Kabar6-Menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 memang dimungkinkan, tetapi banyak menimbulkan kompleksitas. Akibatnya ada sejumlah catatan temuan penting yang terindikasi memicu terjadinya klaster baru penyebaran virus corona.
“Masih banyak dilakukan pertemuan dalam bentuk rapat-rapat tatap muka yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,” ungkap Direktur Eksekutif Perlindungan Pemilu untuk Demokrasi (PERLUDEM), Khoirunnisa Nur Agustyati saat dihubungi kabar6.com, Selasa (29/12/2020).
Alasannya adalah karena sudah ada alokasi anggaran, sehingga harus digunakan. Namun ini yang justru berpotensi memunculkan klaster-klaster baru, karena ada kerumunan orang.
Khoirunnisa mengatakan, penyelenggara pemilu masih suka menyelenggarakan bentuk kegiatan. Seperti rapat koordinasi atau bimbingan teknis model tatap muka yang menghadirkan banyak peserta.
“Terakhir di Gorontalo Bawaslu mengadakan acara ‘Bawaslu Award’ yang mengumpulkan banyak orang sehingga harus dibubarkan Satgas Covid,” katanya.
Khoirunnisa menilai pemilu ini harus dibayar mahal karena sampai menelan korban jiwa lagi akibat terpapar Covid-19. Ditegaskan, secara moral pemerintah eksekutif dan legislatif serta Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat merupakan pihak yang paling bertanggungjawab.
Menurutnya, PERLUDEM pada saat ngotot mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dipertimbangkan ulang tentu saja bukan tanpa alasan. Sebetulnya bukan menunda sampai pandemi covid selesai.
**Baca juga: Warga Kecewa Kantor Kelurahan Pondok Aren Ditutup Tanpa Alternatif
Tetapi siapkan dulu kerangka regulasinya agar lebih adaptif. Kerangka hukum penting dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi.
“Dan menjadikan ini pelajaran yang besar. Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi harus ada managemen risikonya, harus ada alternatif metode penyelenggaraan pilkada agar tidak menimbulkan kerumunan,” tegas Khoirunnisa.(yud)
