Kabar6-Pemerintah daerah (Pemda) diminta turun tangan terkait ratusan Badan Usaha Milil Desa (BUMDes) yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak masuk dalam kategori tidak aktif.
“Pemerintah daerah harus punya treatment terhadap BUMDes-BUMDes yang tidak aktif tersebut. Bisa jadi salah satu faktor tidak aktif akibat kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah,” kata Sekjen Apdesi Banten, Rafik Rahmat Taufik saat dihubungi Kabar6.com, Selasa (26/9/2023).
Rafik mengatakan, pembinaan berupa pemahaman, pelatihan dan program dari pemda kepada kepala desa (kades) penting dilakukan agar menumbuhkan mindset bahwa BUMDes adalah lembaga yang bisa diandalkan menambah PADes dan memberikan peluang lapangan kerja.
“BUMDes ini wadah yang paling efektif mensejahterakan masyarakat. Pemda kan punya anggaran, maka bisa memberikan stimulus dalam bentuk program. Nah ini lagi-lagi dibutuhkan political will pemerintah daerah,” jelas kepala desa Bayah Timur, Kabupaten Lebak ini.
**Baca Juga: Lahan Pertanian Seluas 4.722 Hektare di Banten Alami Kekeringan
Rafik melanjutkan, kepala desa juga harus bisa menganalisa konsep dan jenis usaha yang dijalankan BUMDes.
“Karena BUMDes tidak semata-mata mencari omset untuk PADes tetapi juga punya efek dalam membuka lapangan pekerjaan. Artinya, jenis usaha BUMDes jangan sama dengan usaha yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Memang tidak salah kalau usahanya warung sembako tapi harus dilihat esensinya,” pungkas Rafik.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak menyebut bahwa dari 288 BUMDes, 144 di antaranya tidak aktif.(Nda)
