Kabar6-Satgas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Mahfud Budiawan mengakui telah menerima setoran uang warga pemohon. Warga mengaku setor uang jutaan rupiah.
“Saya gak tau kalau dari warga berapa kalau saya hanya ‘ini pak uang lelah’,” ungkapnya menirukan ucapan warga usai rapat di kantor Kelurahan Jelupang dikutip Rabu (29/6/2023).
Mahfud bersama rekan pegawai honorer bernama Nalim menjadi pengepul data dan uang setoran dari warga pemohon sertifikat tanah. Pada 2019 silam, kuota PTSL yang tersedia di Jelupang sebanyak 500.
Namun, realisasi yang terjadi hanya bisa 395 sertifikat. Di pertengahan waktu ternyata sebanyak 298 bidang lahan di antaranya tidak masuk eviden daftar tanah.
Mahfud menyatakan ada banyak persyaratan warga pemohon PTSL yang belum lengkap sehingga minta dibantu olehnya. Ia mengakui satgas PTSL terdiri dari sejumlah orang.
Ia sering berkoordinasi dengan seorang pegawai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) berinisial D yang tergabung dalam satgas PTSL. Uang setoran warga diklaim untuk biaya operasional tim.
**Baca Juga: Sengkarut PTSL di Jelupang Tangsel, Warga: Jangan Sampe Ganti Camat Belum Jadi
“Saya ga tau (jumlah satgas PTSL) berapa orang. Kita lelah itu pakai materai aja dari kita,” ujar Mahfud.
Program layanan PTSL gratis yang dicetuskan oleh Presiden Republik Joko Widodo itu juga terucap nama Taram Amirudin, Lurah Jelupang saat periode 2019. Ia disebut ikut bertanggungjawab atas sengkarut PTSL di Jelupang.
“Ya kan yang tandatangan pak lurah. Panitia kan pak lurah,” singkatnya.
Sopian, warga Jelupang mengaku juga telah menjadi korban PTSL. “Iya sama saya juga tanah saya hanya 180 meter lebih dikit. Belum jadi juga sampai sekarang,” ujarnya.
Sopian mengaku sudah menyetorkan uang senilai Rp 6 juta. “Saya ada dua kwitansi yang pertama itu nominal 5 juta terus dia minta lagi satu juta buat biaya tambahan kepengurusan,” ujarnya.
Sementara itu di lokasi yang sama, Nalim saat kabar6.com dua kali coba dimintai keterangan menolak. Ia selalu berdalil menunggu atau sedang mendampingi pimpinannya.
Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Kota Tangsel, Shinta Purwitasari menyatakan ada anak buahnya yang berinisial D. Meski demikian pejabat yang baru dua pekan memimpin itu enggan berkomentar lantaran mengaku belum mengetahui konstruksi persoalan.
“Nanti deh kalo itu ini ngobrol aja. Kaitan apa sih,” singkatnya ditemui di kantornya.(yud)
