Kabar6-Sebanyak 1.020 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak ke Kemenpan RB.

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak menyampaikan, dari 1.020 formasi PPPK yang diusulkan pada tahun ini, terbanyak adalah formasi guru.

“Usulan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) PPPK tahun 2023 sebanyak 1.020, dengan formasi guru 533 orang, kesehatan 369 orang dan teknis 118 orang,” kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Lebak, Iqbaludin, Kamis (22/6/2023).

Iqbal mengatakan, usulan formasi ASN PPPK Kabupaten Lebak bisa direalisasikan sebagai upaya untuk mengurangi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Lebak.

**Baca Juga: Pulang Ibadah Haji Anies Baswedan Sebut Deklarasi Pilpres 2024

“Kami berharap usulan tersebut bisa disetujui dan menghasilkan PPPK yang berkompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara,” ujarnya.

Dikatakan Iqbal, sampai saat ini pihaknya masih menunggu juklak dan juknis dari Kemenpan RB maupun instansi lainnya terkait pengadaan ASN.

” Seperti guru menunggu dari Kemendikbud, lalu kesehatan dari Kemenkes, dan teknis dari BKN. Tahapnya belum bisa saya sampaikan secara rinci karena kita juga masih menunggu pedoman pola rekrutmennya,” papar Iqbal.(Nda)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya prihatin terhadap kasus penganiayaan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) hingga tewas.

Yang lebih membuat miris, penganiayaan dilakukan oleh anak-anak. Bahkan dua di antaranya masih berusia sekolah dasar (SD).

Namun kata Iti, kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum.

“Saya tadi ngobrol kenapa anak-anak kita kok sekarang sudah kriminal ya,” kata Iti usai membuka Festival Seni Multatuli, di Rangkasbitung, Sabtu (17/6/2023).

Menurut Iti, pasca pandemi COVID-19, kasus kriminalitas di Lebak justru meningkat. Hal ini kata dia, menjadi PR seluruh pihak agar bagaimana mewujudkan pendidikan yang berkarakter.

Regulasi berupa peraturan daerah (Perda) yang dimiliki Kabupaten Lebak di antaranya, Perda Ponpes, Perda Magrib Mengaji, dan Perda Madrasah Diniyah diharapkan dapat memperkuat karakter anak-anak di Lebak.

“Supaya angka kriminalitas bisa kita tekan, terutama di usai remaja yang cenderung ingin mencoba hal yang baru, tetapi bukan juga dengan menghilangkan nyawa seseorang,” harapnya.

**Baca Juga: Jaksa Harus Terapkan Delik Pencucian Uang Kasus Korupsi BTS Kominfo

“Kasus di Bayah itu seperti sudah tidak ada rasa empatinya ya, itu kan (korban) adalah ODGJ yang seharusnya dilindungi. Jadi sudah tidak punya jiwa kemanusiaan,” tambah Iti.

Sebelumnya diberitakan, seorang pria ditemukan tewas dengan tangan terikat di pinggir pantai, Kampung Bayah Tugu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bahwa pria yang diketahui merupakan ODGJ itu tewas karena dianiaya.

Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan menyampaikan, polisi telah mengamankan 4 orang diduga pelakunya. Tak disangka, keempatnya masih anak-anak.

Mereka berinisial MA (15), AD (14), MI (16) dan HB (13). Masing-masing pelaku anak itu berbeda peran dalam kasus tersebut.

“Perannya beda-beda, ada yang mengikat tangan korban ke pohon, ada yang memukul menggunakan batu dan kayu, kemudian pelaku lain mengucurkan bensin ke arah muka lalu membakar korban. Ide menganiaya itu muncul dari MA,” ungkap Wiwin dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Kata Wiwin, kesal menjadi motif para pelaku tega menganiaya hingga membuat korban tewas.

“Korban ini orang gangguan jiwa, jadi salah satu pelaku kesal karena pernah dilempar batu oleh korban hingga mengenai motor dan punggung,” terangnya.(Nda)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya melantik ratusan pejabat eselon III dan IV, di pendopo bupati, Selasa (23/5/2023).

Ratusan pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari 74 pejabat administrator (eselon III), 109 pejabat pengawas (eselon IV), 5 pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, dan 3 pejabat fungsional PUPD.

“Berikan kinerja terbaik, dedikasi dan loyalitas untuk pelayanan publik yang berkualitas dan prima,” kata Iti kepada pejabat usai dilantik.

**Baca Juga: Demo DPRD Kabupaten Tangerang, Pedagang Pasar Kutabumi Tolak Revitalisasi

Iti yang menjelang berakhir masa kepemimpinannya meminta jajaran di OPD untuk menjaga soliditas dan kekompakan.

“Pemimpin jangan ditaktor dan jangan otoriter, harus komunikasi dua arah. Tidak ada super power karena semua punya kontribusi,” tegas Iti.

“Seperti saya dengan Pak Wakil, walaupun kami berbeda warna (partai-red) tapi harus tetap menjaga kondusifitas. Sepuluh tahun kita bersama tentu ini semata-mata untuk kita semua, untuk kesejahteraan masyarakat,” paparnya.(Nda)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan, di pendopo bupati, Rabu (17/5/2023).

Ada sebanyak 626 tenaga kesehatan formasi tahun 2022 yang menerima SK pengangkatan PPPK. Mereka bertugas di fasilitas kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah.

“Penyerahan SK merupakan ikhtiar Pemkab Lebak dalam kebutuhan nakes yang sangat diperlukan untuk memenuhi standar pelayanan bagi masyarakat dan pelayanan publik,” kata Iti.

Sebagai garda terdepan, Iti berpesan agar nakes menjadi contoh bagi masyarakat dengan menjaga kesehatan dan pola makan yang bergizi.

Iti juga meminta kepada nakes yang ditempatkan di daerah jauh dari perkotaan tidak pindah.

**Baca Juga: Pemuda 21 Tahun Lompat dari Lantai 4 Ramayana Serang

“Kalau pindah tentu akan berdampak pada sumber daya nakes. Jumlahnya berkurang dan imbasnya pada kurangnya pelayanan kesehatan di daerah-daerah,” terang Iti.

“Sebagai ASN kita harus siap mengabdi di mana saja ditempatkan untuk memberikan manfaat kepada,” tegas dia.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Adjidarmo, dr. Budhi Mulyanto menyebut, ada 183 nakes di RSUD yang menerima SK pengangkatan.

Ratusan nakes itu terdiri dari dokter, dokter spesialis, apoteker, perawat, bidan, sanitarian, dan tenaga farmasi

“Semoga dengan diterimanya SK pengangkatan bisa menambah motivasi, dan meningkatkan kedisplinan serta pelayanan kepada masyarakat,” harap Budhi.(Nda)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak memberikan catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran (TA) 2022.

Ada delapan catatan berupa saran dan aspirasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus LKPj Bupati, Enden Mahyudin saat rapat paripurna, Senin (15/5/2023).

Pertama, penetapan PAD pada tahun mendatang diminta didasarkan pada target dan realisasi tahun sebelumnya dan mempertimbangkan potensi tahun berjalan untuk optimalisasi PAD. Pemerintah harus melakukan kajian dan upaya meminimalisir kebocoran.

Kedua, terkait kinerja belanja daerah, perencanaan belanja tidak langsung perlu dilakukan dengan cermat serta diupayakan agar proporsinya sebesar 50% dari total belanja daerah. Penyerapan anggaran diminta dilakukan secepat mungkin tapi dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas.

Ketiga, pos belanja langsung diupayakan untuk mendukung profesionalisme birokrasi dan meningkatkan aparatur yang punya kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.

Keempat, kebijakan pemerintah daerah harus sesuai dengan UU yang berlaku. Kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik harus jadi catatan penting mengingat Lebak merupakan daerah yang masih banyak kekurangan, salah satunya sumber daya dan pendapatan ekonomi.

Kelima, masih banyaknya warga miskin yang tidak mendapat bantuan rumah layak huni. Meski pemerintah sudah mengalokasikan anggaran, namun hasil survei di lapangan menemukan masih banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan rumah layak huni. Pemerintah harus lebih objektif dalam memverifikasi calon penerima bantuan tersebut.

Keenam, kinerja pemerintah dalam melaksanakan dan mensosialisasikan program peternakan dan pertanian perlu ditingkatkan.

**Baca Juga: Ketua FPTI Kota Tangerang Sayangkan Peristiwa Mobil Dinas KONI

Ketujuh, pemerintah harus lebih menekankan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) terkait penilangan truk pasir yang melebihi tonase.

Delapan, promosi pariwisata dinilai kurang objektif dan tidak memiliki sasaran yang terukur.

“Kami berharap catatan-catatan strategis, saran dan masukan tersebut dapat dijadikan referensi rekomendasi DPRD merupakan keadilan dalam demokrasi,” tegas Enden.

Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar menyebut, sejauh apa tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah terhadap rekomendasi pansus, bakal menjadi tolak ukur DPRD dalam proses penganggaran dan kebijakan ke depan.

“Kita lihat nih se-proaktif apa eksekutif dalam menindaklanjuti rekomendasi kami, kalau tidak akan menjadi patokan kami. Artinya, kami akan tetap bawa rekomendasi tersebut ke dalam pembahasan perumusan kebijakan yang akan datang,” jelas politisi muda Gerindra ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan, LKPj hampir sepekan dibahas sebelum akhirnya diparipurnakan. Catatan-catatan rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti.

“Karena ini saran dari DPRD untuk mengkritisi kami, nah tentunya harus kami ambil langkah-langkah konkret sehingga bisa kami tindak lanjuti,” kata dia.

Kata Ade, pemerintah daerah harus menargetkan rekomendasi tersebut bisa seluruhnya diselesaikan.

“Targetnya kita harus selesai, maka kuncinya adalah RPJMD, visi dan misi kita. Nanti kami rapatkan dan rumuskan kembali dengan OPD, karena catatan-catatan DPRD ini kan belum kami bedah,” terang Ade.(Nda)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak memberikan catatan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2022.

Catatan rekomendasi Pansus LKPj diserahkan Ketua DPRD Agil Zulfikar kepada Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, di ruang paripurna DPRD Lebak, Senin (15/5/2023).

“Kami mengharapkan pemda agar menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pembahasan pansus kemarin,” kata Agil kepada Kabar6.com usai rapat paripurna, Senin (15/5/2023).

Sejauh apa tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah terhadap rekomendasi pansus, kata Agil, bakal menjadi tolak ukur DPRD dalam proses penganggaran dan kebijakan ke depan.

“Kita lihat nih se-proaktif apa eksekutif dalam menindaklanjuti rekomendasi kami, kalau tidak akan menjadi patokan kami. Artinya, kami akan tetap bawa rekomendasi tersebut ke dalam pembahasan perumusan kebijakan yang akan datang,” jelas politisi muda Gerindra ini.

**Baca Juga: Daftar Calon Legislatif, Iti Jayabaya – Ade Sumardi Mundur dari Bupati dan Wakil Bupati Lebak

Sementara itu, Ade Sumardi mengatakan, LKPj sudah hampir sepekan dibahas sebelum akhirnya diparipurnakan. Catatan-catatan rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti.

“Karena ini saran dari DPRD untuk mengkritisi kami, nah tentunya harus kami ambil langkah-langkah konkret sehingga bisa kami tindak lanjuti,” kata dia.

Kata Ade, pemerintah daerah harus menargetkan rekomendasi tersebut bisa seluruhnya diselesaikan.

“Targetnya kita harus selesai, maka kuncinya adalah RPJMD, visi dan misi kita. Nanti kami rapatkan dan rumuskan kembali dengan OPD, karena catatan-catatan DPRD ini kan belum kami bedah,” terang Ade.(Nda)

Kabar6-Tidak kurang 1.200 masyarakat adat Baduy yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, turun gunung menuju pendopo bupati Lebak di Rangkasbitung, Jumat (28/4/2023).

Ribuan warga Baduy yang terdiri dari warga suku Baduy Luar dan Dalam itu datang menemui pemerintah daerah untuk melaksanakan tradisi Seba.

Sebelum masuk ke area pendopo, ribuan warga Baduy yang menempuh jarak puluhan kilometer itu dikumpulkan terlebih dahulu di Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar untuk menunggu warga Baduy yang lain.

“Jadi ada 1.200 orang yang datang untuk bertemu Ibu Gede atau bupati Lebak,” kata Kepala Disbudpar Lebak, Imam Rismahayadin.

**Baca Juga: Pejabat Ini Tilep Rp7 Miliar Hasil Penetapan Harga Pasir

Imam mengatakan, pelaksanaan Seba tahun ini bakal lebih meriah lantaran pemerintah daerah menggelar berbagai rangkaian acara untuk memeriahkan tradisi tersebut.

“Jadi tahun ini lebih meriah karena kita selenggarakan dari tanggal 27 sampai 30 Arpil,” ujar Imam.

Saat Seba, warga Baduy juga akan menyerahkan hasil bumi yang diperoleh selama kurun waktu satu tahun sekaligus menyampaikan pesan kepada pemerintah daerah.(Nda)

Kabar6-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak diizinkan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran tahun ini.

Hal itu dikatakan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya usai membuka Pasar Murah Ramadan, di Plaza Lebak, Mandala, Kamis (6/4/2023).

“Kendaraan dinas boleh, boleh dipakai yang penting bisa dirawat jadi bukan untuk ugal-ugalan,” kata Iti kepada wartawan.

Kata Iti daripada ditinggal mudik, kendaraan dinas lebih baik digunakan. Hal tersebut menyangkut dengan keamanan kendaraan dinas tersebut jika terlalu lama ditinggal.

**Baca Juga: Mayat Bayi Dibuang di Kronjo, Polisi: Faktor Ekonomi Anak Rewel

“Kalau mau ditaruh di sini juga kan enggak ada tempatnya, terus jagainnya gimana? Kalau ditaruh di satu kawasan misalkan di sini (halaman parkir Plaza Lebak), harus berapa orang yang jaganya, kita enggak bisa, kan orang ada lengahnya. Jadi lebih baik dipegang masing-masing biar punya tanggung jawab,” jelas Iti.

Misalnya terjadi kehilangan atau kerusakan akibat kecelakaan pada kendaraan dinas saat digunakan, maka ada mekanisme TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi).

“Jadi nanti ada sidang nya, dan dia harus ganti rugi karena itu aset milik pemerintah. Jadi daripada ditinggal terus dititipkan di pemda, lebih baik dipakai aja,” kata Iti.(Nda)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meresmikan fasilitas umum dan sosial yang direlokasi akibat terdampak proyek Bendungan Karian. Fasilitas itu terdiri dari bangunan pendidikan, sarana ibadah dan kantor desa.

Khusus sekolah, Iti meminta agar dibangun kantin sehat dan pengelolaan sampah dengan bekerja sama pemerintah desa.

“Termasuk jangan lupa penyediaan air
putih untuk menghindari berbagai penyakit yang disebabkan dari makan dan minum sembarangan,” pesan Iti, Kamis (23/2/2023).

Pasca relokasi masyarakat yang terdampak salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut, Iti juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyusu program untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat.

“Menciptakan lapangan kerja baru dari
berbagai bidang, baik usaha perdagangan, pariwisata hingga produk makanan lokal. Karena kedepannya akan menyambut destinasi wisata baru di sana,” terang Iti.

Iti mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu PSN di Lebak. Menurut dia, penting menjaga
stabilitas terutama program-program pemerintah agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Saya minta juga kepala desa mensosialisasikan kepada warganya yang sudah mendapat ganti rugi tetapi belum pindah untuk segera pindah agar biar meminimalisir persoalan yang terjadi,” imbau Iti.

**Baca Juga: Iti Jayabaya Ungkap Tugas Berat Menanti FKPT di Lebak

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung, Cidurian (BBWSC3) I Ketut Jayada menjelaskan, Bendungan Karian merupakan bendungan terbesar ketiga di Indonesia dengan kapasitas
314 juta meter kubik perdetik.

Kata Ketut, beberapa manfaat dari Bendungan Karian di antaranya untuk
memenuhi kebutuhan air baku untuk Tangerang Raya dan DKI Jakarta, serta memiliki potensi peredaman banjir.

“Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat sehingga semua berjalan lancar untuk mendukung PSN, mudah-mudahan apa yang kami bangun ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Kabupaten Lebak kini punya destinasi wisata baru yang bisa para traveler kunjungi. Letaknya berada di pusat kota, Jalan RT Hardiwinangun, Rangkasbitung.

Namanya Water Toren atau menara air. Destinasi yang diresmikan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Jumat (3/2/2023), merupakan salah satu wisata sejarah yang ada di Kabupaten Lebak, selain Museum Multatuli.

Water toren yang terletak di Kampung Pasir Tariti Rangkasbitung merupakan bangunan cagar budaya. Bangunan ini peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda yang sejak tahun 1931 dimanfaatkan sebagai penampungan dan pengaturan air untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Rangkasbitung.

“Pemerintah Kabupaten Lebak pada tahun lalu melakukan revitalisasi bangunan water toren sehingga cagar budaya ini menjadi kawasan edukasi wisata yang bisa dikunjungi masyarakat,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lebak, Imam Rismahayadin.

Dengan bertambahnya destinasi wisata sejarah water toren, ke depan diharapkan bisa dikemas menjadi city tour dan one trip tourism bersama destinasi wisata unggulan lain yang dimilik Kabupaten Lebak.

“Ini ikhtiar kita dalam mewujudkan Lebak menjadi destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal,” katanya.

**Baca Juga: Langkah Al Muktabar Rampingkan OPD Bermodal Pergub Disorot Pengamat

Sementara Iti Octavia Jayabaya mengatakan, revitalisasi water toren sebagai bagian dari upaya mengembangkan wisata di Rangkasbitung agar semakin bervariasi.

Menurutnya, untuk mewujudkan pengelolaan wisata yang baik, maka diperlukan pengembangan wisata melalui pendekatan city branding dengan proses identity, objective, communication and coherence.

“Strategi city branding perlu proses identifikasi potensi yang dimiliki, lalu menentukan tujuan yang jelas arah strategi pengembangan pariwisata. Kemudian mengkomunikasikan dengan pihak terkait dan masyarakat, serta memastikan segala program terintegrasi dan selaras,” papar Iti.(Nda)