Kabar6-KPU Kabupaten Pandeglang masih menunggu surat edaran dari KPU pusat terkait orang gangguan kejiwaan atau orang gila yang diberikan hak pilihnya pada pemilu 2019 mendatang. Sejauh ini KPU hanya baru mendapatkan informasi perihal tersebut dari media massa.

“Kita memang mendengar dari berita, tetapi kalaupun itu ada kita masih menunggu surat edaran (dari KPU pusat ), jika kebijakan itu dilaksanakan,” kata Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmadi, kamis (22/11/2018).

Mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Arief Budiman, Ahmadi mengatakan, persyaratan bagi orang gila tersebut harus menyertakan surat keterangan gangguan jiwa dari dokter dan tidak mengganggu dalam proses pencoblosan nantinya.

“Orang gila yang tidak mengganggu, dan persyaratan tentu ketat, harus ada keterangan gangguan jiwa,” katanya.**Baca Juga: Antisipasi Bencana, AP II Gelar Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat.

Alasan KPU memberikan hak pilih kepada orang gila, menurutnya KPU berkewajiban melindungi hak pilih supaya bisa menggunakan hak politiknya dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Jika kebijakan orang gila mendapatkan hak pilih, KPU Pandeglang akan mengikuti keputusan dari KPU pusat.

“Apapun yang diputuskan oleh KPU RI, kita akan laksanakan, tapi sampai saat ini masih menunggu surat edaran,” paparnya.(aep)

Kabar6-Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang menargetkan Rumah Sakit (RS) Pratama Menes akan beroperasi pada 2020 mendatang.

“Rencananya kan tahun 2020 baru bisa beroperasi, bisa tengah tahun maupun akhir tahun,” ungkap Sekertaris Dinkes Pandeglang Ahmad Mursidi, Rabu (21/11/2018).**Baca Juga: Kemendagri Instruksikan Airin Segera Ganti Segera Lurah Plt dan Non PNS.

Hal tersebut dicanangkan karena belum selesainya pembangunan dan ketersediaan alat medis. Ia mengaku jika tahapan untuk bisa beroperasi masih memerlukan beberapa tahapan lagi, seperti tahapan rekrutmen tenaga medis dan peralatan untuk memenuhi kinerja para pegawai.

“Peralatan komputer, tata ruang juga belum ada. 2019 masih proses untuk memenuhi kekurangan, kan tenaga kerja belum ada,” katanya.(aep)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (DPUPR) Kabupaten Pandeglang akan memaksimalkan waktu yang ada dalam mempercepat pelaksanaan proyek Jalan Sukarasmi-Kubangkampil.

Dalam pelaksanaannya, DPUPR meminta kepada pihak rekanan harus menggunakan beton pabrikasi atau precast.

“Kalau masalah kualitas ini kan pabrikasi, pokoknya kita tidak mau tahu ini K 300, itu yang harus dipenuhi,” kata Kabid Bina Marga DPUPR Dana Mulyana kepada Kabar6.com belum lama ini.

Dengan waktu yang tersisa proyek dengan panjang 700 meter juga membangun dua buah gorong-gorong dengan menggunakan Box Caver.

“Kalau kita pakai plat duiker, habis waktunya,” terangnya

Dana memprediksi, meskipun telah rampung dikerjakan, namun pembayaran pada proyek dengan nilai HPS Rp2.112.944.201 dan di kerjakan oleh CV. Rahayu Baja tidak bisa dibayarkan seluruhnya, hanya bisa per termin.

“Saya yakin diakhir desember itu hanya termin yang bisa dibayarkan, tidak akan dibayarkan 100 persen kalaupun fisiknya sudah 100 persen,” sebutnya.

Dana mengatakan, sebenarnya peningkatan jalan Sukaresmi-Kabung Kamping baiknya dibagun awal tahun depan mengingat waktu cukup mepet. Namun karena kebutuhan masyarakat akhirnya dipaksakan dibangun.

Pihaknya terus melakukan pengawasan setiap hari untuk memastikan pekerjaanya 15 Desember bisa rampung.**Baca juga: Polisi Terus Selidiki Keberadaan Mobil Dufi Di Rawa Buntu.

“Insyallah kita yakin selesai tepat waktu, dan diusahakan 15 Desember udah selesai, “pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Badan Pelayanan Pajak Daerah (DP2D) Kabupaten Pandeglang dalam waktu dekat ini akan mengirimkan tim audit untuk melakukan pemeriksaan kepada dua Wajib pajak yang ada di Kawasan Ekonomi (KEK) tanjung lesung, yakni PT. Tanjung Lesung Leasueri Industri dan PT. Banten West Java (BWJ).

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab turunnya setoran pajak Hotel yang dibayarkan oleh kedua wajib pajak yakni pada Oktober sampai dengan November 2018 menurun drastis dibandingkan bulan selanjutnya.

“Untuk pajak hotel itu rata-rata diangka Rp.94 juta sampai Rp200 juta untuk perbulannya, tapi dalam kurun dua bulan ini (Oktober-November) pajak yang dibayarkan oleh kedua perusahaan tersebut semakin mengecil, yakni di bawah Rp100juta,” ungkap Kepala Bidang Pendaftaran DP2D Kabupaten pandeglang, Wawan Setiawan saat ditemui diruang kerjanya, selasa (19/12/2018).

“Upaya kami, kami akan melakukan klarifikasi dengan cara menurunkan tim untuk memeriksa laporan pajak kedua hotel tersebut,”tambahnya

Menurut Wawan, penurunan setoran pajak yang dibayarkan oleh kedua wajib pajak tersebut dinilai tidak wajar, karena berdasarkan data pada tahun sebelumnya pendapatan pajak disektor hotel seharusnya tinggi sampai dengan awal tahun berikutnya.**Baca juga: Nikmati Strawberry Mouse With Love Hanya di Hotel Santika Teraskota BSD.

“Yang keduanya kami juga akan diaudit oleh BPK terkait adanya penurunan setoran pajak yang dibayarkan oleh kedua WP tersebut. Jika nanti hasilnya menunjukkan bahwa penyebab turunnya pajak hotel itu karena sewa huni yang turun kita gak masalah, tapi kami khawatirnya ada penyebab lain,” ungkap Wawan.(Aep)

Kabar6-Sekitar 28 Pelajar tertangkap razia Satpol PP saat tengah asik main playstation di warnet tepatnya di belakang SMP 4 Kampung kebon Cau, Kelurahan Pandeglang.

Mereka berasal dari SMK 2 Kadubanen, SMA 2 Pandeglang, SMK PGRI, SMA Pasundan, SMAN 6 Pandeglang dan MA Arrohman.

Pelaksanan Bidang Tibum Tranmas Satpol PP Pandeglang, Dadang Hermawan menerangkan, para pelajar itu diberikan pembinaan di MakoSatpol PP sebelum diserahkan ke gurunya masing-masing. Kata Dadang, saat ditanya alasan para pelajar ini mengaku kesiangan datang ke sekolah.

“Berdasarkan laporan warga minta ditertibkan karena sudah meresahkan, saat razia banyak yang kabur lebih dari 20 orang,’ kata Dadang usai razia, Senin (19/11/2018).

Perwakilan Guru SMK PGRI, Imam Faz mengaku, awalnya sekolah memperbolehkan siswa yang terlambat datang tetap mengikuti pelajaran dengan catatan diberikan sanksi, namun ternyata sanksi itu sama sekali tidak memberikan efek jera pada siswa sehingga membuat peraturan baru yakni siswa yang terlambat tidak dilerbolehkan masuk untuk mengikuti pelajaran.

Imam malah meminta pada Satpol PP untuk memberikan sanksi yang lebih tidak hanya pembinaan saja, ia juga mengharapkan Satpol PP lebih mengintensifkan lagi razia pelajar agar tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran saat jam pelajaran berlangsung.

“Sigit (salah seorang murid) memang butuh perhatian lebih, gelagatnya kelihatan (tidak baik), peraturannya boleh masuk tapi di hukum cuman tidak ada efek jera. Kalau peraturan yang sekarang jam 7.30 wib masuk dan yang lewat itu keluar, paling nanti diserahkan kembali ke guru BP untuk diberikan pembinaan,” katanya.

Sementara itu salah sorang siswa yang tidak mau menyebutkan namanya mengaku jika tertangkap oleh Satpol PP memang baru kali ini, sedangkan bolos sekolah ia mengaku sering melakukannya.**Baca juga: Tuntut UMK, Buruh Tangerang Blokir Pintu Tol.

“Baru kali ini yang ketahuan (ketangkap), sisanya lupa,” ucapnya.(Aep)

Kabar6-Jenazah dokter umum RSUD dr Adjidarmo Kabupaten Lebak, dr Archi Cherrya Oktiandini yang ditemukan tak bernyawa di dalam kontrakannya, di Jalan Iko Djatmiko, Rangkasbitung, Sabtu (17/11/2018), dimakamkan di Kabupaten Pandeglang.

Sebelum dikebumikan, jenazah Archi disalatkan terlebih dahulu di Masjid Agung Ar-Rahman, Kabupaten Pandeglang, Minggu (18/11) pukul 09.00 WIB.

“Jajaran direksi dan manajemen rumah sakit ikut melayat,” ujar Lia Lestari pegawai RSUD Adjidarmo di bagian pelayanan medik kepada Kabar6.com.

Sebelum ditemukan tewas pada siang siang hari karena diduga keracunan asap genset minimarket yang berada di bawah kontrakannya, dr Archi pada pagi hari sempat menyerahkan surat permohonan cuti hamilnya kepada Lia untuk ditandatangani Kasi Pelayanan Medik, dr Aneu.

“Bu ini surat permohonan cuti saya yah,” kata Lia mengulang perkataan Archi kepada dirinya.

Usai disalatkan, jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman di depan Makodim Pandeglang, Jalan Letnan Bolang 1, Pandeglang.**Baca Juga: Pagi Sebelum Tewas, Dokter RSUD Adjidarmo Sempat Serahkan Surat Cuti Melahirkan.

Pantauan Kabar6 di bio profil facebooknya, selain menjadi pengurus di lembaga kampus tempatnya menempuh ilmu kedokteran (Universitas Trisakti), dr Archi juga pernah menjadi Gadis Sampul di Majalah Gadis dan host (event) Banten TV. Archi mencantumkan Kota Serang sebagai daerah asalnya.(Nda)

Kabar6-Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), diantaranya Puskesmas Kecamatan Cikedal dan Menes, Kabupaten Pandeglang.

Dalam kegiatan itu Tanto banyak menerima keluhan dari pihak PKM tersebut, salah satunya keluhan tentang kondisi sarana bangunan.

Saat sidak di Puskesmas Menes, beberapa petugas di PKM itu menunjukan beberapa bagian bangunan yang sudah mengalami kerusakan, bahkan ada juga yang mengadu menginginkan segera di angkat menjadi PNS.

Menurut Tanto, bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin, namun hari ini tidak diagendakan. Sehingga instansi yang akan disidak tidak melakukan persiapan, jadi bisa diketahui kondisi riilnya seperti apa, baik sistem pelayanan maupun kndisi sarana yang ada.

“Sebetulnya ini sdak yang lebih akurat. Karena tidak diagendakan terlebih dahulu, sehingga pihak yang disidak tidak melakukan persiapan. Jadi bisa diketahui kondisi yang sebenarnya itu seperti apa,” ungkap Tanto saat di temui usai melakukan Sidak di Puskesmas Cikedal, Kecamatan Cikedal, Jumat (16/11/18)

Saat ditanya bagaimana hasil dari Sidak di Puskesmas Cikedal. Dirinya mengaku, sistem pelayanan dan kondisi sarana bangunan PKM Cikedal sudah lumayan bagu, namun masih ada sedikit kekeruangan.

“Sudah mulai bagus pelayanananya, bahkan sekarang juga PKM Cikedal itu tengah dilakukan penilaian akreditasi,” katanya

Di tempat yang sama, Kepala Puskesmas Cikedal, Iwan mengaku, memang kalau untuk sarana bangunan masih ada kekurangan. Seperti ada dua item kegiatan, menggunakan satu lokal.

“Hanya sarana bangunan sajanyang masih kurang. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilengkapi lagi,” harapnya

Berbeda dengan kondisi di Puskesmas Menes, Kepala PKM Menes tersebut, yakni Nataesah mengaku, kalau kondisi bangunan di Instansinya banyak mengalami kerusakan, seperti pinti di benerapa ruang pasien rata-rata rusak semua. Selain iti juga bagian bangunan yang lain seperti plafon ada yang bocor.**Baca juga: Cabor Pencak Silat Minta Tempat Layak di Porkot VI 2018.

“Maka tadi juga pas ada wakil Bupati Pandeglang sidak ke sini, kondisi bangunan itu kami sampaikan, dengan harapan bisa segera diperbaiki lagi oleh Pemkab Pandeglang,” ujarnya.(Aep)

Kabar6-DPRD Kabupaten Pandeglang menanggapi minimnya serapan anggaran pada APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2018 yang baru mencapai 50 persen.

Wakil rakyat ini meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkiatan dengan infrastruktur untuk menekan pihak pelaksana supaya mengebut pekerjaan fisik. Sehingga masyarakat merasakan

“Semua OPD terutama yang berkaitan dengan Infrastruktur untuk menekan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan agar secepatnya menyelesaikan pekerjaannya dan segera melakukan penyerapan anggaran,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang Muhlas, Jumat (16/11/2018).

Muhlas tak berharap kegiatan tahun ini tidak selesai, yang kemudian masuk luncuran pada tahun 2019 mendatang.

“Kita tidak ingin kegiatan 2018 masuk pada luncuran pada tahun berikutnya,” ungkapnya.

Meski pekerjaan fisik harus dikebut, politikus Partai Golkar ini menekankan kepada pelaksana supaya tetap mengedepankan mutu dan kualitas pekerjaan. Sebab masyarakat yang merasa dari hasil pembangunan tersebut.

“Yang lebih penting lagi masyarakat merasakan kepada hasil pembangunan itu,” terang Muhlas.

Sementara Anggota Komisi III lainya, Kumaedi menyayangkan serapan anggaran rendah, pasalnya jika anggaran tahun ini tidak terserap secara maksimal, maka masyarakat Pandeglang sangat dirugikan.

“Kalau serapan anggaran tidak tercapai maka yang dirugikan jelas masyarakat secara keseluruhan,karena hasil Musrenbang Kabupaten yang sudah di plot sesuai anggaran maka imbasnya akan mengurangi pagu-pagu dan lokus-laku (lokasi pembangunan) yang sudah direncanakan akan tertunda dan bisa juga dihilangkan,” sesal Kumaedi.

Politikus PKB ini menyarankan ada pola yang harus dirubah oleh OPD terutama soal waktu pelaksanaan lelang sehingga tidak menumpuk diakhir tahun. Terkait besar atau kecilnya Sipla, menurutnya, tergabung kinerja dari para OPD itu sendiri.

“Silpa kurang apa lebih besar itu tergantung dari kinerja pemerintahan imbasnya Bupati yang harus bertanggung jawab secara keseluruhan nanti di LKPJ tahunan, Silpa harus diwaspadai karena serapan anggaran tidak tercapai maka kita semua yang dirugikan,” harapnya.

Anggota DPRD lainya, Aminudin. Ia menilai kinerja para OPD masih dianggap rendah, Politikis PKB ini meminta OPD untuk meningkatkan kinerjanya.

“OPD Harus meningkatkan kinerjanya,” singkat pria yang akrab disapa Amin.

Asisten Daerah (Asda) II bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Ekbangkesra) Indah Dinarsiani. Ia menyatakan bahwa keterlambatan serapan anggaran diakibatkan terhambat perubahan anggaran.

“Serapan baru 60 persen sekian lah, karena memang yang sekarang ini terhambat perubahan. Kan ada perubahan angkas, tapi sudah ada beberapa yang mengajukan. Pokoknya bulan-bulan ini dikebut, dan Insya Allah bisa tercapai serapannya,” katanya.**Baca juga: Patroli Biru, Polsek Ciledug Bubarkan Pemuda Minum Miras.

“OPD infrastruktur yang mendominasi, teman-teman yang sudah banyak mencapai 100 persen belum mengajukan. Akhir bulan ini ya, mudah-mudahan,” tambahnya. (aep)

Kabar6-Jembatan gantung di Kampung Pasir Eurih telah rampung dibangun, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat didua kecamatan Cimanuk dan Cipeuncang.

“Jembatan ini menghubungkan antara Kampung Pasir Eurih dan Kadu hauk, dengan adanya jembatan ini saya yakin akses akan lebih mudah dan perekonomian akan berkembang,” kata Bupati Irna Narulita saat meresmikan jembatan tersebut bersama Danren 064 MY Czi Budi Hariswanto, Kamis (15/11/2018).

Pembangunan jembatan yang didanai dari Corporate Social Renponsibility (CSR) dari PT.Telkom yang dikerjakan atas kerjasama dengan pihak TNI.

Sementara, Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Kolonel Czi Budi Hariswanto mengatakan, pembangunan jembatan ini hasil kerja semua pihak mulai dari TNI, Pemkab Pandeglang, Pengusaha dan masyarakat.

“Semoga dengan adanya jembatan ini memudahkan transportasi antara dua Kecamatan. Jembatan ini untuk kita semua yang ada disini, nantinya digunakan dan dirawat dengan sebaiknya,” katanya.

Ia berharap jembatan ini bertahan lama harus ada batasan muatan yang melintas di jembatan tersebut.

“Saya ingatkan kembali kepada masyarakat jangan sampai melintas 30 motor membawa muatan melintas secara bersamaan khawatir tidak kuat, untuk itu Kepala Desa harus dapat mengingatkan,” harapnya.

Terpisah Camat Cimanuk Nuriyah membenarkan, jika sebelum dibangunnya jembatan ini masyarakat Kecamatan Cimanuk khusunya Kampung Kadu Hauk harus melintasi jembatan yang terbuat dari bambu.**Baca juga: Deisy, Boneka yang Mengancam Nyawa Pemiliknya.

“Jika melihat kondisinya sangat khawatir, sekarang jembatan ini sudah bagus alhamdulillah masyarakat kami jadi lebih mudah aksesnya,” kata Nuriyah.(Aep)

Kabar6-Serapan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 Pemkab Pandeglang masih rendah. Didetik akhir tahun ini, ternyata baru mencapai 50 persen, dengan demikian Silpa anggaran diprediksi mencapai Rp100 miliar lebih.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani rendahnya serapan anggaran lantaran ada Organisasi Prangkat Daerah (OPD), karena dianggap lambat melakukan lelang paket-paket pekerjaan pembangunan.

“Serapan itu sampai saat ini baru 50 persen, karena baru uang muka sama termin anggaran pembangunan yang diserap,” ungkap Ramadhani Kamis (15/11/2018).

Keterlambatan paket-paket lelang, dikatakan Ramadhani diakibatkan beberapa faktor terutama oleh OPD pengelola dan kedua dikarenakan kesiapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) lemah.

“Jadi di OPD pengelola itu dari mulai Sirup, RUP, RPP, lampiran kerangka acuan kerja, dokumen perencanaan dan HPS-nya belum siap. Sehingga membuat lambat melakukan lelang, begitu juga ULP kewalahan sehingga ULP ditambah pokja untuk percepatan,” katanya.

Dengan demikian, ia memprediksi bakal terjadi sisa lebih anggaran (Silpa) tahun 2018 mencapai Rp100 miliar lebih.

“Kalau dilihat sih, kayanya besaran Silpa-nya masih diatas 100 miliar,” ungkapnya.

Bahkan Ramadani mengaku bersyukur dengan adanya BPK RI ke Pandeglang untuk melakukan pemeriksaan. Karena dia menganggap dengan adanya BPK, dapat berpengaruh pada kinerja OPD yang masih lambat melakukan serapan anggaran.

“Makanya kami bersyukur ada BPK, suruh ngejar-ngejar OPD-nya biar diuji petik penyerapannya,” katanya.

Batas waktu penyerapan anggaran tambah Ramadani, bukan tanggal 25 Desember. Tapi, ditekankan untuk DAK dan Bankeu harus diserap sebelum 14 Desember.**Baca juga: Puluhan PKL Pasar Badak Geruduk Kantor Satpol PP Pandeglang.

“Pokoknya untuk DAK dan Bankeu tidak ada ampun, harus mampu diserap paling lambat 14 Desember nanti. Kalau APBD bisa saja tanggal 26 Desember juga,” pungkasnya.(Aep)