Kabar6-Dalam upaya melestarikan kesenian daerah asal Provinsi Banten, Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) Pandawa Untirta menggelar Tirtayasa Tradisional Festival (TTF), di lapangan teater terbuka Untirta, Minggu (24/11/2019).

Acara pentas kesenian lokal yang dihelat selama tiga hari, mulai Jumat (22/11/2019) hingga Minggu (24/11/2019) itu berlangsung meriah.

Ratusan kontestan unjuk kebolehan pada setiap kategori perlombaan. Seolah tidak ada habisnya, silih berganti pengunjung memenuhi lapangan teater terbuka Untirta hingga larut malam.

Koor publikasi Tirtayasa Tradisional Festival, Prisma Ayu mengatakan, gelaran Tirtayasa Tradisional Festival terbagi empat kategori yang dilombakan. Antaranya, festival tari kreasi tradisional, festival pencak silat, seni musik dan seni rupa.

Setiap pertunjukannya, kata Prisma, para peserta diwajibkan menampilkan pertunjukannya sesuai tema perlombaan dalam melestarikan kebudayaan asli Provinsi Banten.

“Tujuannya lomba ini lebih keutama untuk melestarikan budaya dan tradisi di Banten.
harapannya agar kaum milenial berbudaya cinta tradisi dan harapannya dari kegiatan ini semoga generasi milenial bisa untuk mengimplementasikan akan cinta tradisi,” kata Risma, kepada Kabar6.com, seraya menambahkan, peserta lomba terbuka untuk umum, mulai dari anak-anak hingga mahasiswa se-Banten.

Pada hari pertama, lanjut Risma, gelaran TTF diawali perlombaan festival seni rupa kategori kostum daur ulang yang diparadekan oleh peserta, dan kemudian dilanjut dengan lomba festival silat kategori gendang gede.

“Ada kostum hasil daur ulang, koran, tutup botol, kardus. Untuk pencak silat, ada rata-rata diikuti putra putri usia maksimal 16 tahun,” jelasnya.

**Baca juga: Dewan Banten Curigai Ada Ruang Fiktif di SMA/SMK.

Lanjut Risma, dilanjut pada hari kedua TTF, ada perlombaan festival silat kategori gendang patingtung, lomba festival seni rupa kategori seni lukis, dan perlombaan dari festival musik dari kategori solo vokal, dan kategori marawis.

“Sedangkan hari minggunya ada perlombaan festival seni tari kreasi tradisional kategori SMA dan Mahasiswa. kemudian ada panggung kreativitas dari jam 13:00 WIB sampai jam 19:00 WIB. Dan di malam puncak akan ada pertunjukan garapan drama tari dari UKm Pandawa Untirta dengan judul nyi mas gamparan,” katanya.(Den)

Kabar6-Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf mencurigai adanya ruang kelas fiktif SMA/SMK negeri di Provinsi Banten.

Menurutnya, hal itu sengaja dilakukan pihak sekolah untuk mendapatkan dana BOS dan BOSda agar bisa lebih besar, sementara jumlah ruang kelas tidak mencukupi.

Caranya dengan mensiasati rombongan belajar (rombel) siswa yang dipadatkan.

“Infonya ada ruang kelas fiktif. Jumlah rombel dipadatkan, sementara ruang kelasnya tidak cukup,” kata Furtasan, Minggu (24/11/2019).

Menurutnya, dengan jumlah ruang kelas dan rombel yang banyak, kata Furtasan, secara otomatis kucuran dana BOS dan BOSda disekolah yang dimaksud akan mendapatkan kucuran dana lebih sesuai jumlah yang dimasukan kedalam data dapodik milik Dinas.

Oleh karena itu, kedepan pihaknya mengaku akan turun kelapangan untuk memastikan hal tersebut.**Baca juga: Rencana Pemangkasan Eselon, Anggaran Gaji Pegawai Masih Tersedia di APBD 2020.

Pihaknya mewarning kepada pihak sekolah agar hati-hati jika terbukti, akan ada sanksi bila hal tersebut ditemukan.

“Hati-hati Kepsek yang laporannya tidak sesuai Dapodik, dewan akan turun,” katanya.

Menurut Furtasan, jumlah rombel untuk setiap kelasnya telah ditentukan antara 32-36 siswa. Namun, infonya banyak yang mencapai 50 siswa, sehingga dikhawatirkan kegiatan belajar-mengajar menjadi terganggu.(Den)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diberikan waktu enam bulan untuk melakukan kajian pemangkasan jabatan eselon III dan IV.

Hal itu menyusul Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, sebelumnya telah meneken Surat Keputusan pemangkasan eselon III dan IV.

Meski begitu, pada APBD Provinsi Banten tahun 2020, alokasi anggaran gaji pegawai, khususnya untuk eselon III dan IV masih tersedia, belum ada pemangkasan.

Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo mengatakan, pihaknya belum melihat renacana pemangkasan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK). Ia juga menegaskan, dari postur APBD 2020 yang telah disahkan masih terdapat alokasi untuk jabatan eselon III dan IV.

“Kita tunggu aja regulasinya. Anggaran juga masih sama. Asumsinya tahun depan masih ada eselon III dan IV,” ujarnya, kepada wartawan, kemarin.

Atas rencana pemangkasan tersebut, lanjut Budi, Pemprov Banten masih menunggu putusan dari pusat.

“Itu kan (rencana) pusat. Kita juga belum mengerti. Kalau dipangkas gimana UPT (Unit Pelayanan Terpadu) kita,” kata Budi.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menegaskan, pemerintah daerah sampai saat ini masih melakukan kajian. Hal itu juga sesuai intruksi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang meminta dilakukan kajian.

“Kita kan diminta, Pak Presiden minta untuk dikaji. Coba di daearh dikaji. Nanti dalam rapat para gubernur kita sampaikan yang mana yang dipangkas yang mana yang difungsionalkan,” kata WH kepada wartawan di KP3B, Kota Serang, akhir pekan lalu.

**Baca juga: Banten Ditenggat 6 Bulan Kaji Pemangkasan Jabatan Eselon III dan IV.

Ia mengaku, pemerintah pusat memberikan tenggat waktu selama enam bulan kepada Pemprov Banten untuk melakukan kajian. “Kita ditenggat sampai Mei. Ini kita sudah bahas di Biro Organisasi,” ujarnya.

Saat ditanya apakah pengurangan jabatan eselon III dan IV di lingkup Pemprov Banten akan mengakibatnya hilangnya tunjangan kinerja (Tukin) bagi pejabat, WH juga mengaku, hal itu juga masih dalam kajian. Diketahui, jumlah pejabat eselon III dan IV di Pemprov Banten mencapai 800 orang.

“Masih dikaji. Dan saya pikir gaji fungsional malah lebih besar dari struktural. Jadi maju kena mundur kena,” katanya.(Den)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diberikan waktu enam bulan untuk melakukan kajian pemangkasan jabatan eselon III dan IV. Hal itu menyusul Menteria Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, telah meneken Surat Keputusan pemangkasan eselon III dan IV.

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menegaskan, pemerintah daerah sampai saat ini masih melakukan kajian. Hal itu juga sesuai intruksi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang meminta dilakukan kajian.

“Kita kan diminta, Pak Presiden minta untuk dikaji. Coba di daearh dikaji. Nanti dalam rapat para gubernur kita sampaikan yang mana yang dipangkas yang mana yang difungsionalkan,” kata WH kepada wartawan, kemarin.

Ia mengaku, pemerintah pusat memberikan tenggat waktu selama enam bulan kepada Pemprov Banten untuk melakukan kajian. “Kita ditenggat sampai Mei. Ini kita sudah bahas di Biro Organisasi,” ujarnya.

**Baca juga: Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten Dinilai Belum Adil.

Saat ditanya apakah pengurangan jabatan eselon III dan IV di lingkup Pemprov Banten akan mengakibatnya hilangnya tunjangan kinerja (Tukin) bagi pejabat, WH juga mengaku, hal itu juga masih dalam kajian. Diketahui, jumlah pejabat eselon III dan IV di Pemprov Banten mencapai 800 orang.

“Masih dikaji. Dan saya pikir gaji fungsional malah lebih besar dari struktural. Jadi maju kena mundur kena,” katanya.(Den)

Kabar6-Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf menyebut pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten dinilai belum adil, Minggu (24/11/2019).

Hal itu dibuktikan dengan kucuran dana BOS dan Bosda antara SMA/SMK negeri dengan SMA/SMK swasta yang tak sebanding.

SMA/SMK negeri memperoleh dana BOS dan BOSda mencapai Rp 5,4 juta setiap tahun untuk setiap siswanya, sedangkan SMA/SMK swasta hanya memperoleh Rp 500 ribu.

Padahal, jumlah SMA/SMKN di Provinsi Banten belum bisa menampung semua lulusan sekolah menengah pertama agar bisa sekilah di SMA/SMK milik pemerintah.

“Belum adil. Kucuran dana BOS dan BOSda kepada SMA/SMK negeri tak sebanding dengan yang diterima oleh SMA/SMK swasta,” kata Furtasan.

Lanjut Furtasan, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, karena siswa-siswi yang sekolah di SMA/SMK negeri maupun yang di swasta adalah warga Banten semuanya.

Pemprov Banten seharusnya tidak menganggap SMA/SMK swasta layaknya seperti anak tiri atau dinomor duakan dibandingkan dengan SMA/SMKN.

Oleh karena itu, Furtasan berharap pemprov Banten tidak tanggung-tanggung atau setengah-setengah dalam menggelontorkan anggarannya, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan.

**Baca juga: Pekan Depan, Pol PP Kabupaten Serang Akan Panggil Perusahaan Tak Berizin.

“Jangan dianak tirikan atau di nomor keduakan. Pemprov jangan-tanggung, kalau mau gratis,” katanya.

Dirinya juga mengaku siap untuk berdebat mengenai penganggarannya karena anggapan APBD Provinsi Banten yang minim.

Pihaknya juga mengkritisi porsi APBD Banten tahun 2020 yang dianggap belum pro rakyat. Menurutnya, dari Rp 13 teiliun lebih APBD Banten 2020, 67 persen habis untuk belanja tidak langsung. (Den)

Kabar6-Tak lengkapi perizinan, Satuan Pamong Praja Kabupaten Serang akan panggil empat perusahaan yang sebelumnya dilaporkan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia.

Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, M Iskandar menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap dua perusahaan terlebih dahulu.

Menurut Iskandar, pemanggilan terhadap kedua perusahaan itu berdasarkan aduan dari Gerak dan koordinasi dengan DPMPTSP setempat.

“Pekan depan kita akan panggil 2 perusahaan dulu untuk melengkapi izin operasi dan lainnya,” kata Iskandar, Minggu (24/11/2019).

Namun begitu, Iskandar tetap memberikan batas waktu terhadap dua perusahaan akan dipanggil pekan depan itu.

“Kalau mereka tetap membandal, maka kami akan melakukan langkah tegas yakni penutupan sementara hingga seluruh perizinan yang dibutuhkan segera dilengkapi,” jelasnya.

Iskandar bilang, pihaknya juga sudah menyampaikan perihal pemanggilan perusahaan diduga tak memiliki izin itu ke Bupati Serang.

“Iya, kita sudah laporkan ke bu Bupati. Mulai dari pemeriksaan ke lapangan, pemeriksaan izin hingga Amdal dan lainnya. Dan, kami akan minta arahan dari beliau untuk langkah selanjutnya,” tuturnya.

**Baca juga: Pasutri Terbakar di Serang, Sang Istri Lagi Hamil 2 Bulan.

Sementara, Ketua Gerak Indonesia DPD Banten, Arohman Ali meminta agar pemerintah setempat dapat tegas dalam menindak perusahaan yang tak taat peraturan.

Bicara perizinan tentu saja berkaitan dengan retribusi pajak. “Bila pengusaha taat peraturan maka PAD juga meningkat, namun PAD akan surut bila para pengusaha itu tak taat peraturan. Kami minta pemerintah menindak tegas perusahaan bandel itu,” pungkasnya.(Jic)

Kabar6–Menjaga kualitas pelayanan hotel merupakan salah satu konsistensi Hotel Marbella Anyer, maka tidak heran jika tetap diminati berbagai kalangan, baik individu maupun kelompok, meski banyak hotel atau villa baru di Kawasan Pantai Anyer dengan design yang lebih modern.

Menurut Director of Sales & Marketing Marbella Hotel, Convention and Spa, Anyer, Ipung Bagus, ada pula alasan lain kenapa Hotel Marbella Anyer tetapi banyak pengunjung hingga saat ini.

Status Hotel Marbella Anyer yang merupakan hotel paling besar dan paling luas di kawasan wisata Pantai Anyer, dengan fasilitas hotel dan water sport paling lengkap, juga jadi sebab kenapa banyak wisatawan di Kawasan Pantai Anyer memilih Hotel Marbella sebagai tempat untuk menginap.

**Baca juga: Rayakan Hari Anak Universal, Es Teler 77 Hadirkan Lomba LASKAR.

“Kita juga satu-satunya hotel di Anyer yang punya pantai sepanjang 400 meter tanpa karang. Bangunan hotel kami ada 4 tower dengan delapan lantai, total kamar kami ada 400 kamar, dengan dua kolem renang yang luas,” tutur Ipung.

Nilai plus Hotel Marbella Anyer yang lainnya adalah, memiliki 15 meeting room, dengan satu Ballroom yang bisa memuat lebih dari seribu orang.

“Makanya kami selalu jadi pilihan banyak instansi swasta atau pemerintah, untuk dijadikan tempat diselenggarakannya acara mereka. Apalagi di saat weekand, itu hampir selalu full okupansi kita,” pungkas Ipung. (Ris)

Kabar6-Geliat wisata di Kawasan Pantai Anyer perlahan tapi pasti, mulai kembali seperti sedia kala. Ya, keramaian wisatawan di Pantai Anyer kini mulai meningkat, karena keamanannya yang sudah dinyatakan aman 100 persen.

Hal itu diungkapkan oleh Director of Sales & Marketing Marbella Hotel, Convention & Spa Anyer, Ipung Bagus. “Anyer sudah aman. 100 persen aman, bahkan peristiwa kemarin itu (Tsunami Banten dan Lampung), Anyer sama sekali tidak terdampak bencana. Itu yang kena di bagian Carita sampai Tanjung Lesung ke sana,” ujarnya Sabtu (23/11/2019).

Menurut Ipung, saat ini saat ini sudah banyak wisatawan yang berkunjung kembali ke Kawasan Pantai Anyer dan sekitarnya. “Mereka tidak takut datang kemari, karena memang kita aman,” lanjutnya.

**Baca juga: November Glizt, Supermal Karawaci Hadirkan Permainan Seru di Kids Atrium.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu wisatawan, Tuftana. Menurutnya, Anyer saat ini sudah banyak perubahan, sudah kondusif. “Kelihatannya akan lebih bagus. Indah saya lihat. Harapannya bisa lebih baik lagi, dan harus optimis bahwa geliat wisata di sini aman dan kondusif,” pungkas wisatawan asal Bekasi, yang mengaku sedang reunian di Hotel Marbella Anyer. (Ris)

Kabar6-Letak geografis yang strategis, menjadikan Provinsi Banten menjadi pusat perhatian semua pihak, termasuk pemerintah pusat.

Oleh karena itu, daerah diminta untuk tidak membuat peraturan yang dapat memberatkan investor dan ingin menanamkan sahamnya di Provinsi Banten.

Termasuk untuk memberikan rasa aman kepada investor, yang masuk ke Provinsi Banten.

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku, pernah diundang oleh Presiden RI, Joko Widodo untuk membahas iklim investasi di provinsi Banten bersama-sama dengan daerah lainnya.

Hal itu dikarenakan Provinsi Banten saat ini menjadi pusat perhatian pusat soal investasinya.

Didukung berbagai fasilitas yang dimiliki, membuat posisi Provinsi Banten menduduki posisi teratas soal investasinya.

“Terkait apakah memang betul mereka (investor,red) apakah betul nantinya akan menanamkan sahamnya ke Banten, yang penting soal izin-izinnya jangan dipersulit,” terang WH, kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya menjamin izin yang dibutuhkan pihak perusahan yang ingin menanamkan sahamnya ke Provinsi Banten kedepan nantinya akan semakin dimudahkan.

Soal izin-izin yang dibutuhkan pihak perusahaan, pihaknnya menjanjikan hanya memerlukan waktu 14 hari, dan itu semua sudah dikerucutkan pelayanannya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, agar semakin mudah dan cepat.

“Dan dilapangannya, masyarakat jangan sampai pada protes,” katanya.**Baca juga: Sejumlah Jalan Provinsi Banten Diklaim Pembangunannya Diatas 70 Persen.

Menurutnya, investasi yang akan ditanamkan di Provinsi Banten Rp36 triliun, yang rencananya mulai dikerjakan tahun ini dan tahun depan. “Tahun ini, tahun 2019 dan tahun 2020,” katanya.

Menurutnya, tidak hanya peraturan daerah. Namun, terdapat peraturan-peraturan lainnya oleh pusat yang harus dipangkas, sehingga iklim investasi di daerah bisa semakin dipercepat.

“Tidak hanya Perda, banyak peraturan lainnya. Nanti akan.kita rapatkan dan kita jadikan isu, mana-mana saja yang akan dipangkas,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengklaim pembangunan ruas jalan provinsi yang dibiayai tahun anggaran 2019 sebagian sudah di atas 70 persen. Bahkan, banyak ruas jalan provinsi yang sudah 100 persen.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) awal November 2019 seperti disampaikan Sekretaris Dinas PUPR, Robby Cahyadi menyebutkan, pembangunan ruas Jalan Cipanas-Warung Banten sudah mencapai 55,46 persen.

Pembangunan ruas jalan yang juga merupakan akses ke tempat wisata Negeri di Atas Awan dibiayai APBD Banten 2019 senilai Rp47,7 miliar itu, jenis konstruksi jalan selebar 6 meter adalah beton K-300.

Sementara progres pembangunan Jalan Tanjung Lesung-Sumur diklaim sudah mencapai 69,03 persen.

Pembangunan ruas jalan selebar 7 meter dengan panjang 11,10 kilometer tersebut dibiayai APBD 2019 senilai Rp71 miliar. Seperti halnya Jalan Cipanas-Warung Banten, Jalan Tanjung Lesung-Sumur juga merupakan akses ke sejumlah tempat wisata.

Pembangunan Jalan Picung-Munjul yang dibiayai APBD Banten 2019 senilai Rp36,8 miliar sudah di atas 70 persen atau 71,11 persen.

Pembangunan ruas jalan selebar 6 meter dengan panjang 6 kilometer itu dikerjakan selama 186 hari kalender.

Masih pembangunan jalan yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, yaitu peningkatan Jalan Munjul-Cikaludan-Cikeusik pengerjaannya sudah 100 persen. Pembangunan yang dibiayai APBD Banten 2019 senilai Rp5,6 miliar tersebut dilaksanakan selama 150 hari kalender. Adapun panjang jalan yang dibangun adalah 1 kilometer dengan lebar 6 meter.

Seperti halnya pembangunan Jalan Munjul-Cikaludan-Cikeusik, pembangunan Jalan Ciseukeut-Sobang-Tela sepanjang 1,50 kilometer dengan lebar 6 meter sudah selesai dibangun atau 100 persen.

Sedangkan, pembangunan Jalan Bayah-Cikotok sepanjang 7,40 kilometer dengan lebar 6 meter baru mencapai 57,71 persen.

Sementara, pembangunan jalan di wilayah utara rata-rata sudah selesai dibangun atau 100 persen. Proyek pembangunan jalan di wilayah utara yang sudah selesai adalah Jalan Simpang Bitung-Curug-Legok-Parung Panjang dan rehabilitasi Jalan Cisauk-Jaha.

Pembangunan jalan Simpang Bitung dibiayai APBD Banten 2019 senilai Rp20,9 miliar.

Di wilayah utara juga terdapat pembangunan jalan yang masih di bawah 100 persen, yaitu pembangunan Jalan Mauk-Teluk Naga yang baru mencapai 80,63 persen dan peningkatan Jalan Parigi-Sukamanah masih 72,23 persen.

Peningkatan jalan Parigi-Sukamanah dibiayai APBD Banten 2019 senilai Rp35,5 miliar, sedangkan Jalan Mauk-Teluk Naga dibiayai APBD Banten senilai Rp13,6 miliar.**Baca juga: Badan Jalan di Puspemprov Banten Berubah Jadi Tempat Parkir.

Karena semua jalan provinsi yang belum selesai masih dalam proses pembangunan, maka dipastikan kini progresnya sudah lebih meningkat dibandingkan dengan data yang disampaikan pada awal November 2019.(Den)