamatan Pasar Kemis masih terhitung paling tinggi.

“Target yang akan divaksin 2.000 orang karena di wilayah Pasar Kemis masih tinggi,” kata Zaki.

Zaki berharap, kegiatan vaksinasi dapat dilaksanakan secara reguler agar target vaksinasi menjangkau semua masyarakat Kabupaten Tangerang dapat tercapai. Ia pun mengapresiasi jajaran TNI-Polri yang terus membantu dan mengawal percepatan pelaksanaan vaksinasi.

“Terima kasih TNI-Polri yang terus bekerja mengawal pelaksanaan percepatan vaksinasi. Kami berharap kegiatan vaksinasi dapat menciptakan kekebalan komunitas dan masyarakat semakin sehat,” terangnya.

Sementara itu, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro menerangkan, TNI-Polri akan selalu siap bersinergi untuk mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi. Wahyu mengajak masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi karena merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi terpapar Covid-19.

**Baca juga: Ini Harga Tes PCR di Kabupaten Tangerang

“Bagi masyarakat agar mengikuti program vaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh sehingga membentuk herd immunity atau kekebalan kolektif,” terang Wahyu.

Wahyu juga mengingatkan masyarakat untuk selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan tertib 5M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada kepentingan mendesak.(vee)

Polresta Tangerang Polda Banten mengawal kegiatan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan Korps Polisi Air dan Udara (Korpolairud) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri di Kampung Pelelangan, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Senin (16/8/2021).

Vaksinasi menyasar warga pesisir pantai dan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, vaksinasi juga menyasar buruh yang berdomisili di sekitar tempat pelaksanaan vaksinasi. Kegiatan yang dihadiri Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca itu dilaksanakan dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia.

Sasaran vaksinasi adalah masyarakat pesisir pantai, nelayan, dan buruh. Kegiatan ini untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya memperluas jangkauan vaksinasi,” kata Direktur Polairud Korpolairud Baharkam Polri Brigjen M. Yassin Kosasih.

Yassin menambahkan, pada kegiatan itu tercatat 500 warga pesisir pantai dan nelayan yang menjadi peserta vaksinasi. Diharapkan, dengan vaksinasi, masyarakat memiliki kekebalan tubuh sehingga dapat membentuk herd immunity.

“Alhamdulillah masyarakat antusias dengan kesadaran tinggi ingin divaksin. Semoga kegiatan ini dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mengapresiasi kegiatan bakti sosial dan vaksinasi yang diselenggarakan Korpolairud Baharkam Polri. Wahyu berharap, dengan kegiatan itu, kesadaran masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan semakin tinggi.

**Baca juga: Vaksinasi Pelajar di SMKN 4 Kabupaten Tangerang Dikawal Polisi

“Serta mudah-mudahan kesadaran antusias masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi juga semakin meningkat,” tandasnya.(Vee)