1

Satu ASN dan Dua Pegawai Honorer Kecamatan Tigaraksa Main Judi Online

Satu ASN dan Dua Pegawai Honorer Kecamatan Tigaraksa Main Judi Online

Kabar6-Hasil pemeriksaan handphone pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang menemukan ada yang aktif main judi online. Temuan itu terdapat di kantor Kecamatan Tigaraksa.

“Dia pegawai honorer dan satu ASN,” ungkap Camat Tigaraksa, Cucu Abdurrosyied kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

**Baca Juga: Sekda Maesyal Rasyid Tidak akan Mentolerir ASN Terlibat Judi Daring

Diterangkan, ASN yang kerap main judi online berinisial SA. Ia bertugas di bagian pelayanan masyarakat.

Cucu bilang, dua pegawai honorer berinisial NR dan AC merupakan staf Trantib. Temuan didapati saat pihaknya bersama anggota kepolisian melakukan inspeksi mendadak.

“Ketiganya membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi main judi online,” terangnya.

Sanksi tersebut, ujar Cucu, sebagai bentuk pembinaan kepegawaian. Meski begitu ada catatan khusus bila ketiganya kedapatan masih main judi online.

“Pegawai yang bermain judi online juga akan diawasi, jika kembali terlibat maka ketiga pegawai tersebut akan diberi sanksi berat,” jelasnya.(yud)




Sekda Maesyal Rasyid Tidak akan Mentolerir ASN Terlibat Judi Daring

Kabar6.com

Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengimbau agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahannya untuk tidak terlibat dengan judi daring atau online.

“Saya minta dan ingatkan kepada jajaran ASN untuk tidak terlibat dalam kasus judi online. Karena, itu tidak ada manfaat yang positif. Tidak akan menjadikan kalian kaya,” ucap Rasyid di Tangerang, Rabu (26/6/2024).

**Baca Juga:Sepakati Komitmen Bersama P4GN-PN, Pj Wali Kota : Siap Kolaborasi Wujudkan Tangerang Semakin Bersinar

Ia menekankan, bahwa pihaknya tidak akan mentolerir ASN yang terlibat dalam kegiatan perjudian. Oleh karena itu bagi setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya agar melakukan langkah pencegahan dan pembinaan kepada ASN yang ada.

“Makanya saya ingatkan agar semua kalangan ASN tidak ada yang terlibat judi,” katanya.

Sebagai upaya pencegahan, Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini telah melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum Polresta Tangerang sebagai komitmen untuk memberantas kasus perjudian.

“Kami bersama polres/Dandim bekerja sama dan berkomitmen untuk melakukan penindakan kepada siapapun yang terlibat dalam kasus judi. Karena ini sudah ada perintah langsung dari Presiden RI,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya menyambut positif terkait rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat aturan tentang pemberian sanksi bagi ASN yang bermain judi online.

Beberapa aturan, yang nantinya diturunkan dari pemerintah pusat akan direalisasikan dan diterapkan di lingkup pemerintahannya sebagai bukti komitmen dalam pemberantasan kasus judi terutama pada ASN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara tegas telah menyuarakan larangan dan bahaya judi daring.

Dalam penegasannya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara langsung maupun daring.

“Jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha,” tegas Presiden.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi, mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat.(Ant)




ASN Kota Tangerang Terlibat Judi Online Bakal Ditindak

Kabar6-Keberadaan judi online sedang ramai dan menjadi sorotan di masyarakat. Bahkan, pemerintah pusat pun terus melakukan pemberantasan dengan berbagai cara dan pola yang dinilai efektif. Judi online di kalangan Aparatus Sipil Negara (ASN) yang turut perlu diwaspadai.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tagnerang Jatmiko menyatakan, Pemkot Tangerang menyambut positif terkait rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan membuat aturan tentang pemberian sanksi kepada ASN yang bermain judi online.

**Baca JugaMenkominfo Ungkap Modus Baru Judi Online dengan Deposit Pulsa

“Dipastikan, Pemkot Tangerang sepakat dengan pemerintah pusat. BKPSDM Kota Tangerang akan memberikan sanksi tegas pada ASN yang terlibat judi online. Sejauh ini, imbauan terkait bahaya judi online terus digaungkan,” ungkap Jatmiko, Senin (24/6/2024).

“BKPSDM Kota Tangerang berpedoman pada aturan yang berlaku. Sanksi dipastikan ada bagi ASN yang berjudi, Pemkot Tangerang sudah punya Perwal tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di lingkungan Pemkot Tangerang. Di situ jelas diatur bahwa ASN dilarang untuk berjudi,” sambungnya.

Ia mengatakan BKPSDM Kota Tangerang terus melakukan pengawasan, agar ASN Kota Tangerang tidak terjebak dalam judi online. Mulai dari monitoring dan pelaporan bersama kepala OPD yang melakukan pembinaan melekat sebagai atasan.

“Penindakan kami lakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN pelaku judi online. Baik melalui penjatuhan hukuman disiplin sedang sampai disiplin berat. Meski demikian, sampai saat ini di Kota Tangerang belum ada laporan terkait adanya ASN yang terjebak judi online. Alhamdulillah belum ada laporan,” tandasnya. (Oke)




Mendagri Kumpulkan Pj Kepala Daerah Perkuat Koordinasi Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Kabar6-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan seluruh penjabat kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota dalam rangka fasilitasi dan koordinasi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Pertemuan tersebut berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan sejumlah arahan salah satunya terkait tugas penjabat (Pj.) kepala daerah.

Mendagri menegaskan, Pj. kepala daerah bertugas menjamin roda pemerintahan di daerah tetap berjalan hingga terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. **Baca Juga: Kejari Kabupaten Tangerang MoU Pendampingan JPN dengan RSUD Pakuhaji

“Tugas rekan-rekan adalah hanya mengisi kekosongan menjelang lahirnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang betul-betul ditentukan oleh rakyat,” jelasnya.

Dia juga menegaskan kepada Pj. kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada Serentak 2024 harus mundur sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Dirinya meminta Pj. kepala daerah agar mengajukan pengunduran diri sebagai ASN paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon.

Aturan tersebut telah ditegaskan Mendagri dalam Surat Edaran (SE) pada tanggal 16 Mei 2024. “Yang (ingin) ikut running Pilkada saya sudah kirim suratnya tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana dijelaskan agar rekan-rekan memberikan informasi melampirkan [surat pengunduran diri] kepada Mendagri 40 hari sebelum tanggal pendaftaran calon,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan ada dua opsi bagaimana Pj. kepala daerah mengundurkan diri sebagai ASN.

Pertama, Pj. kepala daerah dapat mengundurkan diri secara terhormat yakni mengajukan surat pengunduran diri 40 hari sebelum pendaftaran.

Kedua, jika Pj. kepala daerah tidak mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan tapi mengikuti Pilkada, maka akan diberhentikan oleh Mendagri.

“Jadi tinggal pilih (ingin) di mata publik positif dan elektabilitas akan naik karena fair, dibandingkan dengan isu yang keluar si A itu yang calon diberhentikan karena dia tidak melapor,” jelasnya.

Di lain sisi, dirinya juga mengingatkan Pj. kepala daerah agar tidak memasang baliho yang mengarah pada dukungan Pilkada sekalipun dipasang oleh masyarakat.

Apabila memang ingin memasang baliho, Mendagri menyarankan agar dapat menggunakan kalimat yang sesuai dengan tugas yang diemban.

“Kalau ingin pasang baliho bisa pakai kata sukseskan [penanganan] stunting atau program kegiatan Pj. gubernur dan jangan ada baliho sukseskan atau dukung nama Pj. gubernur ini, walaupun ini misalnya yang pasang masyarakat, tolong diturunkan,” tegasnya.

Selain soal Pilkada 2024, Mendagri juga menekankan kepada kepala daerah pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, PAD yang kuat akan membuat daerah tidak bergantung pada dana transfer pusat, sehingga lebih mandiri. Hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Guna meningkatkan PAD, lanjut Mendagri, kepala daerah harus memiliki jiwa kewirausahaan dan mencari peluang potensi pihak swasta untuk mau bekerja sama mengembangkan daerah.

“PAD yang tinggi melambangkan swasta yang hidup, daerah yang hijau itu artinya PAD dari retribusi, pajak itu uang mereka,” ujarnya.

Untuk dapat menarik pihak swasta, Mendagri meminta kepala daerah memberikan kemudahan perizinan dengan catatan tidak merusak lingkungan.

Selain itu, dirinya berharap, kepala daerah berani membuat program dan terobosan kreatif. Selama ide-ide program tidak melanggar aturan perundang-undangan, Mendagri siap memberikan dukungan.

Jika hal itu dilakukan, Mendagri optimistis daerah tidak perlu lagi mengandalkan dana transfer pusat. “Supaya target kita semua daerah itu harus berfikir PAD itu lebih tinggi dari transfer pusat,” tegasnya.(red)




Andi Ony Prihartono: ASN di Kabupaten Tangerang Wajib Netral pada Pilkada 2024

Kabar6-Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan kabupaten (pemkab) itu untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Saya minta dan saya harapkan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Tangerang untuk selalu bersikap netral jelang Pilkada Serentak 2024 yang akan dilakukan pada November mendatang,” ucap Andi di Tangerang,  dilansir Antara Selasa (21/5/2024)

**Baca Juga:Produksi Pangan Banten Peringkat Delapan se-Indonesia

Pemkab Tangerang telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Imbauan Netralitas ASN di Lingkungan Pemkab Tangerang Jelang Pemilu dan Pilkada. Untuk itu, katanya, diharapkan setiap ASN patuh dan konsekuen mematuhi perbup tersebut.

“Kami sudah mengeluarkan aturan-aturan tentang netralitas ASN dan juga mengeluarkan perbup. Oleh karena itu kami harapkan seluruh ASN di Kabupaten Tangerang bisa mempedomani tentang netralitas ASN tersebut jelang pilkada di Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

Ia mengatakan yang dimaksud dengan netralitas adalah setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, mengingat kedudukannya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik yang bebas dari intervensi manapun.

“Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh ASN untuk wajib senantiasa menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan,” ucapnya.

Ia pun berharap melalui kegiatan sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas, seluruh ASN Kabupaten Tangerang semakin memahami peran dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat demi suksesnya pilkada yang berkualitas.

“Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas ini, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Tangerang akan mempunyai wawasan dan pemahaman yang sama tentang netralitas ASN sehingga akan terwujud pegawai ASN yang netral dan profesional, serta akan terselenggara Pilkada 2024 yang berkualitas,” katanya.(red)




Tegas, ASN Kota Tangerang Dilarang Ikut Politik Praktis

Kabar6-Pilkada 27 November 2024 sudah didepan mata, dan dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi yang aman, kondusif dan sukses, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.6.1/5391/V/2024 tentang Ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam Pelaksanaan Pilkada.

Di mana SE tersebut, mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan netralitas ASN.

**Baca Juga:Langgar Etik, Delapan Pelamar PPK di Kabupaten Tangerang Dicoret

Berdasarkan, pokok-pokok penting dalam SE tersebut, ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Daerah wajib mengundurkan diri sebagai ASN setelah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pj Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis selama masa Pemilu.

“ASN harus fokus pada tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang,” ujar Nurdin, Selasa (16/5/2024).

Bagi ASN yang akan mengikuti proses Pilkada, kata Nurdin, dilarang menggunakan fasilitas negara untuk berbagai kegiatan dalam Pilkada tahun 2024.

“ASN dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang mengikuti kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai politik atau atribut ASN,” katanya.

“Menggiring ASN lain untuk menjadi peserta kampanye, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan setelah masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon, termasuk pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS,” tambahnya.

Nurdin menyampaikan, bagi ASN yang melanggar akan mendapat sanksi tegas. “Bagi ASN yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

SE ini, lanjut Alumnus Universitas Indonesia ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh ASN di Kota Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama masa Pilkada, sehingga Pilkada dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.

“Saya berharap para ASN di Kota Tangerang, dapat mengikuti aturan yang telah ada ini, sehingga Pemilu yang damai, aman dan sukses dapat kia wujudkan bersama-sama,” tandasnya. (Oke)




Iing Dewi Optimis Dapat Restu Megawati di Pilkada Pandeglang

Kabar6- Politisi Demokrat Iing Andri Supriyadi dan Raden Dewi Setiani menghadiri fit and proper test yang di gelar DPD PDI Perjuangan Banten.

Keduanya kompak hadir di DPD PDI Perjuangan Banten itu optimis mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Pilkada Pandeglang 2024.

“Kita optimis mendapatkan mendapatkan rekomendasi dari DPP,” kata Iing, Rabu (8/5/2023).

Iing juga memastikan pasangan Iing dan Dewi sudah dipastikan berduet di Pilkada Pandeglang. Politisi Partai Demokrat ini mengaku tujuan dirinya ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Pandeglang karena ingin memajukan Kabupaten Pandeglang di aksa depan. ** Baca Juga: Daftar di PSI Banten, Airin Tegaskan Calon Wagub Ditentukan Koalisi

“Kami semakin semangat untuk ikut berkompetisi dalam Pilkada karena mendapat banyak dukungan dari lapisan masyarakat,”imbuhnya.

Hal yang sama diungkapkan Dewi. Mantan ASN di Kabupaten Pandeglang ini mengaku terdorong untuk memajukan Pandeglang.

“Tidak ada dorongan dari luar itu hanya motivasi pribadi ingin sekali bagaimana Pandeglang untuk mempertahankan prestasinya sekarang dan bagaimana agar Pandeglang ini bisa mempertahankan dan juga melaksanakan atau melanjutkan pembangunannya yang sudah ada rencana strategis yang sudah ditetapkan oleh Pandeglang,” ungkap Dewi.

Terkait pencalonannya, Dewi sudah memastikan mundur sebagai ASN, bahkan berkas pengunduran dirinya sudah ditangan Bupati Pandeglang Irna Narulita.

Sejak mengikuti penjaringan di Pilkada Pandeglang, Dewi belum memutuskan menjadi kader partai. Namun pihaknya akan terlebih dulu menunggu pembentukan koalisi di Pilkada Pandeglang.

“Apapun nanti hasil yang akan di berikan kepada kami insya Allah kami mengikuti apa yang sudah di diskusikan oleh para elit politik,”pungkasnya.




Korpri Lebak Teken MoU dengan Peradi, ASN Bisa Konsultasi dan Dapat Bantuan Hukum

Kabar6-Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Lebak menandatangani nota kesepakatan atau MoU dengan Perhimpunan Advokat Indonesia () Rangkasbitung.

Perjanjian kedua belah pihak terkait dengan pemberian bantuan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengalami permasalahan hukum.

Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Lebak Wiwin Budhyarti mengatakan, bantuan hukum bagi ASN akan diberikan melalui lembaga yang telah dibentuk. **Baca Juga: Pemkot Tangsel Raih Opini WTP ke-12 Kali Berturut-turut

“Kopri membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk memberikan bantuan hukum bagi pegawai yang mengalami masalah,” kata Wiwin kepada Kabar6.com, Selasa (7/5/2024).

“Jadi Korpri bekerja sama dengan Peradi. Kami sama-sama bernaung di LKBH yang masing-masing punya kewajiban, bukan hanya pendampingan tetapi mulai dari sosialisasi dan lain-lain soal hukum,” tambah Wiwin.

Wiwin menjelaskan, ada kategori bagi ASN yang bisa mendapatkan bantuan berupa pendampingan hukum dari LKBH Korpri.

“Kita batasi ya, jadi hanya dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Tetapi kalau untuk konsultasi tidak ada batasan, silahkan boleh-boleh saja,” ujar Wiwin.

Untuk memutuskan apakah ASN tersebut layak mendapatkan bantuan hukum dari LKBH, Korpri dan Peradi akan terlebih dahulu meneliti dan mengkaji.

“Tidak serta merta semua masalah yang masuk kemudian langsung ditangani LKBH, dikaji dulu apakah bisa mendapat pendampingan,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Peradi Rangkasbitung Jimi Siregar berharap, melalui kerja sama tersebut, Peradi dapat memberikan kontribusi positif dalam setiap permasalahan hukum yang berjalan dan dihadapi oleh AS,.

“Sehingga ke depan, apabila ada ASN Kabupaten Lebak yang ingin berkonsultasi ataupun didampingi dalam permasalahan hukum yang sedang dihadapi kami dapat memberikan bantuan hukum yang profesional,” katanya.(Nda)




Menpan RB-Mensesneg Bahas Progres Skenario Perpindahan ASN ke IKN

Kabar6-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk membahas berbagai progres dalam penyusunan skenario perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Beberapa topik yang didiskusikan bersama adalah tunjangan pionir, seleksi ASN, hingga infrastruktur di IKN.

“Hari ini kami menghadap Pak Mensesneg mendiskusikan skenario terkait ASN yang ada di IKN. Kami juga mendiskusikan bagaimana percepatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga pasar jika ASN ada di sana,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (25/4/2024).

**Baca Juga:Kompolnas Dorong Polri Segera Bentuk Direktorat PPA-PPO

Pembahasan berikutnya adalah penerapan infrastruktur berbasis teknologi di IKN.

“Begitu juga kita mendiskusikan bagaimana sistem atau infrastruktur teknologi terkait dalam rangka mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang ada di IKN,” ujarnya.

Adapun penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi SPBE.

IKN nantinya akan didukung dengan infrastruktur berbasis teknologi yang modern serta efisiensi dengan perubahan gaya hidup baru yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia.

Terkait dengan seleksi ASN, mantan Bupati Banyuwangi tersebut berharap agar kedepannya seleksi ASN, terutama formasi IKN tidak lagi formalistik.

Seleksi ASN tidak hanya mengandalkan kelulusan dengan mengerjakan soal, namun harus melalui seleksi ketat untuk mendapat talenta-talenta yang terpilih.

ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah.

Selain itu, ASN yang direkrut harus memiliki kompetensi tambahan literasi digital (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.

Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Fokus fase pertama, adalah menyiapkan miniatur pemerintahan.

Fase kedua, penerapan shared office dan shared services system. Fase ketiga, implementasi smart government.

Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN.

“Nanti beberapa hal akan dibahas di rapat terbatas setelah sebagian tadi kita diskusikan dengan Pak Mensesneg,” pungkas Anas.(ANTARA)

Berita ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com




Usai Lebaran 2024, Tingkat Kehadiran ASN Pemerintah Kota Tangsel 97 Persen

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie pastikan sejak H+5 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pelayanan masyarakat tetap berjalan. Begitupun aktivitas pegawai negeri dan honorer juga sudah kembali seperti biasa usai cuti bersama.

“Tetap normal,” ungkap Benyamin Davnie saat dikonfirmasi kabar6.com, Rabu (17/4/2024).

Sejak Senin, 15 April 2024 kemarin, pelayanan dasar di tingkat kelurahan serta kecamatan sudah beroperasi. Termasuk pada Mall Pelayanan Publik di Cilenggang, Kecamatan Serpong.

Di pusat pelayanan satu pintu tersebut, lanjut Benyamin, masyarakat sudah dapat mengurus beragam permohonan terbit dokumen. Seperti administrasi kependudukan, izin usaha, paspor dan lain sebagainya.

“Dan pada hari pertama setelah Idul Fitri berdasarkan data, 97 persen ASN (aparatur sipil negara) hadir,” jelas Benyamin.

Dijelaskan, mesin absensi sidik jari dan wajah digital di lingkup Pemerintah Kota Tangsel berada di kantor organisasi perangkat masing-masing. Oleh karenanya, setiap pegawai pasti sulit menitip absen.

Benyamin memaparkan rincian, jumlah total ASN sebanyak 7721 orang. Dari jumlah tersebut 4.175 adalah guru yang saat ini masih dalam status libur sekolah.

Sementara untuk ASN di luar tenaga guru berjumlah 3.546 orang. Sisanya, 3 persen atau 106 orang sedang cuti, WFH (bekerja dari rumah) atau sakit,” papae Benyamin.

Benyamin saat ‘Apel Hari Kesadaran Nasional’ dibarengi acara ‘Halalbihalal Lebaran 2024’ pada Selasa pagi kemarin memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Kota Tangsel yang masuk hari pertama kerja pascacuti bersama Idul Fitri.

**Baca Juga: Arus Balik Lebaran 2024 di Kabupaten Tangerang Naik 10 Persen

Halalbihalal juga dihadiri Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, dan Sekretaris Daerah Bambang Noertjahyo. “Saya bergembira disiplin yang ditunjukkan oleh teman-teman sekalian semakin meningkat,” tegas di Puspemkot Tangsel, Jalan Raya Maruga, Serua, Kecamatan Ciputat.

Benyamin mengajak kepada seluruh aparatur untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

“Saya mengajak kepada seluruh ASN Pemkot Tangsel untuk menghidupkan kembali semangat abdi negara dalam melayani masyarakat,” pesannya.

Sebagai pelayan masyarakat, tambah Benyamin, tentu aparatur memiliki tanggung jawab yang besar. Bahkan keberhasilan suatu kota sangat tergantung pada dedikasi dan komitmen kerja seluruh ASN di Tangsel.

“Mari kita gunakan momen halal bihalal ini sebagai titik tolak untuk mengingat kembali dedikasi kita kepada masyarakat yang kita layani. Sekaligus meneguhkan niat bahwa melayani masyarakat adalah ibadah profesional bagi kita sebagai pelayan masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya itu, Benyamin menekankan kolaborasi dan sinergi antar seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan program Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depan.

“Kita perlu menghilangkan segala pekerjaan yang sifatnya individual, kita perlu adanya koordinasi antar perangkat daerah, bekerja sebagai satu tim yang kuat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Ditambah inovasi yang harus terus dihasilkan dalam setiap pelayanan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bagi masyarakat.(ADV)