Kabar6-Satu unit mobil ambulans diberikan PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk melalui Charoen Pokphand Foundation Indonesia (CPFI) kepada warga Desa Guradog, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak.

Sekjend CPFI Andi Magdalena Siadari, mengatakan, ambulans yang merupakan CSR perusahaan menjadi kali pertama diberikan. Andi menyebut, bakal menjadi pilot project se-Indonesia.

“Selama ini belum pernah Pokphand memberikan ambulans dan ini merupakan pilot project pertama di Indonesia,” ungkap Andi.

Andi berterima kasih atas permohonan masyarakat Guradog yang menginginkan ambulans. Pasalnya, Pokphand merasa disadarkan akan pentingnya ambulans di tengah masyarakat.

“Kami akan menjadikan program ini untuk unit-unit lain di Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi meminta masyarakat untuk menjaga kondusifitas iklim investasi. Ia mengingatkan agar ambulans yang diberikan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

“Pakai ini untuk kepentingan masyarakat jangan disalahgunakan” pinta Ade.**Baca juga: DPRD Lebak Sorot Dana Donasi yang Dipungut Minimarket.

Harapan agar setiap desa memiliki ambulans pernah disampaikan anggota DPRD Lebak dari PKS, Dian Wahyudi. Keberadaan ambulans di tiap desa untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membayar tarif ambulans rumah sakit.

“Bisa mengalokasikan melalui dana desa agar masyarakat yang tidak mampu membayar ambulans rumah sakit bisa memakai ambulans milik desa,” kata Dian.(Nda)

Kabar6-Benyamin Davnie menepis stigma bahwa dirinya selama ini hanya menjadi pelengkap atau ban serep dari atasannya Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany. Pertanyaan bagi sosok bakal calon walikota ini muncul dari seorang kader Partai Hanura dalam sesi pemaparan visi dan misi Pemilihan Walikota (Pilwalkot) 2020.

“Wakil kepala daerah itu tidak boleh lebih populer dibandingkan dengan kepala daerah,” kata Bang Ben, sapaan akrab Benyamin Davnie kepada kabar6.com di Serpong, Rabu (12/2/2020).

Mengapa, ia lanjutkan, karena wakil walikota itu bukan sebagai eksekutor walaupun dalam struktur organisasi kepala daerah dan wakil kepala daerah
Tapi implementasinya pihak yang paling bertanggungjawab adalah kepala daerah. Seperti walikota, bupati ataupun gubernur.

“Bagi saya menempatkan posisi sebagai wakil pada posisi yang sangat tepat itu bukan persoalan yang mudah,” ujar Bang Ben.

Ia bilang, masalah ini persoalan rasa. Bagaimana suatu teori ilmu menyebutkan ‘how to manage your bos’ (bagaimana mengelola bos Anda). Peranan itulah yang telah dicobanya selama 10 tahun terakhir ini mendampingi Airin.

**Baca juga: Wabah Chikungunya di Jombang, Warga Butuh Pelayanan Medis.

“Sebagai saya maen di dapur, meramu program. Tugasnya tugas administrasi, pengawasan, perencanaan, kepegawaian. Begitu kan di undang-undang,” ujarnya.

Setelah dua periode duet dengan Airin, lanjut Bang Ben, ia diberikan mandat tugas yang lebih besar lagi. “Beliau merasakan cocok dengan ramuan-ramuan program yang saya buat,” klaim Bang Ben.(yud)

Kabar6-Mewabahnya virus Chikungunya yang menjangkit 70 orang warga RW 010 di Jombang, Kecamatan Ciputat, menarik perhatian dari salah satu bakal calon atau Balon Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Siti Nur Azizah. Ia mengatakan, obat dari segala macam penyakit adalah daya tahan tubuh yang harus ditingkatkan.

“Munculnya penyakit seperti Chikungunya sudah tidak ada obatnya, obatnya itu kalau dia memiliki daya tahan tubuh. Tentu kembali kepada kualitas masyarakatnya itu. Makannya kami punya program aksi namanya sejuta kelor, sejuk namanya,” ujarnya kepada wartawan di salah satu restoran di Serpong. Rabu (12/2/2020).

Mengapa daun kelor?. Azizah menjelaskan, paling utama karena daun kelor ini adalah tanaman rakyat yang memiliki manfaat yang sangat besar. Daun kelor diyakininya dapat meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat.

“Karena kaya gizi, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada zat besi nya itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh,” jelasnya.

**Baca juga: Wabah Chikungunya di Jombang, Warga Butuh Pelayanan Medis.

Azizah menuturkan, apalagi anak-anak dan orang tua yang sangat rentan terkena penyakit, itu diakibatkan karena daya tahan tubuh anak-anak dan orang tua sangat labil.

“Itu memang kita harus meningkatkan kualitas itu (daya tahan tubuh -red) ya. Dan persoalan usul nya penyakit bukan hanya kuratif, tapi bukan hanya hilir nya saja dilihat tapi hulu nya juga dilihat,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang hari ini menggelar pelatihan Tata Boga kepada 100 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan ini digelar di Aula Lapas Kelas I Tangerang, Rabu (12/2/2020).

Hadir dalam kegiatan ini Jumadi selaku Kepala Lapas Kelas I Tangerang beserta jajarannya. serta Tim Kesehatan & Perawatan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Binapilatkerpro) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan ini merupakan Tahap Kedua dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada Rabu (5/2/2020) lalu.

Pelatihan tata boga ini sendiri merupakan hasil kerjasama dengan Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI). Maksud dan tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya atau pekerja pada Dapur Siap Saji Lapas Kelas I Tangerang. Dapur siap saji tersebut juga merupakan salah satu Resolusi Pemasyarakatan 2020 yang telah dicanangkan oleh Sri Puguh Budi Utami selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam kesempatan ini, Jumadi mengutarakan bahwa pelatihan ini diharapkan bisa mempercepat kesiapan Lapas Kelas I Tangerang guna memenuhi salah satu Resolusi Pemasyarakatan 2020 dalam hal Dapur Siap Saji. Lebih lanjut, Jumadi juga berharap agar para petugas juga turut mengawal jalannya pelatihan ini.

“Kami berterima kasih kepada PPJI yang telah bersedia membantu kami dalam pelatihan tata bioga kepada anak-anak kami WBP di Lapas Kelas I Tangerang. Semoga dengan pelatihan ini para SDM Dapur Siap Saji bisa lebih ahli, tanggap, dan cekatan dalam mewujudkan salah satu Resolusi Pemasyarakatan 2020,” kata Jumadi. “Selain itu, kami juga berharap agar rekan-rekan petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tangerang juga bisa mengawal jalannya pelatihan ini guna mempercepat terciptanya Dapur Siap Saji di Lapas kita tercinta ini,” tambahnya. **Baca juga: Kalah Sidang, Warga Kalibaru Blokade Akses ke Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam pelatihan tata boga ini, para WBP yang menjadi pekerja diajarkan berbagai teknik dalam menyiapkan makanan dengan baik dan bergizi. Selain itu, diberikan juga pembekalan berupa praktik masak-memasak, dan dibagi ke dalam 10 Kelompok berbeda. Tiap-tiap kelompok diberi tugas untuk memasak masakan yang berbeda. Hasil dari masakan tersebut dicicipi oleh seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini.
(Vee)

Kabar6-Ratusan warga Kalibaru memblokade jalan Perimeter Utara, salah satu akses ke Bandara Soekarno-Hatta selama 2 jam hingga mengakibatkan kemacetan cukup panjang.

Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk protes atas kekalahan mereka dalam sidang sengketa lahan dengan PT Angkasa Pura II. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan gugatan Angkasa Pura II.

Beruntung, unjuk rasa itu bisa diredam oleh aparat kepolisan Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Polres Metro Tangerang Kota.

Kapolres Bandara Soetta AKBP Adi Ferdian Saputra mengatakan pihaknya akan mengakomodir upaya jalur musyawarah kepada PT Angkasa Pura II.

“Warga melakukan unjuk rasa gara-gara hasil putusan sidang tidak memuaskan warga. Kita melakukan upaya musyawarah meminta waktu seminggu untuk menemui pihak PT Angkasa Pura II,” kata Adi.

**Baca juga: Sengketa Lahan di Kali Baru, Hakim Menangkan Angkasa Pura II.

Sementara, Lilis salah satu warga Kalibaru mengungkapkan akan melakukan aksi selama tuntutan pihaknya tidak terpenuhi, yakni meminta ganti rugi lahan dan bangunan yang terkena dampak pembebasan Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta.

“Saya bersama warga akan terus melakukan demo di Jalan Paremeter Utara sampai tuntutan kami terpenuhi,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Muhamad Acep, menjelaskan, jika berkaca pada kasus yang ditangani lembaganya dari Pemilihan Walikota (Pilwalkot) 2015 lalu ada ratusan laporan kasus. Dua model kasus di antaranya dianggap paling mendominasi.

”Satu adalah money politik dan lainnya adalah netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara),” jelasnya dalam kegiatan fasilitas penyelenggaraan pemilu bertema ‘Netralitas Aparatur Sipil Negara’ di Serpong Utara, Rabu (12/02/2020).

Menurutnya, dari dua masalah krusial itu pada Pilwalkot 2015 terdapat 143 laporan. Sehingga hal ini akan menjadi perhatian agar pelaksanaan hajat lima tahunan politik lokal bisa berlangsung secara demokratis, adil dan jujur.

“Terlebih ada orang pimpinan kalian yang mengikuti ajang ini,” tegas Acep dihadapan camat, lurah dan aparatur Pamong Praja lainnya.

**Baca juga: Wabah Chikungunya di Jombang, Warga Butuh Pelayanan Medis.

Dua petinggi di lingkup Pemerintah Kota Tangsel yang menjadi kandidat bakal calon adalah Wakil Walikota Benyamin Davnie dan Sekretaris Daerah Muhamad.

“Netralitas itu penting, jika ingin bersikap bisa dilakukan saat di TPS atau bilik suara, jangan saat bekerja, karena ASN itu harus netral,” jelas Acep.(yud)

Kabar6-Komisi I DPRD Kabupaten Lebak menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lebak, Rabu (12/2/2020).

Rapat yang membahas persoalan pertumbuhan minimarket dan tambak udang itu juga dihadiri Dinas Satpol.

Ketua Komisi I DPRD Lebak Enden Mahyudin mengatakan, dari hasil RDP, ada beberapa poin yang ditandatangani oleh Komisi I dan DPMPTSP. Salah satunya, soal donasi konsumen yang dipungut di setiap gerai minimarket.

“Ya, khusus minimarket, kami minta donasi yang dipungut oleh mereka harus dipergunakan kembali untuk warga Lebak. Dan ini kami minta laporannya,” kata Enden kepada Kabar6.com.

Setiap bulan, DPMPTSP juga diminta untuk melaporkan mengenai produk perizinan, baik yang sedang dikeluarkan maupun di dalam proses.

“Lalu soal izin lingkungan kami jiga berharap agar diperhatikan. Ini untuk menghindari konflik di masyarakat,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Yang menarik, sebelumnya Plt Kepala DPMPTSP Lebak Yosef Mohammad Holis pernah menegaskan, bahwa DPMPTSP bukan merupakan mitra kerja Komisi I.

Hal itu dikatakan Yosef saat diminta tanggapan terkait keinginan Komisi I untuk mengkaji seluruh dokumen perizinan minimarket. Saat itu, Yosef mengatakan DPMPTSP merupakan mitra Komisi II.

**Baca juga: Verifikasi Rumah Terdampak Bencana, Pemkab Lebak Libatkan APH.

Kemudian, permintaan berkali-kali Komisi I untuk menggelar RDP dengan dinas tersebut tak juga disetujui Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat. Pada akhir Januari 2020, Dindin mengatakan, RDP dengan DPMPTSP soal minimarket bukan prioritas.

“Sudah, itu tidak perlu dibahas lagi. Masa lalu,” kata Enden saat disinggung hal itu.(Nda)

Kabar6 – Penyaluran program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang kini menjadi program sembako disoal oleh Solidaritas Gerakan Masyarakat (Sigma). Mereka menggelar aksi demo di depan Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (12/2/2020).

Massa aksi menyoal penyaluran program untuk warga miskin karena keterlambatan melakukan penyaluran pada bulan Januari ini, sehingga sampai saat ini bantuan tersebut belum bisa di cairkan.

Padahal berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) dengan nomor 54/4.4.3/BS/01/2020 tertanggal 10 Januari, dimana isinya bantuan itu dapat dilaksanakan atau di realisasikan Minggu ke empat bulan Januari. Mereka juga mendesak Dinas Sosial (Dinsos) tidak menjadi Bulog sebagai supplier. Karena menyebutkan Bulog tidak memiliki kwalitas yang baik.

“Tapi sampai Februari sekarang belum di realisasikan serta banyak lagi carut marut nya program BPNT,” terang korlap aksi Aris Doris saat menyampaikan orasinya di depan pendopo Bupati.

Aksi demo tersebut, bersamaan dengan kegiatan sosialisasi program sembako yang digelar Dinas Sosial (Dinsos). Kegiatan itu dihadiri ratusan agen dan calon supplier se Pandeglang. Acara tersebut tetap berjalan dan tidak terganggu dengan ada aksi demonstrasi, kendati pengeras suara pendemo begitu keras terdengar hingga kedalaman pendopo.

Kepala Dinsos Pandeglang Nuriah menjelaskan, dana Keluarga Pemerima Manfaat (KPM) tidak hilang kendali dicairkan pada bulan ini. Lagi pula di setiap daerah di Banten belum juga ada yang belum dicairkan. Nuriah heran jika keterlambatan pencairan tersebut dipersoalkan.

Nuriah mengatakan, Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako baru akhir bulan Desember 2019, sehingga dirinya perlu mempelajari dulu supaya tidak ada kesalahan. Termasuk mengecek berapa orang yang mendapatkan bantuan, apakah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

“Saya baca dulu Pedumnya, sampai hari ini Juklak Juknisnya belum ada. Tapi tuntutan sudah lain. Padahal program sembako awalnya penetapan KPM berapa jumlahnya di Kabupaten Pandeglang yang mendapatkan bantuan saya cek dulu semua ,” kata Nuriah saat menyampaikan sambutan.

Terkait penolakan jika Bulog menjadi penyalur Program Sembako, Nuriah juga kembali heran jika barang yang dimiliki Bulog dinilai kurang baik, padahal tahun lalu Bulog tidak ikut menjadi supplier. Apalagi kata dia, penetapan supplier Penyalur belum ditentukan.

“2019 kan Bulog gak ikut, terus jeleknya dimana ko belum apa sudah men-just saja. Kan kita baru mulai,”jelasnya.**Baca juga: Program Sembako Dipolitisasi, Bupati Pandeglang Murka.

Pada prinsipnya Nuriah memastikan penyalur akan menyalurkan bantuan dengan 6T, yakni tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, tepat jumlah dan waktu serta tepat administrasi. Keenam unsur tersebut harus menjadi pedoman, sehingga penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak ada persoalan dikemudian hari.

Ada sebanyak 109,133 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan yang semula bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut. Mereka akan mendapatkan uang sebesar Rp 150 ribu setiap bulan yang bisa ditukar dengan telur dan beras. (Aep)

Kabar6- Bupati Pandeglang Irna Narulita tak dapat menyembunyikan amarahnya saat membuka acara sosialisasi program sembako di Pendopo Bupati, Rabu (12/2/2020).

Dengan nada tinggi dan mimik muka marah Irna menyatakan sedih dan sakit hati atas tindakan oknum yang mempolitisasi program sembako melalui gerakan unjukrasa. Reaksi Irna yang terbilang jarang terjadi itu setelah sejumlah massa menggelar aksi demo yang menyoal terkait program sembako.

“Uang 175 miliar ini uang perih (warga miskin). Yang mau mencelakakan program ini berlawanan dengan bupati. Saya sampaikan itu,” tegas Irna dengan nada tinggi sembari mengacung-acungkan tangannya.

Bupati perempuan pertama di Pandeglang ini mengaku selalu menerima kritikan dari siapapun yang asalkan masukan tersebut konstruktif. Namun jika masukannya destruktif, menurutnya sudah terbaca tujuan dari aksi demo tersebut.

“Kalau yang konstruktif saya terima masukannya, tapi kalau yang destruktif MasyaAllah sudah kebaca modusnya,” terangnya.

**Baca juga: Hunian Tetap Korban Tsunami Pandeglang Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran.

Irna menyadari jika dirinya menunjukkan emosinya disampaikan di forum resmi, karena ia mengaku tak rela program untuk warga miskin tersebut tidak berjalan dengan baik karena ada oknum-oknum tertentu yang hendak mengambil keuntungan. Makanya pihaknya menyarankan kepada semua pihak untuk bersaing secara sehat.

“Jangan dipolitisasi ini program, ayo bersaing secara fair, karena kenapa, sakit ini hati. Kalau ada keputusan dari pemerintah pusat taati itu peraturan, laksanakan pedomannya yang penting ada produk lokal diserap disana,”terangnya. (Aep)

Kabar6 – Puncak musim penghujan diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari 2020 ini. Untuk itu, Polres Kota (Polresta) Tangerang menggelar pelatihan pengamanan dan evakuasi banjir. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan di, Danau Pemda, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (12/2/2020).

Dalam latihan kali ini, Polresta Tangerang memperkenalkan alat bantu pelampung yang dapat digunakan untuk menolong korban yang terjebak banjir. Pelampung ini, dikendalikan dengan remot kontrol hingga jarak lebih kurang 25 meter.

“Kami punya tiga unit U-safe. U-safe ini dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakaa remot, asal tidak ada tembok atau penghalang lainnya yang memutus sinyal remot kontrol,” kata Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi usai menggelar pelatihan tanggap bencana banjir di Danau Pemda, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (12/2/2020).

Ade menjelaskan, cara menggunakan alat ini adalah dengan mengarahkan pelampung remot kontrol atau U-safe ini ke korban yang terjebak banjir. Selanjutnya, korban akan berpegangan pada alat pelampung tersebut, kemudian U-safe dapat menarii korban ketempat yang lebih aman.

“Kontrolnya hanya remot kecil. Bisa maju, kekanan, dan kekiri. Tenaga U-safe ini juga terbilang kiat karena dapat menarik satu orang dewasa,” jelasnya.

**Baca juga: Kabupaten Tangerang Bentuk Desa-Kelurahan Tangguh Bencana.

Ade menambahkan, selain U-safe pihaknya juga menyiapkan alat evakuasi lainnya yakni, perahu karet, kano dan pelampung.

“Ya kita sama-sama berharap agar tidak ada lagi banjir di wilayah Kabupaten Tangerang ini. Namun, jika banjir kembali terjadi, kami sudah siap untuk membantu mengevakuasi korban dengan alat-alat dan personel yang sudah disiapkan,” pungkasnya. (Vee)