Kabar6-Tugu Pusat Pemerintahan (Puspemprov) Banten sampai saat ini kondisinya sebagian masih rusak.

Rencananya, perbaikan baru dilakukan tahun depan, menggunakan anggaran pemeliharaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Banten tahun 2020.

Pantauan Kabar6.com dilapangan, kerusakan tugu Puspemprov Banten tersebut seperti terjadi di depan gerbang utama pintu masuk, tengah dan samping KP3B. Sampai saat ini, tugu-tugu Puspemprov Banten tersebut, sebagian fisiknya masih dibiarkan rusak, belum ada perbaikan dari pihak terkait.

Sekertaris DPRKP Banten, Trias Utami mengaku, saat ini belum bisa memperbaiki tugu Puspemprov Banten yang mengalami rusak.

Menurutnya, DPRKP Banten untuk tahun 2019 tidak memiliki anggaran perbaikan tugu KP3B.

“Mudah-mudahan bisa kita perbaiki tahun depan, karena anggarannya sekarang tidak ada,” kata Trias, kepada Kabar6.com, Rabu (18/12/2019).

**Baca juga: Libur Nataru, Ruas Jalan Wisata di Banten Siap Dilintasi Wisatawan.

Menurutnya, kerusakan pada bagian atas tugu Puspemprov Banten tersebut disebabkan oleh faktor alam akibatkejadian angin kencang yang menerjang KP3B beberapa waktu lalu.

“Itu bahannya dari bahan plastik semacam fiber gitu bagian atasnya. Tahun depan akan kita ganti yang lebih kuat,” katanya.(Den)

Kabar6-Tahun depan Pemerintah Provinsi Banten akan membangunkan RS Cilograng, dengan total anggaran mencapai Rp27,7 miliar.

Pembangunan dilakukan satu tahap, untuk selanjutnya langsung dioperasionalkan pada tahun 2022.

“Satu kali anggaran dulu, setelah itu, kalau ada pengembangan baru Kita tambah lagi,” kata Ati, kepada Kabar6.com,Rabu (18/12/2019).

Mengenai pengadaan lahannya sendiri, pihaknya mengatakan, pengadaan lahan untuj RS Cilograng sudah rampung semuanya, untuk selanjutnya bisa dibangunkan tahun depan.

“Sudah rampung semuanya,” kata Ati.**Baca juga: Dewan Banten Minta Reformasi PUPR, Agar Sejalan dengan RPJMD.

Setelah bangunan fisik RS Cilograng ini selesai dibangun, RS Cilograng sudah bisa langsung melayani kesehatan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, opjin dan bedah.

Mengenai perekrutan pegawainya, sambung Ati, pihaknya berencana akan mulai mengumumkannya menjelang akhir tahun 2021,dengan begitu, tahun 2022 RS Cilograng ini sudah bisa langsung jalan melayani pasien khususnya di daerah-daerah perbatasan.(Den)

Kabar6-Anggota Komisi IV DPRD Banten, Ubaidillah meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk segera melakukan reformasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten, agar kedepan nantinya orang-orang di DPUPR Banten ini bisa menjalankan fungsinya sesuai amanah RPJMD Banten yang sebelumnya telah dibentuk.

Hal itu berkaca dari pembangunan ruas jalan Ciruas-Pontang tahun 2020 yang sempat menyusut, dari sebelumnya direncanakan untuk dianggarkan sebesar Rp 30 miliar, kemudian turun menjadi Rp 9 miliar, dan berubah lagi menjadi Rp 25 miliar.

Padahal, pada RPJMD Banten tahun 2017 lalu, pembangunan Pemprov Banten diarahkan pada pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten.

Namun, entah apa penyebabnya, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan Ciruas Pontang tersebut justru sempat hampir hilang karena mengalami penyusutan tajam, meski akhirnya berubah kembali.

“Harus di reformasi atau disegarkan. Agar bisa sejalan dengan RPJMD Banten,” kata Ubaidillah, kepada kabar6.com, Rabu (18/12/2019).

Secara perinci Ubaidilah menyebutkan, pembangunan ruas jalan Ciruas Pontang tahun 2020, awalnya untuk dibangunkan mencapai 5 kilometer panjangnya dengan total anggaran yang telah disediakan Rp 30 miliar.

Kemudian turun menjadi Rp 9 miliar, dan berubah menjadi Rp 25 miliar.

Padahal kata dia, ruas jalan Ciruas-Pontang ini mencapai 8 kilometer panjangnya, dengan anggaran Rp 30 meter tersebut, diharpkan bisa membangun 5 kilomer diatasnya, dengan sisa 3 kilometer lagi.

**Baca juga: Libur Nataru, Basarnas Banten Siaga di Kawasan Wisata dan Pelabuhan Merak.

Namun, karena anggaran yang menyusut, pembangunan ruas jalan Ciruas-Pontang yang belum dibangunkan akhirnya menyisakan lebih dari 3 kilometer lagi.

Kabiro Adpem Banten, Mahdani belum bisa dimintai keterangannya, lantaran dihubungi melalui HP nya belum diangkat.

Serupa, Sekertaris DPUPR Banten, Robby Cahyani yang nonya sudah tidak lagi aktif.(Den)

Kabar6-Pelabuhan Merak hingga kawasan wisata di Banten, akan dijaga oleh Basarnas. Mengingat, BMKG beberapa waktu lalu memprediksi saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), akan di guyur hujan berintensitas ringan hingga deras, sekaligus gelombang tinggi yang mencapai empat meter.

Puncak libur Nataru sendiri diprediksi akan terjadi pada tanggal 21 dan 28 Desember 2019. Kemudian pada 05 Januari 2020 mendatang.

“Kami Basarnas petugas disekitar angkutan Nataru hingga kawasan wisata strategis. Personil dan peralatan telah siaga,” kata Kepala Basarnas Banten, Zaenal Arifin, melakui pesan singkatnya, Rabu (18/12/2019).

Zaenal menekankan pesan kepada para personilnya dari Kepala Basarnas Pusat, Marsekal Madya Bagus Puruhito, bahwa kemampuan personil, ketersediaan peralatan hingga respon time sangat di utamakan dalam melakukan operasi SAR.

Begitupun jajarannya harus selalu menjaga koordinasi yang baik, dengan potensi SAR yang ada di Banten, baik TNI, Polri, hingga BPBD.

“Performance alut, petugas Basarnas, kesiapan, kebersihan peralatan merupakan salah satu faktor kesiapsiagaan pelayanan SAR,” terangnya.

**Baca juga: Hari Ini, Disnaker Banten Verifikasi Perusahaan yang Mengajukan Penangguhan UMK.

Zaenal pun menyampaikan kepada seluruh personil Basarnas Banten, agar mengutamakan pelayanan SAR kepada masyarakat selamat Nataru dan bersedia untuk sementara waktu tidak kumpul dengan keluarga saat libur panjang nanti.

“Semua petugas agar tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu ingat bahwa tugas kita merupakan tugas kemanusiaan,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Banten, mulai hari ini melakukan verifikasi kepada perusahaan yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2020.

Verifikasi dilakukan di perusahaan, dengan melibatkan bipartit untuk memperoleh kebenarannya prihal kemampuan dari pihak perusahaan untuk membayarkan gaji karyawannya.

Kepala Seksi (Kasi) Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Disnakertrans, Karna Wijaya mengatakan, hingga ditutupnya penerimaan berkas penangguhan UMK Banten tahun 2020, Senin (16/12/2019) kemarin, setidaknya sudah ada 73 perusahaan di Provinsi Banten mengajukan penangguhan UMK 2020.

Untuk itu, kata dia, mulai hari ini pihaknya akan turun langsung kelapangan untuk memastikan kebenarannya mengenai permohonan penangguhan tersebut dari pihak perusahaan, apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan, hal itu untuk menghindari kejadian perusahaan mencari-cari celah untuk mengurangi cost anggarannya dengan mengajukan penangguhan UMK bagi karyawannya.

“Besok (hari ini,red) kita akan turun ke perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan. Tim akan kita sebar kesemua daerah, yang terbagi menjadi empat tim,” katanya kepada Kabar6.com, kemarin.

**Baca juga: 73 Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020.

Sebelumnya, lanjut Karna, dari 73 perusahaan yang mengajukan UMK tahun 2020, kebanyakan berasal dari Kabupaten Tangerang dengan jumlah mencapai 51 perusahaan, disusul Kota tangerang 18 perusahan, Kabupaten Serang 2 perusahaan, Kota cilegon 1 perusahaan dan Kota Tangsel 1 perusahaan.

Meski begitu sambung Karna, penangguhan UMK tahun 2020 tetap tidak boleh dibawah UMK pada tahun-tahun sebelumnya, yakni UMK pada tahun 2019 sebagai batas akhir.(Den)

Kabar6-Sekretaris daerah (Sekda) Banten yang juga ketua tim Panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan, Al Muktabar, menyebut jika Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak konsisten soal sikap yang diambil Pansel yang tidak melanjutkannya proses lelang jabatan Kepala Dindikbud Banten.

Sekda pun mengklaim, bahwa langkah yang diambil Pansel menghentikan lelang jabatan Kepala Kadindikbud Banten sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekda bahkan ngotot, bahwa alasan penghentian itu sudah keputusan tepat karena nilai asesmen dari enam peserta yang ikut lelang jabatan kurang dari tiga peserta.

“Bagaimana kita mau memprosesnya, hasil penilaian (asesmen, red) tidak terpenuhi tiga (peserta) yang kapabel. Karena prinsip asesmen mengecek kompetensi manajerial seseorang. Kalau dari asesmen tidak memenuhi, apa yang harus dilanjutkan,” ujar Al Muktabar, Sekda Banten, Selasa (17/12/2019).

Al Muktabar pun mengaku, pasca keputusan Pansel yang tidak melanjutkan lelang jabatan Kadindikbud, pihaknya sudah melayangkan surat ke KASN sesuai dengan prosedur yang berlaku, “Jika nyatanya dari KASN suruh melanjutkan, ya Monggo. KASN juga dong yang tidak konsisten. Kami selalu dipanggil oleh KASN dan semua kita laporkan. Kami ingin objektif, terlebih Pansel diisi oleh orang-rang yang kompeten. Saya tidak tahu kenapa Dindik begitu hebohnya. Ketika ini dibatalkan, itu otoritas pak Gubernur,” imbuhnya.

Sekda juga menegaskan, bahwa dasar penghentian lelang jabatan di Dindikbud Banten sudah menjadi keputusan yang tepat dari Pansel. Baginya, jika ada peserta yang nilai asesmennya rendah maka akan berpengaruh kepada hasil tes lanjutannya.

“Asesmen itu metodologi yang diakui dunia untuk mengecek kapasitas dan kemampuan seseorang dalam bekerja. Saya juga punya pengalaman Pansel dimana-mana. Jarang sekali orang yang nilai asesmen rendah tapi nilai wawancara dan makalahnya bagus,” bebernya.

Sementara, Nurhasni, Asisten KASN Bidang Advokasi dan Mediasi, justru mengeluarkan komentar berbeda dengan Sekda Banten. Nurhasni bahkan menegaskan, jika Pansel harusnya tetap melanjutkan dulu setiap tahapan yang ada dalam proses lelang jabatan.

“Itu kan baru dalam proses, penilaian ada beberapa seperti asesmen, makalah dan tanya jawab. Yang penting bisa didapatkan kandidat sesuai dengan kualifikasi. Nanti setelah hasil seleksi tidak mendapatkan kandidat, itu nanti bisa saja direkomendasikan tidak ada kandidat,” ujar Nurhasni.

Nurhasni pun akan melihat dulu alasan dari Pansel yang menghentikan proses lelang jabatan Kadindikbud Banten. Pihaknya akan meminta klarifikasi kepada pihak Pemprov Banten terkait itu.

“Kalau di daerah lain, berjalan dulu prosesnya. Nanti kalau hasilnya tidak memenuhi, ya diulang lagi dengan rencana yang baru atau pola rotasi. Tapi tidak bisa dihentikan secara sepihak oleh pansel,” tegasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama posisi jabatan Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, kembali disoal.

**Baca juga: Wagub Banten Ulang Tahun, Gubernur Pimpin Doanya.

Pasalnya, kendati baru tahap asesmen (Seleksi kompetensi) Pansel yang diketuai oleh Sekretaris daerah (Sekda) Banten) Al Muktabar, menghentikan seleksi terbuka tersebut dengan alasan tidak ada peserta yang memenuhi standar kompetensi dengan nilai di atas 70.

Padahal, sesuai jadwal yang sebelumnya dirilis oleh Pansel soal seleksi JPT Kadindikbud Banten, usai pelaksanaan tahap Asesmen, ada dua tahapan seleksi yang harusnya dilakukan oleh peserta yakni pemeriksaan kesehatan jasmani dan kejiwaan serta penulisan makalah terkait kompetensi bidang.

Namun faktanya, melalui surat nomor 130-PANSEL.JPTP/2019 tertanggal 13 Desember 2019, Sekda Banten Al Muktabar membatalkan dan tidak melanjutkan proses lelang jabatan Kadindikbud Banten.(Dhi)

Kabar6–Wakil Gubernur Andika Hazrumy mendapatkan kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-34 dari Gubernur Banten Wahidin Halim atau yang kerap disapa WH dan Sekretaris Daerah Al Muktabar serta sejumlah Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Banten, Selasa (17/12/2019).

Usai memberikan laporan dinas kepada WH di kantornya, Andika kemudian tampak jalan beriringan dengan WH keluar ruang kerja WH menuju ruang kerja Andika yang memang masih terletak satu gedung dengan ruang kerja WH, yaitu di gedung Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang.

Usut punya usut, ternyata WH akan ikut merayakan ulang tahun Andika yang sudah dipersiapkan oleh para pegawai di lingkungan kantor wakil gubernur. Selang tak berapa lama Sekda Al Muktabar dan sejumlah kepala OPD juga ikut berdatangan ke ruang kerja Andika untuk turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Andika.

Sejurus kemudian, peringatan ulang tahun pun dimulai dengan pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh WH. Dalam doanya, WH mendoakan Andika agar diberkahi rumah tangga yang tentram, anak-anak yang sehat dan soleh serta solehah, serta karir yang sukses.

“Dengan ini kami memanjatkan doa agar Pak Andika diberkati rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, anak-anak yang sehat dan soleh serta solehah, juga karir yang sukses,” kata WH dalam doanya seraya menadahkan kedua belah tangannya memimpin doa.

Usai memimpin doa, WH kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada Andika sambil menyalami Andika dan memeluknya. Membalas ucapan WH, Andika kemudian berinisiatif untuk memotong tumpeng ulang tahunnya dan memberikan potongan pertama tumpeng tersebut kepada WH. Dan mereka berdua kembali berpelukan yang diikuti oleh ucapan selamat serta salaman dari Sekda dan para kepala OPD dan pegawai di lingkungan kantor wakil gubernur.

“Terima kasih, terima kasih,” kata Andika sumringah setiap kali menyalami para bawahannya tersebut.

Andika mengaku sangat berterima kasih dengan acara dadakan memperingati ulang tahunnya tersebut. Pasalnya, kata Andika, hari kelahirannya sendiri sudah berlalu yakni pada hari Senin (16/12/2019).

**Baca juga: BPS Memperkirakan Tahun Depan Banten Mengalami Perlambatan Ekonomi.

“Saya kan ulang tahunnya tangal 16 (16 Desember). Tapi ya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas ucapan dan doa yang sudah diberikan oleh semuanya di hari ulang tahun saya ini,” kata Andika kepada pers yang sebelumnya juga menunggu kehadiran Andika di kantornya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun.

Lebih jauh Andika mengaku meminta didoakan kepada warga Banten untuk terus diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Gubernur Banten. Andika berharap dengan bertambahnya usia, dirinya bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan amanah sebagai wakil gubernur untuk mewujudkan visi-misi kepemimpinanya di Banten bersama Gubernur WH. “Tentu saja melalui momentum ini, kami juga tadi bersama Pak Gubernur mendoakan warga Banten agar aman sejahtera dan kita dilimpahkan kemudahan dan keberkahan dalam membangun daerah,” kata Andika.(Den)

Kabar6–Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Banten memperkirakan laju perkonomian Banten pada 2020 mengalami perlambatan. Hal itu dipicu adanya persaingan ekonomi global antara Tiongkok dengan Amerika Serikat.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Fraksi PKS DPRD Banten dengan tema ‘Perekonomian Banten 2020 Antara Peluang dan Tantangan’ di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (17/12/2019).

Kepala BPS Perwakilan Banten, Adhi Wiriana menilai peran dagang antara Tiongkok dengan Amerika berakibat buruknya laju ekspor impor. Hal itu juga mempengaruhi ekonomi nasional dimana Indonesia mengalami defisit eskpor dari pada impor.

“Banten juga akhirnya ikut mengalami defisit. Contohnya Banten tertekan persoalan bahan baku besi, dimana besi baja lebih banyak impor,” kata Adhi kepada wartawan.

Adhi juga memperkirakan secara makro ekonomi Banten diharapkan dapat mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen, dengan asumsi pertumbuhan terendah sebesar 4,8 persen.

“Agak melambat dibanding 2019 yang mencapai 5,41 persen. Hal itu juga karena masih adanya tekanan internasional, termasuk nasional. Saya juga gambarkan adanya beberapa industri di Banten yang pindah ke daerah lain. Padahal tenaga kerja banyak dari industri dan itu akan terdampak juga,” jelasnya.

**Baca juga: 147 PNS Banten Terkena Sanksi Pegawai, 60 Mendapatkan Hukuman Berat.

Untuk itu, lanjut Adhi, pihaknya berharap pemerintah sudah melakukan beberapa antisipasi, salah satunya meningkatkan inovasi dan research develpoment (penelitian peemrintah). Selain itu, pemerintah harus mengarahakan lulusan baik dari SMA/SMK hingga perguruan tinggi untuk menjadi pelaku ekonomi keratif.

“Jadi harus ada inovasi dibidang industri yang matang. Kaya di Banten kan ada wisata kuliner, padahal potensi di Banten juga ada dan itu kurang dimanfaatkan. Lalu lulusan-lulusan muda jangan diarahkan menjadi buruh, tapi bagimana menjadi pengusaha-pengusaha muda,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Sebanyak 147 ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan sanksi pegawai, 60 orang diantaranya mendapatkan hukuman kategori berat.

Informasi yang dihimpun Kabar6.com, pemberian sanksi kepada ASN dilingkungan Pemprov Banten itu sejak 2017 hingga 2019.

Dimana, 84 ASN dinyatakan melakukan pelanggaran ringan, dengan 1 orang diberikan teguran lisan, 60 orang mendapatkan teguran tertulis, pernyataan tidak puas sebanyak 23 orang.

Disusul ASN yang dinyatakan melakukan pelanggaran sedang sebanyak 3 orang, dengan pemberian sanksi penundaan gaji berkala selama satu tahun sebanyak 1 orang, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun sebanyak 2 orang.

Selanjutnya 60 ASN masuk kategori pelanggaran berat, dan dikenakan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun sebanyak 26 orang, pembebasan dari jabatan sebanyak 13 orang dan terakhir pemberhentian dengan hormat sebanyak 21 orang.

Sedangkan ASN yang melakukan pelanggaran ada yang menduduki eselon II, IV, pelaksana guru, pengawas sekolah serta kepala sekolah.

Pelanggaran disiplin tersebut terdiri pejabat dengan eselon II sebanyak 2 orang, eselon III 2 orang, eselon IV 12 orang, pelaksana 33 orang, guru sebanyak 17 orang, pengawas sekolah 1 orang, kepala sekolah 4 orang.

Sedangkan presentase dari seluruh ASN dilingkungan Pemprov Banten yang melakukan pelanggaran disiplin adalah, pelanggaran disiplin 1,46 persen, pelanggaran disiplin tingkat ringan 0,84 persen, pelanggaran disiplin sedang 0,03 persen, pelanggaran disiplin tingkat berat 0,6 persen,

Sedangkan prosentase ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai mulai tahun 2017 hingga 2019, pejabat eselon II sebanyak 2,9 persen, eselon III 2,9 persen, eselon IV 16,9 persen, pelaksana 46,5 persen, guru 23,9 persen, pengawas sekolah 1,4 persen, dan kepala sekolah 5,6 persen.

Kepala BKD Banten, Komarudin, mengaku perhari kemarin, pihaknya juga telah menjatuhkan sanksi kepada pegawai dilingkungan Pemprov Banten.**Baca juga: Soal Pengurangan Kuota PBI, Badak Banten: Dewan Kecolongan?

“Kemarin juga ada. Nanti saya kirimkan datanya,” kata Komarudin, kepada kabar6.com, Selasa (17/12/2019).(Den)

Kabar6-Keberadaan spanduk ucapan dari DPRD Banten yang terpampang di sepanjang jalan Syeh Nawawi Albantani kalah update dengan spanduk ucapan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Selasa (17/12/2019).

Pantauan Kabar6.com dilapangan, meski sudah lama terpampang disejumlah titik di jalan Syeh Nawawi Albantani, spanduk ucapan dari DPRD Banten masih menampilkan ucapan selamat ‘Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H’.

Berbeda dengan spanduk ucapan milik Pemprov Banten, yang rutin diganti menyesuaikan dengan hari-hari besar perayaan nasional, seperti saat ini menampilkan ucapan selamat hari bela negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember.

Sisi lain, keberadaan plang nama tepat di depan gedung DPRD Banten, juga tidak lengkap. Plang nama ‘Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten’ juga nampak pada huruf ‘A’ pada bagian Banten juga hilang.

Sekertaris DPRD Banten dihubungi melalui pesan Whatapp nya menjawab, “Bentar om, lagi dipanggil pak wakil,” pungkasnya.**Baca juga: Novotel Tangerang Sebarkan Kebahagiaan di Momen Natal.

Kasubag Publikasi DPRD Banten, Ibud Sihabudin mengaku, keterbatasan anggaran menjadikan pihak Sektariat DPRD Banten tidak bisa selalu gonta ganti spanduk ucapan selamat sesuai dengan hari-hari besar yang sedang maupun akan datang. “Kita terbatas,” pungkasnya.(Den)