Kabar6-Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten bersama dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) Banten, dan Pemerintah Provinsi Banten menggelar Rapat Assets and Liability Committee (ALCo) yang dirangkaikan dengan kegiatan Focus Group Discussion tentang Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional, Cash Planning Information Network (CPIN) Regional, Penajaman KFR, dan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN).
Acara tersebut juga menghadirkan bazar UMKM dan gelar pangan murah bagi masyarakat yang disponsori oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, serta layanan konsultasi perpajakan, bea cukai, dan lelang negara. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten yang berlokasi di Jalan KH. Abdul Fatah Hasan Nomor 33, Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.
Rapat resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgojanti, yang didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, Kakanwil DJKN Banten, Nuning Sri Rejeki Wulandari, Kakanwil DJBC Banten, Rahmat Subagio, dan Kakanwil DJPb Banten yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, Sugiyarto.
Pada Rapat ALCo Regional kali ini, peserta mendiskusikan hasil dan rekomendasi dari rapat ALCo Pusat, mendengarkan pemaparan tentang perkembangan ekonomi lokal oleh pakar ekonomi setempat, serta mendapatkan informasi tentang kinerja APBN dan APBD dari kanwil-kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Banten. Selain itu, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Noor Faisal Achmad, dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal, Titik Anas, memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
**Baca Juga: Fahri Hamzah Minta Kapolri Turun Tangan Bebaskan 15 Mahasiswa yang Ditahan Polres Bima
“Dalam estimasi lembaga internasional, diprediksi bahwa ekonomi global akan tumbuh positif, dan tahun depan diharapkan menjadi lebih baik daripada tahun ini. Kami juga telah berhasil mengendalikan inflasi pada tahun ini. Keadaan ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lain, yang menciptakan kepercayaan investor dan pelaku ekonomi,” kata Titik, Rabu (5/7/2023).
Rapat ALCo juga membahas kinerja penerimaan pajak hingga Mei 2023. Sektor yang mendominasi penerimaan pajak di Banten adalah Industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, konstruksi, dan real estate. Sedangkan yang menjadi fokus potensi penerimaan sektor perpajakan dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi atas Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan.
Target penerimaan pajak tahun 2023 adalah sebesar 67,452 triliun dengan capaian sebesar 28,92 triliun dan tingkat pertumbuhan 2,78%. Adapun kontribusi penerimaan terbesar berasal dari wilayah Tangerang Raya. Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan adalah PPh Orang Pribadi (32,84%)i, PPN dalam negeri (11,96%), dan PPh Pasal 21 (10,69%).(Red)
