Kabar6-Enam pendaki Gunung Pulosari yang sebelumnya dikabarkan hilang, akhirannya ditemukan di wilayah Desa Palembang, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang.

Para pendaki yang merupakan mahasiswa Untirta Serang ditemukan dalam keadaan sehat, meskipun mereka saat mendaki tanpa membawa perbekalan.

“Mahasiswa Untirta tersebut ditemukan di Wilayah Hukum Polsek Saketi Polres Pandeglang tepatnya di Kampung Palembang Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang dalam keadaan lengkap dan sehat,” ungkap Kapolres Pandeglang AKBP Indra Lutrianto Amstono dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/11/2018).

Hal itu juga dibenarkan Sekretaris Desa (Sekdes) Palembang Heru. Evaluasi para pendaki saat ini hampir mendekati Kampung Palembang.

“Alhamdulillah sudah ketemu, (evaluasi) sampir ke kampung palembang, dan kondisi (para pendaki) pada lemas, “kata Heru di konfirmasi secara terpisah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini para pendaki yang baru ditemukan tengah dievaluasi dan bakal dibawa ke salah satu cafe di Kecamatan Mandalawangi untuk bertemu dengan keluarga yang sudah menunggu sejak minggu (10/11/2018) malam.**Baca Juga: Hilang di Gunung Pulosari, 6 Pendaki Tak Bawa Perbekalan.

Sebelumnya, Berdasarkan informasi yang menyebat, 13 diantaranya tujuh orang laki-laki dan enam orang dari Untirta mendakati Gunung Pulosari melalui Jalur Cihujuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, sejak Jumat (9/11/2018) sekitar pukul 20:00 WIB. Enam diantaranya diduga hilang.

Adapun nama-nama enam pendaki yang belum dikabarkan hilang di antaranya, Claudio (18)Tangerang, Jujun (18) Lebak, Nahzan (19) Lebak, Alohan (19) Kramat Watu Serang, Dinda (18) Purwakarta, Insri (18) Ciamis.(aep)

Kabar6-Polsek Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang menerima laporan enam pendaki di Gunung Pulosari hilang. Pendaki ini melalui Jalur Cihujuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, sejak Jumat (9/11/2018).

Dalam siaran pers dari Polsek Mandalawangi, upaya yang telah dilakukan oleh rekannya yang telah turun sudah berusaha mencari ke jalur-jalur pendakian sekitar Menes dan Saketi. Namun hingga saat ini belum ditemukan.

Enam pendaki yang diduga hilang tersebut tidak membawa perbekalan karena perbekalanya telah dibawa turun oleh Tim II yang sudah turun.**Baca Juga: 6 Pendaki Hilang di Gunung Pulosari Tak Lapor ke Muspika Mandalawangi.

“Sehingga mereka hanya mengenakan baju yang dipakai saja tidak membawa apa-apa,” ungkap Polsek Mandalawangi dalam siaran persnya, Senin (12/11/2018).(aep)

Kabar6-Polsek Mandalawangi menyebutkan para pendaki yang hilang di Gunung Pulosari, Pandeglang tak melakukan koordinasi. Selain itu, jalur pendakian untuk saat ini belum dibuka pasca ditutup beberapa waktu lalu.

“Para Pendaki dari Mahasiswa Untirta tersebut sebelumnya tidak ada koordinasi atau tembusan ke Muspika Kecamatan Mandalawangi,” tulis siaran pers Polsek Mandalawangi yang diterima Kabar6.com, Senin (12/11/2018).

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang menyebat, 13 di antaranya tujuh orang laki-laki dan enam orang dari Untirta mendaki Gunung Pulosari melalui Jalur Cihujuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, sejak Jumat (9/11/2018) sekira pukul 20.00 WIB. Enam di antaranya diduga hilang.**Baca Juga: 6 Pendaki Hilang di Gunung Pulosari Pandeglang.

Adapun nama-nama enam pendaki yang dikabarkan hilang di antaranya, Claudio (18) Tangerang, Jujun (18) Lebak, Nahzan (19) Lebak, Alohan (19) Kramat Watu Serang, Dinda (18) Purwakarta, Insri (18) Ciamis.(aep)

Kabar6-Sebanyak enam orang pendaki Gunung Pulosari diduga hilang saat mendaki. Para pendaki yang dikabarkan itu dari mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtaya Untirta Serang.

Berdasarkan informasi yang menyebat, 13 di antaranya tujuh orang laki-laki dan enam orang dari Untirta mendakati Gunung Pulosari melalui Jalur Cihujuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, sejak Jumat (9/11/2018) sekira pukul 20:00 WIB.

Berdasarkan informasi dari Pihak Polsek Mandalawangi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang menurutkan tim untuk mencari para mahasiswa yang belum turun dari gunung tersebut.

“Kami BPBD pagi ini menurunkan TRC bersama para relawan penanggulan bencana. Dari TRC untuk sementara enam orang dan dapat bertambah, kondisional,” kata Kepala BPBD Pandeglang Asep Rahmat melalui pesan Whatsapp, Senin (12/11/2018).**Baca Juga: Simbol Kekuatan, Suku Mangbetu Panjangkan Kepala.

Adapun nama-nama enam pendaki yang belum dikabarkan hilang diantaranya, Claudio (18) Tangerang, Jujun (18) Lebak, Nahzan (19) Lebak, Alohan (19) Kramat Watu Serang, Dinda (18) Purwakarta, Indri (18) Ciamis.(aep)

Kabar6-Tidak hentinya Bupati Pandeglang Irna Narulita mengajak masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah (Perda ) Kebersihan, Keindahan dab Ketertiban (K3) yang telah dibuat, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Persoalan yang klasik kembali terjadi terkait para pedagang yang kembali berjualan di sekitaran taman alun-alun. Padahal sudah jelas tertera dalam Perda dilarang berjualan agar taman tersebut tertata rapi dan indah.

Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah merencanakan merelokasi pedagang kaki lima yang berjualan ke lokasi yang baru tepatnya di Jalan Bank Banten ke halaman gedung juang.

Dalam Perda K3 Penertiban PKL diatur dalam Pasal (8) ayat (2) Perda K3 yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk berjualan pada trotoar, badan jalan, jalur hijau, dan taman umum, terkecuali pada tempat-tempat yang khusus disediakan bagi pedagang untuk berjualan.

Penegakan peraturan ini guna keindahan, ketertiban dan kenyamanan, karena pada dasarnya taman tersebut tidak dipergunakan untuk berjualan.

“Kami harap para pedagang tidak lagi berjualan disni, karena akan kami sediakan tempat khusus di depan gedung juang. Coba kita lihat derah lain yang taman nya indah dan bersih, kalau mereka bisa, kenapa dikita tidak padahal peraturannya sudah ada,” tegas Bupati Irna saat meninjau alun-alun usai acara pasar tani, Minggu (11/11/2018).

Menurut Irna, walaupun lokasi berjualan berpindah tempat tentu tidak akan mengurangi pendapatan yang akan diperoleh.

“Nanti kami akan terus menginformasikan kalau di Pandeglang pusat kuliner itu ada di Jl.bank banten. Ditambah kalau yang namanya rizki tidak akan kemana,” ujarnya.

Masih kata Irna, dirinya meminta kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum (Tribum) Satpol PP Iin Nasuhin agar melakukan penertiban Pkl yang berjualan dialun-alun.**Baca juga: KONI Kabupaten Tangerang Persiapkan Atlet ke Kancah Nasional.

“Saya minta secepatnya dilakukan penertiban, dan kita akan lakukan penataan di gedung juang untuk tempat baru,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Dua kali dilelangkan, pembangunan Jalan Sukaresmi Kubang Kampil akhirnya dibangun, setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Pandeglang melelangkan ke tiga kalinya.

Dilihat dari laman LPSE Kabupaten Pandeglang, proyek tersebut bernama Peningkatan Jalan Kubang Kampil-Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi dengan nilai HPS Rp2.112.944.201 dan dimenangkan oleh CV. Rahayu Baja.

Sekretaris Komisi III Muklas Halim mengatakan, awalnya pembangunan jalan Kubang Kampil dengan kondisi rusak parah itu awalnya tidak akan dikerjakan tahun ini karena dikhawatirkan tidak bisa selesai tepat waktu yang kemudian menjadi beban pemerintah.

“Padahal saya sudah menyampaikan sebagai anggota dewan, sebagai aspirasi masyarakat saya sudah memplot anggaran (untuk pembangunan jalan Kubang Kampil),” ungkap Muhlas, Sabtu (10/11/2018).

Muklas mengaku sempat ngotot akses jalan bagi warga Kecamatan Sukaresmi dan Patia yang sudah bertahun-tahun rusak parah supaya tetap dikerjakan tahun ini.

“Tadinya tidak akan dilaksanakan, tetapi saya ngotot, terserah mau jadi beban APBD, mau jadi beban apa itu harus dilelangkan ulang, kecuali setelah dilelangkan ulang tidak ada pemenang lagi,”beber politisi Golkar ini.

Sebagai wakil rakyat yang berasal dari Dapil 5 mengaku kecewa jika tidak dilelangkan ulang. Pasalnya pembangunan jalan merupakan kebutuhan dasar warga diwilayah tersebut.

“Kalau tidak dilelang ulang sebagai wakil masyarakat saya merasa kecewa. Karena yang lain saja yang nilainya lebih gede dari itu bisa,” ungkapnya.

Terkait waktu penggerjaan dengan waktu yang mepet, Muklas berkeyakinan, pembangunan tersebut bisa dikerjakan tepat waktu. Jika pun tidak terkejar, pihaknya akan menyarankan untuk diberikan waktu tambahan 50 hari kalender.**Baca juga: Kasasi Warga Tolak RS IMC Bintaro Dikabulkan MA.

“Saya berharap bahwa pelaksanaan itu bisa sesuai dengan aturan main didalam kontrak sampai akhir Desember,” pungkasnya.(aep)

Kabar6-Puluhan kepala sekolah dan koordinator wilayah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang dilantik. Pelantikan itu dilakukan di Aula Dindikbud Pandeglang pada Jumat (9/11/2018) diklaim bebas dari jual beli jabatan.

Sekda Pandeglang Pery Hasanudin menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila ada oknum pejabat yang menjual belikan jabatan, karena hal tersebut tentunya akan mengganggu roda Pemerintahan dan akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan.

“Seandainya ada pejabat terindikasi menjual belikan jabatan segera laporkan, saya akan langsung berikan sanksi, ” kata Pery.

Ia mengatakan jika penempatan para pejabat fungsional ini diawali oleh tindakan yang tidak dibenarkan, tentunya akan merusak sistem Pemerintahan dan mengganggu kinerja serta kualitas pendidikan tidak akan meningkat.

“Oleh sebab itu jika ada oknum pejabat yang menjual belikan jabatan, laporkan jangan takut, ini nomor hp saya catat, tetapi informasi tersebut tentunya harus objektif dan sesuai dengan fakta, jangan sampai hanya isu/kabar burung yang tidak bisa di pertanggungjawabkan,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Olis Solihin menjelaskan tidak ada jualbeli jabatan terkait pelantikan ini. pihaknya sering menghimbau kepada aparaturnya di lingkup Dinas Pendidikan agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti praktek jualbeli jabatan.

”Pak Sekda tadi kan menyampaikan, apabila terjadi jual beli jabatan laporkan, sekalipun ada silahkan sampaikan, kan sudah ada saber pungli enggak usah takut,” klaimnya Olis.**Baca Juga: Longsor, Jalan Penghubung 2 Desa di Pandeglang Nyaris Putus.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 85 kepala sekolah dan empat koordinator wilayah dilantik.(aep)

Kabar6-Persoalan tumpukan sampah di TPI Teluk Labuan sempat dikomentari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Agustus lalu. Bupati Pandeglang Narulita bersama jajaran langsung turun tangan untuk membersihkan tumpukan sampah tersebut.

Tak hanya di TPI Teluk, Di beberapa kecamatan, persoalan sampah masih menyisakan persoalan dan belum terkelola dengan maksimal, lantaran minimnya sarana prasarana yang dimiliki Pemkab Pandeglang dan luas wilayah yang tidak terjangkau. Hal itu diakui oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

“Kita terbentur dengan sarana prasarana angkutan dan jarak tempuh,” kata Kabid Pengelolaan sampah dan Pertamanan DLH Pandeglang Y. Heryana,Kamis (8/11/2018).

Bagi wilayah dengan jarak tempuh yang jauh, seperti Kecamatan Cikesik, Munjul dan lainya, belum ada kerjasa dengan DLH. Jika armada yang dimiliki cukup, bisa saja DLH melakukan kerjasama dengan masyarakat tersebut.

Heryana mengaku, sampah yang sampai saat ini sudah dikelola secara rutin berada di wilayah perkotaan dan beberapa kecamatan seperti Saketi, menuju Labuan dan Cibaliung.

Sedangkan armada angkutan sampah yang dimiliki Pemkab saat ini Pick up sebanyak sembilan unit, dam truk enam unit, amr roll 13 unit dan 214 lebih personel yang di dalamnya PNS,TKK dan THL.

Dengan personil yang dimiliki, dikatakan Heryana belum maksimal termasuk armada angkutan, butuh tiga armada setiap kecamatan, baru pengelolaan sampah bisa dikatakan maksimal.

“Tiga armada untuk kecamatan lain, untuk wilayah perkotaan, seperti Pandeglang dengan jumlah penduduknya banyak bisa lebih tiga armada,” ujarnya.**Baca Juga: Lahan Perumahan PT Bunyamun Marshush di Lebak Disoal.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi sampah tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp1.024.892.400, untuk saat ini baru terealisai Rp879 juta lebih dengan presentasikan sebsar 85,7 persen.

“Mudah-mudah Desember ini bisa terlampaui,” paparnya.(aep)

Kabar6-Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pandeglang melakukan sosialisasi Perda (Peraturan Daerah), khususnya Perda Inisiatif hasil produk DPRD.

Langkah itu dilakukan agar semua masyarakat mengetahui produk-produk hukum yang dimiliki Pemkab Pandeglang.

Salah satunya, Anggota Komisi I Aminuddin yang menggelar sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan Perda nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaran warlaba pusat perbelanjaan dan toko modern kepada puluhan warga di Desa Barubantar, Kecamatan Cimanuk.

“Semua masyarakat Pandeglang harus tahu semua prodak hukum yang dikeluarkan,” ungkap Aminudin, Kamis (8/11/2018(.

Politisi PKB ini menilai, semakin hari makin kritis terhadap kebijakan yang hasilakn oleh pemerintah, baik DPRD maupun Pemkab Pandeglang.

Karena itu, dilakukan sosialisasi Perda, masyarakat menjadi tahu dan faham, kegiatan apa saja di Kabupaten Pandeglang yang sudah memiliki cantolan hukum. Dan, aktivitas apa saja yang dilarang karena melanggar perda.**Baca juga: Bahaya, Anggota DPRD Minta Pemkab Lebak Pangkas Dahan Pohon Secara Rutin.

“Tujuan kami gencar sosialisasi Perda agar masyarakat mengetahui kalau ada aktivitas di daerah mereka yang melanggar Perda, mereka bisa lakukan teguran atau melaporkan ke instansi terkait,” tuturnya.(Aep)

Kabar6-Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengaku geram lantaran minimnya peserta yang hadir saat membuka acara Pembahasan Draft Akhir Dokumen rencana aksi daerah Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Padahal kegiatan tersebut sangat penting dalam Perencanaan sistem inovasi draft awal ini merupakan suatu rancangan yang bertujuan untuk kepuasan masyarakat akan kinerja dan tercapai tidaknya visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

“Akan tetapi saya lihat di sini tidak serius, para pesertanya saja yang hadir sedikit, bahkan bukan para Kepala OPD hanya diwakilkan, gimana mau maju kita,” kata Tanto saat membuka acara rencana aksi sistem inovasi daerah (SIDa) di Aula Bappeda Pandeglang, Rabu (7/11/2018).

Menurut Politisi Golkar, sistem inovasi daerah merupakan pilar penting dari sistem inovasi nasional. Namun jika perencanaannya tidak begitu matang, maka akan sulit mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebab melalui sistem inovasi daerah ini sebagai gerbong cepat untuk capaian keberhasilan suatu kepala daerah.

“Kalau diawali dengan perencanaan yang tidak memuaskan seperti ini kita tidak akan berhasil dan sukses,” cetusnya.

”Kita harus serius lah, apalagi kegiatan ini di hadiri pihak Universitas Indonesia (UI). UI akan membantu Pemkab Pandeglang untuk bisa lepas dari daerah tertinggal melalui inovasi yang akan diimplementasikan ke depan,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kurnia Satriawan mengatakan tujuan penyusunan rencana aksi sistem inovasi daerah yaitu untuk memetakan dan menyusun rencana aksi sistem inovasi daerah,dan capaian keberhasilan rencana aksi.

Pihaknya berharap SIDa ini bisa menjadi peraturan Bupati sehingga punya kekuatan hukum yang mengikat, kemudian oleh OPD bisa diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.**Baca Juga: Duh, Sepeda Motor Tersangkut di Commuter Line Tanah Abang-Serpong.

Menyinggung terkait minimnya peserta, Kurnia mengatakan pihaknya sudah berkirim surat ke tiap OPD terkait kegiatan ini, mungkin para Kepala OPD ada kegiatan lain yang tidak bisa di wakilkan.

“Sebetulnya tidak harus kepala OPD sih yang hadir, Kepala OPD bisa mengutus pejabat teknis terkait di satkernya, akan tetapi mungkin mengingat rencana aksi inovasi ini sangat penting, makanya Wakil Bupati berharap Kepala OPD yang hadir, tetapi kita bisa mengerti mungkin para Kepala OPD ada kesibukan lain,” tandasnya.(aep)