Kabar6-Bank Indonesia (BI) baru-baru ini menganjurkan masyarakat untuk meningkatkan belanja guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara teori, anjuran ini masuk akal karena konsumsi rumah tangga adalah salah satu pilar penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika masyarakat berbelanja lebih banyak, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, yang pada gilirannya mendorong produksi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, pertanyaannya adalah: apakah anjuran ini relevan dan efektif untuk semua lapisan masyarakat, terutama kelompok menengah bawah yang tengah menghadapi tekanan ekonomi?
**Baca Juga:Teknologi Dr Lukman Gunarto Sukses Naikan Bobot Sapi Per Hari 2,5 Kg
Bagi kalangan menengah atas, dorongan untuk meningkatkan konsumsi mungkin lebih mudah dilakukan. Mereka memiliki daya beli yang stabil bahkan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Konsumsi mereka tidak terbatas pada barang-barang kebutuhan dasar, tetapi juga pada barang mewah dan tersier yang dapat memacu sektor-sektor tertentu dalam perekonomian.
Namun, masalahnya, jika konsumsi hanya didorong oleh kelompok atas, dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan bisa terbatas. Pertumbuhan yang dihasilkan dari konsumsi kelompok ini cenderung tidak merata dan tidak memberikan efek yang signifikan pada lapisan ekonomi yang lebih luas.
Kelompok menengah bawah, yang jumlahnya lebih besar, menghadapi situasi yang jauh berbeda. Tekanan ekonomi yang mereka hadapi sangat nyata. Tingkat inflasi, meskipun telah sedikit terkendali, masih tinggi terutama pada sektor-sektor esensial seperti pangan, energi, dan transportasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak, misalnya, berdampak langsung pada harga-harga barang lain yang tergantung pada distribusi dan logistik.
Akibatnya, daya beli mereka terus tergerus, sementara pendapatan riil belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Dalam situasi seperti ini, anjuran untuk berbelanja justru bisa menjadi bumerang bagi kelompok menengah bawah. Ketika kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sudah sulit, dorongan untuk meningkatkan konsumsi bisa membawa beban tambahan.
Pengeluaran yang lebih besar tanpa ada peningkatan pendapatan akan semakin memperparah kesenjangan ekonomi dan membuat kelompok ini semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Hal ini juga dapat menurunkan kualitas hidup mereka karena harus memprioritaskan kebutuhan mendesak dibandingkan dengan investasi jangka panjang seperti pendidikan atau kesehatan.
Pemerintah dan Bank Indonesia harus menyadari bahwa konsumsi yang berkelanjutan tidak hanya dapat dicapai melalui anjuran belanja, tetapi melalui penguatan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan.
Langkah-langkah seperti subsidi tepat sasaran, program perlindungan sosial yang efektif, serta kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan upah perlu diutamakan. Misalnya, pengendalian harga pangan dan energi sangat penting untuk menjaga inflasi agar tidak menggerogoti daya beli masyarakat.
Selain itu, redistribusi pendapatan yang lebih adil perlu dipertimbangkan. Kebijakan perpajakan yang lebih progresif dan insentif bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kelompok menengah bawah.
Dengan redistribusi pendapatan yang tepat, kelompok ini akan memiliki ruang yang lebih luas untuk berbelanja tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar mereka.
Kesimpulannya, anjuran BI untuk berbelanja bisa menjadi solusi ekonomi yang efektif hanya jika didukung oleh kebijakan yang memperkuat daya beli masyarakat secara merata. Tanpa itu, anjuran ini justru bisa menjadi ancaman bagi kelompok menengah bawah yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari konsumsi masyarakat hanya akan berkelanjutan jika semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok paling rentan, bisa berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara sehat dan berkelanjutan.(Achmad Nur Hidayat, MPP Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
