1

Satu Pasien PDP Asal Serang Meninggal di RSUD Banten

Kabar6.com

Kabar6-Warga Perumahan Mahar Regency, Ciracas, Kota Serang, Banten, meninggal dunia di RSUD Banten dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) siang tadi, Kamis (09/4/2020).

Pasien itu sebelumnya sempat berobat ke RS Siloam, Tangerang.

Namun karena hasil pemeriksaan menyatakan ada indikasi covid-19, maka dirujuk ke RSUD Banten hari Jumat, 03 April 2020 dan menghembuskan nafas terakhirnya siang tadi pukul 13.00 WIB.

“Pasien asal Ciracas, diagnosis PDP berat, dengan penyakit penyerta stroke non hemoragic dan gagal ginjal, swab sudah dilakukan tetapi hasilnya dari laboratorium Jakarta belum ada,” kata Jubir Covid-19 Banten, Ati Pramudji, saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Kamis (09/04/2020).

Meninggal nya pasien itu dikuatkan juga oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang. Pihak Dinkes menyebutkan bahwa pasien sebelumnya mendapatkan perawatan di RS Siloam, Tangerang. Namun karena ada indikasi kuat terpapar covid-19, maka dirujuk ke RSUD Banten untuk segera ditangani.**Baca juga: Kabupaten Tangerang Bentuk Gugus Tugas Covid-19 Sampai Tingkat RT.

“Statusnya suspeck, meninggal dunia. Pasien ini sebelumnya pernah dirawat di RS Siloam, karena punya penyakit paru, karena ada kecenderungan (covid-19) dari RS Siloam, maka dirujuk di RSUD Banten, sudah dilakukan rapid test. Status nya PDP,” kata Kepala Dinkes Kota Serang, M. Iqbal, kepada awak media, Kamis (09/04/2020).(Dhi)




Gubernur Banten: Tangerang Raya Harus Satu Kesatuan dengan PSBB DKI Jakarta

Kabar6.com

Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim mendorong kabupaten/kota di Banten khususnya wilayah Tangerang Raya untuk satu kesatuan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diterapkan DKI Jakarta.

Hal ini dikarenakan, mobilitas masyarakat wilayah Tangerang Raya berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan DKI Jakarta.

“Rapat sepakat bahwa, yang pertama setuju untuk dilakukan integritas dalam PSBB. Dan, diminta kepada Bupati, Walikota, dan Gubernur dengan segera menyampaikan kepada Menteri Kesehatan,” ungkap WH usai teleconference Rapat Terbatas dengan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin, Selasa (7/4/2020).

Dalam Rapat Terbatas yang diikuti oleh Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala BNPB Doni Monardo itu, WH mengusulkan agar PSBB yang ditetapkan untuk DKI Jakarta harus juga menjadi satu kesatuan dengan Tangerang Raya yang masuk wilayah Jabodetabek.

“Karena mobilitas atau pergerakan termasuk juga di dalamnya aktivitas keseharian masyarakat Tangerang Raya itu memang tidak bisa dipisahkan lagi dengan DKI Jakarta,” jelasnya.

Yang kedua, lanjut WH, saya usulkan agar kekurangan alat kesehatan hendaknya juga didukung oleh Pemerintah Pusat.

“Yang ketiga, kita juga mengusulkan agar dalam kaitan dengan penganggaran perlu dipertimbangkan kembali dukungan Pemerintah Pusat, termasuk untuk wilayah Jabodetabek,” tambahnya.

Dikatakannya, dalam rapat tersenut juga menyepakati untuk dilakukan integritas dalam PSBB. Bupati, Walikota, dan Gubernur diminta untuk segera menyampaikan surat kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

“Ini yang menjadi penting. Karena kita sepakat bahwa Jakarta dan Tangerang Raya masuk epicentrum, termasuk zona merah, yang berkaitan dengan penyebaran virus atau covid-19,” jelasnya.

Ditambahkan, konsentrasi Pemprov Banten saat ini yakni PSBB yang pertama adalah untuk wilayah Tangerang Raya. Karena tren dan kecenderungan penyebaran terus meningkat.

“Disamping itu, kesiapan dan kemampuan daerah kabupaten/kota dan provinsi untuk memberikan dukungan sosial safety net yang di dalamnya memberikan subsidi untuk pengaman sosial ini, diharapkan sudah disiapkan oleh tiga kabupaten/kota,” katanya.**Baca juga: DPRD Banten Kritisi Anggaran Sport Center Belum Direalokasi.

“Tentunya kita melihat perkembangan di luar Tangerang Raya. Kita masih melihat belum adanya kecenderungan peningkatan secara tajam di beberapa kabupaten/ kota. Namun ini tetap akan kita kaji,” pungkasnya.(Den)




3 Pasangan Mesum Diamankan Satpol PP Kota Tangerang Dari Hotel Melati

kabar6.com

Kabar6-Berdalih menghindari razia social distancing yang kerap dilancarkan petugas Satpol PP Kota Tangerang, Heri (40) Warga Nusajaya karawaci malah diamankan petugas saat operasi protitusi yang menyasar kebeberapa hotel melati di Kota Tangerang, Selasa (7/2/2020).

Heri yang mengaku sehari hari berjualan minuman di beberapa titik keramaian di Kota Tangerang tersebut, juga sempat mengelabui petugas dengan menyebut bahwa pasangan yang saat itu bersamanya didalam kamar hotel adalah istrinya, namun petugas menemukan kejanggalan dari alamat yang tertera di identitas keduanya berbeda.

“Ya sudah kalau memang suami istri tidak masalah toh kita antarkan kerumah kalian, dan kita kroscek langsung sama orang rumah kalian,” kata Petugas kepada Heri.

Mendengar hal tersebut nada Heri seketika merengek kepada petugas agar tidak membawa keduanya kerumah, itu lantaran istrinya tidak mengetahui perselingkuhan keduanya.

“Iya pak aduh masa nggak bisa kekeluargaan aja, kasihan anak istri saya kalau mereka tau saya selingkuh,” kata Heri memelas kepada petugas.

Ia mengaku, terpaksa masuk ke dalam hotel lantaran beberapa taman dan rumah makan yang ada di wilayah itu kini telah ditutup dan tidak memungkinkan untuknya memadu kasih dengan perempuan yang diduga selingkuhannya.

Berbeda dengan Heri, Hidayat (38) salah seorang teknisi mesin pendingin yang juga kedapatan tengah berduaan dengan selingkuhannya mengaku hanya sebatas membatu salah seorang terapis yang tidak lagi mendapat penghasilan lantaran penyebaran virus Covid-19.

“Sebenarnya kalau dibilang pacaran sih ngga pak, sama Sri (wanita teman kencanya) ncuma kenal begitu aja kebetulan kan dia ini tempat kerjanya ditutup, jadi ya nggak ada penghasilan. Ya udah, saya mau bantu dia,” jelas Hidayat.

Namun pernyataan hidayat yang mengaku tidak memiliki hubungan dekat dengan Sri yang diduga pasangan selingkuhnya tersebut sontak membuat Sri Naik pitam, pasalnya ia menilai peryataan tersebut tidak berperasaan terlebih dirinya mengaku telah puluhan kali disetubuhi di kamar hotel.

“Oh jadi cuma begitu aja, Abang jemput saya ditempat kerja kalau malam cuma mau tidurin saya saja,” kata Sri yang mengaku akrab disapa Lita ditempat hiburan malam itu.

Untungnya insiden tersebut tak berlangsung lama, petugas yang saat itu tengah meminta keterangan keduanya pada akhirnya melerai dan memeriksa keduanya diruang terpisah.

Kepala Bidang ketertiban umum dan ketentraman Satpol PP Kota Tangerang, Agapito De Araujo mengatakan dalam operasi yang rutin digelar tersebut pihaknya, berhasil mengamankan tiga pasangan yang diduga mesum dari beberapa hotel melati yang tersebar di Kota Tangerang.

“Kita sisir setiap hotel untuk meminimalisir prostitusi yang ada di kota Tangerang,” Kata Agapito kepada wartawan.

Menurut dia, Penyisiran yang dilakukan jajarannya tersebut juga diharapkan dapat meminimalisir penyebaran virus Covid 19 yang saat ini tengah mewabah.**Baca juga: 64 Ribu Warga Terdampak Corona di Kota Tangerang Terima Bantuan.

“Disepanjang jalan menuju beberapa hotel yang di duga menjadi tempat prostitusi kami memberikan wawasan dan menyebarkan masker dan pamflet pencegahan penyebaran virus Covid -19, dan melarang masyarakat untuk berkerumun,” jelasnya.(Oke)




Politikus PDI Perjuangan Gencar Sosialisasi Covid-19 dan Bagikan Masker ke Warga

kabar6.com

Kabar6-Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang, Andri Permana gencar melakukan sosialisasi Physical Distancing atau jaga jarak fisik dan pencegahan wabah virus corona (Covid-19) yang menjadi pendemi.

“Penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Pembentukan kampung siaga corona sangat berguna sebagai jaring pengaman masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19,” ujar Andri dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kabar6.com, Sabtu (28/3/2020).

Politisi PDI-P itu mengatakan, physical distancing itu harus terus dilakukan melalui berbagai cara.

Seperti melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga, membagikan hand sanitizer dan membagikan masker yang merupakan produk dari industri kecil yang ada di Kota Tangerang.

Selain itu, Andri menegaskan, dirinya melakukan sosialisasi Physical Distancing tersebut sejak Rabu (25/3/2020) lalu. Bahkan setiap harinya sebanyak 2 Kelurahan dilakukan penyemprotan dan sosialisasi itu.

“Kegiatan penyemprotan yang dilakukan di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Kedaung Wetan hari ini adalah rangkaian dari kegiatan sosialisasi tersebut,” katanya.

“Saya membagikan hand sanitizer dan masker yang merupakan produk dari industri kecil yang ada di Kota Tangerang,” tambahnya.

Kendati demikian, dengan memanfaatkan produk lokal, Andri mengatakan kita bergotong royong mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Kota Tangerang.**Baca juga: Darurat Corona, Warga dan Pedagang di Kirana Solear Mengeluh.

Sebagai informasi, melansir situs https://maps.tangerangkota.go.id/corona/ update jumlah kasus Covid-19 tersebut saat ini sebanyak 21 kasus terkonfirmasi, 4 orang meninggal dunia, 1 orang sembuh, 410 orang ODP dan 69 orang PDP.(Oke)




14 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Banten, 1 Positif

kabar6.com

Kabar6-Sebanyak 14 pasien covid-19 dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Banten, dengan satu pasien diantaranya telah dinyatakan positif.

Pengiriman dilakukan secara bertahap, dari sebelumnya 7 orang dikirimkan pada hari Rabu (25/3/2020) kemarin, dan hari ini Kamis (26/3/2020), kembali 7 pasien Covid-19 masuk kedalam RS Banten untuk selanjutnya dirawat oleh tim medis.

“Per jam 14:00 WIB tadi, kami menerima 14 pasien, satu sudah dinyatakan positif dari rumah sakit sebelumnya,” terang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, kepada wartawan.

Menurutnya, RS Banten merupakan pusat rujukan dari RS-RS lainnya yang menjadi RS rujukan khusus menangani pasien covid-19 di Provinsi Banten.

“Jadi pasien yang ada di kami (RS Banten) harus benar-benar pasien dari RS sebelumnya yang pernah dirujuk, kami tidak menerima rawat jalan, karena kami khusus untuk rawat inap. Dengan harapan 250 yang tersedia benar-benar efektif dari orang-orang yang butuh layanan,” katanya.

Lebih jauh Ati mengaku, sudah banyak list nama-nama pasien yang ingin masuk ke RS Banten dari rujukan RS sebelumnya tempat pernah pasien dirawat.

“Namun, karena perpindahannya ada tata cara SOP-nya, kami harus memastikan dulu mengenai tata caranya kepada RS yang akan merujuk, mengenai bagaimana merujuk kepada RSU Banten, agar dari sisi keamanan dan keselamatan baik pasien maupun petugas harus terjamin sebelum pasien dikirim,” katanya.**Baca juga: Besok, Pemprov Banten Mulai Distribusikan 3.600 Rapid Test Covid-19.

Menurutnya, saat ini RS Banten memiliki petugas mulai dari tenaga medis, paramedis dan non paramedis mencapai 594 orang yang siap untuk menangani pesied covid-19 di RSU Banten.(Den)




Corona Mewabah, Pembahasan LKPj Gubernur Banten 2019 Ditunda

kabar6.com

Kabar6–Tidak hanya melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, covid-19 juga membuat pembahasan LKPj Gubernur Banten Tahun Anggaran 2019 terpaksa tertunda sampai ada kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif agar bisa dibahas.

Ketua Pansus LKPJ, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, salah satu alasan penundaan pembahasan LKPj Gubernur 2019 karena belum bisa dihadiri oleh pihak eksekutif, menyusul dikeluarkannya surat edaran (SE) terkait perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemprov Banten agar bisa bekerja dari rumah.

Hal itu dalam rangka antisipasi penyebarang Corona Virus atau Covid-19 di Banten.

“Hanya saja dalam surat edaran tersebut tidak memuat secara komprehensif terhadap pembahasan LKPj. Maka pansus tetap mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) yang hari ini tidak datang. Kita juga undang Sekda Banten Al Muktabar untuk memastikan apakah pembahasan ini masih bisa dilanjutkan atau tidak. Dan Sekda akhrnya menyerahkan ke DPRD Banten. Maka dari itu kita minta Ketua DPRD Banten untuk membuat surat diskresi ke Pemprov Banten,” kata Fitron, Senin (23/3/2020).

Menurut Fitron, pembahasan LKPj Gubernur ditengah mewabahnya virus corona menjadi sebuah dilema bagi pansus. Satu sisi pansus diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan pembahasan LKPj sejak diparipurnakan pada 4 Maret 2020 lalu. Namun, pada sisi lain ada SE ASN dipekerjakan dari rumah.

“Karena edaran tidak memuat subtasni ada rapat dengan DPRD maka terjadi confuse (kebingungan,red). Karena pembahasan mengharuskan mengundang OPD maka sedikit kacau balau pembahasan ini (LKPj),” ujarnya.

Meski begitu, lanjut Fitron, menghadapi kondisi seperti sekarang, setidaknya ada dua opsi yang dapat digunakan dalam menentukan keberlanjutan pembahasan LKPj. Pertama, tetap melakukan pembahasan melalui media dalam jaringan (daring) dan kedua melalui diskresi.

“Ketika dalam 30 hari ke depan sudah tidak dalam kondisi darurat maka nanti yang terjadi seperti 2018, DPRD Banten tidak punya catatan rekomendasi terhadap LKPj dan itu berpengaruh pada indeks demokrasi. Dan saya sebagai pansus diamanatkan oleh paripurna untuk mendapatkan solusi,” jelasnya.

Kendati begitu, pihaknya masih berharal pembahasan LKPj Gubernur bisa dilakukan melalui opsi pertama dengan menggunakan media daring yang saling terhubung melalui grup whatsapp dengan OPD yang akan dimintai jawaban untuk pendalaman.

“Atau opsi kedua, Ketua DPRD membuat surat diskresi ke Gubernur untuk menunda LKPj dan selanjutnya melakukan pembahasan setalah masa darurat selesai dan itu mulai dari nol,” sambungnya.

Oleh karena itu, menurut politisi Golkar itu, komitmen antara DPRD dengan Pemprov Banten harus dibangun terlebih dahulu, dalam mencari kepastian langkah selanjutnya agar LKPJ Gubernur tahun 2019 bisa tetap dibahas bersama.**Baca juga: Lebak Siapkan Rp3 Miliar Tangani Covid-19.

“Kita minta Ketua DPRD mengambil diskresi, bersurat ke Gubernur bahwa pembahasan bisa dimulai lagi dari nol. Hal itu juga sesuai Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jadi kalau ada keadaan darurat bisa ditunda. Dan jaminan ini yang kita minta dari Gubernur untuk konsekuen bahas ini. Karena kita enggak tahu rapat kapan lagi,” katanya.(Den)




DPR RI: Pemprov Banten Diminta Siap Hadapi Corona

kabar6.com

Kabar6-Hingga Sabtu, 21 Maret 2020, tercatat sudah 23 warga Provinsi Banten yang dinyatakan positif terjangkit virus Corona atau Covid-19. Tiga di antaranya meninggal dunia, 1 sembuh dan 19 orang masih dirawat.

Anggota Fraksi PPP DPR RI asal Dapil Lebak-Pandeglang Iip Miftahul Choiry, berharap, Pemprov Banten benar-benar siap menghadapi penyebaran Corona.

“Kita sudah harus siaga, harus siap menghadapi Corona, khususnya Pemprov Banten. Pemerintah harus segera mengambil langkah tepat menangani ini,” kata Iip, saat membagi-bagikan masker dan hand sanitizer, di Rangkasbitung, Sabtu (21/3/2020).

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Corona yang tidak boleh dianggap biasa menjadi penting dilakukan. Masyarakat kata Iip, juga penting lebih banyak tahu bagaimana pencegahan yang harus dilakukan.

“Ini bukan virus yang main-main. Masyarakat harus jaga kebersihan, sesering mungkin mencuci tangan dan gunakan masker jika sedang batuk dan pilek,” harap Iip.

Senada dikatakan anggota Komisi III DPRD Lebak dari PPP Imad Humaedi. Pihaknya terus berkoordinasi dengan RSUD, Dinas Kesehatan dan BPBD dalam penanganan pandemi Covid-19.**Baca juga: Pasien Dalam Pengawasan Corona Asal Pandeglang Meninggal di RSPD Serang.

“Sampai saat ini kami masih konsultasikan untuk dalam waktu dekat membuat posko,” katanya.(Nda)




Menpan-RB Persilahkan ASN Kerja Dari Rumah, BKD Banten: Besok Masih Masuk

Kabar6.com

Kabar6-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo membolehkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah untuk sementara waktu.

Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya untuk mencegah penularan virus corona corona agar tidak semakin meluas, seperti yang beredar luas di media massa.

Meski begitu, pada hari pertama kerja besok, Senin (16/3/2020), seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, nampaknya masih tetap ngantor, sambil menunggu arahan dari Gubernur, agar seluruh pegawai dilingkungan Pemprov Banten bisa bekerja dari rumah sampai batas waktu yang ditentukan.

“Masih masuk (Senin). Walau baru-baru ini Menpan-RB sudah mempersilahkannya, tapi pada hari besok kita masih masuk, sambil menunggu arahan dari pimpinan,” terang Kabid Pembinaan dan Data Kepegawain Badan Kepegawaian Daearah (BKD) Banten, Alfian, kepada kabar6.com, Minggu (15/3/2020) malam.

Adapun imbauan dari Gubernur yang harus diikuti dan sudah bisa dilakukan adalah, lanjut Alfian, mengenai kegiatan apel pagi yang untuk sementara ini ditiadakan, termasuk kehiatan rapat-rapat yang melibatkan orang banyak, agar bisa ditunda terlebih dahulu, sampai suasana aman menunggu penularan virus corona berakhir.**Baca juga: Antisipasi Wabah Corona, Sekolah di Kabupaten Tangerang Libur Dua Pekan.

Pada sisi lain, lanjut Alfian, apabila pada hari besok ada pegawai yang tidak masuk lantaran khawatir tertular virus corona, pihaknya bisa memakluminya.(Den)




4 Warga Banten Terkena Corona, Infonya Dari Posko Utama COVID19

Kabar6.com

Kabar6-Publik dihebohkan dengan beredarnya vidio Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) yang menuebutkan saat ini sudah ada empat warga Banten yang diduga terkena virus Corona atau COVID19, seperti saat ini menjadi perhatian dunia.

Muncul beberapa pertanyaan mengenai sumber informasinya, sehingga membuat Gubernur harus menyampaikannya kepada publik.

Kepala Dinas Kesehatan Banten Aty Pamudji H, mengatakan jika tim kesehatan mendapatkan informasi dari Posko Utama COVID 19 yang langsung bertindak cepat untuk melakukan langkah-langkah SOP penanganan kasus positif COVID 19, yaitu melakukan koordinasi gabungan untuk join outbreak dan meminta dukungan ke Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLP) Jakarta untuk pengelolaan spesimen kontak.

Selanjutnya, kata Aty, tim kesehatan Banten melakukan pembagian tim dan tugas di lokasi Penyelidikan Epidemiologi (PE) dengan Dinkes kota/kabupaten yang warganya terindikasi.

Dan dalam Pelaksanaan PE/Tracking, Tim Kesehatan Provinsi Banten melakukan tindak lanjut khususnya kepada siapa saja warga yang terdapat kontak klinis, maupun komunikasi resiko yang berhubungan dengan para pasien virus Corona tersebut, dan melakukan pemantauan lebih lanjut pada kontak yang tidak klinis.

Demikian hal itu dikatakan Aty, melalui siaran Pers yang dikeluatkan oleh Dinas Kominfo dan statistik Provinsi Banten, nomor 488/106-Kominfo/III/2020, Kamis (12/3/2020) malam.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan Prov Banten bahwa sudah ada warga Banten yang positif terkena virus Corona, dalam perkembangan terakhir sudah ada 4 orang warga Banten yang terinfeksi virus Corona.

“Mereka ini baru saja melakukan perjalanan dari Malaysia dan Bali,” ujar Gubernur WH.

Selanjutnya dikatakan jika hal ini berdasarkan Update data terkini dan perlu disampaikan pada masyarakat Banten dan mereka sekarang sudah berada dan dirawat di RS Sulianti Saroso dan RS Persahabatan yang menjadi rujukan bagi para penderita positif virus Corona.

Gubernur juga mengimbau masyarakat agar menghindari tempat-tempat pertemuan dan keramaian umum, dan diusahakan sedapat mungkin tidak melakukan perjalanan ke tujuan negara-negara yang terkena wabah Virus Corona.**Baca juga: Dinkes Kabupaten/Kota Tangerang Bantu Petugas Posko Utama COVID19.

“Saya berharap agar masyarakat tidak panik dan tetap waspada, serta selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, konsumsi gizi seimbang, istirahat yang cukup dan selalu berolah raga”, tegas Gubernur.(Den)