Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meresmikan Taman Kakak Aurel. Taman tersebut dibangun untuk mengenang Aurel Qurotuaini, pelajar yang tergabung dalam calon pasukan pengibar bendera 2019 yang meninggal dunia karena sakit.

“Apalah arti taman dibandingan keluarganya kehilangan kakak Aurel,” ungkap Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany di Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, (Senin, 14/10/2019).

Menurutnya, disadari bahwa anak adalah titipan Allah SWT. Aurel meninggal dunia sudah menjadi ketetapan-NYA.

Tetapi disisi lain titipan dan amanah bisa Allah ambil kapanpun. Meski diyakini itu adalah hal terbaik yang sudah Allah tetapkan, perjanjiaan ketika roh empat bulan berada dalam kandungan ibunya.

Airin menyadari bahwa Aurel sosok anak yang pantang menyerah. Sama dengan pelajar purna paskibra angkatan 2019 lainnya.

Bagaimana berjuang dan berlatih untuk disiplin. Airin bilang, Taman Kakak Aurel sengaka dibuat di lingkungan Puspemkot Tangsel.

“Karena Paskibra itu akan ada setiap tahunnya. Pengibaran dan penurunan bendera tanggal 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sampai kapanpun akan terus dilakukan,” terang Airin.

Salah satu spot tempat latihan pelajar calon paskibra di kantor Balaikota Tangsel. Sengaja dipilih karena Taman Kakak Aurel ini mengingatkan ada seorang anak yang penuh kedisiplinan, dedikasi dan kerja keras tidak memikirkan rasa letih ingin berjuang memberikan yang terbaik.

“Itulah spirit yang ingin diberikan Kakak Aurel. Dan tentu ini bisa menjadi contoh bagi semuanya, khususnya pelajar generasi penerus bangsa,” tambahnya.**Baca juga: Calon Paskibraka Tangsel, Aurellia Selalu Minta Ortu Cepat Pulang.

Faried Abdul Rahman Mulyono menyatakan, sebagai orangutua mengucapkan terima kasih kepada walikota beserta jajaran. Bahwa dengan dibangunnya Taman Kakak Aurel untuk bukti penyemangat adik-adik calon paskibraka Kota Tangsel kedepanya.**Baca juga: Dispora Tangsel Perlihatkan Data Rekam Medis Aurel.

“Yang jelas kami sangat berterima kasih. Kalau masalah nyawa tidak bisa digantikan dengan apapun. Tapi apapun itu, ini untuk penyemangat kedepan generasi muda Kota Tangsel,” ujar Faried.(adv)

Kabar6-Program-program pro rakyat yang menjadi program unggulan Bupati Tangerang H Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus dan Wakil Bupati Tangerang H. Mad Romli, SH. MM terus di implmentasikan.

Diantaranya, tahun 2018 telah sukes membagun 1000 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang melalui program gerakan bersama rakyat, atasi kawasan padat, kumus, dan miskin (Gebrak Pakumis).

Pada tahun 2019, program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yang pro rakyat itu kembali diluncurkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang.

Dalam program Gebrak Pakumis Plus ini, selain membangun rumah warga kurang mampu secara ekonomi juga penerima manfaat mendapatkan pinjaman dana bergulir.

Kepala DPPP Kabupaten Tangerang, Ir H. Iwan Firmansyah mengatakan, konsep dasar dari Program Gebrak Pakumis Plus ini sendiri yaitu penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan dengan konsep cluster lingkungan binaan dan pendekatan konsep Tridaya dengan keterpaduan pembangunan social, ekonomi dan lingkungan.

“Saat ini, kami sedang meveripikasi data rumah tidak layak huni MBR untuk mendapatkan program Gebrak Plus,” kata Iwan.

Untuk menyukeskan program unggulan Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang seperti Gebrak Pak Kumis Plus akan dialjukan sepanjang 2020 akan menyasar beberapa kawasan.

Diantaranya, di Kecamatan Mauk ada delapan kawasan, dan Kecamatan Sukadiri ada enam kawasan.

“Gebrak Pak Kumis Plus ini merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang untuk membantu warga kurang mampu secara ekonomi membantu membangun rumah tidak layak dan memberikan bantuan modal bergulir,” tutupnya.

Bupati Tangerang, H Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus mengatakan, Gebrak Pak Kumis Plus ini merupakan kombinasi dengan program unggulan Pemkab Tangerang terdahulu yaitu, Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam Tanpa Agunan dan Resiko (Gebrak Si Pintar).

“Dengan pertumbuhan yang sangat signifikan di Kabupaten Tangerang, kemungkinan akan bertambah lagi angka pengangguran dan kemiskinan, dan yang pastinya pemukiman dari tempat tinggal warga pun menjadi tidak tertata layak. Tadinya rumah yang ditempati untuk ukuran 5 orang pastinya jadi bertambah penghuninya,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Zaki dan Ombi menghadirkan program Gebrak Pak Kumis Plus ini untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. “Gebrak Pak Kumis Plus ini hadir sebagai program kami yang paling dasar. Pasalnya, Gebrak Pak Kumis Plus ini sebagai penopang dari ke-14 program unggulan kami,” ucapnya.

Zaki lebih menajamkan pembahasannya mengenai pentingnya program Gebrak Pak Kumis Plus ini. Ia menyebut pihaknya harus terus mengoptimalkan pembenahan pada pumukiman yang layak untuk seluruh masyarakat.

“Jika pemukimannya sudah layak, pastinya masyarakat pun akan nyaman dan yang lebih terpenting lagi masyarakat pun akan sehat atau jauh dari penyakit jika tinggal di pemukiman yang layak atau bersih,” kata Zaki.

Tak hanya itu, bantuan pinjaman modal tanpa agunan dan resiko diberikan kepada setiap kepala keluarga melalui bantuan modal usaha micro lewat koperasi.**Baca juga: Gebrak Pakumis, Pemkab Tangerang Kejar Target Pembangunan 1.000 Rumah.

“Setelah rumah dan pemukiman atau lingkungannya kami rehab atau benahi, sudah itu para warga pun kami beri bantuan pinjaman modal untuk berdagang atau usaha melalui koprasi,” pungkasnya.(ADV)

Kabar6-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang terus menyusunan kebijakan teknis, perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah.

Diantaranya, melanjutkan program Sanitasi Berbasis Pesantren (Sanitren). Di tahun 2018 lalu, Bappeda berhasil membangun 46 unit Sanitren, dan Pada tahun 2019, Bappeda kembali akan membangun 150 unit Sanitren.

Program Sanitren ini merupakan 1 dari 15 program unggulan Bupati Tangerang H. Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus, dan Wakil Bupati Tangerang H. Mad Romli, SH. MM.

Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Ir H Taufik Emil mengatakan, Program Sanitren ini sudah dilakukan pembangunannya pada tahun 2018 lalu. Pada tahun 2018 telah dibangun sebanyak 46 unit, dan tahun 2019 akan dibangun sekitar 150 unit.

“Sanitren merupakan program yang masuk dalam 15 Program Unggulan dan tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah red) Kabupaten Tangerang,” kata Taufik.

Taufik mengungkapkan, jumlah pesantren di Kabupaten Tangrang berdasarkan hasil pendataan oleh Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang terdapat 829 pesantren.

Untuk itu, pembangunan Sanitren ini dilaksanakan secara bertahap hingga hingga ditargetkan 4 tahun kedepan seluruh pesatren sudah terbangun Sanitren.

“Dari 829 pesantren sudah dibangun 46 unit Sanitren, ditambah tahun ini, 150 unit Sanitren. Targetnya, 4 tahun seluruh pesantren sudah memiliki Sanitren,” ungkapnya.

Taufik menjelaskan, manfaat sanitasi pesantren untuk memenuhi akses 100 sanitasi dan 0 kawasan Kumuh 100 air bersih dilingkungan, dengan program sanitasi.

Para santri dan guru agama selain mendapatkan sarananya, satri pun akan mengerti akan pola hidup sehat dan bersih karena sanitren dibangun mulai dari fasilitas mandi, cuci dan kakus untuk setiap hari mereka beraktifitas.
“Program Sanitren ini untuk membudayakan pola hidup bersih dan memenuhi fasilitas yang bersih,” jelasnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang, Drs H Badri Hasun, MM mengucapkan terimakasih kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang Mad Romli yang telah peduli terhadap Ponpes Salifi dan Ponpes Modern.

Selama ini, kepedulian Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang cukup tinggi terhadap keagamaan. Terbukti dengan adanya program Sanitren yang sudah bisa dirasakan dan bermanfaat untuk para santri dan guru agama.

“Program Sanitren ini sangat bermanfaat sekali. Saya berterimakasih kepada Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang,” tutupnya.**Baca juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Kekeringan di Kabupaten Tangerang.

Berikut Tata Cara mendapatkan Program Sanitasi Berbasis Pesantren (Sanitren):

Tata Cara Mendapatkan Sanitren:

1. Surat Permohonan Bantuan Dana.
2. Surat Pernyataan Pemeliharaan.
3. Surat Pernyataan untuk Lahan Lokasi.
4. Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa.

Siklus Program Sanitren dimulai:

1. Persiapan.
2. Sosialisasi.
3. Verifikasi.
4. Legalisasi.
5. Penandatanganan Perjanjian Nota Hibah Daerah.
6. Pengajuan Pencairan Dana.
7. Pelaksanaan Pembangunan Fisik.
8. Pengawasan Pembangunan.
9. Pelaporan.(ADV)

Kabar6-Sebagai Lembaga yang menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi warga di lembaga pemerintahan, DPRD Kota Tangerang Selatan terus berbenah dan berupaya memaksimalkan peran serta fungsinya dalam mengayomi dan melayani masyarakat.

Selain memiliki peran penting dalam hal pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Eksekutif), DPRD berperan dalam penganggaran dan pembentukan Perda, dari ketiga fungsi utamanya tersebut DPRD Tangerang selatan terus memaksimalkan tugas dan fungsinya, utamanya dalam hal pembentukan Perda, karna itu merupakan payung hukum untuk berjalannya suatu pemerintahan.

Selama kurun waktu 2014-2019, setidaknya ada 59 Perda yang berhasil dituntaskan melalui pembahasan bersama Badan Pembentukan (Bapem) Peraturan Daerah atau program pembentukan raperda dan selesai diparipurnakan bersama dan ditandatangani Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany.

“Ada 11 Raperda yang akan kita sahkan hari ini, Rincian Perda tahun 2014-2019 adalah, perda tahun 2014 ada 14 Perda, sedangkan pada 2015 dan 2016, ada 15 Perda dan 19 perda. Sementara 2017 ada 20 perda. Sisanya, 2018-2019 ada 19 Perda dan 17 Propem perda yang dicanangkan,” katanya Ledy Butar Butar, Kamis (22/8/2019).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang selatan Moch Ramlie menjelaskan bahwa capaian Raperda yang diputuskan menjadi Perda tiap tahunnya meningkat. Ia mencontohkan pada 2018-2019, jumlah Raperda yang disahkan mencapai 19 Perda yang disahkan di tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, Ramlie tak memungkiri ada beberapa hal yang membuat pembahasan Raperda di dewan menjadi cukup alot. Sehingga, menyebabkan tak seluruh Raperda dapat diputuskan menjadi perda.

Pertama, belum adanya peraturan yang memayungi rancangan tersebut. Misalnya, perundang-undangan yang mensyaratkan dasar hukum tambahan untuk membuat Perda.

“Misalnya, Uu-nya sudah ada. Namun, dalam membentuk Perda, perlu PP (Peraturan Pemerintah). Sementara PP-nya belum keluar. Sehingga kami belum bisa membahas Raperdanya karena kawatir bertentangan dengan PP,” katanya.

Kedua, dewan juga mempertimbangkan urgensi dari Perda yang dibahas. “Ada kalanya, perda menjadi penting dibahas ketika diusulkan. Namun, saat dalam perjalanan ada perubahan konstilasi yang membuat perda lain harus dibahas terlebih dahulu,” jelasnya.

Ketiga, persamaan pandang antara dewan dan pemerintah yang acap kali tak menemui titik temu. Pemerintah dan dewan seringkali berbeda pandang soal urgensi Raperda.

“Bicara urgensi saja itu butuh waktu panjang,” pungkasnya.

Meskipun demikian, pihaknya memastikan bahwa Perda yang dihasilkan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Prinsipnya, kami tak mementingkan kuantitas, namun kualitas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, DPRD Kota Tangerang Selatan menyusun Perda sesuai dengan tujuan keberadaan perda. Yakni, kepastian hukum hingga kemudahan pelayanan publik.

Rumusnya, perda dibuat ketika problematika muncul, sehingga butuh payung hukum, yang targetnya kepastian hukum dan pelayanan publik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Amar menyebutkan kedepannya perlu ada target dalam menyelesaikan sebuah peraturan daerah. Pasalnya, itu merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Ke depannya dalam tata tertib dewan yang baru nanti perlu dimasukan target penyelesaian perda sebagai dasar. Sehingga bisa terselesaikan dengan optimal,” katanya.

Meski begitu, menurut Amar, setiap produk perda yang dihasilkan atas kesepakatan DPRD dan pemerintah daerah tidak hanya mengejar target pencapaian kuantitas kebutuhan regulasi.

“Sebuah Perda yang dihasilkan itu harus berkualitas baik aspiratif dan akuntabel untuk dijadikan dasar hukum operasional setiap kebijakan daerah, intinya dapat berkontribusi terhadap perkembangan daerah. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah sendiri,” pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang selatan Ahmad Sauqi. Sauqi mengatakan, mekanisme pembahasan raperda yang telah disahkan menjadi perda ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, telah mengakomodasi masukan dari fraksi-fraksi melalui pemandangan umum fraksi. Juga masukan dari komisi-komisi DPRD Kota Tangerang Selatan, stakeholder, pakar atau akademisi dan perwakilan masyarakat lainnya dalam rapat dengar pendapat umum.

“Sehingga besar harapan kami, raperda yang ditetapkan menjadi perda dapat dilaksanakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Kota Tangerang Selatan,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) Chaerul Saleh mengatakan, sepanjang tahun 2014 ada 14 Perda yang disahkan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan, sedangkan pada 2015 dan 2016, ada 15 dan 19 Perda yang disahkan menjadi perda. Sementara 2017 ada 20 perda yang disahkan. Sisanya, 2018-2019 ada 19 dan 17 perda yang dicanangkan.

“Jadi 59 buah Perda itu terdiri dari Perda usulan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perda inisiatif DPRD. Totalnya ada sekitar 59 buah Perda yang sudah ditetapkan selama periodesasi 2014-2019. Dalam kepemimpinan DPRD selama periode ini sudah ada banyak hal yang dihasilkan, tapi mungkin selama ini tak pernah diberitakan. Sehingga masyarakat menilai, apa sih kerja DPRD selama ini. Nah, itu tanggung jawab kami untuk menyampaikannya. Semoga dengan informasi ini, masyarakat bisa melihat apa yang telah dilakukan wakil rakyatnya,” pungkasnya.

Sementara, Ratosimo, komunitas penyandang disabilitas menyampaikan rasa terimakasihnya kepada DPRD Kota Tangerang Selatan yang telah mengusulkan Perda penyandang Disabilitas di Kota Tangsel.

“Kami berterima kasih kepada DPRD Kota Tangerang Selatan yang telah berinisiatif membuat perda ini,” ungkapnya.

Ratosimo mengatakan, Perda itu penting untuk mengakomodir apa yang menjadi keperluan penyandang Disabilitas di Kota Tangsel.

Tidak hanya itu, Ratosimo mengungkapkan itu juga merupakan implementasi dari aturan perundang-undangan yang ada.

“Kami sebagai Penyandang Disabilitas juga mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memiliki peraturan daerah (Perda) perlindungan masyarakat disabilitas,” tutupnya.**Baca juga: Ika Hamas Serang dan Setara Dukung Lili Romli Maju di Pilkada 2020 Kabupaten Serang.

Berikut ini 11 Raperda yang disahkan DPRD Kota Tangerang Selatan:
NO: PERDA.
1. Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Penanggulangan Human Immunodeeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
4. Penyelenggaran Komunikasi dan Informatika.
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
7. Ketahanan Pangan dan Gizi.
8. Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.
9. Penyelenggaran Pelayanan Publik.
10. Penyelenggaran Pelindungan Penyandang Disabilitas.
11. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019.(ADV)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama DPRD setempat menggelar rapat paripurna. Agendanya persetujuan tentang Raperda APBD-Perubahan 2019.

Wakil Ketua DPRD Tangsel, Amar mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui serangkaian tahapan, lembaga legislatif menyetujui Raperda APBD-Perubahan 2019.

Pada APBD-Murni 2019 nilainya Rp3,764,388,943,235. Sementara pada perubahan nilainya sebanyak Rp3,883,874,241,323,35.

“Terdapat peningkatan sebesar Rp119,485,298,008,35,” ungkap Amar di gedung DPRD Kota Tangsel, Jalan Raya Serpong, Kelurahan/Kecamatan Setu, Kamis (22/8/2019).

Ia memaparkan, struktur anggaran jumlah pendapatan Rp3,444,005,978,781,00. Belanja daerah Rp3,883,874,241,323,35.

Sedangkan anggaran belanja tidak langsung, sebut Amar, Rp930,004,635,491,08. Belanja langsung Rp2,953,829,605,832,27. Pembiayaan daerah (netto) Rp439,868,262,542,35.

Jumlah di atas sebagai akibat dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Rp461,868,262,542,35. Pengeluaran pembiayaan Rp22 miliar.

“Pimpinan dan anggota dewan juga berterimakasih kepada seluruh pihak sehingga pembahasan dapat diselesaikan dengan cepat,” ungkap Amar dalam sambutan resminya.

Di lokasi yang sama, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengatakan, pihaknya berterimakasih atas proses pembahasan tersebut berjalan dengan baik.

“Kami ucapkan terimakasih sebesarnya atas persetujuan bersama APBD-P ini, sehingga proses evaluasi provinsi pun nantinya bisa berjalan dengan cepat. Dan kami ucapkan terimakasih juga atas dedikasi di penghujung masa jabatan dewan yang masih bekerja keras untuk pembahasan ini,” ujarnya.**Baca juga: Masuk Bursa Calon Menteri, Andika Hazrumy: Urusan Banten Belum Beres.

Airin menerangkan tahap selanjutnya ialah menunggu proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Banten atas APBD-P yang telah disetujui bersama tersebut. “Semoga proses evaluasinya cepat, sehingga pelaksanaan di anggaran perubahan ini juga bisa berjalan dengan cepat pula,” pungkasnya.(adv)

Kabar6-Berbagai rangkaian kegiatan digelar oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-74, salah satunya lewat Pekan Tangerang Great Sale 2019 yang digelar mulai tanggal 13 hingga 25 Agustus 2019.

Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah bersama wakilnya H. Sachrudin hadir pada Grand Opening Ceremony Pekan Tangerang Great Sale yang digagas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang, Kamis (15/8/2019).

Dalam sambutannya, Walikota menginginkan pusat perdagangan seperti retail, hotel dan restoran untuk lebih bersaing dari segi produk, harga dan kualitas.

“Kita ingin masyarakat jangan sampe belanja ditempat lain dan bagaimana masyarakat luar mau belanja di Kota Tangerang,” ujar Arief.

Pekan Tangerang Great Sale yang menyediakan diskon hingga 74 persen yang diikuti 41 partisipan dari toko retail, perhotelan dan restoran diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dipilihnya Sabar Subur Pasar Anyar sebagai lokasi penyelenggaran Tangerang Great Sale tahun ini, lantaran sebagai pusat perbelanjaan, Sabar Subur memiliki nilai historis yang panjang.

“Sabar Subur ini adalah salah satu aset, dan punya nilai ikonik di Kota Tangerang,” terangnya.

“Apalagi Sabar Subur yang di Jatiuwung tutup, makanya yang disini jangan sampai tutup, nanti Kota Tangerang kehilangan aset-aset yang lain,” lanjutnya.

Karenanya, Walikota telah menginstruksikan jajaran Disperindag dan UMKM untuk berkolaborasi dalam meningkatkan perekonomian warga di Kota Tangerang.**Baca juga: Indonesian Heritage, Persembahan Supermal Karawaci di Bulan Kemerdekaan.

“Nanti dibina supaya mereka bisa mengembangkan usahanya, sehingga bisa masuk ke toko retail juga,” tukas Arief.(ADV)

Kabar6-Sistem manajemen dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor dan unsur penting yang menjadi penggerak dalam produksi sebuah perusahaan.

Agar perusahaan terus maju dan berkembang, maka peningkatan produktivitas perusahaan dan efisiensi pemberdayaan SDM mutlak di penuhi untuk mencapai tujuan perusahaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah saat hadir dan membuka Kegiatan Peningkatan Produktivitas Kepada Perusahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Rabu (14/8/2019).

“Ini jadi tantangan tersendiri bukan hanya dari skala nasional tapi juga skala daerah. Karena sekarang kita sudah bersaing dengan negara-negara dan produk-produk lain,” ujarnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh 55 perusahaan di Kota Tangerang tersebut, diharapkan Walikota, akan membawa peningkatan sumber daya manusia pada perusahaan dengan menghasilkan produk-produk yang unggul.

“Tapi jangan sampai kita mengcreate produk yang lebih murah tanpa mementingkan kualitas. Produktivitas dan kualitas harus sejalan,” ucapnya.

Lebih jauh, saat ini Indonesia sedang gencarnya menggalakan gerakan nasional SDM yang unggul di berbagai bidang, karenanya Arief meminta kepada perwakilan perusahaan yang hadir untuk bisa merubah sistem penerimaan pegawai.

“Seperti HRD kerjanya cuma buka lamaran, wawancara, dan ngasih sanksi. Pernah gak mikirin temen-temen sekantor, sepabrik, seperusahaan, bagaimana mereka benar-benar memberikan dedikasi terbaiknya untuk kemajuan perusahaan,” terang Arief.

“Maka coba buatlah program yang memang mengembangkan Sumber Daya Manusia di perusahaan bapak dan ibu semua,” lanjutnya.

Melalui kegiatan ini juga, Arief berharap mampu menyatukan visi dan misi pemerintah dengan perusahaan yang ada di Kota Tangerang untuk kepentingan masyarakat.**Baca juga: Jaksa TM Diduga Ditangkap, Kepala Kejaksaan Kabupaten Tangerang Bungkam.

“Ini kepentingannya bukan kepentingan pemerintah aja. Kalau pegawainya produktif maka perusahaannya akan semakin baik yang akhirnya kondisi karyawannya juga ikut sejahtera,” tandas Walikota.(ADV)

Di Kantor Kecamatan Pinang ada tempat yang instagramable. Warga yang berkunjung selalu memanfaatkannya untuk foto selfie beramai-ramai.

Camat Pinang, M. Agun Djumhendi Junus mengatakan, lokasi foto selfie sengaja dibuat. Hal tersebut sebagai daya tarik pelayanan kecamatan untuk warga yang sedang mengurus administrasi.

“Jadi awalnya staf saya punya ide dari bahan-bahan bekas yang ada. Setelah dibangun saya lihat ternyata banyak warga yang menggunakan lokasi tersebut untuk berfoto pada saat mengurus administrasi di Kecamatan Pinang,” ujarnya, Rabu (14/8/2019).

Agun menambahkan, rencananya akan ada penambahan lokasi foto dengan tema yang berbeda. Hal itu dilakukan karena respon masyarakat yang antusias dan senang pada saat datang ke kantor kecamatan.

“Saya sudah meminta staf saya untuk menambah lagi dengan tema berbeda, tidak hanya lokasi foto yang saat ini ada, lokasi lainya seperti taman dan juga pendopo jadi lokasi Warga Pinang pada saat datang ke Kecamatan Pinang,” paparnya.

Ia menuturkan, beberapa lokasi di Kecamatan Pinang juga bisa dijadikan tempat foto prawedding. Itu terlihat setiap sabtu dan minggu banyak warga Pinang yang ingin menikah selalu foto prawedding di Kantor Kecamatan Pinang.

“Di belakang ada rumah betawi lengkap dengan bangkunya. Itu menjadi lokasi favorit masyarakat yang melakukan foto prawedding. Jadi mereka tidak harus jauh-jauh mencari lokasi untuk foto prawedding cukup ke kantor kecamatan saja,” tuturnya.

Agun menjelaskan, selama ia menjadi Camat Pinang, lokasi di Kecamatan Pinang diubah menjadi tempat wisata mini. Bahkan lokasi yang saat ini ada dibuat untuk kenyamanan masyarakat.**Baca juga: Begini Kata Haji Abih dan Ocil Soal Kandidat Ketua DPRD.

“Saya ingin memberikan kenyamanan kepada warga saya, jadi saya mengubah halaman kecamatan menjadi lokasi wisata mini. Intinya ketika warga senang maka saya selaku pimpinan wilayah juga ikut merasakannya,” ungkapnya.(ADV)

Kabar6-Para Lanjut Usia (Lansia) penghuni Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Kota Tangerang mengikuti layanan pemeriksaan kesehatan.

Upaya itu dalam rangka memastikan kesehatan bagi para penghuni RPS.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos Kota Tangerang, dr Ferryansyah, mengatakan, selain memberikan makanan yang sehat dan bergizi, penghuni RPS secara rutin mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Upaya itu dalam rangka memastikan para penghuni dalam keadaan sehat dan prima. “Pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan setiap hari dan mingguan,” ujarnya Senin (12/8/2017).

Adapun pemeriksaan yang diberikan antara lain, mengukur indeks massa tubuh, pemeriksaan berat badan, gula darah, tekanan darah, denyut nadi dan tanda vital lainnya.

“Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kualitas fisik penghuni RPS,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, penghuni RPS yang berada di samping Kantor Dinas Sosial Jalan Iskandar Muda Kecamatan Neglasari ini, juga mengikuti kegiatan positif lainnya seperti olahraga bersama, berkebun, beribadah bersama, bermain angklung dan lainnya.**Baca juga: Demi Beli Alat Terapi, Lilis Rela Cuci Gosok di Komplek.

Diketahui, kehadiran RPS yang diresmikan awal tahun 2018, berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi para manula maupun orang terlantar yang tidak memiliki keluarga atau orang yang memang kurang diurus oleh keluarganya.(ADV)

Kabar6-Menciptakan transportasi umum yang aman, nyaman dan tepat waktu adalah dambaan seluruh masyarakat, tak terkecuali warga Kota Tangerang.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Kota Tangerang menjajal produk angkutan kota modern yang ditawarkan PT. Suzuki Indomobil Sales.

Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah beserta dengan jajaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang menguji coba kendaraan angkutan kota yang baru. Angkutan kota atau angkot tersebut, memiliki desain bergaya retro dengan dilengkapi AC, pintu penumpang otomatis (Automatic Door), dan kursi penumpang yang nyaman terbuat dari kulit.

“Pagi ini kita uji coba angkot. Kelebihannya sudah menggunakan AC dan pintu otomatis (Automatic Door), dalamnya juga lebih nyaman,” ujar Arief Senin (12/8/2019).

Arief menambahkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemilik angkot, sehingga pelayanan angkutan kota yang mampu memberikan kenyamanan dan keamanan dapat terwujud.

“Dishub akan sosialisasi kepada seluruh pemilik angkot, karena pemilik-pemilik angkotnya sama, hanya saja polanya seperti apa itu yang lagi kita pikirkan. Ini terus berjalan, teman-teman Dishub sedang mendata berapa angkot yang saat ini beroperasi di jalan. Mungkin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan ini,” papar Arief.

“Karena yang menjadi prioritas adalah kenyamanan dan keamanan, baik penumpang maupun juga pengendara, nah inilah makanya yang sekarang lagi kita uji coba,” sambungnya.

Angkutan kota baru ini, nantinya akan terintegrasi dengan BRT sehingga tidak ada lagi angkot yang “ngetem” karena telah sesuai dengan trayek-trayek dan headway yang ada.

“Misalnya per sepuluh menit akan ada angkot, atau per limabelas menit akan ada angkot. Kemungkinan-kemungkinan itu yang sedang kita bicarakan,” terang Walikota.

Arief berharap dengan program angkutan kota yang baru ini, masalah kesejahteraan dari supir dan pemilik angkutan kota menjadi lebih baik lagi.

“Kemungkinan bisa kita gaji supirnya dan pemilik angkotnya bisa kita libatkan dalam bentuk wadah koperasi. Sehingga tidak mengurangi pendapatan yang ada, bahkan mungkin kesejahteraannya bisa ditambah dengan kita daftarkan BPJS dan sebagainya,” ungkapnya.

“Ini masih jadi wacana, karena kita masih harus menghitung komponen-komponen, jangan sampai berkurang malah kalau bisa lebih baik lagi melalui program angkutan kota yang baru ini,” ucap Walikota Tangerang.

Rencananya, model angkutan kota baru ini akan beroperasi tahun depan dengan sebelumnya dilakukan uji coba di akhir tahun.**Baca juga: Dispora Kota Tangerang Pastikan Latihan Capaska Tidak Ada Kekerasan.

“Ini semua butuh waktu, mudah-mudahan dengan do’a dan dukungan masyarakat Kota Tangerang termasuk juga para pemilik dan pengendara angkot, transportasi di Kota Tangerang yang aman, nyaman, dan tepat waktu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.(ADV)