Kabar6-Berita Acara sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021 akan diserahkan kepada Bupati Tangerang.

“Hasil sidang pleno itu merupakan pengajuan dari kami Serikat Pekerja, Serikat buruh, keputusan itu sudah di buat dalam berita acara Pleno Dewan Pengupahan pada siang hari ini,” ucap Arsadi SE MM dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) cabang Citra Raya kepada kabar6.com pada Jumat, (6/11/2020).

Menurut Arsadi, berita acara hasil sidang Pleno Dewan Pengupahan dengan pihak Apindo dan pihak Disnakertrans ini yang akan diserahkan kepada Bupati sebagai acuannya.

“Hasil Pleno ini akan kita disampaikan ke Bupati Tangerang untuk membuat rekomendasi ke Gubernur Banten,” terang Arsadi dengan berapi api memberikan semangat kepada ratusan perwakilan serikat yang memadati kantor Disnakertrans Balaraja Kabupaten Tangerang.

Saat ditanya apakah dengan hasil sidang Pleno ini ada kemungkinan disetujui oleh Pemerintah, Arsadi menjawab belum, nanti hasil Pleno menjadi acuan dan rekomendasi untuk pak Gubernur.

**Baca juga: UMK Kabupaten Tangerang 2021 Sama Dengan 2020

Namun ada dua persentase dalam berita acara tersebut yaitu nilai persentase dari pengusaha dan ada nilai persentase dari Serikat Pekerja / Serikat Buruh, serta pengajuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tangerang tahun 2021.(Han)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak resmi menyerahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ke DPRD Lebak untuk dibahas.

Sebelum Raperda diserahkan, pemkab dengan DPRD sebelumnya telah menandatangani kesepakatan untuk membahas mengingat Raperda tersebut di luar program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2020.

Tak seperti pada rapat paripurna sebelumnya, rapat paripurna pertama Raperda AKB dilakukan secara virtual dari ruang paripurna dan Data Center Lebak.

“Harapannya Perda ini segera disahkan agar kami punya acuan, karena ini kan tindak lanjut lebih memperkuat Perbup untuk pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru,” kata Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya kepada Kabar6.com, di pendopo bupati, Rabu (23/9/2020).

**Baca juga: Jasad Nelayan yang Hilang di Perairan Cihara Lebak Ditemukan.

Dengan disahkannya Perda AKB, Iti berharap, penegakan protokol kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Perbup Nomor 28 Tahun 2020, nantinya bisa berjalan lebih maksimal.

“Ya aparat penegak hukum bisa melaksanakan tipiring nya dengan jelas karena sudah ada regulasinya,” ucap Iti.(Nda)

Kabar6- Sebanyak empat unit mobil dinas dan satu sepeda motor yang selama ini dipergunakan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad dikembalikan ke bagian rumah tangga Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel).

Pengembalian aset ini seiring dengan pelepasan jabatan Sekda Muhammad, Rabu (5/8/2020). Muhamad mundur lantaran keputusannya bertarung sebagai bakal calon Walikota Tangsel pada Pilkada serentak 2020.

Empat unit mobil dan satu unit motor diserahkan kepada pelaksana tugas Kabag Rumah Tangga, Wawang Kusdaya.

“Sekarang saya kembalikan ke pemkot. Saya mengundurkan dari jabatan sekda per hari ini sudah buat surat ke walikota,” katanya di Balaikota Tangsel, Rabu (5/8/2020).

Muhamad mundur demi kepentingan maju di Pilkada serentak 2020 Kota Tangsel. Kegiatan konsolidasi politik menyita waktunya hingga tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara keteter.

Ia mengaku mendapat mandat dari Walikota Airin agar fokus sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. “Kan masih banyak pekerjaan-pekerjaan sebagai TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” terang Muhamad

**Baca juga: Pilkada Tangsel 2020, Benyamin vs Azizah Berebut Suara Golput.

Jika tidak mundur maka tugas-tugas pemerintahan menjadi terganggu karena dirinya harus menghadiri rapat-rapat dengan partai politik.

“Ini kan mengganggu, saya enggak mau seperti itu. Ini kepentingan negara, daerah juga kan. Akhirnya saya sudah ketemu dengan ibu. Sudah seperti ini bagaimana juga buat saya bisa fokus di lapangan,” ujar Muhamad.(yud)

Kabar6 -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi menyerahkan aset jalan Desa Kohod Kampung Sejahtera di Kecamatan Pakuhaji kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Acara pelimpahan aset tersebut digelar di Ruang Rapat Wareng Gedung Setda Kabupaten Tangerang, Selasa (30/6/2020).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang diwakili oleh Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum Ditjen Cipta Karya, Darwanto mengungkapkan prosesi pemindahtanganan barang milik Negara yang dilaksanakan pada kali ini yakni antara Kementerian PUPR kepada Pemkab Tangerang.

“Adapun aset yang dilimpahkan berupa Jalan Desa Kohod dengan nilai Rp 7,7 miliar tentunya dengan didasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyambut baik pemindahan aset ke Kabupaten Tangerang tersebut.

Zaki menambahkan bahwa aset yang dipindahtangankan ke Kabupaten Tangerang berupa Jalan Desa Kohod yang sudah dibangun oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung program Kampung Sejahatera. “Penyerahan aset kali ini masih tahap yang pertama yakni jalan Desa Kohod, mungkin nanti akan ada tahapan-tahapan lanjutan pemindahan asetnya seperti bangunan atau yang lainnya,” ujarnya.

Beberapa waktu terakhir ini lanjut Zaki, Pemerintah Pusat menjadikan salah satu wilayah Kabupaten Tangerang yakni Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji sebagai salah satu fokus utama program permbangunan guna mendukung program Kampung Sejahtera.

**Baca juga: Sidak Kantor Disnaker, Bupati Zaki Temukan ini.

“Kami Pemerintah Daerah menyambut baik serta turut memberikan apresiasi yang luar biasa atas program ini dengan harapan ini bisa terus berkelanjutan dan bisa menjadi role model yang baik untuk merangsang daerah lain untuk melakukan hal serupa,” terangnya. (Vee)

Kabar6-Satpol PP Kabupaten Tangerang telah merampungkan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan atas proyek Galeri Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (GIPTI).

Saat ini, Penyidik Satpol PP telah membuat sebuah kesimpulan dan hasilnya kemudian akan diserahkan ke Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

“Semua prosesnya sudah rampung dan kami telah membuat kesimpulan akhir, hasilnya nanti direkomendasikan ke Pak Bupati,” ungkap Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang Bambang Mardi Sentosa, kepada Kabar6.com, Rabu (24/6/2020).

Menurut Bambang, pihaknya menyebut dalam kesimpulan itu terdapat beberapa poin penting ihwal proyek yang dibangun tanpa ijin mendirikan bangunan atau IMB diatas lahan 15 hektar di kawasan BSD City, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang tersebut.

Namun, ia mengaku belum bisa membuka ke publik poin- poin kesimpulan yang dimaksud, karena hasil penyelidikan dan penyidikan itu bersifat rahasia.

“Nanti kalau sudah saatnya pasti dibuka, tunggu saja hasilnya nanti,” ujar Bambang.

Sebenarnya, kata dia, konflik yang muncul dalam proyek corporate social responsibility atau CSR dari PT Sinar Mas Land sebesar Rp40 miliar itu hanya persoalan miskomunikasi antara warga Bumi Puspiptek Asri dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek).

Sehingga, berdampak pada terhambatnya proses perijinan dari Pemerintah Daerah setempat.

**Baca juga: Demo RUU HIP, Puluhan Warga Solear Berangkat ke Senayan.

“Ini cuma persoalan komunikasi profesional saja. Tapi, kami tidak akan masuk keranah itu. Kami pastikan hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan dijamin independen, tidak memihak ke siapapun,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kepada sebanyak 9000 KK penerima bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang.

Demikian disampaikan Bupati Ahmed Zaki Iskandar di GSG Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (11/5/2020).

“Lebih kurang sekitar 9000 KK yang akan mendapatkan BLT di 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang,” ungkap Zaki.

Dikatakannya, 50 Kepala Keluarga (KK) untuk tahap awal dibagikan di kecamatan Tigaraksa, selanjutnya akan dibagikan secara bertahap.

“Untuk tahap awal baru 50 KK yang akan dibagikan dan untuk hari ini hanya di Kecamatan Tigaraksa,” ujar Zaki.

Bupati Zaki menjelaskan, bahwa proses pendataan dan pencairan membutuhkan waktu yang lama, itu dikarenakan kata Zaki, pendaftaran nomor rekening penerima bansos yang lama.

**Baca juga: Alhamdulillah, Camat Tigaraksa Akhirnya Bantu Nenek Ipun.

“Proses pendataan dan pendaftaran nomor rekening penerima bansos itu butuh waktu lama, jadi tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa prosesnya seperti itu, dan perlu disampaikan juga bahwa satu KK hanya satu bantuan tidak boleh lebih,” tegas Zaki.

Pantauan di lokasi proses pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Tangerang dengan menerapkan protokol Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).(Han)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan berinisiatif memberikan bantuan sosial dari hasil tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Bansos perdana in diberikan kepada 10 ribu Kepala Keluarga terdampak pandemi Covid-19.

“10 ribu pertama data yang pernah masuk ke kita, data yang awal sekali, itu yang akan kita bantu intervensi, salah satunya bantuan dari BRI, Kemenkumham, beberapa program baznas juga sudah menyiapkan 3 ribu bantuan sembako,” ungkapnya, Kamis (30/4/2020).

Airin menerangkan, hal itu dilakukan untuk menunggu bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang direncanakan cair pada 4 Mei 2020 mendatang.

**Baca juga: Penerima Bansos di Tangsel Akan Diumumkan di Website Lawan Covid19.

“Dan juga ASN kita juga memberikan program kegiatan sedekah 1 ASN 1 paket sembako, terus juga dari program CSR lainnya yang insya Allah kita akan salurkan pada hari jumat,” ujarnya.

Airin berharap dengan adanya bantuan ini, masyarakat dapat terbantu selagi menunggu bantuan datang dari Kemensos maupun bantuan dari Provinsi Banten.(eka)

Kabar6– Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar datang langsung ke PT. EDS Manufacturing Indonesia (PEMI) yang berlokasi di Kecamatan Balaraja untuk memberikan surat berkaitan dengan PSBB di Kabupaten Tangerang, Senin, (27/4/20)

Zaki mengatakan dalam peraturan PSBB tersebut ada pasal yang berbunyi apabila ditemukan karyawan atau buruh yang terpapar Covid 19 maka industri tersebut wajib melakukan rapid test dan menghentikan sementara waktu produksi dan operasional nya selama 14 Hari.

“Di PT PEMI ini sudah ada 2 kasus karyawan meninggal namun belum terkonfirmasi positif terjadi penularan lokal yang kedua walaupun secara medis belum terkonfirmasi positif, tapi 90 persen sudah dinyatakan positif Covid 19 dan masih menunggu hasil thorax dan lain sebagainya,” Kata Zaki disela kunjungannya.

**Baca juga: Alasan Pemkab Tangerang Tutup 14 Hari PT Pemi Balaraja.

Zaki mengatakan PT PEMI menghentikan operasionalnya sementara selama 14 hari dan dimulai 27 April sampai dengan 14 hari kedepan.”Kehadiran saya ke sini merupakan satu bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Kabupaten Tangerang, dan Mohon untuk ditindaklanjuti surat dari pemerintah Kabupaten Tangerang ini.” (Tim K6)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengklaim saat ini telah menyerahkan bantuan kepada 521 warga berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19. Bantuan diberikan kepada mereka sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.

“Mereka sudah pasti tidak bisa beraktifitas karena harus isolasi, makanya harus kita bantu,” ungkap Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dalam keterangannya, Kamis (23/4/20).

“Bantuan bagi warga berstatus PDP saat ini yang telah menerima sebanyak 521 orang,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, mengatakan bantuan tersebut berupa sembako dan pembagiannya dilakukan melalui jajaran dari pihak kecamatan dan kelurahan.

“Kami sudah bagikan bantuan untuk warga yang melakukan isolasi dirumah, utamanya mereka yang berstatus PDP,” terang Kiki.

**Baca juga: Ramadhan 2020, Tak Ada Sholat Tarawih di Masjid Al Azhom Kota Tangerang.

Kiki mengatakan bantuan terhadap warga yang berstatus PDP ini akan terus disalurkan agar mereka terbantu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

“Semoga bantuan ini bisa meringankan dan mereka dapat segera sembuh serta terbebas dari virus corona,” jelasnya. (Oke)

Kabar6-Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P Batubara memberikan langsung bantuan program sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Penyerahan dalam bentuk simbolis Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Lurah Sawah Lama, Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

“Ini adalah sebagai upaya perlindungan terhadap dampak wabah Covid-19,” ujarnya kepada wartawan di lokasi, Selasa (21/4/2020).

Juliari menerangkan, KKS ini di luar bantuan sembako dari Presiden republik Indonesia Joko Widodo yang telah diluncurkan kemarin di depan Istana.

Kementerian Sosial mencatat adanya penambahan jumlah di Kota Tangsel sebanyak 5.965 menjadi 19.249 dari 13.284 KPM.

Sementara itu, Sekertaris Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nurul Farijati menjelaskan, KPM perluasan program sembako akan mendapatkan bantuan setiap bulan Rp200 ribu hingga Desember.

“Mereka yang mendapatkan perluasan ini sudah masuk basis data terpadu Kemensos,” jelas Nurul.

Nurul menambahkan program sembako ini berbeda dengan bantuan sembako presiden senilai Rp600 ribu selama tigs bulan.

“Kalau yang bantuan sembako presiden itu sebulan cair dua kali dengan nilai 300 ribu yang diwujudkan dalam bentuk sembako dengan rincian antara lain beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi,” kata Nurul.

**Baca juga: Material Jembatan Roboh di Perbatasan Pamulang – Rawa Kalong Dievakuasi.

Di Kelurahan Sawah Lama ada sebanyak 198 KPM baru, salah satu nya adalah Kentol, 78 tahun. Ia mengaku baru pertama kali mendapatkan bantuan program sembako.

Kentol menuturkan, sangat senang atas bantuan yang diberikan oleh Menteri ini, dan akan dimanfaatkan dengan baik.

Kentol melanjutkan, dirinya sehari-hari berprofesi sebagai buruh bangunan di daerahnya.

“Senang, nanti ingin dibelanjakan karena baru pertama kali,” tutupnya.

Diketahui, KKS ini bisa ditukarkan di e-warung dengan nominal Rp200 ribu per bulan sampai Desember.(eka)