Oleh Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN & CEO Narasi Institute
Kabar6-Kota Solo kini tengah menjadi sorotan seiring dengan penemuan sejumlah anak jalanan yang terinfeksi HIV dan sifilis. Fenomena ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan besar: Apa yang sebenarnya telah dilakukan pemerintah kota dalam menangani dan mencegah penyebaran Infeksi Menular Seksual (IMS)?
Salah satu pejabat yang seharusnya paling bertanggung jawab atas hal ini adalah Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Sebagai pemimpin kota, Gibran tentu memiliki tugas moral dan administratif untuk melindungi warganya, khususnya kelompok yang paling rentan seperti anak jalanan. Meski memiliki latar belakang dan dukungan politik yang kuat sebagai putra dari Presiden Joko Widodo, tampaknya Gibran belum sepenuhnya memaksimalkan potensinya dalam menangani masalah kesehatan publik ini.
Penemuan kasus IMS di kalangan anak jalanan ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi Gibran dan jajaran pemerintahannya. Namun, sepertinya ada ketidakseimbangan prioritas di antara urusan lokal dan politik nasional yang mungkin mengalihkan perhatian Gibran dari masalah-masalah mendesak di Solo.
Sebagai pemimpin kota, Gibran seharusnya lebih fokus pada isu-isu lokal dan meningkatkan layanan publik, bukan terlalu disibukkan dengan dinamika politik nasional yang sering kali mengalihkan perhatian dari masalah konkret di hadapan mata.
Kembali pada masalah IMS, data menunjukkan bahwa kondisi ini semakin parah dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Di sisi lain, ini juga menunjukkan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan dan pendidikan seksual yang memadai bagi kelompok-kelompok rentan.
**Baca Juga: Atasi Kekeringan, Polresta Serkot dan Pemkot Serang Bangun Sumur Bor
Sebagai solusi, Walikota Solo perlu segera mengambil tindakan-tindakan konkret. Mulai dari meningkatkan akses layanan kesehatan bagi anak jalanan, mengintegrasikan pendidikan seksual yang komprehensif ke dalam kurikulum sekolah, hingga melakukan kerja sama yang erat dengan organisasi non-pemerintah dan institusi pendidikan.
Dengan dukungan politik dan sumber daya yang dimilikinya, Gibran seharusnya mampu menjadikan Solo sebagai contoh dalam pencegahan dan penanganan IMS. Namun, semua ini tentu membutuhkan niat dan tekad yang kuat. Publik berhak menuntut komitmen dan aksi nyata dari Walikota Solo yang bisa dikatakan telah lalai menekan IMS di kotanya.
Sebagai penutup, publik berharap bahwa kasus IMS di Solo ini dapat segera ditangani dan tidak ada lagi kelompok yang terpinggirkan akibat ketidakpedulian pemerintah. Sadarlah, Gibran, tunjukkan bahwa Anda punya tanggungjawab daerah yang harus ditunaikan. Jadilah pemimpin yang bekerja keras untuk kesejahteraan warga solo sebelum anda ikut-ikut memanaskan politik nasional.(*/Red)
