Kabar6-Muhamad Holik, suami Yuli Nuramelia membantah jika istrinya meninggal karena kelaparan.

Bantahan ini disampaikan Holik melalui surat pernyataan dan video yang beredar luas di media sosial.

Berikut isi lengkap surat pernyataan yang beredar di medsos:

Saya Muhamad Holik suami dari almarhumah Ibu Yuli Nur Amelia ingin mengklarifikasi bahwa pemberitaan yang beredar di media sosial, media online dan media elektronik yang memberitakan bahwa istri saya meninggal karena kelaparan atau tidak makan selama dua hari itu tidak benar. Tetap istri saya menjnggal karena kecapean atau kelelahan.

Demikian surat pernyataan klarifikasi Ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun.

**Baca juga: Warganya Dikabarkan Meninggal Kelaparan, Wali Kota Serang Bilang ini.

Selain melalui surat itu, Holik menyampaikan pernyataan yang sama dalam bentuk video. Isi pernyataanya sama dengan surat itu.

Yuli, warga Kelurahan Lontar Baru, Kota Serang wafat pada Senin 20 April meninggalkan suami dab empat orang anak. Meninggalnya perempuan 43 tahun ini menjadi sorotan karena dikabarkan kelaparan dan dua hari hanya minum air golon. (Dhi)

Kabar6-Wali Kota Serang Syafrudin memastikan terus memantau keluarga Yuli Nuramelia yang dikabarkan meninggal karena kelaparan di tengah pandemi Corona. “Keberlangsungan keluarga tentunya nanti akan kita pantau,” ujarnya Rabu 22/4/2020.

Yuli, warga Kelurahan Lontar Baru, Kota Serang wafat pada Senin 20 April meninggalkan suami dab empat orang anak. Meninggalnya perempuan 43 tahun ini menjadi sorotan karena dikabarkan kelaparan dan dua hari hanya minum air golon.

Syafrudin mengatakan Pemkot Serang juga akan memantau perkembangan Muhamamad Holik, suami Yuli. “Pak Holik ini kan usaha. Nanti melalui dinas terkait, Dinsos dan Disnaker akan memantau perkembangannya. ”

**Baca juga: Fakta Dibalik Meninggalnya Warga Kota Serang yang Dikabarkan Kelaparan.

Ketika ditanua apakah Holik akan diberikan pelatihan keterampilan kerja ataupun bantuan untuk memulai usaha, Syafrudin berkata Pemkot Serang belum memikirkannya. Syafrudin beralasan masih mengurus terlebih dahulu anak-anak almarhum.”(Pelatihan dan penempatan kerja) nanti lihat perkembangan dulu, pemantauan kami. Saat ini anak dulu yang kita selamatkan,” terangnya.

Meski sudah tiga hari meninggal dunia, sejak Senin 20 April 2020 sekitar pukul 15.00 wib hingga hari ini, Rabu 23 April 2020, Walikota Serang, Syafurdin, mengaku belum mendapatkan laporan resmi penyebab meninggalnya Yuli. “Rekam medis belum keluar, (berapa lama) enggak tahu saya juga, nanti saya tanyakan ke dokter.” (Dhi)

Kabar6-Meninggalnya Yuli Nuramelia, warga Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Kota Serang meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga.

Perempuan 43 tahun ini meninggalkan suaminya Muhamad Holik dan empat orang anak, salah satunya bayi berusia tujuh bulan. Wafatnya Yuli di tengah pandemi Corona ramai diperbincangkan karena dikabarkan kelaparan, setelah dua hari tidak makan dan hanya minum air galon karena tidak ada makanan yang bisa keluarga ini makan.

“Iya kami sempat menahan lapar dengan meminum air galon isi ulang dan merebus singkong yang kami tanam di depan rumah,” ujar Holik ditemui di Kota Serang, Banten, Rabu (22/04/2020).

Singkong yang mereka makan dalam keadaan lapar itu, berukuran kecil sebesar jempol tangan. Karena pohon nya memang belum besar dan belum layak dikonsumsi. “Perut kami hanya terisi makanan hanya hingga hari Rabu pagi, 15 April 2020,” ujarnya.

Hingga akhirnya salah satu anak almarhumah yang menghubungi relawan untuk meminta bantuan. Relawan itu bernama Dinar, yang juga seorang jurnalis, datang pada hari Jumat, 17 April 2020 dengan membawa bantuan sembako seperti beras, telur hingga minyak goreng.

“Ini yang ngasih duluan, katanya ada hamba Allah yang ngasih. Saya juga makasih ada yang nyumbang, membantu,” kata Holik.

**Baca juga: Viral Warga Serang Meninggal Kelaparan, Anak Yuli Diberikan Pendamping Psikologis.

Holik mengatakan ia dan istrinya malu meminta bantuan tetangga. Mereka berusaha menutupi kesulitan dan rasa laparnya dengan makan singkong dan air galon.

Mengenai penyebab pasti istrinya meninggal, dia mengaku tidak tahu pasti. Lantaran ditengah rasa lapar dan pandemi covid-19, Holik berusaha tetap mengais rejeki. Namun saat istrinya menghembuskan nafas terakhir, Holik tak dapat mendampingi nya.
“Waktu itu saya lagi kerja, di telephone anak. Katanya Bunda pingsan. Saya enggak tahu kenapa nya. Karena kondisinya enggak kenapa-kenapa (masih sehat),” jelasnya.(dhi)

Kabar6- Sebanyak 10 ton beras akan dibagikan kepada masyarakat diseluruh Provinsi Banten yang terdampak covid-19. Bantuan itu untuk meringankan beban hidup warga yang kehilangan mata pencahariannya.

“Kami membagikan beras ke DPC PDI untuk dibagikan ke masyarakat diseluruh kabupaten dan kota di Banten,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Banten, Ade Sumardi, Rabu (22/04/2020).

Bantuan beras nantinya akan diberikan secara langsung eh kader partai berlambang banteng itu ke tengah masyarakat, sehingga diharapkan bisa tepat sasaran dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak sosial Corona yang masih terus meningkat pasiennya.

“Kegiatan penyerahan bantuan 10 Ton veras dilatarbelakangi oleh kesadaran partai melihat fenomena sosial masyarakat akibat imbas dari pandemi Covid-19 di Provinsi Banten khususnya dan di indonesia umumnya. Dimana yang semakin hari jumlahnya meningkat,” terangnya.

**Baca juga: Keluarga Penerima Manfaat di Provinsi Banten Bertambah Jadi 555.292.

Ade mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga jarak jika beraktifitas diluar rumah, memakai masker, hingga mengurangi kegiatan diluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kemudian, jika ada tetangga nya yang kelaparan atau kesulitan makan, maka bisa melapor ke kantor PDC PDI Perjuangan agar bisa dibantu.

“Kita semua berharap semoga pandemi ini segera berlalu dan masyarakat Indonesia dapat kembali beraktifitas seperti biasa,” jelasnya. (Dhi)

Kabar6-Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memantau langsung penyaluran atau distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Rabu (22/4/2020). ““Ini salah satu bantuan pemerintah, berupa bantuan pangan non tunai. Yang harus dirasakan oleh elemen masyarakat di Provinsi Banten,” ujar Andika.

Andika ingin memastikan seluruh program pemerintah pusat dan daerah tepat sasaran. Andika mengatakan KKS merupakan program pemerintah pusat, dimana untuk tahun 2020, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Banten terdapat penambahan dari sebelumnya sebanyak 470.729 tahun ini menjadi 555.292 KPM. Sementara untuk Kabupaten Serang yang saat ini sedang dibagikan semula 55 ribu KPM, menjadi 65 ribu KPM.

Kisaran bantuan pun bertambah, semula sebesar Rp 150 ribu per KPM/bulan, menjadi Rp 200 ribu per KPM/bulan. Proses penyaluran dibantu oleh Bank Milik Pemerintah dan dibelanjakan melalui program e-warong.

Terkait bantuan untuk warga terdampak Covid-19 dari Pemprov Banten, Andika menyatakan bahwa saat ini masih proses pendataan calon penerima di pemerintah kabupaten/kota yang melibatkan pemerintah desa dan RT/RW.

“Dan akan segera direalisasikan serta didistribusikan. Apalagi saat ini kondisi kita sedang dalam pandemik Covid19. Ini untuk menambah bantuan dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota. Karena pendataannya harus secara ril. Jangan sampai ada yang terlewat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, bantuan Pemprov Banten untuk warga terdampak Covid-19 di wilayang Tangerang Raya sebesar Rp 600.000 sama dengan wilayah Jabodektabek. Sementara itu untuk kabupaten/kota lainnya Rp 500.000. Direncanakan bantuan per kepala keluarga itu berlangsung selama tiga (3) bulan.

Lebih jauh, Wagub Andika mengimbau masyarakat di Provinsi Banten untuk mematuhi ketentuan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covod 19. “Sekarang semua orang kalau terpaksa keluar rumah wajib memakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak aman,” kata Wagub.

**Baca juga: DPRD Banten Sebut Metode Belajar Daring Tak Efektif, Sebab….

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab Serang juga tengah mendata masyarakat yang terdampak ekonomi akibat wabah covid-19. Mereka yang awalnya bekerja, menjadi tidak punya penghasilan.

Bupati Serang melaporkan, jika data sementara yang masuk, saat ini tinggal data dari empat kecamatan lagi yang belum masuk dan ditargetkan hari harus selesai, karena data calon penerima bantuan harus memuat nama, alamat, dan menyertakan kartu keluarga sehingga tidak terjadi keluarga yang mendapat bantuan ganda. (Den)

Kabar6 – Komisi V DPRD Banten M. Nizar menilai metode belajar online atau daring yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten tidak efekti.

Sebab, kata Nizar, tidak semua siswa tingkat SMA, SMK mampu secara ekonomi membeli kuota internet untuk mengisi soal-soal pembelajaran selama penerapan sistem belajar dari rumah. “Saya kira program pembelajaran berbasis online yang dilakukan  Dindikbud perlu dievaluasi,” ujarnya Rabu (22/4/2020).

Faktanya, kata Nizar, yang bisa menikmat belajar online hanya sebagian kecil saja karena ekonomi orangtuanya mampu. Bagaimana bagi para siswa yang tidak punya handphone dan tidak sanggup membeli kuota? .” Itu tidak efekif,” katanya,

Nizar meminta jangan sampai dengan kondisi pandemi Covid-19 ini mengganggu juga sistem pendidikan di semua daerah tak terkecuali di Provinsi Banten. Kata Nizar, dari hasil rapat kerja dengan Dindikbud Banten beberapa waktu lalu, diklaim bahwa metode belajar daring sudah 60 persen berhasil.

**Baca juga: Kas Daerah Pemprov Banten Pindah ke Bank BJB.

“Tapi keberhasilan tersebut tidak jelas tolok ukurnya di mana. Coba lihat di daerah pelosok Banten, jangan untuk membeli kuota internet untuk makan sehari-hari saja mungkin mereka kesulitan. Jelas ini nambah menjadi beban masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat covid,” tegasnya.

Langkah selanjutnya, kata Nizar, pihaknya akan berkordinasi kembali dengan Dindikbud Banten. Menurutnya, dengan kondisi Pandemi Covid-19 ini apa pun alasannya dunia pendidikan dan generasi bangsa harus diselamatkan. “Bila perlu di situasi darurat seperti ini, Dindikbud Banten mengambil alih instruksi pembelajaran dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga tingkat atas (SMA/SMK). Jadi tidak hanya parsial yang menjadi kewenangan Dindikbud Banten,” ungkapnya.(Den)

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan Keputusan Gubenur (Kepgub) Banten nomor 580/Kep144.Huk/2020 tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) kantor Cabang khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Selasa (21/4/2020).

Dengan dikeluarkannya Kepgub tersebut, itu berarti pergeseran tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten mulai dilakukan.

Kepgub tersebut menyebutkan berdasarkan berita acara rapat pembahasan likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) tanggal 21 April 2020, disepakati bahwa Bank Banten berdasarkan pendapat kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten sudah dalam kondisi yang tidak liquid dan mengalami stop kliring. Sehingga diperlukan langkah penyelematan segera atas dana milik Pemprov Banten yang berada direkening Kas Umum Daerah (Kasda) Bank Banten.

Selanjutnya, berdasarkan laporan salah seorang Direktur PT Bank Banten yang menyatakan bahwa kondisi Bank tersebut saat imi mengalami kesulitan likuiditas.

Terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menerapkan Kepgub tentang penunjukan PT BJB kantor Cabang khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten.

Hal itu dibenarkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti kepada Kabar6.com, Rabu (22/4/2020).

Menurutnya, sebelumnya Gubernur Banten, Wahidin Halim telah mengeluarkan Kepgub tentang pergeseran tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) kantor Cabang khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Selasa (21/4/2020) kemarin.

**Baca juga: Viral Warga Serang Meninggal Kelaparan, Anak Yuli Diberikan Pendamping Psikologis.

“Iya betul, iya (sudah ada Kepgub). Mulai hari ini (Pengelolaan dan pengalihan dari Bank Banten ke Bank BJB,” katanya.

Sekretaris Perusahaan Bank Banten Chandra Dwipayana mengaku baru mendengar informasi tersebut, dan pihaknya menyayangkan jika benar demikian.

“Saya baru mendengar juga info tersebut. Mohon waktu ya. Kalau benar demikian, maka saya sangat menyayangkan,” katanya.(Den)

Kabar6-Pemerintah Kota menyerahkan anak pertama almarhumah Yuli Nuramelia ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Serang untuk mendapatkan pendampingan psikologis dan pendidikan.

“Akan membina anak yang baru ditinggal ibu nya, karena secara psikis perlu bantuan dari Pemkot Serang. Akan diserahkan anak ini ke P2TP2A,” kata Walikota Serang, Syafrudin, ditemui dikantor DP3AKB Kota Serang, Rabu (22/04/2020).

Nantinya, putri pertama almarhumah juga akan mendapatkan trauma healing dan pendampingan media selama satu bulan kedepan.

Segala macam biaya mulai makan, pendampingan psikologis, pendidikan, hingga pelayanan medis akan di tanggung sepenuhnya oleh Pemkot Serang selama satu bulan penuh.

**Baca juga: Pemkot Serang Bantah Yuli Meninggal Karena Kelaparan.

“Segala bentuk biaya yang ditimbulkan oleh pembinaan ini oleh satu bulan akan ditanggung oleh Pemkot Serang. Akan dibina oleh tim medis dan psikolog dan soal lainnya,” jelasnya.

Yuli, 43 tahun meninggal pada Senin 20 April 2020. Ibu rumah tangga ini santer dikabarkan meninggal karena kelaparan setelah dua hari ia dan keluarganya hanya minum air galon. (Dhi)

Kabar6- Pemerintah Kota Serang membantah jika Yuli Nuramelia, 43 tahun meninggal karena kelaparan.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan warga kelurahan Lontar Baru, Kota Serang itu meninggal mendadak (suddent death). “Diduga karena serangan jantung,” ujarnya saat dihubungi Rabu 22/4/2020.

Hari mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Puskemas Singandaru Kota Serang, Yuli tidak memiliki riwayat penyakit yang serius. “Almarhumah sudah meninggal ketika dibawa ke Puskesmas, meninggalnya mendadak,” katanya.

Menurut Hari, kabar yang menyebutkan Yuli meninggal karena kelaparan tidak benar. Karena, kata Hari, beberapa hari sebelum Yuli wafat, bantuan sembako dari Pemkot Serang dan sejumlah relawan telah diberikan kepada keluarga tak mampu itu. “Pemkot Serang saja memberikan bantuan berupa 25 kilogram beras, mie instan dan kebutuhan lainnya tanggal 18 April,” kata Hari.

Begitu juga dengan relawan yang berkunjung ke rumah itu mulai tanggal 15 April bantuan mulai mengalir. “Sejak informasi itu kami terima, kami langsung bereaksi dan terus melakukan pemantauan,” kata Hari.

**Baca juga: Korban Covid-19 Bayar Ambulans Rp 15 Juta, Pemkot Tangerang Disebut Kecolongan.

Keluarga itu, Hari menambahkan, juga telah masuk daftar penerima Jaring Pengaman Sosial. “14 April di data dan bantuan sosial memang sedang disiapkan karena harus melalui proses,” katanya.

Yuli meninggal pada Senin 20 April 2020 sekitar pukul 15.20. (GFM)

Kabar6-Ombudsman Banten menyoroti mahalnya tarif ambulans untuk mengangkut jenazah korban corona COVID-19 di Kota Tangerang yang mencapai Rp 15 juta.

Kepala Ombudsman Banten Dedy Irsan mengatakan biaya pemulasaran dan pemakaman korban COVID-19 tidak dipungut biaya apapun alias gratis. “Karena ini merupakan bencana nasional nonalam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan telah diinstruksikan hingga ke pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota bahwa semua biaya nya akan ditanggung oleh Pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 15/4/2020.

Ombudsman Banten akan meminta keterangan kepada beberapa pihak terkait yaitu pihak Tangerang Ambulance Service dan juga RS Bhakti Asih. “Kami ingin tahu persoalan sebenarnya seperti apa hingga terjadi keluarga pasien menggunakan jasa ambulan swasta untuk penanganan korban Covid19,” kata Doddy.

Selain itu Ombudsman Banten juga akan meminta keterangan dari Pemerintah Kota Tangerang terkait bagaimana kontrol yang dilakukan terhadap rumah sakit-rumah sakit yang sudah dijadikan Rumah Sakit rujukan Covid19 di Kota Tangerang.

Menurut Doddy, disetiap daerah Kabupaten/ Kota sudah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID19). Seharusnya, kata dia, Pemerintah kota memiliki kendali terkait penangan Covid-19 ini, koordinasi nya seperti apa dengan RS rujukan lainnya, data data terkait pasien yang PDP dan positif harusnya dibawah kontrol Pemerintah Kota selaku Gugus Tugas baik yang di rawat di RSUD maupun RS swasta yang menjadi RS rujukan. “Inikan namanya Pemkot Tangerang kecolongan hingga ada pasien korban covid19 yang akhirnya meninggal dan ternyata keluarga korban mengeluarkan uang sejumlah 15 juta untuk biaya pemulasaran jenazahnya.”

**Baca juga: ASN Provinsi Banten Bekerja dari Rumah Hingga 13 Mei 2020.

Sebelumny beredar di media sosial dan gambar kuitansi pembayaran ambulans.
Dalam gambar tersebut tertulis harga Rp 15.000.000 untuk pembayaran pemulasaran jenazah dari RS Bhakti Asih dan menggunakan peti jenazah beserta tim COVID-19 tujuan makam tanah 100 Ciledug, Kota Tangerang. (Den)