Kabar6 – KPK sudah menggeledah kantor Dindik Banten, pada Selasa, 31 Agustus 2021, terkait dugaan maling uang rakyat dalam pengadaan lahan dan pembangunan SMKN 7 Tangsel di Ciputat Timur.

Guna menelisik kasus maling uang rakyat itu, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak terkait di Jakarta, Tangerang Selatan hingga Bogor. Wahidin mengapresiasi tindakan KPK tersebut.

“Saya mengapreasiasi langkah-langkah KPK dan sejalan visi misi dan komitmen saya sebagai gubernur,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, melalui pesan elektroniknya, Kamis (02/09/2021).

WH mengaku sejak pemerintahannya berlangsung, dia terus membenahi sistem pemerintahan dan berupaya menekan perilaku maling uang rakyat.

“Berbagai upaya terus kita lakukan membangun sistem, membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum, serta pembinaan (dengan) Komisi Pemberantasan Korupsi), karena sejalan,” ujarnya.

**Baca juga: Sinergitas Muspika Serang Dalam Gebyar Vaksin Covid-19

Perlu diketahui bahwa pengadaan lahan untuk membangun SMKN 7 Tangsel dilakukan tahun 2017 silam. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai ‘tanah helikopter’. Karena lokasinya tertutup dan tidak ada akses jalan masuk.

Kala itu, nilai anggaran pembangunan sekolahnya sebesar Rp 10,3 miliar. Kemudian nilai pembebasan lahan seluas 5.000 meter persegi nilainya sekitar Rp 15 miliar.(dhi)

Kabar6- Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) korban tsunami Banten di Kampung Pasir Malang, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang disoal.

Pasalnya saat Komisi IV DPRD Pandeglang melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke proyek pembangunan tersebut mereka menemukan masalah.

Wakil rakyat itu menuding pembangunan Huntap tidak sesuai spek atau Bill of Quantity yang sudah ditentukan.

Diketahui pembangunan Huntap dengan sarana prasarana utilitas ini menelan anggaran hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 19,5 Miliar, dikerjakan oleh PT. Bongbong Karya Utama. Huntap yang dibangun mencapai 223 unit.

“Huntap ini tidak sesuai spek, kita lihat pintu nya jelek, kita ingin pintu ini diganti. Terus hunian nya juga kurang begitu layak,” kata Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Tb. Agus Khotibul Umam kepada wartawan, Kamis 2 September 2021.

Agus mendesak agar pihak pelaksana dapat memperbaiki kekurangan Huntap yang terletak di Desa Sumberjaya tersebut dalam kurun waktu satu bulan.

**Baca juga: Mathla’ul Anwar Bakal Bangun Klinik-Rumah Sakit Seluas 1,3 Hektar

“Kami ingin tanggal 30 September atau akhir bulan itu sudah beres,” tutupnya.

Saat berita ini diturunkan, Kabar6.com masih berupaya mengkonfirmasi pihak pelaksana dari PT. Bongbong Karya Utama terkait temuan komisi IV DPRD Pandeglang tersebut.(aep)

Kabar6- Pengurus Besar Mathla’ul Anwar berencana akan membangun klinik dan rumah sakit di Desa Palanyar, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang seluas 1,3 hektar.

Ketum PB KH. Embay Mulya Syarief mengatakan, rencana pembangunan klinik dan rumah sakit Mathlaul Anwar dilahan seluas 1,3 hektar di Kecamatan Cipeucang Desa Palanyar.

“Klinik rencananya akan kami resmikan pada bulan desember, kami butuh dukungan percepatan perizinan dari Pemkab Pandeglang,”ungkap Embay, Kamis (2/9/2021).

Dijelaskan Ketum PB Mathla’ul Anwar, bangunan yang akan digunakan untuk klinik adalah eksisting yang akan direnovasi sesuai standar.

“Pada saat peresmian klinik Mathla’ul Anwar, sekaligus kita ingin groundbreaking untuk rumah sakit tipe c,” jelasnya.

“Karena pengoprasiannya harus oleh PT, pihak Mathla’ul Anwar sekarang membuat PT.MA Medika untuk pelaksanaanya,” pungkasnya.

Sementara Bupati Irna Narulita sangat menyambut baik niatan dari Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) yang akan mendirikan Klinik dan Rumah Sakit di Kecamatan Cipeucang Desa Palanyar.

“Saya menyambut baik, kami harap segera bisa terwujud, ini prospek nya baik, karena kehadiran pelayanan dasar sangat ditunggu masyarakat,” kata Irna.

Menurut Irna, investasi yang akan dilakukan PBMA dapat mengangkat harkat drajat masyarakat khususnya dibidang kesehatan.

“Memang di Pandeglang harus ada rumah sakit yang representatif, kita sangat dukung sekali niat mulya PBMA,”ujarnya.

Dikatakan Irna, dalam pemenuhuan pelayanan dasar khususnya di bidang kesehatan untuk masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah.

**Baca juga: Bupati Pandeglang Tunjuk Kadindikbud Taufik Hidayat Jadi Plh Sekda

Kata Irna, dengan adanya rencana PBMA membangun klinik dan rumah sakit tentu pemerintah daerah akan sangat terbantu.

“Kita berbagi tugas, hal yang administratif atau perizinan kami siap bantu. Kami butuh swasta hadir untuk mendukung pelayanan publik, pihak kami akan turun untuk melakukam pengecekan terkait Amdal,” pungkasnya.(aep)

Kabar6-Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang telah menunggu Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas maksimal 50 persen pada tahun ajaran 2020/2021 namaun beberapa sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kamis, (2/9/2021).

Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Tangerang Syaifullah mengatakan, dalam pelaksanaam PTM semua sekolah seluruh Kabupaten Tangerang harus melaksanalan Prokes yg ketat dengan Peserta PTM maksimal 50 persen.

“Jelas harus menarapkan prokes yang Ketat di karenakan kabupaten Tangerang saat ini masih belum semunya zona Hijau, dan dalam Pembalajaran Tatap Muka maksimal 50 persen, kalo lebih dari itu nanti akan ada sangsi bagi sekolah yang melanggar,”tegas Syaifullah saat di mintai keterangan.

Saifullah juga mengatakan, Pembelajaran Tatap Muka PTM masih menunggu arahan satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang. Kendati demikian pada bulan September ini akan segara di mulai untuk PTM untuk wilayah Tangerang Raya.

“Ia betul untuk PTM masih menunggu Arahan/ Kebijakan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Insya Allah pada bulan september ini akan ada arahan dan harus dari kebijakan Satgas Covid19,”katanya.

Ia juga menyampaikan, kebijakan yang harus di terapkan ini bukan hanya dari peribadi saja melainkan harus dari beberapa Organisasi penanganan pandemi Covid-19.

“Bukan Pribadi kakang, ini Organisasi Resmi yang menangani Pandemi jadi keputusan tentang kondisi pandemi itu dari Semua Unsur dan bidang teknis yang terkait,” ujarnya.

**Baca juga: Polda Banten Gelar Vaksinasi Massal di GSG Budi Mulia Solear

Kadisdik juga mengatakan, untuk September ini Saifullah masih menunggu kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah Pemda.

“Secara formal kebijakan nya kami dan kita-kita masih menunggu,”tandasnya.(Cr)

Kabar6-Jajaran Polda Banten menggelar Vaksinasi dengan target 19.500 per hari dalam rangka mensukseskan program percepatan Vaksinasi di GSG Budi Mulia Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Selasa, (1/9/2021).

Kabid Dokes Polda Banten Kombes Pol dr. Agung Widodo menyampaikan bahwa hingga Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sudah tersalurkan 211.396 vaksin kepada masyarakat.

“Dari ketersediaan vaksin 230.000, sampai hingga saat ini sisa 28.404 vaksin dosis 2, dan sudah tersalurkan sebanyak 211.396 vaksin kepada masyarakat yang ada di Provinsi Banten,” ujar Agung Widodo.

Lanjut, dr. Agung Widodo menambahkan titik titik lokasi gerai vaksinasi yang ada di wilayah hukum Polda Banten diantaranya berlokasi di GSG Budi Mulia Munjul Solear Tangerang sebanyak 750 dosis.

Sementara itu, Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Riki Yanuarfi, S.H., M.Si mengajak masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan imun tubuh.

Sementara itu, Ketua FKPM Banten Hari Santoso SH, mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut di Vaksin dan Menambah Herd Immunity.

**Baca juga: Disnaker Kabupaten Tangerang Beri Pelatihan Bagi Alumni untuk Siap Kerja

“Kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Polda Banten mari kita dukung program pemerintah tentang percepatan Vaksinasi ini, karena dengan di Vaksin dapat mencegah penularan Virus Covid-19,” ucapnya.

“Dan dengan di Vaksin kita turut serta membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia,” tutup Ketua FKPM Banten.(Cr)

Kabar6-Pemeritah Kota Tangerang Selatan bersama Gabungan Organisasi Wanita selanggarakan vaksinasi berjenis AstraZeneca di Mall Teraskota, Kamis 2 September 2021.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menerangkan, target vaksinasi yang diselenggarakan di Teras Kota berjumlah 2000 dosis.

Pria yang akrab disapa Bang Ben ini mengatakan, jika masyarakat sudah melaksanakan vaksin dosis kesatu, maka jangan lupa untuk melakukan vaksin dosis kedua nya.

“Target kita 2000 hari ini mudah mudahan selesai. Para peserta vaksinasi yang pertama bagi vaksin pertama, kalau hari ini adalah vaksin pertama itu jangan lupa jadwal vaksin keduanya, nanti di surat selembar itu dikasih tau tanggal berapa dan Insya Allah disini lagi,” ujarnya kepada Kabar6.com di lokasi.

Menurutnya, vaksin jenis AstraZeneca ini mampu meningkatkan kekebalan kurang lebih 70 persen.

**Baca juga: Kepala SMKN 7 Tangsel Sebut KPK Sidik Pengadaan Lahan

Namun, dirinya tetap mengingatkan jika vaksinasi ditambah dengan protokol kesehatan maka tingkat kebal terhadap virus Covid-19 hampir 100 persen.

“Maskernya jangan di lepas, cuci tangan kalo kita habis megang mic, megang sendok, makan di restoran ngebuka grendel pintu dan naik ojek deket deketan harus cuci tangan, kemudian ya menghindari kerumunan, ini yang paling sulit ibu ibu bapak bapak sekalian,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak tahun 2024 sudah diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada pemerintah daerah.

“Betul, anggaran terkait kebutuhan pelaksanaan pilkada sudah kami usulkan dan disampaikan kemarin kepada Pemkab Lebak. Sesuai RKB (Rencana kebutuhan biaya), kami usulkan di angka Rp99 miliar,” kata Ketua KPU Lebak, Ni’matullah saat dihubungi Kabar6.com, Kamis (2/9/2021).

Anggaran tersebut, kata Ni’matullah, sudah memperhitungkan untuk honorarium hingga anggaran perencanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan alat pelindung diri (APD) serta pemeriksaan kesehatan Covid-19.

“Tentu ada kenaikan dibandingkan anggaran pilkada sebelumnya ya. Selain karena kita sudah harus mengikuti satuan harga, anggaran yang juga cukup besar adalah untuk pengadaan APD dan pemeriksaan kesehatan Covid-19,” papar Ni’matullah.

Anggaran kebutuhan pilkada sudah sedari sekarang diusulkan agar perencanaan persiapan perhelatan pesta demokrasi lebih berjalan baik.

“Dari pemerintah daerah memang meminta agar kami merancang (Kebutuhan anggaran) lebih awal,” katanya.

**Baca juga: Cakades di Lebak Protes Edaran Panitia Kabupaten soal Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Budi Santoso kepada wartawan mengatakan, usulan tersebut akan dibahas dan dipelajari lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan KPU.

“Usulannya sudah kami terima, nanti kami bahas bersama dulu,” kata Budi.(Nda)

Kabar6-Kepala SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Aceng Haruji menyangkal ada penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga antirasuah melansir sedang melakukan penyidikan pada lembaga pendidikan di Jalan Cempaka 3, Rengas, Kecamatan Ciputat Timur.

“Enggak ada (penggeledahan). Kalo menurut saya kalo pengadaan enggak tepat kalo ke sekolah,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/9/2021).

Meski demikian Aceng mengakui pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK pada 2020 lalu. Ia ditanyai seputar pengadaan tanah.

Aceng pastikan bahwa dirinya hanya ditugasi memimpin SMK Negeri 7 Kota Tangsel sejak lima tahun terakhir.

**Baca juga: KPK Sidik Pembangunan SMK Negeri 7 di Tangsel

“Saya kepala sekolah pertama di sini,” ujarnya. Ia bilang dari KPK pernah datang ke lokasi sekitar 2018 lalu.

“Setelah itu tidak pernah saya tahu ada KPK ke sekolah,” jelas Aceng.(yud)

Kabar6-Polres Metro Tangerang Kota menangkap komika Coki Pardede bersama temannya WLY di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Rabu (1/9/2021) malam. Kedua ditangkap dugaan terkait sabu.

Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Pratomo Widodo membenarkan peristiwa penangkapan tersebut. Pihaknya pun masih melakukan penyidikan mandalam atas kasus barang haram tersebut.

“Ya, ya, betul. Daerah Pagedangan. Kita lagi melakukan proses penyidikan mendalam terkait dengan apanya, akan kita lakukan penyitaan nantinya,” ujar Pratomo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/9/2021).

**Baca juga: Kekebalan Komunal, BIN Banten Percepat Vaksinasi

Pratomo menyebut, Coki ditangkap bersama temannya berinisial WLY. Polisi pun masih melakukan pengembangan terkait barang bukti yang dimiliki kedua pelaku tersebut.

“Berdua. Satunya WLY. Sementara dibenarkan dulu kita lakukan penangkapan,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan atas dugaan kasus pengadaan tanah SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Proyek tersebut digarap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

“KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkaranya dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata juru bicara KPK lewat keterangan tertulis, Kamis (2/9/2021).

Ia menjelaskan, penyampaian informasi dan pengumuman secara lengkap akan dilakukan pada saat upaya paksa penangkapan dana atau penahanan dilakukan.

KPK nantinya, Fikri lanjutkan, akan menyampaikan kepada publik setiap perkembangan penanganan perkara ini. “Dan kami berharap publik untuk juga turut mengawasinya,” terangnya.

Ia sebutkan, terkait kegiatan penyidikan ini, Selasa (31/8/2021) kemarin tim penyidik telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat di wilayah. Antara lain di Jakarta, Tangerang Selatan, Serang Banten dan Bogor, yaitu rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara ini.

**Baca juga: BPN Tangsel Sebut hingga Agustus 2021 Ada 140 Perkara

Selama proses penggeledahan tersebut, telah ditemukan dan diamankan berbagai barang yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti diantaranya dokumen, barang elektronik dan 2 unit mobil.

“Selanjutnya akan dilakukan analisa dan segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud,” ujar Fikri.(yud)