Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus fokus dalam upaya menurunkan angka stunting atau masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang panjang. Hal tersebut dapat mengganggu tinggi badan pada anak.

Penanganan prevalansi stunting tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu dinas, namun membutuhkan peran serta dan kolaborasi dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu yang ikut diminta terlibat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Dinas PUPR melalui bidang Cipta Karya ikut berperan aktif dalam upaya menurunkan angka stunting dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum dan air limbah melalui kegiatan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat),” kata Kepala Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatuvika, Selasa (25/7/2023).

Dalam Bidang Cipta Karya tersebut terdapat tiga progam pembangunan yang tersebar di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Di perdesaan, PUPR membangun SPAM melalui pembangunan broncaptering, pembangunan sumur dalam terlindungi serta pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR).

“Pembangunan ini memprioritaskan desa-desa dengan nilai prevelansi tinggi stunting yang belum punya layanan air minum dan masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Irvan.

Kegitan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan tersebut terdiri dari enam paket lokasi desa yang sumber dananya berasal dari APBD dengan total 541 SR dan 19 paket lokasi yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total 2.723 SR terbangun.

**Baca Juga: Ini Bahayanya Jika Kakus WC Tak Rutin Disedot

Masih di kawasan perdesaan, PUPR melakukan perluasan SPAM jaringan perpipaan. Kegiatan dalam bentuk hibah air minum perdesaan ini melalui penambahan SR dengan lokasi sasaran desa yang belum memiliki layanan air minum dan merupakan MBR.

“Kegiatan ini terdiri dari tujuh paket lokasi desa dengan total 1.000 SR terbangun yang nantinya akan langsung diserahkan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk pengelolaannya. Ini yang kita harapkan masyarakat berperan dalam menjaga agar manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama,” tutur Irvan.

Sementara di kawasan perkotaan, sambung Irvan, dilakukan pembangunan SPALD-S dengan rencana penanganan melalui pembangunan tangki septi tank skala individual perdesaan minimal 50 kepala keluarga (KK). Pembangunan ini pun menyasar desa-desa dengan nilai prevelansi tinggi stunting yang belum memiliki layanan air limbah dan MBR.

Kegiatan pembangunan sub sistem pengolahan setempat tersebut terdiri dari empat paket yang sumber dananya dari APBD dengan totak 223 SR dan 17 paket lokasi yang bersumber dari DAK dengan total 951 SR terbangun yang nantinya akan langsung diserahkan kepada KSM untuk mengelolanya.

“Kami berharap melalui pembangunan infrastruktur khususnya pada bidang Keciptakaryaan yang berkualitas dapat menciptakan Kabupaten Lebak yang maju dan sejahtera. Untuk itu saya mengajak kita semua mendukung Pemkab Lebak dalam upaya meningkatkan SDM yang sehat supaya Lebak yang kita cintai bisa lebih maju dan sejahtera,” harapnya.(Nda)

Kabar6-Upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam menekan angka stunting kembali mendapatkan apresiasi. Kali ini dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat memberikan penghargaan kepada Kota Tangerang sebagai Kabupaten/Kota dengan Penurunan Terbaik III Prevalensi Balita Stunted Tahun 2022 tingkat Provinsi Banten.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Rusman Efendi, kepada Wakil Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin pada acara Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023.

“Alhamdulillah, ini berkat dari semangat dan kerja keras bersama dalam menanggulangi stunting di Kota Tangerang,” ujar Sachrudin, usai kegiatan yang di gelar di Aula Multatuli Setda Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (14/3/2023).

Kota Tangerang, kata wakil, jadi salah satu kota terbaik dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi se Provinsi Banten, di mana angka prevalensi kasus stunting tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 11,8% dibanding pada tahun 2021 yang berada di angka 15,3% merujuk pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

**Baca Juga: Bertepatan HUT ke-30, Pemkot Tangerang Raih Sertifikat Adipura Atas Pengelolaan Sampah dan RTH

“Peningkatkan kualitas keluarga, SDM dan generasi masa depan ini jadi tanggung jawab bersama. Dengan selalu menjaga sinergitas dan kolaborasi, Kota Tangerang yang bebas stunting bisa kita wujudkan bersama di masa depan,” tukas Sachrudin.

Dalam kesempatan tersebut, Kota Tangerang juga mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang KB dan BOKB T.A 2023 senilai Rp. 6.120.936.000,- dan Hibah Alat Kontrasepsi dan Non Alokon untuk pelayanan KB Tahun 2023 senilai Rp. 684.313.017,-. (Adv)

Kabar6-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten mencatat keluarga beresiko terkena stunting paling tinggi di Kabupaten Pandeglang dan Lebak pada 2022.

Menurut data Kementerian Kesehatan melalui Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di Provinsi Banten paling tinggi keluarga terkena stunting yakni Kabupaten Pandeglang 37,8 persen, dan Lebak 27,3 persen keluarga yang terkena stunting.

Sementara angka stunting di wilayah Tangerang Raya tercatat paling rendah. Kota Tangerang hanya 15,3 persen, Tangsel 19,3 persen dan Kabupaten Tangerang 23,4 persen.

“Yang paling tinggi itu ada di Pandeglang dan Lebak. Kita mempunyai target tahun 2024 bisa turun menjadi 14 persen,” terang Dr. Nurizky Permanajati Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten kepada Kabar6.com, Jumat, (2/12/2022).

**Baca Juga: 1.940 Nasi Kotak Dibagikan ke Masyarakat saat Hari Jadi Kabupaten Lebak

Ia menjelaskan, penderita stunting ini memiliki dampak buruk terhadap perkembangan otak, dimana otak anak tidak akan maksimal menerima informasi.

Tak hanya penderita stunting juga akan lebih mudah sakit, karena sistem imunnya minim.

Stunting timbul karena beberapa hal diantaranya, kurang gizi dalam waktu lama, pola asuh kurang efektif, pola makan, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan, gangguan mental dan hipertensi pada ibu, sakit infeksi yang berulang dan faktor sanitasi.

“Kedepannya kalau anak kita dari dini dia sudah mempunyai stunting dia akan kalah saing dengan orang luar negeri. Maka masyarakat harus bersama mencegah stunting sejak dini agar kita bisa bersaing pada era global ini,” tukasnya. (Rez)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar membuka kegiatan Rembuk Stunting Kabupaten Tangerang 2022 yang digelar di Hotel Lemo Kecamatan Kelapa Dua.

Pada kesempatan tersebut Bupati Zaki menegaskan bahwa angka stunting di Kabupaten Tangerang harus turun karena stunting itu sangat beresiko menurunkan produktifitas saat dewasa dan menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit.

“Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak”, jelas Bupati Zaki, Rabu (18/5/22).

Bupati Zaki sangat mendukung dilaksanakannya kegiatan Rembug Stunting ini dalam rangka membangun deklarasi komitmen bersama sekaligus juga mengambil langkah-langkah upaya percepatan pencegahan dan penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang. Menurut dia, hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah pusat yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

“Melalui penetapan kebijakan program kegiatan di masing-masing OPD terhadap intervensi pencegahan dan penurunan Stunting, kita berkomitmen untuk terus menekan angka stunting di Kabupaten Tangerang,” tegasnya.

Bupati Zaki juga mengungkapkan bahwa upaya pencegahan dan penurunan Stunting ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun membutuhkan komitmen dan kerja keras yang multisektor dan multi pihak mengingat kondisi geografis, globalisasi, urbanisasi dan faktor sosial masyarakat yang kompleks di Kabupaten Tangerang.

“Saya berharap semua pihak dan seluruh sektor bisa bergerak bersama, bersinergi dan focus terhadap tugas dan fungsinya dalam percepatan penurunan dan pencegahan Stunting di Kabupaten Tangerang,” pinta Bupati Zaki.

Bupati berharap dengan komitmen dan usaha bersama dari berbagai pihak dan multisektoral, upaya-upaya pencegahan dan penanganan Stunting di Kabupaten Tangerang dapat dilakukan secara masif, terintegrasi dan terarah, langsung menuju sasarannya. Para camat, lurah dan kepala desa juga diharapkan peran aktifnya secara langsung terkait percepatan penurunan Stunting dan penanganan Stunting di wilayahnya masing-masing, berkoordinasi dan berkomunikasi langsung dengan semua elemen terkait.

“Saya harapkan Kepala Bapppeda bisa mensinergikan rangkaian kegiatan dari semua OPD secara teliti, efektif dan efisien sehingga setiap upaya kegiatan penurunan dan pencegahan Stunting dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran”, kata Bupati Zaki.

**Baca juga: BPD di Solear Tangerang Diduga Duduk Manis Semeja dengan Kades

Sementara itu dr. Hendra Tarmizi selaku Kepala Dinas DPPKB Strategi penurunan stunting tujuan strategi nasional pertama menurunkan prevalensi stunting, kedua meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, ketiga menjamin pemenuhan asupan gizi, keempat memperbaiki pola asuh, kelima meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan yang keenam meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

“Harapannya, dari kegiatan Rembuk Stunting ini dapat benar-benar dirasakan hasilnya dan penurunan angka stunting di Kabupaten Tangerang bisa benar-benar dirasakan, karena stunting ini nantinya akan menjadi masalah yang berkelanjutan apabila tidak ditangani dengan serius,” Katanya.(red)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie memaparkan angka stunting di wilayahnya mencapai 14 persen.

Menurutnya, angka tersebut masih relatif bagus, karena program-program di Puskesmas sudah berjalan cukup lama.

“Stunting di tangsel alhamdulillah sekarang 14 sekian persen kalau ga salah. Itu relatif cukup bagus lah angkanya,” ujarnya di Mall Teraskota BSD, Serpong, Kota Tangsel, Rabu (22/12/2021).

Benyamin menjelaskan, angka tersebut dapat ditekan melalui program-program di Puskesmas, salah satunya adalah pemberian makanan tambahan melalui posyandu, yang kemudian pemberian vitamin bagi ibu hamil.

**Baca juga: Anis Matta Soroti Masalah Utama Stunting di Indonesia

Meski begitu, Benyamin menerangkan, ada yang harus diperhatikan, khususnya soal gizi buruk yang menjadi permasalahan di Kota Tangsel.

“Tentunya soal gizi buruk ya. Itu yang kami perhatikan. Karena dari gizi buruk itu akan berpengaruh pada pertumbuhan fisik,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan, BKKBN, I Made Yudistira Dwi Payama menargetkan angka stunting pada 2024 mendatang turun menjadi 14 persen se-Indonesia. Dalam menekan angka tersebut sejumlah program di gerakan.

Bahkan, Ia menyebutkan angka stunting di Kota Tangerang masih tinggi sekitar 16 persen. Sementara di provinsi Banten 24 persen.

“Artinya masih menjadi kontribusi bagi angka nasional. Dan kita punya strategi yakni mencegah, karena kalau bicara kasus stuntingnya, seperti saya sampaikan, sudah susah memperbaiki. Tapi bagaimana kita mencegah angka itu supaya tidak lagi meningkat,” ujar I Made saat dimintai keterangan di Pemkot Tangerang, Kamis (9/12/2021).

“Kita targetkan 14 persen 2024, se-Nasional,” tambahnya.

Ia menyampaikan pihaknya mempunyai strategi mengintervensi pertama dari hulunya yakni mengambil tindakan preventif. Pihaknya memfokuskan kepada empat lini. “Satu, calon pengantin. Kedua, ibu hamil. Ketiga, ibu setelah melahirkan, dan anak berusia 0-2 tahun. Itu prioritas kita,” katanya.

Ia menuturkan penyebab angka stunting tersebut yang pasti yang pertama, pola asuh. Menurutnya, berbicara ekonomi turut berpengaruh. Kendati demikian, ketika pola asuh tidak memahami tentang gizi, sebab gizi tersebut bukan soal kemahalan.

“Makanya banyak yang bilang, apakah untuk sehat itu mahal? Tidak selalu. Apakah anak-anak orang kaya itu pasti tidak akan pernah stunting? Belum tentu. Ada yang dari keluarga yang mapan, tapi dia tetap stunting. Kenapa? Karena pola asuh,” tuturnya.

“Karena tidak tahu saat dia hamil, keluarga tersebut tidak mengkonsumsi makanan yang memang dianjurkan oleh pemerintah seperti tidak bisa menyediakan protein berapa persen, dan sebagainya. Kita ketahui kan sekarang tuh makanan bebas sekali, boba dan sebagainya. Itu kan gulanya tinggi sekali ya, dianggap sudah kenyang. Padahal, gizinya belum baik,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Andri Permana berpendapat angka statistik stunting di Kota Tangerang menduduki nomor dua terendah di Provinsi Banten sebesar 16 persen. Namun daerah yang paling rendah yakni Kota Tangerang Selatan sebesar 15 persen.

**Baca juga: Baju Dewan Kembali Anggarkan di APBD 2022

Ia berasalan secara angka statistik tidaklah terlalu besar. Namun dengan secara penanganan stunting, tentunya dapat menggangu tumbuh kembangnya anak di wilayah tersebut.

“Kalau berbicara angka statistik tidak terlalu besar tapi sekali lagi berbicara penanganan stunting akan terganggunya tubuh kembangnya anak. Ini menjadi fokus perhatian kita bersama. Karena saat stunting mampu kita tekan ini akan langsung berpengaruh terhadap indikator dalam RPJMD yaitu Indeks pembangunan manusia. Karena indeks pembangunan manusia tersebut salah satunya penanganan stunting,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, kasus stunting, kondisi kerdil pada balita, masih banyak ditemukan.

Untuk itu, kata Zaki, Pemerintah Kabupaten Tangerang segera menyiapkan program dan strategi yang tepat sebagai intervensi penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Tangerang.

“Harapannya dapat dirumuskan strategi yang tepat sedini mungkin untuk menekan kasus stunting di tengah pandemi COVID19 saat ini,” ujarnya dalam kegiatan rembuk stunting yang digelar secara daring atau online melalui video conference yang diikuti seluruh perwakilan kecamatan di Kabupaten Tangerang, Rabu 15/7/2020.

Zaki menjelaskan, kasus stunting atau biasa disebut kerdil pada balita adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan terhadap balita dari janin hingga anak berusia 23 bulan dimana kondisi gagal tumbuh balita disebabkan karena asupan kurang gizi dan adanya infeksi berulang dan ini semua juga dipengaruhi oleh pola asuh.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan angka stunting di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun terus menurun.

“Ini menunjukan Pemerintah Kabupaten Tangerang peduli dan memberikan perhatian serius menangani persoalan stunting di Kabupaten Tangerang. Ini terbukti dengan menurunnya,” ujarnya

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes 2018 dari angka nasional 30, 8 persen balita menderita stunting untuk wilayah Kabupaten Tangerang adalah 23,2 persen. Sementara data E-PPGBM (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Februari 2020 angka prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang 11,60 persen.

**Baca juga: Ketua KNPI Kabupaten Tangerang Dilaporkan Terkait Dana Hibah.

Direktur SUPD III Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI, Eduard Sigalingging menjelaskan, perlunya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan stunting di Indonesia. Apalagi, persoalan ini sudah mendapat perhatian khusus Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Jadi persoalan stunting ini menurutnya bukan hanya urusan Dinas Kesehatan saja, tetapi juga lintas sektoral harus ikut berjuang dalam persoalan stunting, karena tanpa sinergi dan peran serta lintas sektoral maka stunting mustahil bisa turun.” (Vee)