Kabar6-Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kota Cilegon, Banten, dinyatakan positif covid-19 dan tenaga medis dirumah sakit dia memeriksakan diri harus melakukan karantina mandiri. Pasien berinisial ND berusia 31 tahun.

“Benar ada pasien ODP yang terkonfirmasi positif Covid-19, yang bersangkutan adalah warga Kota Cilegon berusia 31 tahun dengan jenis kelamin perempuan,” kata Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19, Ahmad Aziz Setia, dalam keterangan persnya, Rabu (29/4/2020).

Menurut keterangan Aziz, IRT itu tinggal bersama suaminya di wilayah Tangerang yang memang bekerja di zona merah. ND juga menderita autoimun. Sadar akan kesehatannya, dia selalu memeriksakan kesehatannya disebuah rumah sakit di Tangerang.

Karena khawatir tertular covid-19, ND memilih pulang ke rumah orangtuanya di Panggung Rawi, Kota Cilegon, Banten. Kemudian ND memeriksakan dirinya ke Bapelkes Krakatau Steel pada 10 April 2020 dengan keluhan demam. Karena belum sembuh, dua kemudian memeriksakan diri ke Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) di Kota Cilegon pada 23 April 2020, namun rapid test nya non reaktif.

“Kemudian dilakukan pengambilan SWAB di Laboratorium Kimia Farma di Jakarta dan pada tanggal 28 April keluarl hasil PCR dan dinyatakan Positif Covid-19,” terangnya.

Selanjutnya, seluruh tenaga medis dan non media yang pernah bersentuhan dengan ND di Bapelkes maupun RSKM telah disarankan untuk karantina mandiri, guna mencegah penularan covid-19.

Tracking pun akan segera dilakukan, untuk mengetahui dengan siapa saja ND bersentuhan dan berkomunikasi. Sehingga penularan covid-19 dapat dicegah.

“Tracking akan dilakukan untuk mengetahui kemana saja dia pergi, dan kontak dengan siapa saja. Perawat di RSKM juga diminta untuk melakukan isolasi mandiri yang pernah kontak dengan pasien, juga akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan di sekitar rumah pasien,” jelasnya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon menghimbau agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan covid-19 dengan mengurangi aktifitas diluar rumah, menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, melakukan pola hidup bersih dan sehat.

Kasus positif covid-19 di Kota Baja menjadi yang pertama kali. Terlebih, saat ini, telah diberlakukan larangan mudik oleh pemerintah pusat dan Pelabuhan Merak sudah tidak lagi melayani penyebrangan umum untuk memutus mata rantai penularan Corona.

**Baca juga: Polres Cilegon Kawal Pemudik Putar Balik.

Masyarakat pun diminta tidak panik dan tetap tenang, selama mengikuti protokol kesehatan dan pencegahan penularan covid-19. Sehingga memutus mata rantai penularan Corona di Kota Baja.

“Ini harus menjadi langkah awal masyarakat untuk ebih disiplin dalam kewaspadaan penularan Covid-19 dan bisa membantu pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19. Saat ini Kota Cilegon sudah berada di zona kuning, untuk itu masyarakat diminta kerjasamanya agar Kota Cilegon tidak berada pada zona merah,” kata Kepala Dinkes Kota Cilegon, Arriadna, melalui pesan singkatnya, Rabu (29/04/2020).(Dhi)

Kabar6-Masyarakat di enam kecamatan di Kabupaten Lebak korban bencana banjir bandang dan longsor, pada 1 Januari 2020 lalu, hingga kini tak kunjung menerima dana tunggu hunian (DTH) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dana tunggu hunian sebesar Rp500.000 per keluarga per bulan tersebut diberikan untuk biaya selama menunggu proses pembangunan hunian tetap dan perbaikan rumah yang rusak diterjang banjir.

“Saya harap pemerintah enggak melupakan mereka, karena banyak dari mereka yang tidak lagi bisa menempati rumahnya,” kata anggota DPRD Lebak Abdul Rohman saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (29/4/2020).

Meski di tengah pandemi Covid-19, legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta, khususnya Pemerintah Pusat segera mencairkan DTH berdasarkan data hasil verifikasi yang dilakukan Pemkab Lebak.

“Tidak boleh luput ini dari perhatian pemerintah. Saya kira tidak hanya pusat tapi juga provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing, mulai dari bantuan DTH sampai dengan kesiapan lahan untuk relokasi yang akan dibangun hunian tetap (Huntap),” papar mantan aktivis HMI ini.

**Baca juga: Pandemi Corona, UMKM di Lebak Didorong Alihkan Jenis Usaha.

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Pemkab Lebak, sebanyak 378 unit rumah kata yang harus direlokasi. Lalu, sebanyak 617 unit rumah yang diusulkan mendapat bantuan stimulan perbaikan, terdiri dari 66 rumah rusak berat, 139 rusak sedang dan 412 rusak ringan.

Untuk DTH diusulkan bagi 296 rumah yang berada di dalam lokasi genangan proyek Waduk Karian dan 378 rumah di luar lokasi genangan. Namun, DTH kepada rumah di lokasi Waduk Karian akan disetop setelah proses pembayaran pembebasan telah dilakukan.(Nda)

Kabar6-Lagi, warga Perumahan Binong Permai RT 006 RW 014 menemukan ular sanca batik dengan panjang 4 meter lebih saat sedang ronda malam, Kamis dinihari (30/4/2020).

Salah satu warga yang menangkap ular, David menjelaskan, saat ronda malam dirinya dikagetkan ular sanca batik besar sedang memakan tikus dipinggir jalan dekat kuburan dalam lingkungan perumahan.

“Karena ukurannya yang besar itu, saya tak sanggup menangkapnya sendiri. Jadi saya memanggil teman terlebih dahulu sebelum menangkap ular itu,” kata David.

Setelah bertemu teman lainnya, David bersama Ryan kembali ke lokasi ditemukannya ular itu, ternyata sudah tidak ada. Pencarian kembali dilanjutkan, dan akhirnya ular itu ditemukan di pohon bambu.

**Baca juga: LSM Seroja Indonesia Soroti Data PKH Di Desa Cangkudu Balaraja.

Setelah berjibaku, David dan Ryan berhasil menangkap ular sanca batik sepanjang 4 meter yang kemudian dimasukkan kedalam karung.

Warga lainnya, Ryan menjelaskan, ular yang sudah ditangkap itu kemudian dimasukkan ke dalam sangkar kawat untuk sementara. “Supaya gak kabur, kita masukkan dulu ke kandang kawat ini,” jelasnya.(fit)

Kabar6-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti optimis anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebesar Rp 440 miliar untuk 8 Kabupaten, kota se-Provinsi Banten bisa cair pekan depan.

“Minggu depan setelah proses verifikasi tim selesai,” ujar Rina kepada Kabar6.com, Rabu (29/4/2020).

Kata Rina, termasuk bantuan masyarakat yang terkena terdampak covid-19 di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2020 bisa cair dan bisa segera disalurkan.”Ya, mudah-mudahan, kita upayakan semuanya cepet tersalur,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemprov Banten mengalokasikan anggaran untuk masyarajat yang terdampak covid-19,

Rinciannya untuk Kota Tangerang mendapatkan alokasi jaringan pengamanan sosial sebanyak 86.783 kepala keluarga (KK), Kota Tangerang Selatan sebanyak 22.258 KK. Sementara untuk Kabupaten Tangerang sebanyak 149.133 KK, Kabupaten Serang sebanyak 56.100 KK, Kota Serang sebanyak 30.200 KK, Kota Cilegon sebanyak 20.375 KK, Kabupaten Pandeglang sebanyak 44.673 KK dan Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 KK.

**Baca juga: Ratusan Lelang Fisik Provinsi Banten Dipastikan Gagal Realisasi.

Sedangkan untuk Banprov kepada Kabupaten/kota dengan total anggaran keseluruhannya mencapai Rp 440 miliar. Dengan rinciannya, Kabupaten Pandeglang mendapatkan Rp 55 miliar, Kota Serang mendapatkan Rp 45 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 60 miliar, Kota Cilegon Rp 45 miliar,  Kota Tangerang 45 miliar, Kabupaten Serang Rp 80 miliar, Kota Tangsel Rp 45 miliar, dan terakhir Kabupaten Lebak Rp 65 miliar, dan semuanya itu diperuntukan untuk penanganan covid-19 juga oleh Kabupaten/kota.

Penyaluran diberikan secara bertahap, sambung Rina, karena menurutnya, data penerima harus diinput oleh pihak lerbankan. “Sehingga mereka punya rekeningnya, nah ini memerlukan waktu,” katanya.(Den)

Kabar6- AS babak belur di hajar massa setelah kedapatan mencuri motor milik  Nunung Jubaedi warga Kampung Talun, Desa Jiput, Kecamatan Jiput pada Rabu (29/4/2020) dini hari. Padahal pelaku baru saja menghirup udara bebas setelah mendapatkan program asimilasi COVID-19 pada 26 April kemarin.

Pria 30 tahun ini ditangkap warga dan petugas saat hendak membawa kabur motor hasil curiannya tepatnya di Jalan Raya Carita Anyer, tepatnya di depan SD Cibeureum, Desa Carita, Kecamatan Carita, Pandeglang.

“Pelaku Pernah dihukum kasus Curanmor yang ditangani oleh Satreskrim Polres Pandeglang, dijatuhi hukuman 1 Tahun 6 bulan, dan menjalani 9 bulan karena Asimilasi, keluar hari Senin 27 April 2020,” kata  Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Herman, Rabu (29/4/2020).

Sofwan menjelaskan penangkapan pelaku mencuri sepeda motor milik warga, setelah diketahui pemiliknya korban langsung mengejar bersama rekannya yang bernama Eman.

Saat melakukan pengejaran sambil berteriak maling, korban bertemu dengan anggota Polsek Jiput yang tengah berpatroli.  Dari situ mereka melakukan beriringan dengan kendaraan Patroli mengejar ke arah Caringin. Sambil melakukan pengejaran, korban dan anggota Polsek Jiput menghubungi rekan-rekannya yang berada di wilayah Carita dan Labuan.

**Baca juga: Transmisi Lokal, Warga Carita Pandeglang Positif Corona.

Naas aksi AS yang merupakan warga Kecamatan Carita harus terhenti, setelah motor hasil curiannya kehabisan bensin, tepatnya  didepan SD Cibereum. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap warga dan anggota Polsek Carita.

“Motor korban kehabisan bensin, dan karena rekan rekannya telah dihubungi maka pelaku tertangkap pertama kali oleh saudara Dwi Rion petugas Desa Carita dan anggota Polsek Carita,”ujarnya.(Aep)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku tidak mungkin tim Gugus Tugas Covid-19 setempat melakukan perbandingan data (apple tol aplle).

Hal itu antara orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan maupun positif dengan hasil pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Tapi yang pasti PSBB baru dipatuhi 60 persen Perwal 13 Tahun 2020 tentang PSBB,” klaimnya saat jumpa pers di Balaikota Tangsel, Rabu (29/2/2020).

Menurutnya, itu indikator yang dilakukan oleh pemerintah daerah di PSBB. Jadi sampai hari ini dirinya tidak akan pernah berani menyampaikan apakah PSBB ini bisa mengurangi orang yang ODP, PDP dan positif.

“Karena kita tidak punya data akurat real time untuk positif dan negatif, tapi yang pasti ODP kita terus pantau PDP juga rapid tes terus kita lakukan,” ujar Airin.

Apakah PSBB akan diperpanjang atau tidak?. Airin bilang tentu kita akan terus lakukan evaluasi. Alasannya karena ini adalah kebersamaan antara daerah kabupaten/kota di Tangerang Raya.

**Baca juga: Lurah di Tangsel Sebut Bansos Covid-19 Sempat Dijanjikan 21 April.

Dirinya masih menunggu kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim apakah akan melanjutkan PSBB atau tidak.

“Tentu ini pun berasal turunan Perwal 13/2020 adalah turunan dari pergub yang mendapat izin dari kemenkes yang bisa diperpanjang tanpa persetujuan kemenkes lagi,” terang Airin.(yud)

Kabar6-Ratusan paket pekerjaan kontruksi di Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov) Banten dipastikan gagal realisasi tahun ini karena virus corona atau covid-19.

“Jangankan yang baru akan dilelangkan, yang sudah jelas-jelas diteken kontrak saja batal dikerjakan,” ujar Kasubag Pengadaan Barang/Jasa Banten pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Banten, Saiful Bahri Maemun kepada Kabar6.com, Rabu (29/4/2020).

Menurut Saiful, dari 560 paket pekerjaan kontruksi yang sebelumnya direncanakan akan dilelangkan, kurang dari 10 persennya yang masih tetap berjalan.

Saiful mencontohkan, seperti 48 paket pekerjaan kontuksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten dengan total anggaran mencapai Rp 530 miliar lebih, dan dipastikan semuanya gagal digarap tahun ini hanya untuk keperluan penanganan covid-19.

Serupa kontruksi fisik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasab Pemukiman (Perkim) Provinsi Banten, sambung Ipul, dari 67 paket yang akan dilelangkan, hanya tiga paket diantaranya yang masih terus berjalan. “Itupun anggarannya dikurangi, seperti pembangunan sport center tahun 2020 sebesar Rp 390 miliar turun menjadi Rp 50 miliar, lanjutan pembangunan OPD Rp 19miliar, terakhir Desain WTP dan Saluran Distribusi Bendungan Sindang Heula Rp 10 miliar,” katanya.

Belum lagi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, kata dia, dari 147 paket  yang akan dilelangkan, hanya 6 paket diantatanya yang akan dikerjakan, yaitu untuk keperluan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA.

“Sementara kalau di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, pembangunan Rumah Sakit (RS) Jiwa Rp 39 miliar dan pembangunan Rp 26 miliar semuanya juga habis,” katanya, seraya menambahkan masih banyak paket pekerjaan lainnya yang gagal dilelangkan.

Menurutnya, beberapa kali Pemprov Banten telah menganggarkan refocusing penanganan covid-19, sehngga menyebabkan alokasi anggaran pembangunan fisik menjadi tersedot semuanya dari segala bidang.

**Baca juga: Proyek Konstruksi di Banten Senilai Rp138 Miliar Gagal Digarap.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Banten terpaksa merealokasi anggarannya untuk keperluan penanganan covid-19 di hingga berkali-kali, untuk tahap I nilainya mencapai Rp 161 miliar, disusul tahap II Rp 1,22 Triliun, dan terakhir akan dilakukan refocusing anggaran tahap III sebesar Rp 2 triliun.

Sementara itu, Sekda Banten, Al Muktabar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti belum bisa dimintai keterangannya, berulang kali dihubungi melalui HP nya tidak diangkat.(Den)

Kabar6-Mayoritas warga di 54 kelurahan se-Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum menerima bantuan sosial terdampak Covid-19. Dinas Sosial setempat masih berjibaku dengan proses pendataan meski pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan selesai.

“Iya sampai dengan saat ini kami sama sekali belum menerima bansos, baik dari pusat, provinsi, maupun pemerintah kota,” kata Kamaludin, Lurah Jurang Mangu Timur di Kecamatan Pondok Aren, Rabu (29/4/2020).

Dirinya mengaku kecewa sebab bansos yang seharusnya diterima sejak 21 April 2020 hingga saat ini masih belum turun. Kamaludin pun mengakui sering diudak-udak RT/RW setempat.

“Coba kami minta tolong media untuk follow up bansos yang seharusnya disalurkan per 21 April 2020,” ucap Kamaludin.

Sambil menunggu bantuan sosial diberikan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan mekanisme saat pembagian nantinya. Hal itu ia lakukan agar bantuan tepat sasaran sesuai data dari Dinas Sosial kota Tangsel.

“Nantinya jika bantuan sosial yang telah diajukan pihaknya diterima oleh pihaknya, untuk menghindari konflik maka kami akan memanggil beberapa RT dan RW yang besangkutan sesuai data yang diajukan para RT dengan di kawal RW nya, secara bergantian sesuai jam nya. Jadi pembagiannya langsung di RT masing-masing yang tau dan ngerti warga yang bersangkutan,” jelas Kamaludin.

**Baca juga: PSBB Hari Ke 12, Pemkot Tangsel Kesulitan Mendata Penerima Bansos.

Terpisah, Wien Fadlianta, Lurah Cirendeu di Kecamatan Ciputat Timur mengaku bersyukur pendataan warga yang berhak menerima bansos di wilayahnya sudah rampung. Data tersebut telah diserahkan ke kecamatan.

“Alhamdulillah. Sebenarnya sih tinggal bagaimana komunikasi kita ke RT/RW aja,” ujarnya kepada kabar6.com.(yud)

Kabar6-Ekonomi menjadi sektor yang terkena hantaman pandemi Covid-19. Khususnya ekonomi usaha mikro dalam hal ini para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sudah merasakan dampaknya.

Tidak sedikit, di Kabupaten Lebak, pelaku UMKM yang dengan berat hati menyetop produksinya lantaran lesunya pembeli sejak virus Corona menjangkit tanah air.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Paradigma Baru (Kadin PB) Lebak Hera Komaratullah Karis, mendorong agar pelaku UMKM mengalihkan jenis usaha. Langkah tersebut tidak lain agar bertahan di tengah ‘badai’ Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akhirnya.

“Mengalihkan jenis usaha dan produk yang dihasilkan salah satu yang saya dorong ke teman-teman UMKM agar bisa tetap survive di tengah kondisi seperti ini,” kata Hera saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (29/4/2020).

Dari produk pelengkap, pelaku UMKM diharapkan mulai beralih memproduksi produk-produk yang memang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Masker salah satunya yang memang mulai menjadi kebutuhan masyarakat.

“Masker ini kan menjadi salah satu kebutuhan kita di tengah wabah Corona, ini bisa jadi jenis usaha baru teman-teman. Atau teman-teman di usaha kuliner, jika sebelumnya memproduksi makanan cemilan bisa beralih ke makanan siap saji dan kebutuhan sehari-hari, seperti di bulan puasa ini bisa beralih ke takjil,” tutur Hera.

**Baca juga: Terdampak Covid-19 di Lebak, Warga: Jangan Tunggu Perut Keroncongan.

Anggaran yang dialokasikan hasil refocusing untuk percepatan penganan Covid-19 Pemkab Lebak untuk penanganan dampak ekonomi diharapkan Hera bisa segera terealisasi.

“Semoga bisa cepat terealisasi. Saya tidak bosan-bosan memberi semangat kepada teman-teman UMKM untuk terus berinovasi menghasilkan produk sesuai dengan tuntutan pasar agar tetap bertahan di tengah situasi ini,” katanya.(Nda)

Kabar6 – Ketua Umum LSM Seroenting Jaya Indonesia (Seroja Indonesia) Taslim wirawan menyoroti data yang digunakan oleh pendamping program PKH di Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang dengan data lama.

Pasalnya, data warga calon penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu masih menggunakan data tahun 2018 lalu.

“Sangat disayangkan, mengenai data yang dipakai masih menggunakan data lama yaitu data tahun 2018, yang mana data tersebut sudah tidak singkron dan tumpang tindih,” ungkap Taslim di kantor Desa Cangkudu, Rabu (29/4/2020).

Menurut Taslim, semestinya data yang dipakai sekarang ini adalah data tahun 2020 karna dimana semua sistim sudah banyak yang berubah, dan calon penerima pun mungkin sudah ada yang meninggal dan berubah status sosial, atau pun pindah.

**Baca juga: Baharkam Polri Distribusikan Bantuan Beras ke-80 KK di Panongan.

“Keterangan yang kami dapat dari bapak Jani selaku Kasie Kesra Desa Cangkudu, data yang sekarang dipakai masih data lama, kami menyoroti hal ini ada oknum pendamping program PKH tersebut yang bermain, karna banyak data yang tumpang tindih dan ada pula yang tidak sampai,” kata Ketum LSM Seroja Indonesia Taslim.

Taslim menambahkan, program yang tujuanya untuk mensejahterakan rakyat itu banyak yang di korupsi dan salah sasaran, program yang dijadwalkan pada jam 09.00 WIB tadi dibagikan namun molor, sampai berita ini di turunkan belum ada tanda tanda pembagian PKH. (Vee)