Kabar6-Pertamina resmi menaikkan harga Bahan Bakat Minyak (BBM) pada awal Agustus 2024. Kenaikkan harga BBM Pertamina itu untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Penyesuaian harga BBM Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

“Penyesuaian di awal Agustus ini berlaku di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat,” ujar Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangan resminya, ditulis Jumat, (02/08/2024).

Kenaikan harga BBM Non Subsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha pada awal bulan Agustus 2024.

**Baca Juga: Produksi Minyak Cong Kembali Marak, IAW Dorong Kapolda Sumsel Turun Gunung

PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga pada BBM Non Subsidi yang terdiri dari BBM gasoline, Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara itu, produk Pertamax tidak mengalami perubahan harga.

“Mengacu pada rata-rata harga minyak dunia, Pertamina Patra Niaga telah mengevaluasi ulang dan melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax Green RON 95, Pertamax Turbo RON 98, serta BBM non subsidi untuk kendaraan diesel yaitu Dexlite dan Pertamina Dex berlaku per 2 Agustus 2024. Untuk Pertamax harga tetap,” jelasnya.

Heppy melanjutkan, kebijakan penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga meskipun tren ICP (Indonesian Crude Oil Price) atau harga jual minyak mentah di Indonesia mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama tahun 2024, harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024 lalu.

Penetapan harga sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi dan Kepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU).

“Kami pastikan harga ini tetap kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara,” tambahnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan bahwa, penyesuaian harga ini dilakukan di seluruh wilayah operasional Pertamina Patra Niaga termasuk di wilayah Regional Jawa Bagian Barat yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

“Di ketiga wilayah ini harga BBM untuk produk Pertamax tetap di harga Rp.12.950 per liter, sedangkan Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp 15 ribu dari sebelumnya Rp 13.900 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp 15.450 dari sebelumnya Rp 14.400 per liter, Dexlite menjadi Rp 15.350 dari sebelumnya Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp 15.650 dari sebelumnya Rp 15.100 per liter,” papar Eko.

Harga baru itu berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.(Dhi)

Kabar6-PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan pembelian LPG 3 kilogram mulai 1 Juni 2024 wajib menggunakan KTP, untuk memastikan pemberian subsidi yang tepat sasaran.

“Kami laporkan bahwa per tanggal 1 Juni nantinya, pada saat akan melakukan pembelian LPG 3 kg, itu nanti akan dipersyaratkan untuk menggunakan KTP,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (28/5/2024).

**Baca Juga:Maling Motor Bagikan Tips agar Terhindar dari Curanmor

Riva mengatakan bahwa seluruh agen distribusi telah melakukan pendataan terhadap konsumen yang melakukan pembelian dan mencatat dalam aplikasi atau sebuah sistem yang disebut Merchant Application atau MAP.

Sebanyak 253.365 pangkalan aktif menyalurkan pada April 2024. Dari keseluruhan pangkalan tersebut, sebesar 98,8 persen telah melakukan pencatatan minimal satu kali pada Maret 2024.

“Update data ini adalah update data per 30 April 2024 dan ini masih bergerak di dalam penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksinya,” kata Riva.

Sebanyak 221.615 pangkalan atau 88 persen pangkalan, kata dia, telah melakukan pencatatan transaksi sebesar 100 persen realisasi penyaluran pada Maret 2024.

“Secara juta tabung, itu sampai 30 April, 98 persen transaksi itu sudah dicatatkan ke dalam merchant application,” ucap dia.

Dampak daripada pencatatan ini, lanjut Riva, sudah ada 41,8 juta NIK yang mendaftar di subsidi tepat LPG, di mana 85,9 persen pendaftarnya, atau sekitar 35,9 juta NIK berasal dari sektor rumah tangga.

Lebih lanjut terdapat sektor usaha mikro sebanyak 5,8 juta NIK; diikuti pengecer sebanyak 70,3 ribu NIK; nelayan sasaran sebanyak 29,6 ribu NIK; dan petani sasaran sebanyak 12,8 ribu NIK.

Riva menjelaskan bahwa jumlah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang melakukan transaksi masih terus bertambah selama periode Januari–April 2024.

“Untuk sektor petani sasaran dan nelayan sasaran, itu cukup stagnan,” kata Riva.(red)

Kabar6-Mencegah terjadinya SPBU nakal seperti di Rest Area KM42B Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Pertamina melakukan tera ulang sejumlah SPBU di jalur mudik, pada Rabu, 27 Maret 2024.

Uji tera di SPBU wilayah Banten ini dilakukan dengan pemeriksaan QQ (Quality and Quality) Control, pengecekan fisik dan tera dispenser, dipstik, dan pengecekan kadar air di tangki timbun.

Pemeriksaan tera ulang dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Hiswana Migas, Telkom beserta teknisi di setiap SPBU.

“Berdasarkan pengecekan fisik menyeluruh dan uji tera, SPBU dalam kondisi sesuai standar baik fisik maupun kualitas BBM nya,” ujar Joko Priyambodo, Sales Area Manager Banten, Senin, 01 April 2024.

**Baca Juga: Aktif Bantu Menangkan Partai, Airin Rachmi Diany Terharu Atas Perjuangan Perempuan Golkar di Pemilu 2024

Uji tera menggunakan alat ukur standar yang telah terverifikasi. Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan semua SPBU di wilayah operasional Jawa Bagian Barat menggunakan alat ukur yang akurat.

SPBU yang di tera ulang oleh Pertamina berlokasi di SPBU 34.151.38 Rest Area KM 13,5 tol Jakarta-Merak), SPBU KM 14,5 tol Merak-Jakarta), SPBU 34.421.09, dan SPBU 34.421.10 di Rest Area Toll KM 68A dan 68B tol Tangerang-Merak.

Tera ulang SPBU juga diklaim rutin dilakukan Pertamina di jalur arteri wilayah Banten, termasuk jalan utama yang dilalui pemudik hingga wisatawan.

“Uji tera dilakukan minimal sekali setahun bersama dengan Metrologi dan selama periode tersebut Pertamina juga melakukan pengecekan,” ujar Eko Kristiawan, Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga, Senin, (01/04/2024).(Dhi)

Kabar6-Pihak Pertamina mengaku akan memberikan pembinaan kepada Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) pasca komplotan pengoplos gas LPG 3 Kg bersubsidi berhasil dibekuk polisi.

Hiswana Migas ditugaskan untuk mengkoordinasikan pendistribusian gas tersebut dari SPBE hingga ke agen.

“Kita akan melakukan pembinaan kepada Hiswana Migas. Kami punya jajaran di Hiswana Migas mengkoordinasikan penyaluran dari SPBE terus kepada pangkalan dan kepada agen,” kata Direktur Rekasaya dan Infratruktur Darat Pertamina Patraniaga Edward Adolof Kawi di Mapolda Banten, Rabu (13/12/2023).

Edward menegaskan, adanya praktek tersebut sangat merugikan masyarakat karena terjadinya kelangkaan di lapangan. Tak hanya itu, negara juga turut dirugikan lantaran subsidi yang digulirkan pemerintah tidak tepat sasaran.

“Dari negara tentunya dirugikan juga karena ini subsidinya tidak tepat,” terangnya.

Diketahui, Para pelaku membutuhkan tabung LPG tersebut tiap harinya cukup fantastis yakni mencapai 25.000 sampai dengan 35.000 tabung LPG Subsidi 3 Kg untuk kegiatan penyuntikan tersebut.

Saat ditanya wartawan apakah Pertamina kecolongan adanya praktek pengoplosan gas LPG tersebut, Edward mengatakan, akan memperketat pendistribusian melalui subsidi tepat sasaran.

“Kita menerapkan subsidi tepat, diharapkan tidak terjadi lagi terhadap kecolongan tersebut,” ujarnya.

Subsidi gas LPG tepat sasaran, kata Edward, akan diberlakukan sekitar bulan Maret 2024. Nantinya masyarakat miskin akan diminta menunjukkan KTP saat pembelian gas melon tersebut.

“Memang karena cukup banyak jadi memang bertahap pelaksanaannya, pelaksanaan menunjukkan KTP pada saat akan membeli tabung 3 kilo yang bersubsidi,” tandasnya.

**Baca Juga: Bongkar Praktek Pengoplos Tabung Gas LPG dengan Keuntungan Rp 1 Miliar Perhari, 8 Orang Ditangkap

Diberitakan sebelumnya, 8 orang komplotan pengoplos tabung gas LPG 3 kg subsidi dibekuk personel Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten.

Para pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Para pelaku mendapat keuntungan Rp1 miliar lebih tiap harinya.

Delapan tersangka yaitu TJ (56) sebagai Pemilik & Penanggung jawab kegiatan, HR (40) dan SD (24) operator suntik sas. Kemudian AG (50), DM (32), RZ (20), KR (38) dan RZ (29) sebagai pembantu operator.  Selanjutnya tercatat 15 orang di antaranya masih buron.

Modusnya mereka membeli tabung gas LPG bersubsidi 3 kg atau gas melon untuk dioplos ke gas non subsidi 12 Kg dan LPG nonsubsidi 50 Kg menggunakan alat bantu berupa selang regulator gas, alat transfer gas, timbangan elektronik dan es batu.(Aep)

Kabar6-Menteri BUMN, Erick Tohir membantah wacana pemerintah menghapus bahan bakar pertalite di SPBU milik Pertamina. Pertalite masih tetap dibutuhkan untuk sasaran masyarakat menengah kebawah.

”Engga ada statemen itu. Kan enga pernah ada statemen pertalite dihapuskan, engga ada. Tetapi efisiensi penggunaan pertalite. Jangan orang mampu beli bensin subsidi,” ungkap Menteri BUMN Erick Tohir di Gedung Koperasi dan UMKM Tangsel, Kamis (7/9/2023).

Makanya, Erick menegaskan sampai saat ini pun stok pertalite di pasaran tetap tersedia.

“Itulah mengapa yang namanya pertalite tetap ada,” ungkapnya.

**Baca Juga: Harga Beras Bulog di Serpong Rp 9.500 Per Liter, Erick Tohir: Lagi Mahal Sekarang

Erick juga meminta masyarakat pengguna bahan bakar fosil untuk ikut membantu penekanan polusi udara. Dengan memanfaatkan sumber energi dari bio etanol.

“Bahkan kalau ada masyarakat mampu yang mau membantu penekanan polusi udara seperti di Brazil, sekarang sudah ada campuran bbm dengan bio etanol karena itu bagus, di Brazil 67 persen mobil pakai bio etanol makanya langitnya biru,” ujar Erick.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya menghebohkan jagad maya usai mengusulkan penghapusan pertalite di 2024 dan menggantinya ke pertamax green 92.

Nicke mengklarifikasi bahwa wacana penghapusan pertalite itu masih berupa usulan Pertamina. Ini merupakan bagian dari Program Langit Biru Tahap 2 selaku kajian internal Pertamina yang bakal diusulkan ke pemerintah.(yud)

Oleh: Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute)

Kabar6-Berita terbaru mengenai pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) telah menarik perhatian publik. Isu ini muncul setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil Ahok dan Nicke Widyawati untuk membahas posisi tersebut.

Kinerja Ahok di Pertamina Minim dan Terlalu Kontroversi

Dalam evaluasi kinerjanya sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok tidak mendapatkan sorotan positif. Banyak aspek kinerja Pertamina yang mengecewakan, termasuk kecelakaan yang sering terjadi dan kinerja keuangan yang terus merosot.

Kritik ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan Ahok dalam memimpin perusahaan minyak berpelat merah yang sangat strategis.

Selain itu, keputusan untuk mengangkat Ahok sebagai Dirut Pertamina juga memunculkan dampak ekonomi politik di tanah air.
Ahok memiliki rekam jejak pemarah, temperamental, dan sering kali tidak menjaga lisan. Hal ini menciptakan ketidakstabilan dan kontroversi, yang pada gilirannya dapat menjadi beban berat bagi citra Presiden Jokowi.

**Baca Juga: Jokowi Ingatkan Kejagung Gunakan Kewenangannya Secara Benar 

Rekomendasi

Dalam situasi ini, hendaknya dalam pemilihan eksekutif tertinggi pertamina tersebut, Pemerintah mempertimbangkan sosok yang mampu menjaga integritas dan kinerja Pertamina.

Ada empat pertimbangan memilih Dirut Pertamina yang mampu meningkatkan citra dan kinerja Pertamina masa depan, diantaranya adalah:

Pertama, Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah dan BUMN perlu menjelaskan secara terbuka penyebab utama merosotnya kinerja dan banyaknya kecelakan kerja pada Grup Pertamina. Termasuk menjelaskan kualifikasi dan alasan pemilihan Ahok sebagai Dirut Pertamina. Proses seleksi harus transparan dan tidak menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat.

Kedua, Penguatan Etika dan Kepemimpinan: Pertamina harus fokus pada penguatan etika dan kepemimpinan di seluruh tingkatan. Sosok yang diangkat sebagai eksekutif tertinggi harus memiliki reputasi etika, santun, dan bersih, serta kemampuan untuk menciptakan kolaborasi yang positif.

Ketiga, Evaluasi Kinerja: Sebagai perusahaan BUMN, Pertamina harus secara berkala mengevaluasi kinerja dan kesesuaian pemimpinnya dengan tujuan strategis perusahaan. Pemilihan pemimpin harus berdasarkan kompetensi dan prestasi yang terukur bukan sekedar sahabat baik oligarki dan leadership RI.

Keempat, Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan: Pemerintah dan BUMN perlu lebih terbuka dalam melibatkan publik dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan yang penting seperti ini. Seringkali Erick Thohir gagal membangun alasan ilmiah dan logis dari pemilihan para relawan sebagai petinggi BUMN.

Situasi pengangkatan Ahok sebagai Dirut Pertamina menciptakan perbincangan yang serius dan memunculkan keprihatinan dari kalangan akademisi dan publik.

Transparansi, etika, dan fokus pada kinerja harus menjadi prioritas untuk menghindari konsekuensi negatif dalam kepemimpinan perusahaan BUMN yang sangat vital bagi bangsa.(*/Red)

Kabar6-Telah terjadi ledakan di kilang minyak milik unit Pertamina Dumai  pada Sabtu (01/04/2023) malam. Ledakan  tersebut melukai sembilan orang.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menilai, hal ini menambah daftar buruk Pertamina Grup yang punya visi menjadi The Best Global Company in the Region.

Dalam sebulan terakhir, kebakaran di Pertamina sudah mengakibatkan korban luka dan kematian lebih dari 2 lusin korban.

Pada tragedi 3 Maret 2023 lalu, kebakaran di Pertamina Pelumpang mengakibatkan 20 orang lebih tewas. Setelahnya pada  26 Maret, ada  3 orang tewas akibat kebakaran di kapal tanker Pertamina dalam perjalanan Bali-Lombok.

“Berkali-kali pihak manajemen Pertamina mengatakan bahwa Insiden Pelumpang adalah insiden terakhir. Nyatanya, Sabtu kemarin kembali lagi terjadi. Jelas sudah bahwa kebakaran demi kebakaran bukan karena petir ataupun perubahan cuaca melainkan karena kelalaian Pertamina,” kata Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, melalui rilis yang diterima Kabar6, Minggu (02/04/2023).

Kebakaran di Pelumpang, sambungnya, terjadi karena kelalaian petugas saat sedang mengisi pertamax di tank penyimpanan. Kebakaran Sabtu kemarin diduga karena adanya kelalaian dari operator kompresor gas yang meledak sehingga korban terkena pecahan kaca dan merusak beberapa rumah di kota Dumai.

Bahkan kasus Dumai, Kepala Dinas Disnaker Riau mengatakan tidak pernah ada update laporan K3 dari pihak Pertamina.

“Bila dalam kebakaran Pelumpang, Pertamina bisa memungkiri untuk disalahkan bahkan dengan kerja para buzzers bayaran menciptakan opini tentang siapa yang mengizinkan adanya pemukiman di sekitar depo apakah Gubernur DKI Jokowi apa Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun isu kebakaran kali ini pihak Pertamina tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah kesalahan dan tanggungjawab Pertamina semata,” jelas Achmad.

Lanjutnya, Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang sudah membayar besar para pejabatnya harusnya memastikan seluruh operasi kilang maupun depo nya sudah melengkapi K3 (Keselamatan dan Kesehatan kerja) dengan baik.

Kebakaran Pertamina kerap terjadi karena lemahnya manajemen yaitu Direksi maupun Komisaris dalam melakukan pengendalian dan evaluasi K3 di lingkungan Pertamina.

“Bila publik masih mempercayai Direksi dan Pertamina saat ini, artinya publik masih akan menyaksikan kebakaran demi kebakaran di masa depan,”  tegas Achmad.

Mereka sudah dikasih kesempatan untuk menghindari kebakaran-kebakaran tersebut namun cara pihak direksi dan komisaris nyata-nya gagal dan tidak layak dilanjutkan.

“DPR dan Presiden harus mengevaluasi kinerja Direksi dan Komisaris Pertamina saat ini. Bila perlu mereka di blacklist untuk menjadi direksi dan komisaris di perusahaan BUMN manapun,” ujar Achmad.

**Baca Juga: Pria Tanpa Identitas Tewas Ditabrak Kereta Api Jurusan Rangkasbitung-Merak

Kata dia, ketegasan harus diperlihatkan oleh pengambil keputusan terutama Presiden dan Meneg BUMN, sebagai pelajaran bahwa jabatan direksi dan komisaris Pertamina bukan balas jasa (free lunch) namun jabatan adalah implementasi tanggungjawab yang harus menjadi teladan mengelola sebuah BUMN.

Ke depan, BUMN Strategis seperti Pertamina tidak boleh diisi oleh orang-orang yang “berjasa” namun harus diberikan kepada mereka yang berdedikasi dan memiliki tanggungjawab tinggi memajukan BUMN.

Setiap kejadian kebakaran, menurut  Achmad, tidak bisa dikambinghitamkan kepada pejabat Pertamina lokal atau cabang melainkan harus dimulai dari mengevaluasi kebijakan makro dari para Direksi dan komisaris mengendalikan keselamatan kerja dibawah grup Pertamina.

“Kejadian Dumai terakhir, sudah cukup menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk mempidanakan para direksi dan seluruh komisaris Pertamina karena kebijakan abai K3, kejadian tersebut terjadi kembali,” kata Achmad.

Ke depan kebakaran kilang dan depo Pertamina akan terjadi lagi karena tidak ada langkah pencegahan yang signifikan dari para direksi dan komisaris tersebut.

“Alangkah malu Presiden Jokowi dan Meneg Bimn Erick Thohir bila membiarkan Direksi dan Komisaris Pertamina tersebut masih menjabat manakala kebakaran yang dijanjikan akan berhenti nyatanya tidak bisa berhenti. Berapa banyak kerugian materi dan nyawa dari kejadian-kejadian kebakaran,” pungkas Achmad. (Red)

Kabar6-Pemerintah berencana memperketat penyaluran gas elpiji 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Bahan bakar yang populer dengan sebutan gas melon itu awal peruntukannya bagi kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Satu dari sejumlah daerah yang menjadi obyek uji coba adalah Tangerang. Pertamina kini masih menyinkronkan data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan data pembeli gas melon.

“Pembelian gas elpiji 3 kilogram menggunakan KTP secara bertahap di Indonesia mulai 2023,” kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, dikutip Senin (2/1/2023).

**Baca Juga: Warga Terdampak Puting Beliung di Mauk Tangerang Dipasok Logistik

Menurutnya, kini Pertamina sedang menginput data P3KE ke situs Subsidi Tepat MyPertamina.

Irto bilang, jadi masyarakat yang sudah terdaftar di database saat beli gas melon harus menunjukan KTP.

“Pembelian gas 3 kilogram pakai KTP agar lebih tepat sasaran dan demi menghindari penyalahgunaan,” jelasnya.

Daerah yang menjadi lokasi uji coba antara lain di Tangerang, Batam, Semarang dan Mataram. (Yud)

Kabar6-Anak usaha PT Pertamina (Persero) menggandeng jaksa selaku pengacara negara dalam melaksanakan kegiatan proyek pengeboran minyak dan gas. Pengeboran rawan terjadi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir perlintasan Banten.

“Untuk mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan wilayah di Banten, masyarakat serta lingkungan,” ungkap Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Agustin di kawasan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Jum’at (25/11/2022).

Proyek itu digarap oleh PT Pertamina PHE OSES dan PT Pertamina PHE ONWJ di daerah pesisir yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten. Pengeboran di wilayah zona 5 dan 6.

Agustin sebutkan karena pengeboran minyak bisa saja berdampak terhadap lingkungan. Upaya-upaya mitigasi makanya perlu dilakukan sebagai pencegahan terjadinya masalah.

“Banyak lokasinya. Opsor itu bisa bergerak ada yang bisa di atas kapal minyak,” ujarnya.

Terpisah di lokasi yang sama, Muhammad Ibnu Wardana, Senior Manajer Legal Counsil Regional 2 PT Pertamina Hulu Energi, membenarkan adanya potensi yang bisa muncul selama kegiatan pengeboran minyak dan gak di lepas pantai.

“Gugatan hukum, pengadaan barang dan jasa, bagian perdata dan tata usaha negara,” jelasnya.

**Baca juga: Anak Usaha PT Pertamina di Pamulang Cairkan Proyek Fiktif

Pada dasarnya, lanjut Ibnu, pihaknya ingin mengoptimalkan aset-aset negara bisa tetap produksi dengan kondisi yang saat ini usianya sudah cukup tua. Oleh karena itu perlu dukungan kejaksaan dalam aspek legalitas operasi produksi yang berjalan.

“Pada akhirnya juga dapat menghitung produksi energi nasional dengan lebih baik lagi,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Pertamina menyiapkan 1300 lebih lokasi-lokasi pendaftaran untuk masyarakat bisa daftar sebagai pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pendaftaran bisa juga melalui situs subsiditepatmypertamina.id.

“Prinsipnya ini kan BBM bersubsidi. Kita perlu tahu ini apa alokasinya atau dipakai oleh siapa saja. Sehingga memang pendataan ini perlu,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Tirto Ginting, Kamis (1/9/2022) malam.

Menurutnya, soal pembatasan kembali ke aturan Perpres 191 Tahun 2014 sudah ditentukan untuk solar. Saat ini memang dalam tahapan penyusunan revisi aturan bagi penggunaan BBM subsidi.

Tirto mengakui semua pihak masih menunggu aturan yang jelas. Sehingga nanti akan ada kriteria-kriteria tertentu yang akan ditentukan oleh pemerintah dan mungkin masih BPH Migas juga nanti akan mengatur lebih lanjut.

“Pertamina sebagai operator tentunya akan melaksanakan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pihak regulator,” ujarnya.

**Baca juga: Gejolak Harga, Pertamina Sebut Stok BBM Nasional Cukup

Salah satu pembatasan dengan ‘MyPertamina’ gimana, apakah masih tahapan ujicoba?. Tirto bilang, untuk pendaftaran dan sosialisasi masih berjalan. Saat inipun Pertamina sedang melakukan ujicoba sistem menggunakan QR kode.

“Tapi seluruh masyarakat yang masih ingin membeli BBM subsidi masih terbuka meskipun belum mempunyai QR code,” tambahnya.(yud)