Kabar6- Kinerja para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sedang disorot, khususnya yang mempunyai anggaran besar.
Hal ini lantaran pemerintah daerah setempat dihantui kekhawatiran melonjaknya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) kas daerah, akibat penyerapannya jeblok.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel, Teddy Meiyadi mengatakan, penyerapan anggaran seperti di Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pendidikan masih rendah. Penyerapan anggaran hingga kini masih ada yang dikisaran 8 persen.
“Kepala SKPD-nya enggak cerdas,” katanya pada acara Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran di Kampung Anggrek, Buaran, Kecamatan Serpong, Kamis (11/8/2016).
Ia bilang, banyak paket pekerjaan yang besar dengan pagu anggaran fantastis belum dapat dikerjakan. Parahnya lagi hal tersebut terus berulang setiap tahunnya.
Teddy sebutkan, para pimpinan SKPD berdalih, serapan anggaran rendah diakibatkan oleh banyak faktor penyebab. Seperti, gagal lelang, lahan bermasalah ataupun tidak ada pihak ketiga atau kontraktor yang berani menawar harga paket di proses lelang tender.
“Ini enggak masuk logika saya,” sebutnya. Teddy ungkapkan, faktanya banyak paket pekerjaan penunjukan langsung senilai Rp50 juta sehari mampu menyedot anggaran minimal Rp200 juta.
Tapi, terangnya, paket proyek fisik yang nilainya mencapai Rp50-80 miliar sampai tidak dilirik oleh kontraktor. Kemudian contoh kasus lainnya paket pekerjaan senilai Rp2 miliar yang mestinya dikerjakan selama delapan bulan tapi baru dilelang sekarang. **Baca juga: Begini Kata Bang Ben Soal APBD Tangsel “Parkir”.
“Kalau kepala SKPD-nya cerdas ya dilelang setengahnya saja dulu. Padahal visi kita lima tahun cerdas, berdaya saing. Saya saja sampe takut melihat visi walikota dan wakil walikota lima tahun kedepan,” ungkap Teddy. **Baca juga: April 2017 Gedung Mapolres Tangsel Siap Dihuni.
Ia menambahkan, dirinya telah menyampaikan klausul kepada atasannya dalam hal perencanan anggaran mulai tahun mendatang. Setiap SKPD tidak bisa mengantongi Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran diatas Rp500 miliar. **Baca juga: Bang Ben Optimis Silpa Tangsel Cuma Rp300 Miliar.
“Kita semangat gitu loh. Karena satu SKPD besar bermasalah semua akan kena masalahnya,” tambah Teddy dengan nada ketus.(yud)
**Baca juga: Antrian Haji Sampai 19 Tahun, Airin: Kun Fayakun.
