Kabar6-Ditengah Pandemi covid-19 saat ini, satu keluarga di RT 04, RW 01, Kampung Kramat Tegal, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, tak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.

Mirisnya, Noviyanti (11) anak pertama pasangan Maiyah (30) dan Herman Felani (35) dalam kondisi lumpuh sejak usia empat bulan.

Maiyah bercerita bahwa suaminya bekerja sebagai petugas keamanan di daerah Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten.

Gajinya hanya Rp3 juta perbulan yang digunakan untuk memenuhi kehidupan suami, istri, dan tiga anaknya.

Saat pandemi covid-19 ini, keluarga tersebut mengaku belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, baik Pemkab Serang maupun Pemprov Banten.

“Enggak ada bantuan (dari pemerintah), ada geh tahun 2012, dapet bantuan Rp2 juta, katanya setahun satu kali, cuma sekali itu dapat bantuannya. Belum ada yang ngasih bantuan, PKH, Jamsosratu, enggak ada bantuan, baru ini dapat bantuan,” kata Maiyah, ditemui dirumahnya, Sabtu (09/05/2020).

Putri pertamanya, Noviyanti (11) yang menderita kelumpuhan sejak usianya 4 bulan usai mengalami kejang-kejang dan sempat dirawat selama empat hari di RSUD Serang. Usai itu, anaknya menjadi lumpuh hingga kini.

“Ya orang lagi pas umuran jalan 4 bulan langsung dibawa ke rumah sakit Serang, terus di rontgen, tapi hasilnya bagus. Diperiksa sama dokter, katanya enggak ada penyakitnya. Empat hari di RS. Keluhannya setep (kejang), tapi setep dingin. Kakau badannya panas, enggak setep. Kalau habis bangun tidur itu setep terus,” terangnya.

Bangunan rumahnya pun seadanya, lantainya masih dari semen. Sedangkan dindingnya dari triplek yang di cat, atap rumahnya dari asbes dan berdiri di atas tanah milik negara.

Sedangkan untuk makan sehari-hari, Maiyah terpaksa berutang dulu ke warung. Kemudian saat suaminya gajian, maka dibayar hutang tersebut. Namun pendapatannya harus dibagi untuk ongkos kerja sang suami yang jauh dari rumah.

“Untuk makan ngambil dan kebutuhan sehari-hari ngambil dulu di warung, nanti gajian baru bayar. Tanahnya punya negara, cuma ngebangun materialnya aja. Kalau digusur enggak tahu tinggal dimana lagi, kalau dulu ngontrak,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6 – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto meminta kadernya dapat memperkuat rasa persatuan dengan membantu masyarakat di tengah mewabahnya penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Demikian diungkapkan Sekretaris DPD Gerindra Banten, Andra Soni kepada wartawan saat ditemui di lingkungan DPRD Banten, Sabtu (8/5/2020).

Andra mengatakan, ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto telah memberikan pengarahan kepada kader-kader Partai Gerindra di seluruh daerah, baik kader maupun anggota DPRD.

“Salah satunya membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota,” ujarnya.

Pihaknya bersama DPC Partai Gerindra se-Provinsi Banten diperintahkan untuk mendata masyarakat di lingkungannya masing-masing, guna memastikan penyaluran bantuan sosial yang diberikan.

Seluruh kader, anggota DPRD Banten dan kabupaten/kota se Banten diminta ketanggapanya untuk melakukan aksi sosial. Baginya itu merupakan tindakan kemanusiaan yang meski dilakukan secara istiqomah.

“Kita hadir untuk kemanusiaan, Gerindra bukan hanya karena Covid saja, tapi Gerindra diajarkan konsisten untuk melakukan aksi sosial,” terangnya.

Dirinya menuturkan, sampai saat ini pihaknya telah membagikan bantuan melalui DPC, berupa puluhan ribu paket sembako, alat rapid test, APD dan lain sebagainya.

**Baca juga: Insentif Tenaga Medis Covid-19 RS Banten Direvisi.

“Kami banyak juga yang aktif melakukan Satgas. Memberikan APD, rapid test yang berasal dari iuran dari anggota,” sebut Andra.

Selanjutnya, seperti yang diamanatkan oleh Prabowo Subianto, pihaknya juga turut mendukung upaya pemerintah di saat bangsa Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19.(Den)

Kabar6-Dapur umum yang menyiapkan makanan gratis sebanyak seribu bungkus setiap harinya, berdiri di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten, sejak hari ke-4 Ramadhan. Pendirian dapur umum itu kerjasama dengan keluarga besar Tubagus (Tb) Aris Munandar sebagai donatur, yang dibantu oleh Kodim 0602/Serang dan Polres Serang Kota.

Proses masak memasak, membungkus makanan hingga menyalurkan, semuanya dibantu oleh personil TNI dan Polri. Sehingga diharapkan bisa tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.

“Pertama ibadah dan ini ada (sumbagan) dari adik-adik saya, keluarga saya, kakak-kakak saya. Utamanya (pembagian) daerah saya, di Kota Serang, saya pingin adanya covid-19 ini kita tetap survival dengan ala kadarnya yah. TNI Polri membantu kami hingga pendistribusian, sehingga jadi lebih tertib,” kata donatur, Tb Aris Munandar, ditemui di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten, Sabtu (09/05/2020).

Dapur umum akan berlangsung selama 23 hari dan sudah berlangsung 10 hari dengan produksi nasi bungkus sebanyak seribu bungkus setiap harinya. Tak hanya melibatkan TNI Polri, ada juga relawan dari masyarakat yang membantu di dapur umum.

Nasi bungkus di akui Aris sudah dilakukan dia beserta keluarga besarnya setiap tahun selama bulan Ramadhan. Namun bulan puasa tahun ini berbeda, sehingga dia membuka dapur umum.

“Kalay tahun lalu, kita cari spot sendiri (pembagian nasi bungkus). Kalau semua siap, bisa sampai 23 hari, sehari 1000 bungkus dan di distribusikan. Tantangan dan kesulitannya tidak ada, semua itu dibantu sama Bekang (perbekalan angkatan),” Jelasnya.

Bagi masyarakat umum yang melintasi Alun-alun saat waktunya buka puasa, bisa mendatangi dapur umum untuk mendapatkan nasi bungkus secara gratis. Karena selain disalurkan langsung ke setiap kecamatan di Ibu Kota Banten, nasi bungkus juga dibagikan ke para pedagang kaki lima (PKL), pengamen, tukang parkir, ojek, angkot dan petugas kebersihan disekitar Alun-alun Barat Kota Serang.

“Kita alokasikan juga di dapur ini, jika ada masyarakat yamg membutuhkan, bisa langsung kesini. Tapi Babinsa tetap membagi di enam kecamatan,” kata Komandan Distrik Militer (Kodim) 0602/Serang, Kolonel Infantri Mudjiharto, dilokasi yang sama, Sabtu (09/05/2020).

**Baca juga: Insentif Tenaga Medis Covid-19 RS Banten Direvisi.

Dia mengaku berterima kasih kepada keluarga Tb Aris Munandar yang telah menjadi donatur dan mau meringankan sedikit beban masyarakat ditengah pandemi covid-19. Mudjiharto juga berharap agar pandemi Corona segera hilang dari bumi Indonesia.

“Pelaksanaan dapur merupakan bentuk sinergitas. Setiap hari membuat 1.000 nasi bungkus yang kita distribusikan ke enam kecamatan di Kota Serang. Diharapkan nantinya dapat membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Berharap kondisi normal kembali,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Pembetian insentif kepada petugas medis covid-19 yang bertugas di Rumah Sakit Umum (RSU) Banten direvisi sesuai SSH terakhir yang ditandatangani Gubernur Banten, Wahidin Halim agar bisa diberikan kepada petugas medis, meski pada kenyataannya mengalami penyusutan atau penurunan dari yang sebelumnya pernah dijanjikan.

Hal itu menyusul, sebelum keluarnya surat Keputusan Meteri Kuangan (KMK) yang mengatur mengenai pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani coroba virus disease 2019, Pemprov Banten sudah lebih dulu membuatkan SSH yang akan diberikan kepada petugas, meski pada perjalannya harus direvisi agar sesuai dengan arah dari pusat, selain penanganan covid-19 ini kondiainya sangat dinamis.

“Jadi begini, menteri keuangan kan ada KMK tentang pemberian insentif dan santuan kematian. Disitu kan diberikan batasan. Dan sebelum ada KMK itu, di kita sudah ada Pergub, dan didalam Inmen itu diatur agar daerah bisa memberikan sesuai kemampuan daerah,” terang Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti kepada Kabar6.com, Jumat (8/5/2020) malam.

Meski mengalami penyusutan, sambung Rina, setidaknya Pemprov Banten telah berusaha untuk memberikan perhatian lebih agar petugas medis covid-19 yang bertugas di RSU Banten bisa mendapatkan insentif sesuai harapan yang dijanjikan, meski pada perjalannya muncul peraturan dari pusat yang harus tetap diikuti oleh pemerintah daerah dan tidak bisa ditabrak, memaksa Pemprov Banten agar bisa merubahnya dari yang sebelumnyan pernah dijanjikan.

“Karena harus kita ikuti semua regulasi dari pusat itu. Insentif ada yang dari pusat, namun ada yang dari daerah. Agar ada perhatian lebih (pemberian insentif),” katanya.

**Baca juga: BLT di Kota Serang Belum Tepat Sasaran.

Rina mencontohkan, seperti pemberian insentif kepada petugas medis RSU Banten yang sebelumnya direncanakan untuk mendapatkan insentif dari pusat sebesar Rp 15 juta, ditambah insentif dari Pemprov sebesar Rp 75 juta, dan akhirnya direvisi menjadi Rp 15 juta dari pusat ditambah Rp 60 juta dari Pemprov, begitu seterusnya kepada petugas medis lainnya berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, agar disesuaikan dengan insentif yang diberikan.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) mengeluarkan kebijakan terkait pemberian uang insentif bagi nakes yang menangani COVID 19. Berikut rinciannya, untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta, dokter umum Rp 10 juta, bidan dan perawat sebesar Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya sebesar Rp 5 juta.

Terpenting pihaknya menambahkan, penaganan covid-19 di Provinsi Bangen agar bisa terus berjalan. Dan saat ini Kepgub revisisnya sudah ditandatangani oleh Gubernur dan telah disalurkan kepada penerimanya masing-masing.

“Tadi udah dicairkan, semua nakes, berdasaekan usulan,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600ribu dari pemerintah pusat bagi warga terdampak covid-19 di Kota Serang mulai disalurkan. Bahkan penyaluran pertama dipantau langsung oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara, Sabtu (9/5/2020) bertempat di Kantor Pos Cabang Serang.

Dalam sambutannya, Juliari mengatakan, jika kehadirannya hanya untuk memastikan jika BLR dari Kementrian Sosial bagi warga terdampak covid-19 bisa tersalurkan dengan baik.

“Saya kira, apa yang kita berikan tidak bisa memuaskan aspirasi-aspirasi dari warga terdampak. Saya harap ada intervensj juga dari Pemkot, jika ada warga-warga yang tidak tercover oleh bantuan Kemensos agar bisa ditangani oleh Pemkot,” ucap Juliari.

Ia pun berharap, kepada para penerima manfaat BLT agar bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga dirasa benar-benar bisa meringankan beban warga yang memang membutuhkan akibat dampak dari mewabahnya covid-19.

“Tolong Bapak Ibu, uangnya digunakan ke hal-hal yang bermanfaat. Bapak-bapaknya jangan sampe itu dibeliin rokok, mending pake beli makan buat anak-anaknya dirumah,” himbaunya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Serang, Poppy Nopriadi menambahkan, jika sebanyak 16.266 KK yang masuk kedalam DTKS tersebut. Masih akan melakui proses verifikasi dari pihak Kementrian Sosial untuk kemudian menerima BLT sebesar Rp 600ribu.

“16.266 kalau semuanya lolos verifikasi. Jadi nanti di verifikasi ulang Kemensos. Kalau tidak terverifikasi, dibuka kesempatan untuk perbaikan. Dicari dulu apa salahnya, kecuali yang ganda atau pernah menerina bantuan sebelumnya,” jelasnya.

**Baca juga: BLT di Kota Serang Belum Tepat Sasaran.

Ia meyakini, jika proses penyaluran BLT bagi warga terdampak covid-19 di Kota Serang, bisa selesai dalam waktu kurang dari satu bulan. Itu karena tingkat kesulitan penyaluran di Kota Serang masih lebih mudah ketimbang daerah-daerah lain.

“Kalau saya berbincang tadi dengan orang Kemensos, perkiraannya itu 1 sampai 3 minggu. Karena Kota Serang ini kan Ibukota Provinsi. Jadi masuk dalam kategori penyelesaiannya itu 1 sampai 3 minggu. Kalau yang dari luar daerah itu bisa 3 sampe 1,5 bulan, bahkan ada yang 2 sampe 3 bulan, tergantung medannya,” tukasnya.(Dhi)

Kabar6-Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Serang, Banten, melalui PT POS Indonesia belum 100 persen tepat sasaran. Karena pendataan yang dilakukan dalam waktu singkat, sehingga pasti ada kesalahan data.

“Kesempurnaan data 95 persen sempurna, 5 persen sedang dalam penyempurnaan,” kata Walikota Serang, Syafrudin, ditemui di PT POS Kota Serang, Sabtu (09/05/2020).

Nantinya, jika ada bantuan yang tidak tepat sasaran akan dilakukan verifikasi ulang. Kalau ditemukan bantuan yang tumpang tindih, maka akan dialihkan ke masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Apabila memang ada yang tidak tepat sasaran, karena bantuan ini terlalu cepat, nanti kami akan verifikasi dan yang ternyata berhak belum menerima, ini nanti kami akan usulkan,” terangnya.

**Baca juga: Hari Raya Waisak, Umat Budha Bagikan 300 Paket Sembako di Serang.

Syafrudin menuturkan jika berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang. Sebanyak 16.266 Kepala Keluarga (KK) se-Kota Serang akan menjadi penerima manfaat BLT dari pemerintah pusat sebesar Rp 600ribu.

“Totalnya di Kota Serang itu, bantuan dari Provinsi itu 30 ribuan KK, dari pusat itu 16.266 KK, yang dari Pemkot itu 50ribu lebih KK. Jadi sekitar 90 ribuan KK yang akan mendapat bansos. Itu belum termasuk yang PKH,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta untuk berani menjelaskan keterlambatan pembayaran honor dan insentif tenaga medis Rumah Sakit Umum (RSU) setempat. Insentif tenaga medis sebagai garda terdepan penangan Covid-19 sampai sekarang belum dibayarkan.

Demikian hal itu terungkap dalam kunjungan Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan ke tempat peristirahatan tenaga medis RSU Banten di Hotel Le Semar, Kota Serang, Kamis (7/5/2020).

“Jika memang ada aturan yang mengharuskan adanya perubahan atau revisi besaran sebagaimana dijanjikan saat MoU, pimpinan seharusnya tidak perlu merasa takut untuk menjelaskan, jika memang tidak bisa direalisasi. Karena tidak ada satu orangpun yang mau melabrak aturan. Jadi tetap harus dijelaskan,” terang Fitron.

Pihaknya berharap ada sebuah kejelasan kepada petugas medis RSU Banten agar semuanya menjadi transparan. Sehingga tidak menjadi bingung karena adanya isu perubahan insentif yang bisa saja tidak mencapai nominal yang sebelumnya telah disepakati.

Mereka juga sudah sebulan lebih bekerja, gajinya juga belum diterima. Padahal, sambung Fitron, tidak sedikit di antara tenaga kesehatan waktu kerja penuh seharian.

“Namun, boro-boro bayarannya tepat waktu, malah ada kabar-kabar yang sumir buat mereka khawatir insentif belum diterima meski sudah bekerja sebulan lebih, ditambah isu mengenai perubahan SSH yang tidak sesuai dengan janji sebelumnya. Sehingga akhirnya mengambang. Pimpinan tidak boleh ragu untuk menjelaskannya kepada mereka, supaya jelas,” katanya.

**Baca juga: Insentif Belum Cair, Nakes Covid-19 Banten Diminta Terus Semangat.

Informasi yang dihimpun Kabar6.com, nominal yang diberikan kepada petugas RSU Banten nilainya bervariasi. Mulai dari tenaga OB mendapatkan Rp5 juta, tenaga penunjang medis dan non medis Rp15 juta.

Kemudian, tenaga perawat Rp 17,5 sampai Rp 22 juta, dokter umum Rp50 juta dan terakhir dokter spesialis mendapatkan Rp75 juta.(Den)

Kabar6-Sekertaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan bertandang ke basecame tempat peristirahatan tenaga kesehatan (nakes) covid-19 Rumah Sakit Umum (RSU) Banten yang berada di Hotel Le Semar, Kota Serang, Kamis (7/5/2020) malam.

Dalam kunjungannya tersebut, pihaknya berharap tenaga medis covid-19 RSU Banten agar bisa tetap tenang dan semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penanganan dan penyebaran virus corona di Provinsi Banten.

Meski pada kenyataannya, sambung Fitron, sampai saat ini para petugas medis tersebut belum juga mendapatkan honor dan insentif seperti yang sebelumnya pernah dijanjikan oleh Pemprov Banten, yang akan disalurkan secara rutin setiap bulannya.

Namun, pada kenyataannya, sampai insentif tersebut belum juga kunjung diberikan kepada petugas medis covid-19 RSU Banten.

“Please, tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan penanganan covid-19 di Banten. Karena semua pasti ada jalannya,” kata Fitron disela-sela kunjungannya tersebut dihadapan tenaga medis covid-19 RSU Banten.

Sebelumnya, tenaga medis RSU Banten merasa resah karena sampai saat ini honor dan insentifnya belum kunjung diterima, meski mereka mengaku telah bekerja selama satu bulan lebih, sejak RSU Banten diresmikan sebagai RS rujukan covid-19 milik Pemprov Banten tanggal 25 Maret 2020 yang lalu.

Atas kejadian itu, mereka mengancam akan melakukan aksi demo jika gaji yang seharusnya diterimanya setiap bulan tersebut tak kunjung diberikan.

Mereka mengaku baru menerima insentif yang sebelumnya dijanjikan oleh Presiden Jokowidodo. Namun, belum yang bersumber dari APBD Banten.

Untuk diketahui, total pegawai di RSU Banten terdiri dari tenaga medis maupun non medis dengan jumlah mencapai 594 orang.

Mengenai nominal yang dijanjikam kepada petugas nilainya bervariasi, mulai tenaga OB mendapatkan Rp5 juta, tenaga penunjang medis dan non medis Rp15 juta, tenaga perawar Rp17,5 sampai Rp22 juta, dokter umum Rp50 juta dan terakhir dokter spesialis mendapatkan Rp75 juta.

Lebih jauh Fitron mengaku akan segera memfasilitasi permasalahan tersebut kepada pihak terkait, agar pemberian insentif tenaga medis covid-19 RSU Banten dari Pemprov bisa segera cair secepatnya.

“Harusnya mereka dulu (petugas medis) yang mestinya diperhatikan (insentif),” katanya.

Sebelumnya, Kepala Diskominfo, satistik dan persandian Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti, bahwa pencairan uang insentif petugas covid-19 di Provinsi Banten akan cair dalam waktu dekat.

“Sedang dalam proses. Insa Allah dalam dua hari ini dapat di cairkan karena ada perubahan SK Gubernur terhadap SSH sesuai Permenkeu tentant insentif tenaga kesehatan,” terang Enang (Rabu (6/5/2020).**Baca juga: PMII Bakal Gugat Gubernur Soal Marger Bank Banten ke Bank BJB.

Menurutnya, keterlambatan pemberian insentif kepada petugas medis covid-19 yang bersumber dari APBD Banten tidak ada sangkut pautnya dengan perpindahan Kasda Pemrov dari sebelumnya ada di Bank Banten kemudian pindah ke BJB. “Tidak ada hubungannya,” tandasnya.(Den)

Kabar6- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten menyayangkan keputusan Gubernur Banten menggabungkan Bank Banten dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Sebab, kebijakan yang dilakukan oleh gubernur Banten dianggap telah mengecewakan masyarakat.

Ketua PMII Banten Ahmad Solahuddin akan mengkaji keputusan gubernur yang akrab disapa WH itu untuk melakukan gugatan ke PTUN.

“Kita sedang mendalami masalah ini, mengingat banyak nasabah dan berbagai pihak yang merasa dirugikan, terlebih SK pengalihan RKUD yang ramai jadi perbincangan publik diduga kuat diluar ketentuan hukum, kalau jelas-jelas merugikan masyarakat, perlu kiranya melakukan gugatan ke PTUN”, tegas Solahuddin, Kamis  (7/5/2020).

Dia menegaskan, keputusan tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak komitmen mengembangkan aset sesuai dengan spirit otonomi daerah.

“Keputusan marger Bank Banten dengan BJB, apapun alasannya, jelas membuktikan bahwa pemerintah tidak komitmen menjaga, menyelamatkan dan mengembangkan aset daerah sesuai dengan spirit otonomi daerah,”ujarnya.

**Baca juga: Hari Raya Waisak, Umat Budha Bagikan 300 Paket Sembako di Serang.

Dia juga menyayangkan Keputusan sepihak Gubernur terkait marger Bank Banten dengan BJB tanpa adanya konsultasi. Pada proses awal berdiri bank Banten, menurutnya banyak dinamika yang terjadi, mulai dari kasus suap anggota DPRD hingga kembang kempisnya kondisi keuangan Bank Banten.

“Saya menyayangkan keputusan gubernur memarger bank Banten dengan BJB, terlebih keputusan itu lagi-lagi sepihak, tanpa melalui konsultasi dengan legislasi dan stakeholder yang lain. Pada proses berdirinya Bank Banten memang banyak dinamika yang terjadi, tapi disitu kita bisa tau komitmen atau tidaknya pemprov Banten dalam menjaga aset daerah,” tegasnya.(Aep)

Kabar6-Perayaan Waisak ditengah pandemi covid-19 dirayakan secara sederhana dan toleransi oleh Umat Budha di Kota Serang. Mereka membagikan 300 sembako ke masyarakat yang ekonominya terdampak, tanpa memandang status agama, budaya dan suku. Pembagian sembako dilakukan bersama jajaran TNI dari 0201/Serang Kota.

“Bertepatan dengan hari Waisak, kami dari Vihara Sukavati berusaha ikut andil dalam membatu masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan membagikan paket sembako,” ungkap Bhiksu Sapta Virya, melalui siaran persnya, Kamis (07/05/2020).

Memperteguh semangat toleransi dan bhineka tunggal Ika, sembako dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sembako itu dibagikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak, disekitar lokasi Vihara yang berada di Kelurahan Kota Baru, Kota Serang, Banten.

Tak banyak memang yang dibagikan, namun diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonominya, terlebih saat ini sedang Bulan Ramadhan ditengah pandemi Corona.

“Paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat adalah hasil dari pengumpulan dana jemaat Vihara Sukavati,” terangnya.

Pihak Vihara sengaja menggandeng TNI untuk mempermudah penyaluran dan sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena menurut Ketua Vihara Sukavati, saat kondisi sulit seperti ini, sudah menjadi kewajiban siapapun untuk saling bergotong royong membantu sesama.

“Kami sangat berterimakasih atas dukungan dari Koramil 0201/Serang Kota yang sudah membantu kami dalam pendistribusian paket sembako ini. Karena kami sendiri merasa kewalahan jika harus membagikan sendiri kepada masyarakat,” kata Ketua Vihara Sukavati, Tantyo Nugroho, dalam siaran persnya, Kamis (07/05/2020).

Pihak TNI yang mendapatkan amanah untuk mendistribusikan sembako mengaku akan memberikan bantuan itu kepada masyarakat yang ekonominya terdampak. Sehingga bisa bertahan hidup hingga pandemi covid-19 berakhir.

**baca juga: Pemerintah Segera Gunakan GeneXpert Untuk Tangani Covid19.

Pihak TNI juga mengungkapkan akan selalu berupaya membantu pihak manapun untuk pendistribusian bantuan.

“Saya pribadi sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini, mengingat sekarang ini banyak sekali masyarakat yang terdampak Covid-19. Semangat gotong royong harus selalu dijaga,” kata Danramil 0201/Serang Kota, Kapten Inf Jakson Beay, dalam siaran persnya, Kamis (07/05/2020).(Dhi)