1

Begini Respon Ketua KONI Tangsel Kantornya Digeledah Kejaksaan

Kabar6.com

Kabar6-Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengendus kasus dugaan korupsi dana hibah APBD 2019. Rita Juwita, Ketua Umum KONI setempat enggan berkomentar perihal kantornya digeledah aparat Korps Adhyaksa, Kamis kemarin.

“No comment. Tanya aja ke sana,” katanya kepada kabar6.com usai hadiri acara Pelantikan PBVSI Kota Tangsel di Al Azhar BSD, Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Jum’at (9/4/2021).

Rita menyatakan saat penggeledahan dirinya sedang tidak berada di kantornya. Hingga sekarang ia belum belum sempat ke kantornya.

“Ya enggak tau karena bundanya enggak ada. Bunda kemarin lagi ke luar kota,” ujarnya.

Mantan Kepala SMP Negeri 4 Pamulang itu menyatakan dirinya sudah pernah datang ke kantor Kejari Tangsel untuk memberikan keterangan ke penyidik.

“Sekali. Bunda mah ngurusin olahraga aja. Supportif,” tegas Rita.

**Baca juga: Setelah Digeledah Kejari, Kantor KONI Tangsel Sepi

Sebelumnya, Kepala Seksie Pidana Khusus Kejari Kota Tangsel, Ate Quesyini Ilyas mengungkapkan, hitungan kasar ada sekitar Rp 700 juta dana hibah yang diduga telah digelembungkan. Pihaknya masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Pemkot Tangsel.

“Kalau sudah keluar kita akan sampaikan ke temen-temen wartawan biar lebih pasti. Karena ada ahlinya masing-masing,” ungkapnya.(yud)




Penyederhanaan Birokrasi di Tangsel, Ada Peleburan OPD?

Kabar6.com

Kabar6-Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyebut adanya kemungkinan peleburan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Nofyar Rani, ditulis Rabu 7 April 2021.

“Mungkin saja (peleburan OPD, red). Ini semua masih rancangan. Pertama Menpan-RB mengurus semua penyederhanaan tadi di level kementerian,” ungkapnya.

Rani menerangkan, di Kemetererian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang merancang penyederhanaan birokrasi di daerah. Lanjutnya, untuk kabupaten kota nantinya akan difasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Rani menyatakan peleburan OPD tersebut, bergantung kepada keinginan Kepala Daerah, dalam hal ini Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, jika penyederhanaan dirasa perlu dalam memberikan pelayanan yang efisien terhadap masyarakat.

“Bisa saja, bagaimana tergantung urgensi dari daerah. Kalau urgensi kepentingan visi misinya masih bisa dan sasarannya Indag ke UMKM juga, dan kalau keinginan kepala daerah untuk merampingkan dengan tujuan efektivitas, bisa saja,” tuturnya.

Jika sasarannya sama, Rani menerangkan, jabatan fungsional itu akan dilebur, hal itu bertujuan agar pelayanan birokrasi lebih efisien.

“Kalau melihat kearah sana, rasanya iya (akan melebur, red). Tidak hanya orangnya, bisa jadi lembaganya juga,” terangnya.

Senada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop UMKM) Kota Tangsel Deden Deni menyatakan, irisan pelayanan terhadap publik sangat tipis dengan dua dinas yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Pariwisata (Dispar).

“Irisannya tipis sekali, ada beberapa hal yang objeknya pun terkadang sama. Di pasar juga ada beberapa pelaku UMKM. Sebetulnya, kalau UMKM batasannya omzet sama aset. Kalau yang lama mikro itu asetnya tidak boleh lebih dari 50 juta. Ikm juga kalau dispesifikasikan sebetulnya UMKM juga. Mereka juga punya aset dan omzet juga,” terangnya.

**Baca juga: Zona Merah Covid-19, Dinkes Tangsel Minta Masyarakat Tak Khawatir

Jika lebih spesifik, Deden menjelaskan, pelayanancUMKM dan IKM sebenarnya betul-betul sangat tipis irisannya dengan Disperindag.

“Karena emang tipis sekali. Yang beririsan dengan kami itu seluruhnya ada tiga dinas. Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag, Dispar dengan ekonomi kreatifnya itu satu rumpun. Irisannya sangat tipis sekali,” tutupnya.(eka)




DPU Tangsel Sebut Ada Tiga Fungsi Pedestrian di Rawa Buntu

Kabar6.com

Kabar6-Pembangunan pedestrian di Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengadopsi DKI Jakarta. Infrastruktur tersebut sengaja dibuat untuk penunjang warga pejalan kaki, pengendara sepeda hingga kaum disabilitas.

“Menuju fasilitas angkutan massal Stasiun Rawa Buntu dan tempat wisata Jaletreng di Taman Kota 2 BSD,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangsel, Aries Kurniawan kepada kabar6.com lewat keterangan tertulis, Rabu (7/4/2021).

Ia menerangkan, kontruksi pembangunan pedestrian sengaja dibuat landai. Desain corak warna-warni untuk memperindah pedestrian dengan cor beton conreat stamp.

Aries bilang, selain tahan lama juga tahan terhadap cuaca. “Tentu lebih mudah perawatannya, dibuat kokoh. Namun bukan untuk parkir kendaraan,” terangnya.

Di bawah pedestrian ada saluran drainase dan box utilitas. Kelengkapan yang ada di antaranya diberikan tanda batas antara pedestrian dan jalan raya dengan tiang hitam dengan garis kuning bollard), kursi dan tempat sampah.

Pedestrian kawasan jalan rawa buntu, memang dibuat lebar karena ada 3 fungsi. “Yaitu fungsi disabilitas dengan yellow gate, fungsi pejalan kaki dan fungsi pengguna sepeda,” tegas Aries.

**Baca juga: BSI Ingin Bantu Permodalan UMKM di Tangsel, Begini Teknisnya

Ia mengaku, ke depan akan ada sarana transportasi LRT/MRT yang akan melintas di atas Jalan Rawa Buntu. Tentu harus dapat merubah kebiasaan masyarakat dengan berjalan kaki menuju masyarakat Tangsel yang sehat.

“Jadi jembali lagi ke kesadaran masyarakat pengguna kendaraan untuk tidak parkir di pedestrian,” tambahnya.(yud)




BSI Ingin Bantu Permodalan UMKM di Tangsel, Begini Teknisnya

Kabar6.com

Kabar6-Brench Manager Kantor Cabang (KC) Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dudi Saleh menerangkan, pihaknya ditahun ini juga akan memulai bantuan dana kepada pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayahnya.

Dudi mengatakan, bantuan untuk UMKM di Tangsel itu nanti nya mengenai pembiayaan kerja, pembiayaan usaha, permodalan, dan investasi.

Dudi menerangkan, bantuan dana itu tidak ada syarat khusus. Menurutnya, syarat terpenting untuk mendapatkan bantuan dana itu sudah mempunyai usaha minimal 2 tahun.

“Usaha minimal 2 tahun, kemudian jelas, tempat usaha nya milik sendiri, atau usahanya nyewa tapi rumah sendiri, jadi kalau rumah dan usaha ngontrak itu repot, butuh ada kejelasan juga,” ujarnya kepada Kabar6.com di KC BSI Tangsel, Serpong, Rabu (7/4/2021).

Dudi menerangkan, bantuan pinjaman untuk UMKM itu minimal Rp10 juta, dan maksimalnya pinjamannya tak terbatas tergantung bentuk usaha nya.

Dicontohkannya, peminjam masih memiliki usaha mikro atau mini maka maksimal peminjamannya adalah Rp200 juta dan jika usaha lebih besar dari itu maksimalnya adalah Rp500 juta.

“Cuma kalau yang lebih (gede dari itu, red) kan masuk nya ke UMKM yang contoh laporan keuangan harus lengkap, kemudian rekening atau aktifitas usahanya di bank,” terangnya.

Dalam teknis bantuan ke UMKM, Dudi menerangkan, seperti nasabah mengajukan pembiayaan ke bank lain, namun, jika di BSI itu bisa langsung di trup ditempat.

“Kemudian ada kunjungan ke lokasi usaha, yang pasti punya usaha sudah 2 tahun. Usaha-usaha yang mikro lah, kemudian untuk apa itu apakah modal kerja, beli tempat usaha atau beli gudang bisa,” ungkapnya.

Menurut Dudi, pihaknya saat menentukan bantuan pinjaman akan melihat kemampuannya terlebih dahulu daripada jaminan yang peminjam berikan.

“Kita lihat kemampuan dulu, baru di backup kemampuan. Kalau jaminan Rp10 miliar juga, kalau usahanya Rp5 miliar, (maka kita pinjamkan, red) ya Rp5 miliar aja, gak dipepetin ke jaminan,” paparnya.

Dudi menjelaskan, jaminan itu akan menjadi sumber pengembalian kredit yang kedua, jadi suatu saat pengusaha berada di posisi tertentu dan aktifitas usahanya sudah di bank. Maka bisa jadi jaminannya 80 persen, dal 20 persennya dari aktifitas rekening nasabah.

“Jaminan itu kan second way out, jadi bisa jadi misalkan di posisi tertentu kalau aktifitas usahanya sudah di bank gitu, bisa jadi jaminannya 80 persen misalkan, nah 20 persennya dari aktifitas rekening dia, atau dari dana dia yang ada di bank, begitu gak ada masalah,” tuturnya.

**Baca juga: Terbaru, 6.186 Guru di Tangsel Sudah Divaksin Antivirus Corona

Untuk pengembalian pinjaman itu, Dudi menerangkan, berbentuk cicilan, karena gak mungkin jika minjam Rp20 juta maka bulan depan harus bayar Rp20 juta.

“Tergantung usahanya apa, omset dia berapa sehari, sebulan berapa, kemudian angsuran sebulannya berapa,” tutupnya.(eka)




Sudah Buka 16 Kantor di Tangsel, BSI Fokuskan 3 Target di 2021

Kabar6.com

Kabar6-Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga saat ini telah memiliki 16 kantor cabang di Kota Tangerang Selatan.

Brench Manager Kantor Cabang (KC) BSI Cabang Tangsel, Dudi Saleh menerangkan, 16 Kantor BSI di Tangsel itu merupakan bekas kantor dari 3 Bank, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah.

“Kurang lebih 16 sama yang di Ciputat. Alhamdulillah (hingga saat ini, red) gak ada pengurangan (pegawai, red),” ujarnya kepada Kabar6.com, Kantor BSI Cabang Tangsel, Serpong, Rabu (7/4/2021).

Dudi menjelaskan, pihaknya tidak hafal berapa ratus nasabah yang sudah bermigrasi dari bank sebelumnya. “Totally (keseluruhan, red) saya gak hafal, jadi jumlahnya saya gak hafal secara spesifik, karena tiga bank tuh, jadi harusnya tanya ke pusat,” ungkapnya.

Dudi menerangkan, pihaknya ditahun 2021 akan fokus kepada 3 target, yaitu fokus terhadap pemberdayaan UMKM, lalu kepada Konsumer BSI, dan gadai kepada para nasabah.

“Kalau untuk komersil kita tidak terlalu besar, itu di kantor pusat. Kalau untuk cabang itu fokus ke UMKM, konsumer dan gadai,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia (KC BSI) Tangerang Selatan kini sedang fokus memigrasi kurang lebih 1200 data nasabah.

Hal itu dikatakan oleh Brench Manager KC BSI Kota Tangsel, Dudi Saleh kepada Kabar6.com, Selasa (9/2/2021).

“Semua pelayanan perbankan tetap berjalan sebagai mana mestinya dan saat ini pihaknya sedang memfokuskan kepada migrasi kurang lebih 1200 data nasabah,” ujarnya.

Dudi mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang migrasi sistem serta pengintegrasian produk perbankan. Dudi menyebutkan, migrasi rekening nasabah harus mementingkan prinsip kehati-hatian dan keamanan demi terjaganya dana dan data nasabah.

**Baca juga: Waspada, Pasar Takjil Ramadan Rawan Penularan Virus Corona

Dudi memaparkan, pihaknya juga berkomitmen membantu nasabah di semua segmen pada proses ini yang hingga saat ini masih terus aktif melakukan sosialisasi di semua media dan kanal komunikasi.

“Pada prinsipnya kita melakukan klarifikasi rekening nasabah untuk dapat dilakukan migrasi,yang kita lakukan ialah meminta izin agar akunnya bisa kita migrasikan tapi secara system juga sudah kita proteksi,” terangnya.(eka)




Waspada, Pasar Takjil Ramadan Rawan Penularan Virus Corona

Kabar6.com

Kabar6-Selama bulan suci Ramadan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) banyak dijumpai pasar takjil. Kegiatan jual beli panganan khas buka puasa itu patut diwaspadai pada masa pandemi Covid-19.

“Di pasar takjil rawan terjadi penularan,” kata anggota Satgas Covid-19 Kota Tangsel, Tulus Muladiyono kepada kabar6.com, Rabu (7/4/2021).

Menurutnya, di setiap kelurahan biasanya banyak terdapat lokasi pasar takjil. Pedagang maupun warga pembeli terkadang tak sadar terhadap kerumunan orang.

Tulus menyarankan kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di pasar takjil agar saling mengingatkan pentingnya pencegahan virus corona.

**Baca juga: Pengukuhan Satgas KTR di Tangsel, Ini 7 Spot Dilarang Merokok

“Termasuk pengawasan. Harus diperketat,” terangnya. Tulus bilang, pemerintah sulit melarang warga yang ingin berdagang di pasar.

“Kan juga gak mungkin Satgas Covid ngelarang orang mau beli takjil,” terangnya.(yud)




Hak Pejalan Kaki dan Pesepeda di Rawa Buntu Terampas Parkiran Mobil

Kabar6.com

Kabar6-Jejeran kendaraan roda empat sengaja teronggok di sepanjang trotoar Jalan Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Apalagi pada saat jam makan siang, jumlah unitnya semakin bertambah banyak.

“Parkir di situ enggak apa-apa,” kata Daeng, pemilik warung sop konro kepada kabar6.com, Selasa (6/4/2021).

Menurutnya, sebelum pelebaran median jalan deretan lokasi tempat usaha kuliner punya lahan parkir bagi kendaraan roda dua maupun empat.

Kini lahan parkir sudah dibebaskan. Ia berharap agar pemerintah daerah setempat mau menyediakan lahan untuk kantong parkir.

**Baca juga: Sempat Tiban Anak, Seekor Ular Cobra Dievakuasi Damkar Tangsel

“Tuh di sebelah ada lahan kosong tapi ada yang punya,” ujarnya. Lahan parkir di sebelah Bakso Titoti pun sudah hilang.

“Pemkot Tangsel harus mikirin sediain lahan buat kantong parkir. Karena disini bisa jadi destinasi wisata kuliner,” ujar Amrul, warga pelanggan.(yud)




Sempat Tiban Anak, Seekor Ular Cobra Dievakuasi Damkar Tangsel

Kabar6.com

Kabar6-Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menangkap ular cobra kurang lebih sepanjang 1,8 meter di Jalan Cakra Nomor 237 RT02 RW11 Komplek Mabad, Rempoa, Ciputat Timur, Selasa 6 April 2021.

Hal itu diungkapkan oleh Darus selaku Danru Rescue Damkar Tangsel kepada Kabar6.com.

Darus mengungkapkan, ular tersebut berada di bawah cor-coran kloset bekas WC umum. Saat sedang mengevakuasi di badan ular sepanjang kurang lebih 1,8 meter itu ada telur.

**Baca juga: Dewan Tangsel Sindir Sepak Terjang Punggawa dan Bisnis BUMD

“Panjang kurang lebih 1,8 meter dan lingkar badan kurang lebih 10 centimeter,” ujarnya.

Menurut Darus, anak dari pemilik rumah itu sempat tertiban ular cobra, namun ular itu tidak menggigit korban. “untuk korban sebelumnya anak pelapor pernah kejatuhan anak ular cobra, tapi tidak digigit,” tutupnya.(eka)




Dewan Tangsel Sindir Sepak Terjang Punggawa dan Bisnis BUMD

Kabar6.com

Kabar6-Sebanyak 10 nama calon komisaris dan direktur keuangan PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) lolos babak pendaftaran. Legislator setempat menyoroti seleksi harus akuntabel tanpa azas bagi-bagi kursi untuk tim sukses pemenangan di Pilkada 2020 lalu.

“Bahwa panitia seleksi harus bekerja secara profesional dan transparan,” kata Wakil Ketua DPRD Tangsel, Li Claudia Chandra, Selasa (6/4/2021).

Ia menegaskan bahwa sosok kandidat yang akan menjabat wajib menguasai persoalan serta mahir dalam bidang kerjanya. Apalagi selama ini sudah puluhan miliar dana kas daerah dikucurkan sebagai penyertaan modal usaha.

“Selama ini juga usaha PITS belum memberikan deviden bagi Tangsel. Banyak persoalan dalam PT PITS, akuntabilitas yang juga masih di pertanyakan,” tegas Allin, sapaan politisi asal Partai Gerindra itu.

Pengamatan kabar6.com, dari ke-10 nama-nama yang lolos seleksi administrasi banyak di antaranya merupakan kader Partai Golkar dan tim pemenangan Pilkada 2020 lalu.

Ke-10 nama -nama peserta lolos seleksi administrasi untuk jabatan komisaris antara lain, Chaerudin, Maryono, Yusi Imam Mahendra, Winny Septiana Sari, Susanto.

**Baca juga: Ramadan 2021, Begini Harapan Pengusaha Kuliner Hindari Bangkrut

Adapun untuk posisi direktur keuangan adalah Agus Pramono, Agus Supadmo, Buchori Muslim, Dian Yunita Dewi, dan Mohamad Iqbal Prayoga.

Selanjutnya, dari ke 10 nama itu, tim panitia seleksi meminta peserta yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tes kompetensi/ manajerial/ psikologi yang diselenggarakan 7 dan 8 April di Pusat inovasi Psikologi Universitas Padjajaran, Bandung.(yud)




Belum Ada Pengaduan Terganggu Pengamen Ondel-ondel di Tangsel

Kabar6.com

Kabar6-Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Heru Agus Santoso mengatakan, sementara ini belum mengatur pengamen ondel-ondel. Kelompok seniman jalanan itu eksodus lantaran di ibu kota ditangkapi Satpol PP setempat.

“Kami akan evaluasi dan kaji kalau memang teryata nanti dari Satpol PP itu meresahkan tentunya ada regulasi lebih lanjut,” katanya, Sabtu (2/4/2021).

Ia pastikan bahwa setiap kelompok pengamen ondel-ondel yang beroperasi di Kota Tangsel mesti tunduk pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.

“Nanti kita cek klo memang selama pelaksanaan di tangsel mengganggu ketentraman dan ketertiban umum tentunya kita berlakukan itu sama Satpol PP,” terang Heru.

**Baca juga: Airin Diduga Sudah Ploting Kursi Direksi BUMD

Menurutnya, selama ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu atas keberadaan pengamen ondel-ondel.

“Selama ini kan belum ada pengaduan terhadap keresahan dan keluhan mereka sebagai pelanggar ketertiban umum,” tambahnya.(yud)