Kabar6-Seorang ayah sambung tega mencabuli anak tiri yang masih berusia 13 tahun dii kontrakan di Kota Serang, Banten. Peristiwa kelam itu terjadi pada Sabtu 05 November 2022 sekira jam 15.30 WIB, pelaku MR (39) tega mencabuli, saat korban tertidur pulas.

“Awalnya ketika korban sedang tidur kemudian korban merasa seperti ada yang melakukan hal yang tidak senonoh kepadanya,” kata Kasatreskrim Polresta Serkot, AKP David Adhi Kusuma, Kamis (23/11/2022).

Saat pelaku MR melancarkan aksi bejatnya, korban terbangun ketika organ vitalnya terasa sakit dan melihat ayah tiri sudah berada di atas korban dalam kondisi telanjang. Setelah pelaku selesai melakukan aksi bejatnya, korban langsung menangis.

“Korban langsung berdiri menangis dan langsung memakai baju kemudian pergi ke kamar mandi sambil menangis. Setelah korban dari kamar mandi korban langsung kembali ke kamar dan melihat ayah tiri korban sudah ada di depan TV,” jelasnya.

**Baca juga: Komisi I DPR RI Pesan Revisi UU ITE Jangan Multitafsir

Kini pelaku MR dikenakan pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” pungkasnya.(Dhi)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar membuka Kabupaten Tangerang Expo yang digelar di Mall Ciputra Panongan Kabupatan Tangerang. Rabu (23/11/2022).

Dalam sambutannya, Bupati Zaki mengatakan Kabupaten Tangerang Expo 2022 yang berlangsung tanggal 23 hingga 27 November di Mall CitraRaya Ciputra diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, UMKM, masyarakat dan kalangan akademisi.

“Dengan dibukanya Kabupaten Tangerang Expo ini diharapkan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah, UMKM, elemen masyarakat dan terutama akademisi akan semakin kuat dalam rangka meningkatan mutu dan produktifitas produk-produk lokal yang nantinya bisa bersaing secara global,” ungkap Bupati Zaki.

Bupati menambahkan membangun dunia UMKM di Kabupaten Tangerang, tidak hanya cukup dengan membekali para pelaku UMKM dengan peralatan-peralatan tapi juga pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana cara digital marketing yang baik dan peningkatan kualitas produk sehingga UMKM Kabupaten Tangerang ini bisa terus bergerak maju.

“Saya berharap kegiatan Kabupaten Tangerang Expo ini bisa semakin membuat UMKM di Kabupaten Tangerang bisa lebih maju lagi dan bisa lebih mendapatkan pasar. Ini merupakan suatu salah satu keuntungan bagi UMKM di Kabupaten Tangerang yang ikut pada acara ini,” harap Bupati.

**Baca juga: Pemkab Tangerang Juara 1 Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Sementara itu Ketua panitia kegiatan, Iskandar Nordat mengungkapkan bahwa kegiatan Kabupaten Tangerang Expo merupakan sebuah kolaborasi dengan konsep pethahelix. Bisnis yang menghadirkan infrastruktur tekonologi, modal dan jejaring usaha bahibpara pelaku usaha bisnis UMKM.

“Kabupaten Tangerang Expo dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Tangerang pasca Covid-19. Semoga kegiatan ini juga mampu membuat sisi perekonomian di Kabupaten Tangerang kembali pulih dan semakin membaik,” tuturnya.(Red)

Kabar6-Rektorat Universitas Pamulang (Unpam) menanggapi adanya kabar mengenai video viral lift terjatuh di Gedung Unpam Victor.

Rektor Unpam, Nurzaman mengatakan, lift yang dikabarkan terjatuh itu hanya terganjal oleh serpihan keramik, sehingga terhenti.

“Tidak ada insiden lift jatuh di Unpam, yang terjadi lift terhenti saat dicoba dihidupkan oleh petugas karena terganjal serpihan keramik yang diganti di depan pintu lift,” ujarnya kepada awak media, Kamis (24/11/2022).

“Saat dicoba lift tersebut dalam keadaan kosong atau tanpa penumpang,” tambahnya.

**Baca juga: Pemkot Tangsel Kirim 50 Relawan ke Lokasi Gempa di Cianjur

Sementara itu, Wakil Rektor Unpam 4, Dewi Anggraini memaparkan, lift yang dikabarkan jatuh pada Rabu 23 November 2022 itu terdapat pecahan atap lift retak akibat gempa.

“Kemarin ada pecahan atap lift retak sepertinya akibat gempa. tapi tidak ada orang. di lift gedung A k Kampus Viktor,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Gedung DPRD Kabupaten Lebak sedang diperbaiki. Perbaikan dilakukan terhadap 6 ruangan yakni 4 ruang komisi, ruang badan musyawarah (bamus) dan ruang pimpinan DPRD.

Melihat situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lebak, rehabilitasi gedung yang terdaftar sebagai bangunan cagar budaya tersebut akan menghabiskan anggaran sembilan ratus juta rupiah.

“Iya memang sedang dilakukan perbaikan di semua ruang komisi, ruang bamus termasuk kalau tidak salah ruang pimpinan,” kata Ketua Komisi I DPRD Lebak, Enden Mahyudin kepada Kabar6.com, Kamis (24/11/2022).

Secara umum kata Enden, meski ada sedikit gangguan dari perbaikan yang sedang dilakukan namun tidak menghambat pada tugas-tugas para anggota dewan.

**Baca juga:Kawanan Maling Bobol Alfamart di Kalanganyar Lebak, Uang di Dalam ATM Dikuras

“Semua yang berkaitan dengan tugas-tugas DPRD tetap berjalan, menerima aspirasi masyarakat tetap bisa dilakukan. Rapat-rapat atau audiensi sementara ini memang semua dilakukan di ruang paripurna karena semua ruang komisi dan bamus tidak bisa digunakan sementara,” tutur Enden.

Namun Enden berharap, perbaikan gedung oleh pihak pelaksana bisa secepatnya rampung agar setiap komisi bisa segera menempati ruangan dan dimanfaatkan dengan maksimal.

“Kalau kita sih pengennya juga cepat beres ya, tapi kan itu bagaimana pemborongnya. Sementara ini ya kami komisi I pakai ruangan BK (Badan Kehormatan), tetap bisa rapat tapi enggak bisa banyak karena agak kecil ruangannya. Tapi intinya enggak ada hal yang menyangkut masyarakat jadi terganggu,” kata Enden.(Nda)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memasukan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2023.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangsel, Tarmizi menerangkan, ketujuh belas Propemperda itu adalah, Raperda bangunan gedung, Raperda rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Ketiga, Raperda perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang perikanan. Keempat, Raperda perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan,” ujarnya di Gedung DPRD Kota Tangsel, Setu, Kamis (24/11/2022).

Lanjut Tarmizi, kelima ada Raperda pajak daerah dan retribusi daerah, keenam Raperda penyelenggaraan perumahan dan permukiman, ketujuh Raperda penyelenggaraan perhubungan.

“Kedelapan Raperda ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyakarat, kesembilan Raperda sistem kesehatan kota, kesepuluh Raperda perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah,” paparnya.

Masih lanjutnya, Raperda kesebelas yang akan dibahas adalah tentang pengelolaan jasa lingkungan, lalu ada Raperda fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji Kota Tangsel, kemudian Raperda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren.

“Lalu Raperda Pembinaan, Perlindungan serta Pengawasan Produk Halal dan Higienis, Raperda Pemajuan Kebudayaan, Raperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pasar Rakyat; dan Raperda Kumulatif Terbuka,” ungkapnya.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar mengatakan, dari 17 Raperda yang dibahas hari ini, 4 Raperda merupakan limpahan dari tahun 2022 apabila tidak selesai tepat waktu.

“Raperda soal tenaga kerja, perikanan, bangunan, dan lingkungan hidup kemungkinan tidak selesai di 2022, maka diusulkan ke 2023,” jelasnya.

**Baca juga: Viral Lift Terjatuh di Unpam, Rektorat: Hanya Terhenti Terganjal Keramik

Menurut Ledy, Perda baru dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel ada 6, lalu Raperda dari inisiatif DPRD ada 6, dan kumulatif yaitu Raperda APBD 1.

“InsyaAllah kalau 4 itu kan kita bahas, tinggal diundangkan di 2023, jadi isanya 13, itu kan Perda APBD pasti selesai, karena kumulatif itu APBD. Yang lain kita kejar lah, karena dari Pemkot itu delegatif semua Kaya pajak dan retribusi, sama Perkim itu kan di pembahasan satu karena itu urgent,” tutupnya.(eka)

Kabar6- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Pandeglang mendesak aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus dugaan pencabulan oleh oknum anggota DPRD Pandeglang berinisial Y.

“Kami berharap pihak APH bisa lebih tegas dalam menangani kasus ini, jangan sampai kasus ini hanya selesai pada mediasi antara korban dengan pelaku,” kata Ketua HMI MPO Pandeglang Muhamad Fajar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/11/2022).

Fajar juga meminta kepolisian menelusuri kasus kekerasan seksual yang sudah dilakukan oleh oknum anggota DPRD Pandeglang agar tak ada lagi korban berikutnya.

“Harus ada hukuman yang sesuai dengan peraturan yang sudah ada tentang kasus kekerasan seksual agar tidak adanya korban-korban selanjutnya,” tegasnya.

Fajar pun sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh oknum DPRD sama saja sudah mencoreng nama baik Pandeglang yang terkenal sebagai kota seribu kiyai sejuta santri.

“Sayang sekali dengan adanya kasus seperti ini apalagi yang melakukan merupakan tokoh publik karena beliau menjadi anggota dprd Pandeglang tentu bisa mencoreng nama baik Pandeglang,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, kronologis awal kejadian dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Y, bermula pada Kamis (21/4/2022) sekitar jam 15.30 WIB di rumah pelaku di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, korban mengantarkan kue.

**Baca juga:Diduga Cabuli Gadis, Oknum Anggota DPRD Pandeglang Terancam 9 Tahun Penjara 

“Pelaku menyuruh agar korban masuk ke dalam rumah menemui istri pelaku, namun ternyata istri pelaku sedang tidak ada di rumah,” kata kata Wakapolres Pandeglang Kompol Andi Suwandi.

Saat itu, pelaku menanyakan harga kue yang dipesan istrinya dan memberikan uang tersebut pada korban. Pelaku saat itu melakukan pelecehan terhadap korban. Saat hendak pulang, korban pun sempat diraba kembali oleh pelaku.

“Pas masuk, ternyata tidak ada siapa-siapa. Terus pelaku menanyakan harga pesanan berapa. Korban jawab Rp75 ribu. Lalu pelaku masuk ambil uang dan ngasih Rp100 ribu,”ujarnya.

“Karena tidak ada kembaliannya, terus pelaku bilang ambil saja kembaliannya sambil mengusap kebagian dada korban dan mulai pada tanggal 22 November 2022 status perkaranya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan,”tutup Andi.(Aep)

Kabar6- Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik 5 staf ahli untuk membantu meringankan tugasnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kelima staf ahli yang dilantik, diantaranya Bidang Akuntabilitas dan Informasi Publik Kejaksaan Agung Elly Shahputra, Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Wisnu Baroto, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung Ade Eddy Adyaksa, Staf Ahli Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum Kejaksaan Agung Asri Agung Putra dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kejaksaan Agung Firdaus Dewilmar.

Dalam sambutannya Jaksa Agung menyampaikan bahwa staf ahli yang dilantik diharapkan dapat menggali isu- isu strategis yang berkembang dalam masyarakat.

Isu strategis untuk 2023- 2024 mendatang adalah terkait dengan adanya proses pemilihan umum serentak baik itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan anggota legislatif di pusat dan daerah.

“Kemudian isu strategis yang perlu digali di masyarakat adalah pemantauan terkait dengan krisis global seperti krisis energi, krisis ekonomi, dan krisis keuangan. Ketiga, isu terkait dengan pemanasan global, dan selanjutnya adalah isu transformasi digital,” ungkap Burhanuddin di Menara Kartika, Kamis (24/11/2022).

Ditegaskannya, untuk menghadirkan institusi Kejaksaan yang lebih optimal dan dinamis, Jaksa Agung maupun Wakil Jaksa Agung membutuhkan dukungan penuh Staf Ahli Jaksa Agung, karena mempunyai peran yang sentral dan sangat penting, yaitu terkait sumbangsih ide dan gagasan serta inovasi.

Oleh karenanya Jaksa Agung menyampaikan sejumlah arahan sebagai penekanan tugas yang diharapkan bisa dilaksanakan secara konsisten, diantaranya berinisiatif melakukan kajian dan telaahan mengenai problematika yang aktual dan strategis dengan menggunakan struktur berpikir yang tepat sesuai bidang saudara secara rutin kepada pimpinan, senantiasa memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi institusi Kejaksaan.

“Juga aktif berkontribusi menyumbangkan ide dan masukan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, dalam rangka perkuatan fungsi Kejaksaan dalam RKUHP dan RKUHAP. Aktif memberikan masukan dan koreksi terkait dengan aturan pelaksana terkait dengan UU Kejaksaan yang baru sehingga aturan yang disusun menjadi lebih komprehensif,” katanya.

**Baca juga: Anis Matta: Semangat Voluntarisme Muhammadiyah Bisa Jadi Model Sosial dalam Mengintegrasikan Sistem Keagamaan ke Sistem Kenegaraan

Jaksa Agung yakin dengan kompetensi dan berbagai pengalaman yang saudara-saudara miliki, akan mampu mendukung, menguatkan, dan melengkapi dalam upaya membangun Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum yang dapat memberikan pelayanan secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, berwibawa dan berintegritas.

“Saya berharap para Staf Ahli yang baru dilantik mampu menindaklanjuti perintah tersebut dengan cepat, sehingga dapat menghadirkan Kejaksaan sebagai lembaga semakin dipercaya oleh masyarakat. Saya ingatkan sumpah serta janji jabatan yang saudara ucapkan tadi, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, konsisten dan penuh rasa syukur. Saya yakin dan percaya bahwa Saudara mampu melaksanakan tugas dan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Jaksa Agung.(Tim K6/Rls)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten Tangerang meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Kategori Informatif Tahun 2022. Penganugerahan dari Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Banten tersebut diterima langsung oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Aula Pedopo Gubernur Banten.

Bupati Zaki mengucapkan syukur atas penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Kategori Informatif Tahun 2022 yang telah diraih. Pemkab Tangerang menempati urutan tertinggi atas hasil monitoring dan evaluasi dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Banten.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan tertinggi dari Komisi Informasi Propinsi Banten yaitu informatif dan menempati urutan pertama badan publik atau pemerintah daerah dengan capaian nilai tertinggi,” ungkap Bupati Zaki kepada wartawan, Kamis, (24/11/2022).

Bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Banten atas segala bimbingan dan pendampingan yang telah dilakukan. Dia juga mengucapkan selamat tim PPID Kabupaten Tangerang atas segala usaha dan kinerjanya.

Bupati pun berharap semoga pencapaian prestasi yang telah diraih, bisa memacu dan memberikan dorongan semangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan terus memperkuat komitmen, koordinasi dan inovasi tentang pelayanan publik.

**Baca juga: Guru Kena PHK Ratusan Murid MTs Nurul Ilmi di Cikupa Tangerang Demo

“Jangan berpuas diri. Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan di berbagai macam sampel, khususnya informasi dan pelayanan publik,” pintanya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapat nilai tertinggi sehingga menempati urutan pertama untuk badan publik atau pemerintah daerah asal Propinsi Banten. (Rez)

Kabar6 – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melihat semangat voluntarisme Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 18-20 November lalu, sangat luar biasa.

“Kita respek dengan ormas-ormas seperti Muhammadiyah yang baru melaksanakan muktamar dengan jumlah hadirin yang begitu besar jumlahnya, tetapi sangat damai. Proses pemilihannya sangat demokratis,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Membedah Agenda Keumatan Muktamar Muhammadiyah ke-48, Rabu (23/11/2022).

“Jadi ini yang menarik, Muktamarnya nggak pakai berkelahi, padahal jumlah massanya luar biasa banyaknya. Artinya, ada proses pemilihan pemimpin demokratis di Muhammdiyah,” katanya.

Anis Matta melihat ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah dengan terpilihnya Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode kedua di dalam Muktamar ke-48 yang mengambil tema ‘Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta’.

“Ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah kepada publik Indonesia secara umum. Pertanyaannya, apa makna yang ditawarkan dari pencerahan semesta ini,” ujar Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini menilai ada model sosial yang ingin ditawarkan Muhammadiyah untuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia melalui semangat voluntarisme tersebut.

“Semangat voluntarisme ini bisa menjadi model sosial dalam mengintegrasikan sistem keagamaan ke dalam sistem kenegaraan. Ini bisa menjadi solusi bagi negara dan dunia yang saat ini tengah mengalami krisis ideologi,” katanya.

Anis Matta menegaskan, seluruh pemimpin dunia saat ini sedang mengalami krisis ideologi, termasuk mereka yang tengah berperang di Ukraina seperti Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

.”Xi Jinping sekarang bicaranya sudah pada tataran filosofis, tidak hanya bicara ekonomi, militer dan kebudayaan saja, tetapi dia bicara tentang model sosial. Begitu juga dengan Putin, menyampaikan ide-ide yang filosofis, berbicara tentang akarnya perang saat ini,” ungkapnya.

Anis Matta berharap organisasi massa (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) bisa berperan untuk memberikan solusi bagi pemikiran dunia, yang sedang menghadapi krisis global dan krisis ideologi.

“Konflik global berlarut saat ini, bisa mengubah peta ideologi dunia. Indonesia bisa menjadi pembeda dengan negara lainnya, karena disini tidak hanya demokrasi, keadilan dan kesejahteraan yang bisa menyatu. Tetapi juga bisa memberikan pemikiran keagamaannya dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kenegaraan secara terus menerus. Disinilah peran kedua ormas ini,” katanya.

Ajang Silaturahmi
Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 -2015 Prof Din Syamsuddin mengungkapkan, semangat voluntarisme di Muhammadiyah terawat dengan baik selama ini, karena menganggap Muktamar hanya sebagai ajang silaturahmi

“Bagi warga Muhammadiyah, disadari betul bahwa Muktamar hanyalah ajang silaturahim, saling bertemu. Karenanya, yang paling hebat itu ada penggembiranya bisa sampai 3 jutaan. Dari kampungnya Pak Anis saja kemarin naik tiga kapal besar, belum lagi dari daerah-daerah lain,” kata Din Syamsuddin.

Sehingga tukar menukar pemikiran dan proses politik kepemimpinan internal, kata Din Syamsuddin, nyaris tidak ada perdebatan atau kritik, karena semua sudah diselesaikan sebelum Muktamar.

“Semua pemikiran telah dibahas sebelum Muktamar, disiapkan setahun sebelumnya oleh sebuah tim kecil dan sudah disosialisasikan ke berbagai Universitas Muhammadiyah dan pimpinan wilayah. Kemudian dimintakan persetujuan untuk dibawah ke Muktamar,” jelasnya.

Ada tiga materi yang disiapkan untuk dimintakan persetujuan saat sosialisasi tersebut, yakni mengenai organisasi, kebangsaan dan kemanusiaan.

“Tema-tema ini menjadi menjadi pembicaraan setahun sebelum Muktamar, diselesaikan dalam seminar-seminar dan saya pernah memimpin rapat-rapat para pakar Muhammadiyah itu secara intens,” katanya.

Din Syamsudin mengungkapkan, sejak Muktamar ke-45 Tahun 2000 an, Muhammadiyah sudah mulai berbicara kemanusiaan universal seperti membela Palestina dan Muslim di Thailand Selatan.

“Sementara di kehidupan kebangsaan Indonesia, posisi Umat Islam sendiri tidak sentral, tidak kuat secara politik, sehingga sering kalah dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi konsen Muhammidayah untuk melakukan revitalisasi dalam berbagai potensi, dan diharapkan dapat memberikan efek positif dan dampak sistemik mengenai keberadan Umat Islam,” tegasnya.

Sedangkan KH Marsudi Syuhud, Tokoh NU dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan pendiri NU KH Hasyim Asyari adalah para pemikir yang memiliki kiyai (guru) dan perguruan (sekolah) sama.

“Muhammadiyah lahir lebih tua tahun 1912, adiknya yang bongsor Nahdatul Ulama lahir 1926. Saya melihat ada kehebatan dua tokoh pendiri Muhammadiyah dan NU ini, bisa menciptakan dakwah dengan deferensiasinya. Sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah dan NU pendiri Republik Indonesia,” kata Marsudi Syuhud.

Muhammadiyah, menurut Marsudi Syuhud, dakwahnya dimulai dari kota menuju desa, sebaliknya NU dakwahnya dari desa menuju kota. “Sekolah-sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah sekarang dari kota sudah sampai desa, sementara pesantren dan majelis taklim NU dari desa sudah ke kota,” katanya.

Sehingga jika dikaitkan dalam konteks ideologi, maka antara Muhammadiyah dan NU tidak berselisih pendapat. Karena Pancasila pada dasarnya, mengedepankan musyawarah mufakat yang berasal dari pemikiran Muhammadiyah dan NU.

“Jadi standing poinnya, antara Muhammadiyah dan NU, saya yakin tidak akan berbeda,” katanya.

Yang diperlukan saat ini, lanjut Marsudi Syuhud, adalah menyatukan pandangan tetang mazhab-mazhab keagamaan antara Muhammadiyah dan NU, menjadi pemikiran sebuah aturan perundangan-undangan seperti pembahasan UUD 1945 terdahulu.

“Kita tidak perlu mengambil model demokrasi Amerika atau China, Indonesia punya model sendiri, yakni musyawarah, karena pada dasarnya kebijakan politik atau negara didelegasikan melalui pemilihan umum secara demokratis,” katanya.

Potensi 5 Besar Dunia
Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan berpendapat bahwa yang lebih menarik untuk dibedah adalah ide Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia.

“Kalau lima besar itu, berarti diatas Jerman, Inggris dan Prancis, apakah itu mungkin dalam waktu 5-10 tahun, karena GDP Indonesia baru 1.000-an triliun USD , sementara Jerman sudah 4.000, itu nomor 4 dunia. Kalau mau jadi nomor 5, maka GDP-nya harus diatas 4.000-an,” kata Dahlan.

Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun harus ada proyeksi pertumbuhan 400 persen. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini tidak target, tapi tumbuh secara natural hingga mencapai 5 persen saat ini.

“Disitulah saya agak pesimis, kita ini natural begitu saja. Artinya, kita jalani saja setiap tahunnya tumbuh natural, apalagi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS cenderung menurun,” ujarnya.

**Baca juga: Prada Indra Meninggal TNI AU Periksa Empat Prajurit 

Dahlan memprediksi GDP Indonesia akan naik setiap tahunnya, tetapi untuk mencapai lima besar dunia masih jauh dari harapan. Diperlukan skenario besar untuk mentargetkan agar pendapatan perkapita Indonesia antara US$ 10-12 ribu, paling tidak.

“Harus ada desain besar agar target tercapai dari kurun waktu 30 tahun misalnya. Tapi kalau hanya mengadalkan pertumbuhan natural seperti sekarang ini, maka target capaian 5 besar dunia nggak bisa dilaksankan,” pungkas Dahlan.(Tim K6)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengirim 50 personel ke lokasi terdampak bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Gempa berkekuatan 5,6 skala richter pada Senin siang kemarin menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan hilang.

“Ada 2 tim yang diberangkatkan dengan total 50 personel,” kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangsel, Andi Setiawan kepada kabar6.com, Rabu (23/11/2022).

Tim pertama berangkat pada Senin malam sebanyak 26 personel. Terdiri dari 10 personel BPBD dan 16 personel satuan polisi pamong praja.

Tim kedua, masih diterangkan Andi, berangkat Selasa sore sebanyak 24 personel. Terdiri dari 14 personel BPBD dan 10 personel pemadam kebakaran.

Relawan asal Kota Tangsel, lanjutnya, mendistribusikan logistik dari PT Santis ke RSUD Cianjur dan BPBD Cianjur. Logistik berupa oksigen 100, minuman kemasan 406 dus, air mineral 125 dus, mie instan 324 dus dan pampers 51 dus.

“Pendirian tenda posko logistik dan tenda pengungsi di Kampung Salakawung, Desa Sarampad Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur,” terang Andi.

**Baca juga: Kabar Duka, Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangsel Meninggal Dunia

Pendistribusian logistik penambahan gizi dari BPBD sebanyak 152 pack ke lokasi terdampak di kampung tersebut.

“Relawan juga membersihkan puing yang menutup akses jalan dan material bangunan rumah warga dan fasos fasum seperti masjid dan sekolah,” tutupnya.(yud)