Kabar6-Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi membuka dan memberikan arahan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dengan tema “Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Jaksa Agung menyampaikan tema ini sejalan dengan semangat menjaga serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan yang saat ini mencapai 81,2%. Persentase tersebut merupakan capaian tertinggi Kejaksaan sepanjang sejarah sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 lalu.

“Atas capaian tersebut, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan Adhyaksa di manapun berada atas pengabdian, pengorbanan, dan kerja keras dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya secara konsisten dan penuh dengan rasa tanggung jawab, sehingga dapat menghasilkan prestasi dan memberikan citra yang positif bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu (20/9/2023).

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung mengingatkan bahwa tidak lama lagi kita akan menghadapi perhelatan Pemilihan Umum (PEMILU) secara serentak pada Tahun 2024 mendatang, yang baru pertama kali dilakukan dalam sejarah PEMILU Indonesia.

“PEMILU secara serentak sebagai sebuah perhelatan politik, jika tidak disikapi dengan hati-hati dan cermat sedikit banyak akan mempengaruhi berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi kita,” ujar Jaksa Agung.

Untuk itu Jaksa Agung meminta agar segenap jajaran dalam setiap pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan pada masa penyelenggaraan PEMILU secara serentak agar memedomani dan melaksanakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selain itu, peran Intelijen untuk mendeteksi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) pelaksanaan proses demokratisasi dengan memanfaatkan posko pemilu sebagai sumber informasi bagi pimpinan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi harus dicermati sehingga terhindar dari akat politik sebagai bentuk independensi penegakan hukum oleh Kejaksaan.

Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan Rakernis merupakan tindak lanjut dari upaya melakukan evaluasi capaian kinerja dalam pelaksanaan program dukungan manajemen, serta program penegakan dan pelayanan hukum yang terdapat pada masing-masing bidang untuk menghasilkan penyusunan Rencana Program Kerja Kejaksaan yang lebih optimal.

**Baca Juga: Situ Aset Pemprov Dijual, Kajati Banten Ancam Seret ke Ranah Hukum

“Evaluasi capaian kinerja penting untuk memastikan anggaran yang diberikan kepada Kejaksaan digunakan secara tepat sasaran dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2020-2024 yang nantinya berkontribusi pada tercapainya Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung berharap Rakernis ini tidak hanya sebagai ajang konsultasi formalitas belaka, namun harus ditindaklanjuti sungguh-sungguh memberikan sumbangsih pikiran serta inovasi dalam memetakan setiap permasalahan yang ada saat ini, guna mewujudkan institusi Kejaksaan yang semakin baik kedepan.

Jaksa Agung mengingatkan untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan Rakernis ini juga, Jaksa Agung berpesan agar:

1. Lakukan evaluasi atas berbagai hal yang telah dialami dalam pencapaian kinerja untuk mengetahui kekurangan, kelemahan sekaligus potensi yang dimiliki.
2. Identifikasi dan inventarisasi setiap kendala dan hambatan aktual baik yang telah, sedang, dan akan dihadapi.
3. Formulasikan solusi, arah kebijakan, strategi, dan terobosan dalam upaya mewujudkan penguatan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja masing-masing bidang.(Red)

Kabar6-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabupaten Tangerang menanggapi isu terkait hengkangnya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial WYM yang kini menjabat Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang Sukardin mengatakan, pihaknya secara tegas menampik isu yang tengah ramai beredar di media massa tersebut.

Hingga saat ini, dirinya belum mendapatkan informasi secara pasti terkait hengkangnya WYM dari PKS ke partai Gelora.

“Sampai sekarang saya belum dapat info tentang hal itu. Namun jika memang benar hal itu terjadi, tentunya partai Gelora akan mempertimbangkan dengan sangat matang,” ungkap Sukardin, kepada awak media, Kamis (14/09/2023).

Sukardin menegaskan, kewenangan penerimaan maupun penggantian Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) berada di pusat.

**Baca Juga: Gelar Deklarasi Bersama, Sukardin : Gelora Kabupaten Tangerang Siap Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

Gelora Kabupaten Tangerang, kata dia, hanya menjalankan tugas sesuai dengan perintah pimpinan, mengingat saat ini juga tengah berlangsung proses tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) di KPU.

“Kami disini hanya mengajukan nama- nama BCAD, adapun untuk keputusan akhir diterima atau ditolak termasuk penentuan nomor urut itu ranahnya pusat. Kalau benar WYM memilih Gelora sebagai kendaraan politiknya untuk maju di Pileg nanti, tentu dengan senang hati kami terima,” katanya.

Ditambahkannya, beberapa waktu lalu pihaknya mengaku memang pernah bertemu dengan WYM bersama Timnya di sebuah restoran yang berada di bilangan CitraRaya, Kabupaten Tangerang.

Dalam pertemuan itu ada sejumlah hal yang dibahas, termasuk rencana WYM yang ingin bergabung di partai besutan Anis Matta ini.

“Hanya saja, rencana itu akan dilakukan pada saat mendekati proses tahapan DCT. Tapi sampai sekarang saya sendiri belum dapat info lagi dari beliau apakah benar gabung ke Gelora atau enggak,” tandasnya.(Tim K6)

Oleh Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran dan CEO Narasi Institute)

Kabar6-Akibat abai terhadap isu lingkungan, Indonesia kini menghadapi darurat pengelolaan sampah yang semakin memburuk.

Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di banyak daerah penuh melampaui kapasitas, menyebabkan masalah lingkungan, kebersihan, dan kesehatan yang serius.

Padahal isu lingkungan, selalu menjadi top mind dari Presiden Jokowi di berbagai forum dunia.

Apakah isu lingkungan hanya ada di Text pidato pengambil kebijakan?

Kasus yang terjadi di TPA Piyungan Yogyakarta, yang ditutup sementara karena melebihi kapasitasnya. TPA ini menyerap sampah dari tiga daerah dan setiap harinya menerima sekitar 630 ton sampah di lahan seluas 12,5 hektar.

Kondisi serupa terjadi di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, yang jauh melebihi kapasitas awalnya.

Selain itu, sepuluh provinsi lainnya juga menghadapi masalah overcapacity, dengan total timbulan sampah yang masuk ke TPA mencapai 62,9 juta meter kubik per tahun, melebihi kapasitas tampungan rata-rata sebesar 37,1 juta meter kubik per tahun.

Ada beberapa alasan yang membuat masalah pengelolaan sampah di Indonesia menjadi semakin parah, selain implementasi kebijakan yang minim terdapat alasan lain diantaranya adalah;

Pertama, produksi sampah yang terus meningkat dan sulit terkendali.

Data menunjukkan bahwa timbulan sampah setiap tahun terus bertambah. Selain itu, sampah yang berasal dari rumah tangga menjadi penyumbang terbesar, menandakan bahwa jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi yang tinggi di perkotaan berkontribusi pada masalah ini.

Kedua, pengelolaan sampah yang kurang optimal juga memperparah situasi.

Sampah dan limbah perlu dipilah dan diolah lebih lanjut untuk mendaur ulang dan mengurangi dampak lingkungan. Sayangnya, pengolahan sampah masih belum mencapai hasil yang maksimal, dan sebagian besar sampah masih berakhir di TPA tanpa didaur ulang.

Untuk mengatasi darurat pengelolaan sampah ini, diperlukan tindakan nyata bukan sekedar pidato dari pengambil kebijakan.

Upaya yang dapat ditempuh antara lain:

Pertama, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengoptimalkan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah dan mengedukasi tentang pengurangan sampah adalah langkah yang perlu diperkuat dan dipertegas.

Kedua, sektor privat harus dilibatkan dengan menyediakan produk dengan kemasan yang ramah lingkungan, sehingga sampah yang dihasilkan lebih mudah didaur ulang atau diolah.

Ketiga, pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan teknologi untuk mengolah sampah di lingkup perumahan, sehingga masyarakat dapat mengolah sampahnya secara mandiri di sekitar tempat tinggal. Selain itu, pemerintah harus terus mendorong program pemanfaatan sampah untuk energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), waste-to-energy, dan daur ulang sampah.

**Baca Juga: BPBD Lebak Minta Warga Waspada Kekeringan Dampak El Nino

Situasi saat ini pengelolaan sampah di Indonesia berada dalam titik kritis, dengan banyak TPA yang melebihi kapasitasnya dan produksi sampah yang terus meningkat.

Pemerintah harus menyadari bahwa untuk menghadapi darurat pengelolaan sampah ini, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor privat menjadi kunci keberhasilan.

Beda dengan saat ini inisiatif pengelolaan sampah kebanyakan berasal dari pemerintah daerah dan komunitas sementara pengambil kebijakan pusat sibuk bicara kendaraan listrik untuk selesaikan masalah lingkungan padahal masalah sampah telah menjadi kritis merusak lingkungan.

Jika semua wilayah sudah over capacity artinya sudah dalam kategori kedaruratan. Hal ini perlu perhatian pemerintah pusat.

Dengan langkah-langkah yang tepat pemerintah pusat melalui optimalisasi pengelolaan sampah dan mendorong pemanfaatan sampah untuk energi terbarukan, Indonesia dapat mengatasi masalah ini dan melangkah menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Tapi apakah pemerintah pusat mendengar saat sibuk dengan cawe-cawe Pilpres dan Pileg 2024?(*/Red)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) meliris program baru bernama Petamaya yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV. Program tersebut memotret realita yang ada di dunia digital, kemudian dikonfrontasikan dengan dunia realita dan dibahas oleh narasumber kompeten.

Pada pekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan Sistem Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 adalah Proporsional Terbuka.

Di media daring dan media sosial, perbincangan dan polemik telah berlangsung lama, berbulan-bulan ke belakang. Para politisi, petinggi partai politik, pemerintah dan legislatif memperdebatkannya. Ada yang pro dan kontra.

Partai Gelora melalui Petamaya berusaha memetakan lanskap dunia maya untuk membaca semua itu, apakah data di dunia maya dengan pelaku para warganet itu relevan dengan suara dan opini masyarakat.

“Bekerjasama dengan lembaga riset digital CAKRADATA, kami menyajikan program menarik yang akan membuat kita memahami secara utuh perbincangan dan tema yang sedang hangat di dunia maya,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (26/06/2023).

Menurut Endy yang bertindak sebagai host, dalam pembahasan topik seputar putusan MK ini, Petamaya mengamil tema ‘Menyakapi Pemilu Terbuka Antara #Petamaya dan Realita Publik’. Topik ini dibahas secara mendalam oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

“Dalam tema perdana ini, kita mengangkap tema tentang Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 juni lalu yang hangat dibicarakan, karena terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024,” katanya. ]

Dalam temuan Petamaya, ungkap Endy, isu soal sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup ternyata hanya menjadi isu di kalangan elite nasional atau partai politik saja, termasuk para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan bertarung di Pemilu 2024

“Jadi triggernya soal ini sudah muncul pada awal Januari dengan munculnya pernyataan para ketua partai politik, dan makin kebelakang intens ada 8 partai politik mendukung Pemilu terbuka, serta pernyataan Denny Indrayana yang mengungkap ada kebocoran putusan MK” katanya.

Sebaliknya realita di lapangan, di kalangan bawah hal ini justru tidak menjadi pembicaraan publik masyarakat bawah secara serius, berbeda ketika ada pembicaraan soal pembatalan Piala Dunia U-20 beberapa lalu.

“Dimana kita mendengarkan langsung dari masyarakat apakah pengaruh terbuka dan tertutup ini terhadap akurasi politik mereka sebagai penyaluran aspirasi mereka dan masa depan mereka, kurang dapat perhatian. Tetapi prinsipnya mereka juga menginginkan Pemilu Terbuka,” katanya.

Head of Lembaga Riset digital CAKRADATA Muhammad Nurdiansyah mengatakan, riset dilakukan pada 14-19 Juni 2023 dengan melibatkan berbagai sumber di media darling, akun media sosial seperti Twitter, Facebook, Instragram dan YouTube, serta sumber-sumber di pemerintahan.

**Baca Juga: API Gelora Kota Tangerang, Fahri Hamzah: Ajang Menyiapkan Caleg Berkualitas

“Jadi topik ini, kita temukan ada penggiringan opini yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh politik sejak Januari 2023 hingga Juni menjelang putusan MK. Momen krusialnya adalah soal pernyataan mantan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan ada chaos politik, serta tuduhan soal kebocoran yang disampaikan Denny Indrayana,” kata Muhammad Nurdiansyah.

Dadan, saapaan Muhammad Nurdiansyah mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MK Anwar Usman sebelum putusan MK, juga menjadi running soritan, selain pernyataan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah terkait putusan MK ini sebagai kemenangan demokrasi.

“Uniknya Kanal-nakal YouTube juga menjadi sorotan seperti Kanal Official Rocky Gerung Jokowi kepada Megawati. Lalu, akun Official Refly Harun dikatakan MK Totak Gugatan Sistem Pemilu Tertutup, Denny Benar, MK Benar! Kok Bisa? karena dianggap unsur utama dalam menekan putusan MK,” katanya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Pemilu Terbuka akan mendorong partisipasi rakyat untuk membesarkan Indonesia.

“Artinya untuk membesarkan Indonesia tidak saja tanggung jawab segelintir orang atau pemimpin saja, tapi tanggung jawab semua orang,” kata Fahri Hamzah

Sistem Terbuka, kata Fahri, juga mendorong lahirnya pemimpin yang transparan dan terbuka, sehingga Indonesia akan lebih maju lagi. Hal ini tentu saja menjadi harapan dari Partai Gelora sebagai partai yang mengusung perubahan dan menjadikan Indonesia Superpower baru.

“Pada akhirnya kita bersyukiur, bahwa MK mendukung esensi negara demokrasi. Demokrasi itu intinya ya terbuka, bisa dilihat secara transparan siapa pemimpinnya. Kalau tertutup kita tidak tahu siapa pemimpinnya, kita juga tidak tahu bagaimana karakter dan track recordnya,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, sepengetahuan dia tidak ada pembicaraan politik untuk kembali ke Sistem Tertutup. Permasalahan yang dibahas dalam Sistem Pemilu di DPR adalah menyangkut Pemilu Terbuka atau Pemilu Distrik.

“Karena perdepatan mengenai penggunaan model Pemilu Distrik ini, kalah dari Pemilu Terbuka, maka tetap gunakan Sistem Terbuka. Jadi tidak ada pembicaraan sama sekali soal Pemilu Tertutup. Opsinya hanya dua ketika itu, Proporsional Terbuka dan Sistem Distrik,” katanya.

Dalam Sistem Pemilu Terbuka, Fahri menegaskan, negara sebagai Penyelenggara Pemilu akan membangun suatu Sistem Pemilu yang mengintegrasikan antara pemimpin atau yang mereka pilih dengan rakyat yang memilihnya.

“Sehingga akan mengembalikan hubungan yang luhur antara pemimpin dengan rakyatnya,” pungkas Fahri Hamzah.(Tim K6)

Kabar6-Sejumlah program unggulan digagas oleh kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak periode 2023-2024 yang belum lama dilantik.

Program-program unggulan yang akan dijalankan oleh HMI di bawah kepemimpinan Ratu Nisya Yulianti merupakan hasil raker yang digelar, di Tourist Information Center (TIC) Sawarna Beach, 2-4 Juni 2023.

“Kami menggagas beberapa program unggulan dalam membentuk jiwa sosial untuk kesejahteraan umat dengan memformulasikan dari seluruh bidang yakni memfokuskan pada aktivitas sosial, pengkaderan dan mengawal isu kedaerahan,” kata Ratu Nisya, dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).

Ratu mengatakan, raker melahirkan terobosan baru demi menjawab masa depan kebangsaan dan keumatan. Hal tersebut tidak terlepas karena didasari dari kondisi Lebak yang akhir-akhir ini menurutnya mengalami krisis multidimensi, misalkan ekonomi, politik, hukum dan berbagai hal lain.

**Baca Juga: Ini Ultimatum Para Cendekia ke Presiden Jokowi

“HMI selalu mengikuti proses perkembangan zaman, harus melek terhadap teknologi, digitalisasi, kemandirian kader serta potensi-potensi yang dimiliki kadernya,” ujar Ratu.

Kemandirian ekonomi HMI tergagas melalui BUM-HMI (Badan Usaha Milik HMI) oleh Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi, pendistribusian kartu anggota berbasis jaminan asuransi oleh Bidang Pembinaan Anggota, dan aktivitas sosial pendirian Yayasan Peduli Insan Cita oleh Bidang Pemberdayaan Umat.

“Karena di Kabupaten Lebak tidak ada yayasan untuk memberdayakan masyarakat yang berkebutuhan, mewadahi ekspresi minat bakat kader HMI melalui kelas minat bakat oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan, serta aktualisasi kecakapan digital melalui program talkshow isu terkini oleh Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan HMI Cabang Lebak,” papar Ratu.(Nda)

Kabar6-Perkumpulan walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah III, bakal menggelar pertemuan pada 7-9 Mei 2023 di Kota Cilegon. Pemkot Cilegon selaku tuan rumah, membawa isu penghapusan tenaga honorer yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan pemerintah pusat itu tertuang dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu. Dimana, batas akhir penghapusan tenaga honorer berlaku pada 28 November 2023.

“Semua jenis honorer akan kita perhatikan masa depannya. Mereka yang sudah mengabdi dan membantu kerja-kerja pemerintah jangan diabaikan begitu saja,” ujar Walikota Cilegon, Helldy Agustian, Rabu (03/05/2023).

Selain itu, Pemkot Cilegon juga akan membawa isu pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, karena menghambat pembangunan di daerah.

**Baca Juga: Polres Metro Tangerang Ciduk Penjual Sajam Diduga Buat Tawuran Gangster

Saat ini hampir semua pemerintah daerah mengeluhkan pemotongan DAU, termasuk Kota Cilegon yang dipangkas hingga Rp200 miliar pada tahun ini.

“Akibat pemotongan ini banyak program kerja kita yang terhambat. Makanya dalam beberapa kesempatan saya tekankan kepada para pejabat Pemkot Cilegon untuk berpikir kreatif. Bagaimana caranya kita tetap berinovasi melakukan program kerja tanpa mengandalkan APBD. Makanya saya minta rajin ke Jakarta untuk melihat-lihat apa kira-kira program pusat yang bisa kita sinergikan untuk Kota Cilegon ini,” jelasnya.

Pertemuan Apeksi itu akan dihadiri oleh 25 walikota dan digabungkan dalam rangkaian Cilegon Expo yang merupakan rangkaian HUT Kota Cilegon ke-24 di Alun-alun Kota Cilegon.(Dhi)

Kabar6-Masyarakat curhat ke Kapolresta dan Wakapolresta Serkot, mengenai maraknya isu penculikan anak yang beredar luas di media sosial (medsos). Hal itu disampaikan warga saat petinggi kepolisian di Polresta Serkot berkunjung ke kantor Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, dalam program Jumat Curhat.

Masyarakat khawatir dengan maraknya isu tersebut. Polisi meminta warga tidak resah, namun tetap menjaga anaknya saat bermain diluar rumah. Karena isu tersebut belum tentu kebenarannya.

Warga juga diminta tidak men-share informasi penculikan anak yang belum diketahui kebenarannya, karena akan menambah kekhawatiran orangtua.

“Kita tanya dulu ke petugas, supaya kita jangan mudah membagikan hasil di medsos itu ke masyarakat, hingga akhirnya berkembang yang kurang baik,” ujar Kasat Binmas Polresta Serkot, Kompol Eddi Susanto, ditemui dilokasi, Jumat (17/02/2023).

**Baca Juga: Tak Boleh Pakai Joki, KPU Lebak Ingatkan Pantarlih Coklit Daftar Pemilih Door to Door

Kompol Eddi Susanto memastikan hingga saat ini, belum ada kasus penculikan anak di wilayah hukum Polresta Serkot, yang membawahi seluruh Kota Serang serta enam kecamatan di Kabupaten Serang.

Sedangkan yang beredar luas di medsos, merupakan kejadian lama dan belum tentu berada di wilayah hukum Polresta Serkot.

“Khususnya di wilayah Polresta Serkot, secara nyata belum ada kasus penculikan anak. Yang muncul di medsos itu kan karena memang kejadian lama yang diulang-ulang. Polisi disini menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya, dengan adanya isu tersebut,” terangnya. (Dhi)

Kabar6-Ramainya isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 September 2022, membuat warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berbondong-bondong mengantre di Pom Bensin Pertamina.

Warga Tangsel tersebut rela antre demi mendapatkan harga BBM yang masih murah, sebelum adanya kenaikan BBM. Anto (25) warga Pakualam, Serpong Utara mengatakan, dirinya rela antre di Pom Bensin Pertamina Paku Jaya, agar mendapatkan harga murah sebelum adanya kenaikan.

“Ya gapapa lah mas ngantre di pom bensin, lagipula bensin saya udah kedap-kedip. Takutnya besok jadi naik kan, mending antre sekarang,” ujarnya kepada Kabar6.com, Rabu (31/8/2022).

Pengendara mobil yang ikut mengantre di Pom Bensin Taman Tekno, Kademangan, Haryo (23) menerangkan, dirinya antre dari jam 20.50 WIB, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu.

**Baca juga: Peringati Hari Demokrasi Internasional, Pokja Wartawan Harian Tangsel Bareng BADAI Gelar Talkshow

“Sebelumnya gak pernah begini, karena ada isu naik BBM kali ya besok, jadi warga pada kesini semua (untuk mengisi bahan bakar, red),” paparnya.

Dalam pantauan Kabar6.com di Pom Bensin Pertamina Paku Jaya dan Taman Tekno terlihat motor dan mobil memadati jalur tempat pengisian bahan bakar di Pom Bensin Pertamina.(eka)

Kabar6-Isu wabah virus corona juga berdampak pada kegiatan perkulian di pergururuan tinggi. Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang, menerapkan pelaksanaan ujian tengah semester secara online.

Adapun ujian tengah semester UMN dilaksanakan pada 16-28 Maret 2020 besok. Kebijakan tersebut, diambil menyusul penetapan virus korona sebagai pandemik WHO..

Humas UMN Chininta menjelaskan, kebijakan tersebut diambil setelah ditetapkannya virus Corona sebagai pandemik WHO. Maka berdasarkan SK Rektor No.075/SK-R/III/2020 tentang Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Perkuliahan Semester Genap 2019/2020, Rektor UMN memutuskan bahwa Ujian Tengah Semester pada 16-28 Maret dilakukan secara online.

“Dan perkuliahan mulai 30 Maret juga dilakukan secara online,” terang dia saat dikonfirmasi Sabtu (14/3/2020).

**Baca juga: Antisipasi Covid19, Kabupaten Tangerang Berlakukan Satu Pintu Masuk.

Kebijakan itu, Chinita bilang, untuk meminimalisir interaksi dengan jumlah orang banyak dan mencegah terjadinya penyebaran virus Corona di lingkungan kampus.

“UMN sudah mengantisipasi hal ini dari 2minggu lalu, sehingga materi soal UTS pun sudah disiapkan oleh para dosen dan dikumpulkan pada Selasa lalu,” terang Chininta.(yud)

Kabar6-Isu wabah virus corona berdampak terhadap industri sewaan hunian dan kuliner di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Bahkan angka tingkat hunian atau okupansi merosot drastis dari biasanya.

“Iya sudah terjadi penurunan untuk okupansi Hotel sekitar 20 sampai 30 persen. Sama dengan restoran. Bahkan ada beberapa hotel ada yang sampai 42 persen penurunan okupansinya (hotel),” ucap pengurus harian Perhimpunna Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tangsel, Yono Haryono, Sabtu (14/3/2020).

Dia menerangkan, penurunan tajam okupansi hotel dan restoran di Tangsel, terjadi sejak awal Maret.

“Sebelum Maret, sebenarnya sudah berdampak tapi belum sedalam sejak awal Maret ini,” terangnya

PHRI berharap, pemerintah segera menuntaskan persoalan corona. Agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat, karena dampak penurunan ekonomi sangat terasa bagi kalangan industri.

“Selain pada okupansi, harga-harga bahan kebutuhan pokok termasuk rempah-rempah yang melonjak juga dirasakan pengusaha restoran,” terangnya.

**Baca juga: Bawang Bombay di Tangerang Tembus Rp 160 Ribu Per Kilogram.

Maka dia berharap, masyarakat tetap tidak panik dan tidak cepat mempercayai informasi hoax soal penyebaran virus tersebut.

Dijelaskannya, pelanggan hotel dan restoran di Tangsel, mayoritas dari pelanggan di luar Tangsel.

“Penyelenggaraan MICE anjlok. Banyak kegiatan yang ditunda bahkan dibatalkan,” ujar Yono. (yud)