Kabar6-Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKPNU) mulai digalakkan di Provinsi Banten. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Satgas Nasional GKM NU, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, di Serang, Rabu (29/11).

“GKP NU ini program unggulan PBNU. Kita ingin mengkonsolidasikan kekuatan NU untuk membuat program yang berkualitas supaya keluarga NU meningkatkan,” ujar Alissa.

**Baca Juga: Pendidikan Politik di Sekolah dan Kampus, Mahfud MD: Enggak Boleh Bicara Elektoral

Alissa menjelaskan, GKM NU memiliki enam dimensi peningkatan keluarga, yaitu: Relasi dalam keluarga, Kesejahteraan keluarga, kesehatan keluarga, pendidikan keluarga, moderasi beragama, dan cinta alam.

Untuk di Provinsi Banten, GKM NU akan bentuk di semua kabupaten kota hingga ke tingkat kecamatan. Alissa berharap, dalam dua tahun ke depan, semua keluarga NU di Banten bisa terlibat dalam program ini.

“Sampai saat ini, GKM NU sudah berjalan di lima provinsi, tahun depan kita akan melebarkan program ini ke provinsi-provinsi lain, termasuk Banten,” kata Alissa.

Alissa menambahkan, GKM NU melibatkan tokoh-tokoh nasional sebagai pengarah. Lima tokoh nasional yang terlibat adalah Presiden Joko Widodo, Sinta Nuri Abdurrahman Wahid, Kiai Ma’ruf Amin, Kiai Mustafa Bisri, dan Kiai Miftahul Ahyar.

GKP NU kata putri Gus Dur ini telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam pencegahan stunting melalui pendekatan agama pada 10 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Tahun depan, program ini akan masuk ke Banten,” pungkas Alissa.

Sementara, Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Ahmad Nuri mengatakan, Satgas GKM NU se provinsi Banten akan dibentuk hingga tingkat kelurahan/desa. Salah satunya tugasnya dalam pencegahan stunting.

“Saya sebagai satgas GKMNU Provinsi Banten akan mengkonsolidasikan program itu kecamatan atau kelurahan mana saja yang akan dikonsentrasikan dalam kerja-kerja penuntasan stunting,”katanya.(Aep)

Kabar6- Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mendorong percepatan pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan, Kabupaten Pandeglang dan RSUD Cilograng, Kabupaten Lebak.

Kedua rumah sakit tersebut sudah dibangun sejak tahun 2022, namun hingga saat ini belum beroperasi.

“Rumah sakit Labuan dan Cilograng yang pertama ini sudah setahun yang lalu ini merupakan catatan bahwa pembangunan itu sudah setahun tapi belum beroperasi,” kata Yeremia kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

**Baca Juga:Soroti Kualitas Pembangunan RSUD Cilograng, Anggota DPRD Dorong Warga Lapor APH

Yeremia mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk membahas percepatan pengoperasian kedua rumah sakit tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan kedua rumah sakit tersebut akan beroperasi.

“Oleh karena itu sudah berapa kali dalam rapat dengan Dinas Kesehatan kita minta untuk mempercepat pengoperasian rumah sakit tersebut karena kalau lama maka bangunan yang ada tidak terpelihara dengan baik,” ujarnya.

Yeremia khawatir jika kedua rumah sakit tersebut tidak segera beroperasi, maka bangunannya akan terbengkalai dan tidak terawat. Selain itu, anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunannya akan menjadi sia-sia.

“Kalau misalnya tidak dioperasikan maka bagaimana bisa melakukan perawatan, pemeliharaan terhadap pembangunan tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, Yeremia mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan pengoperasian kedua rumah sakit tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), pengadaan alat kesehatan (alkes), serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Semakin cepat pengoperasiannya, maka masyarakat tentu semakin terlayani khususnya di baik di wilayah Cilograng maupun Labuan,”tutupnya.

Hal yang diungkapkan Sekretaris Komisi V DPRD Banten Dede Rohana Putra menegaskan, harusnya dua RSUD tersebut sudah beroperasi tahun ini. Namun karena ada beberapa kendala sehingga diproyeksikan tahun depan.

“Kita dorong penguatan supaya tahun depan itu tidak meleset lagi supaya sudah bisa dirasakan. Karena anggarannya cukup besar buat membangun dua rumah sakit itu, kalau terlalu lama dan tidak langsung dimanfaatkan oleh masyarakat”ungkapnya.

Saat mengunjungi RSUD Labuan, Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, seluruh fasilitas dan peralatan medis sebagian besar sudah lengkap. Setelah itu pihaknya sedang mempersiapkan proses organisasi serta perizinannya untuk kemudian bisa segera beroperasi.

“Mudah-mudahan ini bentuk pemerintah hadir dalam rangka memenuhi pelayanan dasar, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya,”tandasnya.(Aep)

Kabar6- Anggota DPRD Banten Yeremia Mendrofa menyoroti serius kualitas pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten.

Ketua Komisi V itu mendapatkan laporan kualitas pembangunan RSUD milik Pemprov Banten yang menelan miliar rupiah itu tak maksimal. Menurutnya, kontruksi bangunan mulai rusak padahal masih dilakukan pekerjaan.

“Saya mendapat laporan katanya karena kualitas pembangunannya kurang bagus, misalnya yang pecah, ada pondasinya yang sudah mulai rontok,” kata Yeremia, Rabu (29/11/2023).

Politikus PDIP itu berencana akan mengecek ke lokasi untuk memastikan kualitas pembangunan RSUD Cilograng berjalan maksimal.

**Baca Juga: Fahri Hamzah Dimata Mendiang Dulatip

Yeremia mendorong masyarakat untuk melaporkan ke inspektorat atau Aparat Penegak Hukum (APH) jika ditemukan ada indikasi kerugian uang negara.

“Tapi memang saya belum mengecek ke sana, tapi saya sudah menyampaikan kalau boleh laporan itu ke inspektorat atau ke APH,” tegasnya.

RSUD Cilograng ditargetkan beroperasi tahun 2024, tahun ini Dinkes Provinsi Banten menggelontorkan anggaran miliar rupiah, berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinkes Banten menganggarkan Rp 14.229.229.000 untuk pembangunan lanjutan RSUD Cilograng.

Yeremia diharapkan Pemprov Banten segera menyelesaikan sarana prasarananya untuk segera beroperasi agar masyarakat bisa terlayani.

“Semakin cepat pengoperasiannya, maka masyarakat tentu semakin terlayani khususnya di baik di wilayah Cilograng,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Dalam rangka mempererat silaturahmi Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pengadilan Tinggi Banten di Kota Serang Banten pada Selasa (28/11/2023).

Kunjungan Kapolda Banten didampingi Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Dedi Suhartono dan PJU Polda Banten dan diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Andriani Nurdin.

Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergitas dalam pelayanan masyarakat. “Hari ini saya melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi Banten untuk bersilaturahmi dan bersinergi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat guna membangun situasi Keamanan dan Kamtibmas Masyarakat (Kamtibmas) yang sehat,” kata Abdul Karim.

**Baca Juga; Gong Kampanye Dimulai, TKRPP Ganjar Mahfud Pandeglang Gelar Doa Bersama

Abdul Karim mengatakan bahwa, hubungan antara Polda Banten dan Pengadilan tinggi Banten terjalin dengan baik terutama dalam hal komunikasi maupun dalam pelaksanaan tugas. “Polda Banten tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun situasi Kamtibmas tanpa bekerjasama dengan Stakeholders lainnya, salah satunya adalah Pengadilan Tinggi Banten, semoga sinergitas dan koordinasi serta komunikasi dapat terjalin dengan baik dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara,” ujar Abdul Karim.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Andriani Nurdin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolda Banten ke kantor Pengadilan Tinggi Banten. “Saya mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kapolda Banten semoga hubungan komunikasi yang baik antara Polda Banten dan Pengadilan Tinggi Banten dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat Banten terus berjalan dengan baik, sehingga sinergitas dapat terjalin dan soliditas dapat terjaga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” tutup Andriani (rls/red)).

Kabar6-JN (54) warga Desa Tegal Maja, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten tertangkap basah saat mencuri besi pengaman di jalan Tol Tangerang-Merak.

Pelaku dicokok saat beraksi di KM 58 Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pada Minggu (26/11) malam lalu.

Dibekuk AKBP Wiwin Setiawan mengatakan, kasus ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat curiga melihat motor pelaku terparkir di pinggir jalan bebas hambatan tersebut.

**Baca Juga: Jaksa Agung Bicara Kerugian Negara Akibat Korupsi

Tim Resmob yang dipimpin Ipda Supendi dan Katim resmob Bripka Sutrisno kemudian melakukan koordinasi dengan Ditpamobvit Polda Banten dan Astra Infra Tamer selaku operator jalan tol Tangerang-Merak.

“Setelah dilakukan pengecekan ada sejumlah besi pengaman jalan tol dan baut hilang. Tim Resmob selanjutnya mengamankan motor dan melakukan penyisiran di pinggiran jalan tol untuk mencari pemilik kendaraan,” terang Kapolres didampingi Kasatreskrim Polres Andi Kurniady, Selasa (28/11/2023).

Di KM 58 Desa Undar Andir, petugas berhasil menemukan tersangka JN yang sedang bersembunyi di semak-semak bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Barang bukti yang diamankan dari tersangka yaitu 3 buah besi, 13 baut , kunci inggris, obeng dan kunci pas serta mata gergaji.

“Bersama barang buktinya, tersangka JN selanjutnya diamankan ke Mapolres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Kasatreskrim AKP Andi Kurniady menambahkan dari hasil pemeriksaan, tersangka JN mengakui perbuatannya. Bahkan tersangka JN diketahui sudah 8 kali melakukan pencurian besi pengaman jalan di Tol Tangerang-Merak.

“Tersangka melakukannya seorang diri dan diketahui sudah 8 kali melakukan pencurian besi pengaman jalan,” tambah Andi Kurniady.

Terkait barang hasil curian yang didapat sebelumnya, kata Kasatreskim, tersangka menjualnya kepada pedagang rongsokan keliling. “Motifnya permasalahan ekonomi karena tersangka pengangguran,” jelasnya.(Aep)

Kabar6- Makanan dan susu gratis ditebar Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Kota Serang di hari pertama pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.

Program yang dilakukan TKD Kota Serang ini bagian dari program unggulan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yaitu pemberian makakan gizi untuk ibu dan anak.

“”Kegiatan ini untuk mensosialisasikan program-program Koalisi Indonesian Maju bersama Prabowo-Gibran kepada masyarakat,” kata Ketua Ketua TKD KIM Kota Serang Budi Rustandi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2023).

Kegiatan ini, kata Budi, dilakukan secara serempak di 6 kecamatan di Kota Serang, diantaranya di Kecamatan Kasemen yang berlokasi di Kampung Bugis, Kemudian di Kecamatan Serang berlokasi Sukawana, di Kecamatan Walantaka di Kampung Lebakwangi dan Kecamatan Curug.

Kegiatan sosialisasi program Prabowo – Gibran dihadiri oleh kader- kader Posyandu, para ibu di wilayah Kota Serang yang menerima bantuan makanan dan susu gratis.

**Baca Juga: Cerita Korban Puting Beliung di Sukadiri Tangerang, Warga: Atap Beterbangan

Dengan sosialisasi ini, Budi berharap masyaraka mengetahui kebijakan dari Pasangan Prabowo-Gibran bisa mensejahterakan masyarakat.

“Salah satunya program gizi sehat ibu dan anak dan makan siang gratis kepada para pelajar,” ujar dia.

Saat melakukan kampanye Budi banyak menemukan Posyandu – Posyandu yang tidak memiliki tempat yang layak

“Kegiatan-kegiatan pelayanan kepada ibu dan anak terkendala oleh fasilitas fasilitas. Mudah-mudahan kedepannya ini akan menjadi prioritas program Koalisi Indonesia Maju Prabowo-Gibran, agar pelayanan kepada ibu dan anak bisa lebih maksimal,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah telah mengeluarkan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024. Namun kenaikan tersebut belum sesuai dengan tuntutan buruh di Kabupaten Serang.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten, Intan Indriya Dewi membenarkan surat rekomendasi bupati Serang soal UMK 2024 sudah kelaur.

UMK 2024 di Kabupaten Serang kata Intan, direkomendasikan naik sebesar 7,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar yaitu, Rp4.492.961. Rekomendasi itu keluar setelah dilakukan musyawarah dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dewan pengupahan kabupaten, para ketua serikat buruh dan Pemkab Serang.

“Kami sepakat dan juga bupati sudah merekomendasikan angka 7,08 persen untuk kenaikan UMK,” kata Intan kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

**Berita Terkait: Demo Hingga Malam, Buruh Kabupaten Serang Desak Bupati Tatu Naikan UMK 20 Persen

Menurut Intan, kenaikan UMK 7,08 persen atau sebesar Rp 318.000 tersebut mengacu pada pertumbuhan ekonomi inflasi. Meski tidak seusai dengan tuntutan buruh, namun ia dan serikat buruh akan mencoba memahami kondisi tersebut.

“Memang angka itu menjadi kontroversi, tapi kami ingin menghargai bahwa angka 7,08 persen ini merupakan kesepakatan yang disepakati oleh seluruh unsur dan ini menjadi rekoemdasi yang harus dipenuhi oleh gubernur,” katanya.

Intan menjelaskan, jika UMK Kabupaten Serang tahun 2024 disepakati oleh Gubernur Banten naik sebesar Rp 318.000 maka dipastikan para buruh akan menerima upah Rp4,8 juta lebih.

“Kalau sk gubernur sesuai rekomendasi presentasenya lebih tinggi dari tahun kemarin, karena kemarin cuma naik diangka 6,7 sekian,” paparnya.

Intan menekankan agar Gubernur Banten membuat SK tentang kenaikan UMK sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bupati Serang.

Intan mengaku, akan terus mengawal angka tersebut agar segera di SK kan oleh Gubernur Banten.

“Harapannya yang pertama kita harus tetap mengawal seluruh rekomendasi dari bupati maupun walikota, sehingga rekomendasi yang udah satu angka, tidak dirubah gubernur,”tandasnya.

Sebelumnya, Aksi demo dilakukan ratusan buruh di Kabupaten Serang pada Senin (27/11/2023) berlangsung hingga larut malam di depan Kantor Bupati Serang.

Mereka mendesak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024 sebesar 20 persen dari UMK tahun 2024.

“Kita tidak akan bubar sampai turun rekomendasi kenaikan UMK dari Bupati,” kata salah satu masa aksi, Asep.(Aep)

Kabar6- Aksi demo dilakukan ratusan buruh di Kabupaten Serang pada Senin (27/11/2023) berlangsung hingga larut malam di depan Kantor Bupati Serang.

Mereka mendesak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024 sebesar 20 persen dari UMK tahun 2023, yaitu, Rp4.492.961.

“Kita tidak akan bubar sampai turun rekomendasi kenaikan UMK dari Bupati,” kata salah satu masa aksi, Asep.

Kata dia, perwakilan buruh berada di dalam pendopo untuk membahas kenaikan UMK dengan Pemerintah Kabupaten Serang. Mereka berharap Bupati Serang mendengar aspirasi para buruh.

**Baca Juga: Wanita Tersangka Penipuan Pegawai Honorer Berstatus ASN di Serang

“Kami harap suara kami di dengar oleh Bupati Serang, UMK perlu naik karena kebutuhan ekonomi terus naik juga,” ujarnya.

Sebelumnya melakukan aksi di depan kantor Bupati Serang. Para buruh melakukan kompoy mulai dari Kawasan Modern Cikande hingga kantor Bupati Serang menggunakan motor dan mobil komando.

Hingga pukul 20:30 WIB para buruh masih bertahan di kantor Bupati Serang. Masing-masing ketua organisasi buruh melalukan orasi, menyuarakan kenaikan UMK.(Aep)

Kabar6-Polisi telah menahan dua tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan iming-iming masuk jadi pegawai honorer di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Tersangka kedua adalah seorang wanita berinisial SA yang juga berstatus aparatur sipil negara (ASN).

“SA sipil ASN,” ungkap Kapolsek Pondok Aren, Komisaris Bambang Askar Sodiq saat dikonfirmasi kabar6.com, Senin (27/11/2023).

**Berita Terkait: Tersangka Bertambah, Ini Peranan Wanita Penipu Iming-iming Pegawai Honorer di Tangsel

Menurutnya, SA bertugas di lingkup Pemerintah Kota Serang. Meski demikian ia tak menyebutkan tempat tugas organisasi perangkat daerah asal tersangka.

“SA berperan mengenalkan korban yang anaknya ingin menjadi pegawai honorer kepada tersangka HW,” terang Bambang.

SA diamankan setelah menyerahkan diri ke Mapolsek Pondok Aren. Sedangkan satu tersangka lagi adalah Hendra Wijaya.

Hendra Wijaya juga berstatus sebagai ASN. Ia menjabat sebagai staf pelaksana Bidang Ideologi dan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangsel.

Pria yang selalu berpenampilan kepala plontos itu ditangkap di Majalengka. Polisi telah dua panggil Hendra tapi tersangka tidak menggubris sehingga dijemput paksa.

Mapolsek Pondok Aren juga telah mendapat laporan banyak korban tipu-tipu Hendra Wijaya. Salah satunya seorang polisi atas nama Aiptu T yang dinas di Polda Metro Jaya di bagian SIM dengan kerugian Rp 80 juta.

“Jadi kemungkinan masih banyak korban akibat ulah tersangka,” ujar Bambang Askar.(yud)

Kabar6-Guna mengantisipasi penyebaran hoax atau informasi bohong selama gelaran Pemilu 2024, Polda Banten akan mengerahkan tim cyber nya untuk melakukan patroli. Bahkan akan bekerjasama dengan Bareskrim Polri untuk mengantisipasinya.

Patroli dilakukan untuk menangkal sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku penyebar informasi hoax. Jika terbukti melanggar, bakal diberi sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

“Kita punya cyber, di krimsus kita ada tim cyber, cyber patrol kita lakukan, kita kerjasama dengan Bareskrim, ini sama halnya seperti pemilu sebelumnya banyak sekali hoax,” ujar Irjen Pol Abdul Karim, Kapolda Banten, Senin, (27/11/2023).

**Baca Juga: Kapolda Banten Bakal Tindak Anggotanya yang Tak Netral di Pemilu 2024

Polri berkomitmen menjadi institusi yang netral di Pemilu 2024. Masyarakat bisa melapor jika menemukan adanya korps Bhayangkara yang memihak ke salah satu calon atau turut serta berpolitik praktis.

Nantinya berdasarkan laporan yang disertai bukti, Bid Propam Polda Banten akan menindak lanjuti nya. Jika terbukti melanggar netralitas, akan diproses sesuai peraturan yang ada.

“Apabila kita temukan hal seperti itu semua ada mekanisme sendiri, kita ada propam yang selalu mengawasi, misalkan nanti dari masyarakat ada pengaduan yang ditemukan polisi tidak netral, akan kita tindak lanjuti melalui propam,” jelasnya.

Kepolisian akan bekerjasama dengan seluruh penyelenggara pemilu untuk menciptakan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, jujur, adil dan netral.

Termasuk mengamankan jalannya kampanye akbar di tempat terbuka agar pesta demokrasi berjalan lancar tanpa ada gangguan berarti.

“Disamping itu juga pesta demokrasi yang ada di negara kita, ini juga menjadi perhatian kita, prioritas. Kita persiapkan dari jabatan seluruh KPU, Bawaslu, maupun stakeholder, kita akan sama-sama bersinergi untuk menciptakan pemilu damai, adil dan netral,” jelasnya.(Dhi)