1

Mulai 24-27 Juni 2023 Uji Coba APILL di Perempatan Kampung Utan Tangsel

Kabar6-Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) di lampu merah di perempatan Kampung Utan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) difungsikan. Uji coba pengaturan lalu lintas ini diberlakukan mulai 24-27 Juni 2023.

Dua titik jalur putaran arah kendaraan bermotor atau U turn di Jalan Ir H Djuanda pun ditutup, yakni di depan kampus UIN Jakarta dan komplek dosen UI. Titik U turn dialihkan di depan Sandratex dan kolong flyover Pasar Ciputat.

“Ini bukan hal mudah perlu kajian matang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel, Chaerudin di lokasi, Sabtu (24/6/2023).

Pantauan kabar6.com di lokasi, bagi kendaraan bermotor dari arah Kampung Utan menuju arah Pasar Jum’at dapat belok kiri langsung. Sementara mobil atau motor enuju arah Kertamukti atau flyover atau langsung lurus atau belok kanan.

Begitu juga dari arah Kertamukti menuju Ciputat belok kiri langsung. Sementara lurus ke Kampung Utan atau belok kanan menuju Pasar Jum’at mengikuti warna lampu durasi yang diatur di APILL.

Pengendara lintasi uji coba Lampu merah di Kampung Utan, Kota Tangsel.(yud)

Hal sama bagi kendaraan bermotor dari arah Ciputat menuju Pasar Jum’at yang melintasi perempatan Kampung Utan. Begitupun sebaliknya.

Chaerudin pastikan bahwa sistem rekayasa lalu lintas ini untuk mengurai kemacetan di sepanjang koridor Jalan Ir H Djuanda. Sebelum diberlakukan secara permanen akan dievaluasi bersama unsur TNI/Polri, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek serta para pemangku kepentingan.

“Sementara marka jalan sudah cukup, mudah mudahan hari ini bisa kita lakukan ujicoba dengan baik,” ujarnya.

**Baca Juga: Dishub Tangsel Usul Perempatan Viktor Dipasang Lampu Merah

Di lokasi yang sama, Kepala Unit Lalu Lintas Mapolsek Ciputat Timur, Ajun Komisaris Bakti Surung menerangkan, khusus bagi mobil ambulan Rumah Sakit Hermina kemungkinan bisa langsung lurus atau belok kanan. Komunikasi juga sedang digalang dengan Rumah Sakit UIN.

“Dan tamu-tamu dari UIN nanti kita buka dari polsek dengan barier,” terangnya. Bakti bilang, perlu dilakukan perluasan infrastruktur jalan. Sebab volume arus kendaraan yang melintas di jalan status milik nasional ini sangat tinggi.

Menurutnya, pada rencana awal uji coba 2022 lalu perputaran ada di Sepolwan. Tahap satu uji coba di Sandratex dulu. Kalau sudah berjalan dan daya tampung tidak bisa kemungkinan ada perubahan perubahan dari kolong flyover sampai ke Pasar Jum’at.

“Pengaturan waktu ada beberapa waktu, pagi sangat padat, siang agak menengak kemudian sore padat kembali dari arah sebaliknya kemudian malam terpendek. Tetap diatur dengan waktu supaya tidak terjadi kecelakaan,” papar Bakti.

Ia menambahkan, untuk menit detik lampu merah sampai sekarang masih diatur. Diharapkan dapat ketemu siklusnya karena uji coba ini empat hari dua hari.

“Mewakili hari libur walaupun tidak mewakili anak masuk sekolah. Kemungkinan Senin Selasa beda. Dan setelah masuk kembali itu tersibuknya,” tambah Bakti.(ADV)




Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Ini Strategi Pemkot Tangsel Atasi Persoalan Lingkungan

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023. Peringatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan bersama sejumlah pegiat dan aktivis lingkungan hidup yang bertempat di Taman Kota 1 BSD Serpong, pada Kamis (15/06).

Dalam kegiatan tersebut, Pilar menjelaskan beberapa langkah strategis Pemkot menghadapi dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat di Tangerang Selatan.

“Pertama, kita sedang mendorong proyek MRT dan LRT bersama Pemerintah Pusat, DKI, dan Banten agar masuk ke Tangerang Selatan. Dan juga ke depan menerapkan Waste to Energy (WtE) yang merupakan teknologi pengolahan sampah menjadi energi terbarukan di berbagai TPA wilayah Tangsel,” paparnya.

Tak berhenti sampai di situ, Pemkot Tangsel pada tahun 2023 ini sedang mendorong adanya Transportasi Publik gratis melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangsel. Transportasi publik gratis ini diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi polusi udara di Kota Tangerang Selatan.

“Trans Anggrek kita jadikan transportasi gratis untuk anak-anak sekolah, karena 60 persen di jalan itu kendaraan yang mengantarkan anak sekolah. Saya berharap program ini didukung supaya menyelamatkan lingkungan dari polusi,” tuturnya.

Lalu persoalan lainnya soal pembakaran sampah yang sering dilakukan. Ia menegaskan bahwa kegiatan itu melanggar hukum dan merugikan masyarakat lainnya.

“Silakan lapor ke DLH Tangsel apabila ada pihak yang melakukan hal tersebut untuk dilakukan tindakan tegas,” ujarnya.

Dan saat ini kata Pilar, DLH terus mendorong peran TPS3R dan memperbanyak bank sampah di masyarakat.

**Baca Juga: Skema Infrastruktur Transportasi Terintegrasi di Bintaro Jaya

Selain itu, di Tangsel juga ada program Sekolah Adiwiyata yang ada di beberapa sekolah. Sekolah Adiwiyata yaitu sekolah berbasis pelajaran lingkungan hidup.

“Sekolah Adiwiyata ini mendorong anak-anak di sekolah supaya mencintai lingkungan hidup. Kita akan mendorong sekolah adiwiyata agar lebih banyak lagi di Kota Tangsel,” jelasnya.

Tentu, harapannya dengan adanya program-program tersebut dapat menjadikan Kota Tangsel menjadi lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk generasi ke depan.

“Kami jajaran Pemkot Tangsel terus menjadikan kota Tangsel menjadi lingkungan hidup yang baik untuk generasi ke depan,” ungkapnya.

Pilar menerangkan bahwa kini global warning menjadi masalah yang serius bagi kita semua. Maka dari itu, semua program yang dijalankan Pemerintah Kota Tangsel sebagai upaya dalam pelestarian lingkungan hidup.

“Suhu di seluruh dunia meningkat hingga salju abadi Indonesia di Puncak Jayawijaya di Papua menyusut. Artinya kita perlu menyelamatkan dunia,” tutupnya.(Adv)




Dinas Perkim Kota Tangerang Fasilitasi Layanan Mobil Jenazah Secara Gratis

Kabar6-Berbagai upaya dilakukan dalam melayani masyarakat Kota Tangerang. Tidak hanya layanan ambulans, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) turut menyediakan layanan mobil jenazah secara gratis.

Dimana mobil jenazah ini bisa di gunakan masyarakat untuk mengantarkan keluarga yang sudah dinyatakan meninggal.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkim), Sugiharto Achmad Bagdja, mengatakan, sebanyak tujuh unit mobil jenazah yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa dipungut biaya. Selain itu juga, layanan mobil jenazah ini dapat mengantarkan keluarga yang dinyatakan meninggalkan hingga keluar kota.

“Layanan mobil jenazah ini merupakan pelayanan bagi warga dari Pemkot Tangerang, yang keluarganya meninggal dan ingin diantarkan ke rumah duka, atau ke tempat pemakaman umum yang jaraknya jauh dari rumah sakit atau rumah warga,” ujar Sugiharto, dalam keterangan, Kamis (15/6/2023).

**Baca Juga: Polisi Bekuk Residivis Pelaku Ganjal ATM, Korban Kerugian Rp95 Juta

Pelayanan mobil jenazah ini dikelola oleh Dinas Perkim Kota Tangerang dibawah UPT Pemakaman. Fasilitas yang terdapat di mobil jenazah ialah satu supir, keranda dan kain penutup hijau.

Ia berharap mobil jenazah yang disediakan Pemkot Tangerang ini dapat membantu warganya yang sedang berduka tanpa mengkhawatirkan terkait pengantaran jenazah. Masyarakat yang membutuhkan layanan bisa langsung menghubungi ke call center 112 atau melalui nomor 021-2966 2530 yang siaga 24 jam.

“Kalau jarak antarnya hingga keluar kota dan cukup jauh, biasanya kita menambahkan satu petugas untuk menemani supir saat mengantarkan jenazah ke lokasi rumah duka atau pemakaman,” tandas Sugiharto. (Adv)




Jalin Sinergitas, Kesbangpol Kota Tangerang Gelar Silaturahmi dengan Ormas

Kabar6-Badan Kesataun Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang menggelar silaturahmi dengan organisasi kemasyarakatan, Rabu (14/6/2023). Pertemuan tersebut guna menjalin sinergitas antara Pemkot Tangerang dengan organisasi kemasyarakatan.

Pertemuan tersebut mengusung tema Forum Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka Menjaga Kondusifitas. Pertemuan itu berlangsung hangat dan santai yang diikuti oleh puluhan orang dari berbagai organisasi Ormas/LSM yang ada di Kota seribu industri dan sejuta jasa itu.

Selain itu, pertemuan itu juga diisi dengan diskusi sebagai narasumber dari akademisi Asep Fery Bastian, perwakilan dari Kejaksaan dan perwakilan organisasi kemasyarakatan Saipul Basri atau akrab disapa Marsel.

Kepala Kesbangpol Kota Tangerang, Teguh Supriyanto, mengatakan tujuan silaturahmi tersebut yakni dalam penyelenggaran pemerintah terdapat stakeholder atau kepentingan-kepentingan masyarakat dari berbagai lapisan. Baik pemerintah itu sendiri, akademisi, pelaku usaha ataupun organisasi kemasyarakatan.

“Nah ini dalam rangka membangun sinergitas itu. Artinya saling mambangun trust atau kepercayaan. Trust building,” ujar Teguh saat dimintai keterangan usai acara di Kantornya.

“Memang selama ini ada persepsi-persepsi di mata mereka (Ormas/LSM) berbeda dalam penyelenggaraan pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang pas. Hari ini lah dalam rangka itu membangun sinergitas,” sambungnya.

**Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Kesbangpol Kota Tangerang Bentuk Tim Kewaspadaan Dini untuk Menjaga Kondusifitas

Pertemuan tersebut juga, kata Teguh, untuk menjaring aspirasi dari para organisasi, terlebih telah masuki tahun politik. Ia berharap di tahun politik ini para organisasi kemasyarakatan itu untuk bersama-sama bisa memilah, memilih serta memfilter berita yang positif dan konstruktif. Sehingga tidak terjadi mis.

Teguh mengatakan Kesbangpol salah satu fungsinya adalah ikut serta menjaga kondusifitas. Oleh karena itu, pihaknya pun telah membentuk tim kewaspadaan dini terdiri dari berbagai stakeholder yang ada.

“Kami sudah membentuk tim kewaspadaan dini. Dimana dalam tim ini anggota ada beberapa unsur. Ada Polres, Kejaksaan, TNI, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Semua kami libatkan disitu dan termasuk dari ASN itu sendiri baik kepala OPD, Camat dan Lurah. Sehingga semuanya ikut berperan dalam menjaga kondusifitas Kota Tangerang,” ungkapnya.

Dalam catatan, Teguh menyampaikan bahwa Kota Tangerang selalu dalam kondisi yang kondusif. Ia berharap dalam pemilu tidak tidak menimbulkan gejolak apapun.

Terdapat 180 ormas / LSM yang tercatat di Kesbangpol Kota Tangerang. Mereka diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun dalam proses roda pemerintahan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

“Sehingga di tahun politik, di tahun depan pemilu tidak ada gejolak apapun. Tentunya menjadi harapan kita semua, diskusi ini memberikan masukan konstruktif dalam roda pemerintahan,” tandasnya. (Adv)




54 Petugas Disebar Periksa Kesehatan Hewan Ternak Kurban di Tangsel

Kabar6-Kondisi kesehatan hewan ternak kurban pada kandang serta lapak-lapak pedagang musiman di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diperiksa. Tim kesehatan hewan ingin memastikan kambing, domba, sapi, dan atau kerbau yang dijual di pasaran dalam kondisi sehat serta layak potong sesuai hukum syariat Islam.

“Supaya konsumen juga merasa yakin bahwa ternak yang akan dibeli sehat,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangsel, Yepi Suherman menjawab pertanyaan kabar6.com ditemui di Kademangan, Kecamatan Setu, Rabu (14/6/2023).

Pemerintah, menurutnya, terus mewaspadai kemungkinan penyebaran virus penyakit kulit infeksius atau Lumpur Skin Disease (LSD), penyakit menular kuku, antrax dan lain sebagainya yang bisa menjangkit hewan ternak kurban.

Yepi jelaskan, pihaknya juga sudah memberdayakan 54 orang petugas kesehatan hewan dari kalangan masyarakat yang disebar per kelurahan. Tugas dan tanggungjawab tim tersebut adalah monitoring arus lalu lintas serta kondisi kesehatan hewan ternak tiap-tiap wilayah kelurahan di Kota Tangsel.

“Apabila ada gejala tim akan segera turun untuk mengatasi hewan ternak yang terindikasi mengalami gangguan penyakit. Alhamdulillah selama ini di Tangsel tidak ada temuan, aman. Tapi kita tetap melakukan antisipasi, jangan sampai lengah karena penyakit menjangkit sulit diketahui asalnya,” terangnya.

Di lokasi yang sama, Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangsel, Pipit Surya Yuniar mengatakan, pihaknya berusaha menyisir semua lapak-lapak pedagang musiman. Setiap tempat penjualan akan diperiksa surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal.

“Yang nanti mendapatkan stiker berarti sudah diperiksa kesehatan. Minimal kami sudah pernah mengecek lapak-lapak tersebut,” terangnya.

**Baca Juga: Alasan Dua Pejabat Pemkot Tangsel Putuskan Mundur Jadi Bacaleg

Pipit bilang, tim pusat kesehatan hewan keliling observasi apakah hewan ternak kurban yang dijual pedagang musiman menunjukan gejala-gejala penyakit tertentu dari ringan hingga berat.

Ia berpesan kepada masyarakat agar teliti terhadap kondisi kesehatan hewan ternak kurban yang ingin dibeli. Secara kasat mata dari penampilannya pun sebenarnya kelihatan kalau sakit atau tidak.

“Yang paling sering dan ringan biasanya mata. Karena transportasi. Kemudian penyakit kulit misalnya kudis, mencret atau tidak, pincang atau luka-luka di sekitar bagian mulut,” utara Pipit.

Berikut ketentuan pilih usia minimal dari hewan ternak kurban yang telah ditentukan sesuai syariat Islam.

✓Usia minimal kambing yang akan dikurbankan adalah 2 tahun serta sudah masuk tahun ketiga dari usianya.

✓Usia minimal domba untuk dikurbankan adalah 1 tahun atau telah berganti gigi .

✓ Usia minimal sapi atau kerbau yang akan dikurbankan adalah 3 tahun dan sudah masuk tahun ketiga dari usianya.

Melansir dari Majelis Ulama Indonesia, berikut ini sifat dan kondisi fisik hewan ternak yang layak untuk dikurbankan:

• Mata tidak buta.
• Telinga tidak terpotong.
• Kaki tidak pincang.
• Jika memiliki tanduk harus dalam keadaan sempurna.
• Tidak memilik penyakit.
• Berat badan cukup, dan tidak kurus.
• Ekor tidak terpotong.
• Kulit tidak dalam kondisi ada kudis.
• Tidak sedang hamil atau menyusui.

Diketahui, Hari Raya Idul Adha bertepatan dengan 10 Dzulhijah 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. Pada hari itu jutaan umat muslim di berbagai penjuru dunia yang berkemampuan menyembelih hewan ternak kurban lalu memberikan sebagian dagingnya kepada orang yang membutuhkan.

Pelaksanaan kurban mengandung makna simbolik menyembelih “sifat-sifat kehewanan” seperti keserakahan dan kerakusan yang merusak kehidupan manusia baik secara pribadi maupun kolektif serta menodai kemuliaan sifat manusia sebagai khafilah Allah SWT di muka bumi. Ibadah kurban juga merefleksikan ketaatan manusia kepada syariat Allah SWT, Penguasa Alam Semesta yang Maha Besar.(ADV)




Tinjau Reni Jaya Pamulang, Pilar: Harus Total Bebas Banjir

Kabar6-Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menegaskan bahwa wilayah Reni Jaya Pamulang harus bebas dari banjir.

Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan peninjauan sekaligus pemetaan titik banjir di wilayah Reni Jaya Pamulang, pada Kamis (08/06).

“Hari ini (Kamis-red.) saya bersama Lurah, Camat dan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi melakukan pemetaan titik banjir serta penyebabnya di beberapa RW di Reni Jaya Pamulang,” ucap Pilar.

Alhasil teridentifikasi penyebab terjadinya banjir di wilayah tersebut karena penyempitan badan kali akibat adanya beberapa bangunan warga yang mengambil lebar sungai, sehingga menjadi mengecil dan terjadi bottle neck hingga terjadi luapan.

Termasuk berdasarkan keterangan salah satu ketua RW di wilayah Reni Jaya, kalau di wilayahnya jika terjadi banjir bisa mencapai satu meter selama dua sampai tiga hari.

**Baca Juga: Masuk ke dalam 75 Desa Wisata Terbaik, Pilar Dampingi Sandiaga Uno Kunjungi Kampung Keranggan

Untuk itu, Pilar menegaskan akan melanjutkan penanganan banjir di wilayah tersebut.

“Jadi di masa pemerintahan Ibu Airin telah membangun turap dan pelebaran kali, setelah penanganan tersebut banjir drastis menyusut sekitar 30-40 cm dalam waktu satu sampai dua jam, dimana dulu banjir bisa berhari-hari lamanya” terang Pilar.

Oleh karenanya, Pilar menegaskan akan menyempurnakan penanganan banjir di Reni Jaya hingga tuntas. Termasuk pembangunan konstruksi dan juga pelebaran kali.

“Secara menyeluruh akan dianggarkan di tahun ini, agar bisa dilaksanakan pada APBD 2024,” ujarnya.

Pilar meyakini dengan penyempurnaan penanganan banjir tersebut, tidak ada lagi genangan maupun banjir di setiap hujan lebat turun di wilayah Reni Jaya, Pamulang.(Adv)




DPRD Kota Tangerang Sambut Positif Program Pendidikan Gratis

Kabar6-DPRD Kota Tangerang menyambut positif atas kebijakan Pemerintah Kota Tangerang yang menggratiskan biaya pendidikan di 146 sekolah swasta. Baik tingkat SD, MI, MTS maupun SMP.

Pimpinan DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengapresiasi kebijakan Pemkot Tangerang tahun 2023 menggratiskan biaya pendidikan bagi sekolah-sekolah swasta. Meliputi uang pangkal, SPP, ujian, ulangan dan iuran praktek layaknya di sekolah negeri.

Menurut politisi partai Gerindra ini, kebijakan Pemkot Tangerang yang menggratiskan biaya pendidikan bagi sekolah swasta adalah langkah yang perlu diapresiasi oleh masyarakat, terutama para orang tua siswa yang anak-anaknya bisa sekolah tanpa lagi memikirkan biaya.

DPRD Kota Tangerang, kata Turidi, setiap tahun mensupport anggaran pendidikan lebih dari 20 persen dari APBD dan setiap tahun bertambah. Pendidikan menurutnya, adalah kebutuhan mendasar, agar generasi penerus mendapatkan pendidikan yang layak, dan pemerintah sangat konsen dalam hal pendidikan.

Turidi mengungkapkan, program pendidikan gratis di Kota Tangerang sebenarnya bukan tahun ini saja dilakukan. Ia menjelaskan, DPRD bersama Pemkot Tangerang setuju menganggarkan biaya SPP dan lainnya bagi sekolah-sekolah swasta untuk mendapatkan bantuan.

“Jadi bukan hari ini saja (pendidikan gratis) sejak beberapa tahun lalu. Bahwa SD MTS SMP swasta yang ikut program pendidikan gratis harus mendaftarkan ke pemerintah daerah,” kata Turidi, Kamis (8/6/2023).

Dengan adanya program pendidikan gratis bagi sekolah-sekolah swasta tersebut, pihaknya berharap dapat terus meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tangerang.

**Baca Juga: Sutikno Dilantik, Anggota DPRD Kota Tangerang Kembali Lengkap 

Oleh sebab itu, masih banyaknya minat orang yang ingin bersekolah di negeri, akan tetapi tidak semua tertampung di sekolah negeri. Maka DPRD bersama Pemkot Tangerang sepakat dengan membuat terobosan program biaya SPP oleh pemerintah daerah alias pendidikan gratis bagi sekolah swasta.

“Ini kan sebenarnya hanya persoalan teknis, keberatan bayar SPP. Buat swasta kan lumayan, dan biasanya sekolah-sekolah swasta tersebut kadang juga kesusahan menarik iuran itu dari siswa, maka kami DPRD Kota Tangerang bersama pemerintah sepakat membuat program pendidikan gratis,” ungkapnya.

“Dengan adanya ini (SPP gratis) tidak akan menunggak, karena setiap bulan sudah dibayarkan oleh pemerintah,” tambahnya.

Dengan adanya program pendidikan gratis ini juga, pihak sekolah-sekolah swasta secara otomatis terbantu. Mengingat selama ini sekolah swasta acapkali kesulitan menarik iuran SPP dari siswa.

“Sudah ada beberapa pihak sekolah swasta di Kota Tangerang yang merasa sangat terbantu dan mengucapkan rasa terima kasih kepada DPRD Kota Tangerang serta pemerintah daerah,” kata Turidi.

“Karena kebanyakan siswa itu kadang kurang mampu juga. Saya kira ini ke swasta suatu terobosan pemerintah yang kami sangat setujui dan kita sambut baik,” tambahnya.

DPRD Kota Tangerang, lanjut Turidi, akan terus mensupport untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Terlebih di sektor pendidikan.

“Kami DPRD sangat mensupport untuk kepentingan publik berapapun anggaranya demi kepentingan anak bangsa, kita dukung dan mudah-mudahan APBD kita makin naik dan kita akan memberikan bantuan yang lebih,” imbuhnya.

Pasalnya, Turidi menegaskkan, fungsi DPRD sebagai kontrol adalah untuk memastikan bahwa benar sekolah-sekolah swasta itu mendapatkan SPP dengan jumlah siswa di sekolah tersebut.

Pihaknya juga berharap kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang dapat menyampaikan dan memberikan informasi terkait program-program pemerintah secara menyeluruh, baik infrastruktur, kesehatan, pembangunan bukan hanya pendidikan.

“Walikota atau pemerintah Kota Tangerang melakukan terobosan kebijakan (pendidikan gratis) ini sangat positif,” imbuhnya.

Kendati begitu, pihaknya DPRD Kota Tangerang akan terus mengontrol program pendidikan gratis ini. Jangan sampai pada praktiknya sekolah-sekolah swasta tersebut masih memungut iuran SPP dari siswa.

“Sekali lagi, fungsi kontrol kita adalah mengawasi. Dinas juga kita minta untuk mengawasi jangan sampai nanti  sudah dapat gratis dari pemerintah daerah tapi masih juga memberatkan siswa, nah itu harus di evaluasi. Kalau memang perjanjian-perjanjian dilanggar oleh sekolah, pemerintah daerah harus cepat-cepat tarik anggaranya,” tandas Turidi. (Adv)




320 Pejabat Pemkot Tangsel Dilantik, Benyamin: Harus Mau Bekerja Cepat

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie pagi tadi melantik ratusan pejabat fungsional dan administrasi. Ada sebanyak 320 orang pejabat organisasi perangkat daerah yang dirotasi dan promosi.

Benyamin berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara yang dilantik pada pagi ini untuk segera bekerja. Sesuai dengan jabatan dan kedudukannya masing-masing.

“Jangan dibiasakan berlama-lama-lama untuk memulai tugas dan tanggungjawab dengan alasan perlu adaptasi, penyesuaian dan sebagainya,” katanya di Balai Kota Tangsel, Senin (5/6/2023).

Pelantikan 320 pejabat Pemkot Tangsel pada 5 Juni 2023.(yud)

Benyamin mengungkapkan, pelantikan dalam rangka pengisian jabatan yang kosong, penyegaran organisasi. Hal terpenting adalah demi peningkatan kinerja pemerintah kota.

Ditegaskan, semua harus siap untuk bekerja dimanapun serta ditempatkan dalam waktu segera mungkin. Mampu bekerja sama dengan dirinya dan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan.

**Baca Juga: Imigrasi Soekarno-Hatta Sediakan Jalur Khusus Partisipan Formula E

“Artinya harus mau bekerja dengan cepat, tepat dan cermat” tegas Benyamin. Seluruh pejabat yang baru dilantik tidak ada istilah santai menunggu perintah apalagi berlama-lama menunggu arahan.

“Jangan dibiasakan menunda-nunda pekerjaan. Jabatan adalah kepercayaan amanah. Bukan sesuatu yang bisa diminta dan ditagih,” jelasnya.

Benyamin berharap semua pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah, dan kepercayaan yang telah diberikan. Bekerja secara profesional.

“Saya memiliki keyakinan bahwa saudara-saudara yang dihadapan saya memiliki idealisme dan dedikasi untuk memberikan yang terbaik. Dan menunjukan saudara-saudara layak untuk ditempatkan dalam jabatan yang baru,” tambahnya. (Adv)




Terkait Seleksi Direksi Perumda Tirta Benteng, DPRD Minta Harus Pilih yang Berpengalaman

Kabar6-Pansel Perumda Tirta Benteng (TB) Kota Tangerang saat ini sedang melakukan tahapan proses seleksi direksi yakni Direktur utama (Dirut) dan Direktur teknik (Dirtek) dan masih berlangsung.

Khusus untuk posisi Dirtek, malah telah selesai melakukan uji kelayakan dan kepatutan (UKK), sedangkan untuk posisi Dirut masih pada proses administrasi, Sabtu (20/5/2023).

Terkait proses rekrutmen Direksi ini Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mengatakan, agar calon direksi mempunyai komitmen yang jelas untuk membangun PDAM TB untuk lebih baik lagi.

“Khusus untuk Dirtek harus profesional. Dan saya sih sebenarnya berharap pemerintah mengambil dari orang-orang dalem yang sudah bekerja lama serta mengetahui betul tentang PDAM TB, “tutur Turidi Susanto.

Jadi dengan demikian, Dirtek terpilih telah mengetahui betul seluk beluk perusahaan pelat merah dan tahu mengenai persoalan-persoalan yang ada dan sekaligus bisa menangani persoalan yang terjadi di tubuh BUMD Kota Tangerang itu.

**Baca Juga: Tangani 70 Ribu Pelanggan Hibah, PDAM TB Siapkan 170 Miliar

“Karena memang telah berpengelamanan. Ya saya mau pansel memilih yang berpengalaman dan bijak,”katanya.

Turidi menambahkan, kandidat yang telah terpilih kelak adalah yang selama ini telah bekerja keras. “Jadi harapannya kepada pemerintah atau pun dewan pengawas agar memilih orang yang telah mengetahui kondisi PDAM,” katanya lagi.

Diketahui, sebanyak 6 kandidat Direktur teknik (Dirtek) Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang telah mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) atau dikenal juga dengan istilah fit and propertest pada Senin (15/05/2023) lalu. Mereka adalah (berdasarkan abjad); Agus Yuliharto, Edwarsyah Ichsan Sodikin, Joko Surana, Muhammad Ali Mu’min dan Reny Risrianti. (Adv)




Pemkot Tangerang Berikan Bansos Biaya Kuliah ke 564 Mahasiswa Sejak 2021

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyampaikan kepada masyarakat Kota Tangerang adanya program Bantuan Sosial (bansos) biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi, sebesar Rp6 juta per tahun yang tentunya dapat dimanfaatkan masyarakat.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut melalui proses dan syarat yang telah ditentukan.

Kepala Dinsos Kota Tangerang, Mulyani menyatakan program ini sudah ada sejak 2021 silam dan telah dimanfaatkan 564 mahasiswa ber-KTP Kota Tangerang yang berkuliah baik di dalam maupun luar. Baik baru masuk kuliah, atau mereka yang sudah semester lanjut.

“Secara rinci setiap tahunnya jumlahnya meningkat. Yakni, 2021 ada 237 mahasiswa, 2022 ada 267 mahasiswa dan di 2023 hingga April kemarin sudah 60 mahasiswa merasakan program bansos pendidikan kuliah ini,” ujar Mulyani, Senin (15/5/2023).

Menurutnya, hingga saat ini sudah 70 berkas pengajuan atau permohonan bansos pendidikan kuliah yang sudah masuk ke Dinsos Kota Tangerang.

Tentunya, angka ini masih akan terus bertambah dan terus diproses, karena memang masih terus dibuka untuk penyaluran bansos biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi tahun 2023 ini.

**Baca Juga: Alhamdulilah Anak Keluarga Miskin di Tangerang Bisa Kuliah

“Jadi, ayo semua para mahasiswa Kota Tangerang, manfaatkan program ini sebaik-baiknya. Ajukan data diri sesuai syarat dan ketentuan, terpenting sedang tidak menerima bantuan pendidikan dari pihak lain. Kesempatan kuliah itu milik semua anak Kota Tangerang,” ajak Mulyani.

Sebagai informasi, tahapan menerima bansos biaya pendidikan perguruan tinggi yakni calon penerima bansos mengajukan permohonan Bansos Biaya Pendidikan kepada Wali Kota Tangerang melalui Kepala Dinas Sosial. Selanjutnya dilakukan proses verifikasi jika terpenuhi bansos akan disalurkan melalui rekening penerima.

Sedangkan syaratnya, ialah data diri terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melampirkan fotocopy e-ktp, fotocopy kartu keluarga, tanda bukti diterima di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa baru, surat keterangan sebagai mahasiswa aktif bagi mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan semester berjalan.

Selain itu, pemohon juga perlu memenuhi transkip nilai, akreditasi perguruan tinggi, surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pihak lain, dan memiliki nomor rekening aktif. (Adv)