Kabar6-Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus Tauchid (AT) menilai kasus dianggap tidak netral dan ikut terlibat pada pencalonan salah seorang calon DPD RI bernama M. Fadhlin Akbar pada Pemilu 2019 kemarin.

Adalah isu pembunuhan karakter yang menimpa dirinya serta rekan sejawat lainnya yang sama-sama bekerja dilingkup Pemprov Banten.

Padahal, kata dia, saat itu hanya dimasukan kedalam sebuah group What app (WA) yang berjudul ‘DPD RI untuk Kang Fadlin WH’, tanpa sebelumnya ada pembicaraan terlebih dahulu sebelum akhirnya dirinya dimasukan kedalam keanggotaan group WA tersebut.

“Saya tidak tahu apa-apa, tau-tau dimasukin aja. Disitu ada ketidak adilan. Ini pembunuhan karakter,” kata Tauchid, kepada Kabar6.com, diruang kerjanya, kemarin.

Tauchid mengaku tidak keberatan jika dirinya diberhentikan dari jabatannya jika benar terbukti bersalah.

Dirinya mengaku tidak sama sekali berbuat apa-apa yang menyalahi aturan ASN, apalagi ikut mengkampanyekan calon, atau turut serta memobilisasi masa untuk mendongkrak nama calon. “Mana ada saya ikut memobilisasi masa. Menang juga kan tidak,” katanya.

Meski begitu, lanjut Tauchid, dirinya mengaku akan mengambil langkah perlawanan hukum apabila dirinya tetap dinyatakan bersalah, karena menurutnya dirinya tidak sama sekali terlibat.

Senada, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudih mengatakan, kedua ASN yang dijatuhi hukuman sanksi sedang berdasarkan surat rekomendasi KASN beberapa waktu lalu, menurut Didih, tidak terbukti ikut terlibat dalam pemenangan Caleg DPD RI, M. Fadhlin Akbar.

**Baca juga: Korupsi Dana Desa, Tiga ASN di Pandeglang Jadi Tersangka.

Menurutnya, kedua ASN dilingkungan Pemprov Banten antaranya kepala Dinas Pertanian Agus Tauchid (AT) dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Babar Suharso (BS) hanya dimasukan kedalam sebuah group WA yang sengaja dibuat oleh Kasubag TU Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Serang-Cilegon, Faturrohman (FR).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti, keduanya tidak terlibat atau ikut mengkampanyekan M. Fadhlin Akbar yang tidak lain merupakan putra dari Gubernur Banten Wahidin Halim,” pungkasnya.(Den)

Kabar6-Tingkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, peran KPK diharapkan dapat membantu Pemprov Banten dalam masukan dan saran.

Seperti ide dan aksi yang akan dilakukan Pemprov Banten guna meminimalisir terjadinya ‘penggenangan-penggenangan’ dana, mengefektifkan dan memaksimalkan serapan anggaran dan menarik potensi-potensi lainnya.

“Hal-hal lain yang menjadi catatan DPRD tentu menjadi catatan buat saya dan teman-teman di OPD, dan akan ditindaklanjuti terutama dalam pelaksanaan APBD 2019,” katanya, Rabu (10/7/2019).

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah juga menjadi salah satu masukan Badan Anggaran (Banang) DPRD Banten dalam rapat paripurna Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

**Baca juga: Penderita Kanker dari Malingping, WH Instruksikan Rawat di Rumah Sakit.

“Kan sekarang KPK membantu untuk menaikkan pendapatan. Badan Pendapatan kan mulai keliling-keliling tuh, dengar belum? Mereka nyatetin wartawan punya motor apa nggak, punya mobil apa nggak, udah bayar apa belum,” ujar WH berseloroh.

Dirinya juga mengapresiasi kerja keras dari semua unsur baik eksekutif maupun legislatif.

Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni berharap agar Gubernur dapat memberi motivasi OPD penghasil PAD dapat melampaui target.

“Mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan yang telah dicapai namun terua menggali potensi pendapatan daerah yang lain,”tuturnya.(Den)

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan ada beberapa langkah Pemprov Banten dalam membantu pengembangan petani buah Manggis di Pandeglang dan Lebak.

Wahidin menyebutkan bantuan pemerintah dari aspek hilir dengan memberkan bantuan kepada petani Manggis Pandeglang.

“Yaitu pembangunan bangsal pasca panen dan pengembangan tanaman Manggis di Pandeglang,” ujarnya Selasa (9/7/2019).

Pemerintah, kata Wahidin, berupaya membantu para petani dalam pengembangan kawasan dan penataan kebun, perbaikan mutu produk dan registrasi kebun, penguatan sistem perlindungan tanaman, penguatan sistem informasi, penguatan kelembagaan, penanganan pasca panen serta akselerasi akses pembiayaan/kemitraan serta promosi.

“Agar kedepan diharapkan Provinsi Banten mampu memenuhi permintaan pasar internasional dan pasar dalam negeri,” katanya.

**Baca juga: Banten Salah Satu Penghasil Manggis Terbesar di Indonesia, Diekspor hingga Asia.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus Tauchid mengatakan saat ini Provinsi Banten menjadi salah satu daerah penghasil buah manggis di Indonesia.

“Secara nasional, Banten menempati posisi ke 10 sebagai daerah produsen buah manggis,” katanya, Selasa (9/7/2019).

Menurut Agus, buah Manggis terbanyak dihasilkan dari perkebunan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan total mencapai 122.445 ton buah manggis pertahun. (Den)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten serius dalam pengembangan lingkungan air laut dan perikanan dengan prioritas kesejahteraan nelayan.

Salah satunya dengan mulai menerapkan teknologi Hydro Colour dan Fish GIS yang berfokus pada pemantauan air laut dan kondisi strategis ikan laut sehingga dapat mempermudah nelayan memperoleh tangkapan ikan.

Hal itu terungkap dalam Workshop Internasional Kaji terap teknologi Hydro Colour dan Fish Gis di Ballroom Bappeda Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (9/7/2019).

“Iya kita berencana kemaritiman di Banten lebih diperhatikan, untuk itu semoga kita bisa menghasilkan teknologi baru seperti yang sudah dibahas tadi, agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat terutama nelayan,” kata Sekda Banten, Al Muktabar.

**Baca juga: Menkumham: Amnesti Baiq Nuril Akan Disampaikan ke Presiden.

Al Muktabar menjelaskan, kerjasama antara Bappeda Banten, Menristekdikti serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan instansi terkait lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hingga para kelompok nelayan dari berbagai daerah seperti Bekasi, Karangantu, dan Sukabumi, serta para pakar dari berbagai negara seperti Jepang dari Universitas Tokyo, Kanada, China, Korea dan Amerika Serikat, menandakan keseriusan pemerintah dalam menyokong perikanan dan kelautan di Banten.(Den)

Kabar6-Sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang sangat konsen dan peduli dalam memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Banten.

Kali ini, Pemprov Banten melakukan peningkatan kapasitas terhadap 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai bendahara di sekolah.

Hal ini termasuk bagian dari agenda prioritas dalam rangka memajukan dunia pendidikan di Provinsi Banten melalui pengembangan sumber daya manusia.

“Bagi ibu dan bapak yang hari ini akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk kita harapkan semaksimal mungkin mendukung agenda kerja dalam upaya kita meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Banten,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar, kantor BPSDMD Provinsi Banten, Kamis (4/7/2019).

Saat ini lanjut Sekda, pemerintah hadir dengan segala programnya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan termasuk program BOS dan BOSDA yang berasal dari pemerintah daerah.

Oleh karenanya, hal tersebut membutuhkan pengawalan secara administratif dan perencanaan yang baik.

Sehingga yang digulirkan secara pembiayaan benar-benar akan memberikan manfaat bagi masyarakat Banten dan pemerintah selaku penyelenggara dapat terhindar dari persoalan-persoalan administratif yang berakibat ke persoalan hukum.

“Oleh karenanya, kelola betul itu (BOS) dengan baik, kedepankan prinsip akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan seterusnya, karena ini bagian dari parameter kita menyelenggarakan dalam rangka good government dan clean government yang itu merupakan keharusan dari kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kita,”terang Sekda seraya menyampaikan bahwa nantinya akan di-breakdown metodenya untuk mencapai cakupan yang lebih luas, lebih murah, efektif dan efisien.

**Baca juga: Perluas Jaringan Bisnis, Bank Banten Teken MoU Dengan BPR Bantul.

Sekda menambahkan, kedepan perlu difikirkan tentang teknologi dalam pengelolaan yang lebih baik.

“Website sekolah dibayarin jangan ditilep sama kepala sekolah itu. Saya keliling ke sekolah-sekolah ada beberapa website sekolah yang tidak dibayar iuran internetnya dan seterusnya, itu saya ancam betul waktu itu,” paparnya.

Sekda menegaskan bahwa dirinya ingin agar seluruh ASN sapat menjalankan tugas dan mandat negara dengan baik, karena sekecil apapun peran ASN, harus dijalankan dengan penuh amanah.

“Kita harus saling mengingatkan, sehingga kita terhindar dari hal yang lain-lain,” tukasnya. (Den)

Kabar6-Berbagai upaya terus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, salah satunya dengan memberikan kemudahan kepada para pemilik kendaraan agar bisa dengan mudah memutasikan plat nomor kendaraannya ke Provinsi Banten, khususnya asal luar daerah.

Termasuk pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar segera memutasikan kendaraannya.

Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari menghimbau kepada seluruh pegawai dilingkungan Pemprov Banten yang plat nomor kendaraannya masih menggunakan plat luar daerah diharapkan agar bisa segera memutasikannya ke Provinsi Banten, sesuai domisilinya masing-masing.

Menurutnya, pegawai di lingkungan Pemprov Banten harus tahu diri, melihat tempat kerja sehari-harinya dilingkungan Pemprov Banten. Namun, kata Opar, masih saja banyak ditemukan kendaraanngan ASN belum terdaftar di UPT Samsat yang ada diwilayah Provinsi Banten.

**Baca juga: Peserta STQ Asal Banten Banyak Masuk Final, Gubernur WH Terjun Langsung Beri Motivasi.

“Ya harus tahu dirilah. Masa iya kerjanya disini (Provinsi Banten,red), tapi plat kendaraannya masih dari luar,” kata Opar, kepada Kabar6.com, (3/7/2019).

Akibat belum dimutasikannya plat kendaraannya tersebut, kata Opar, secara otomatis Pemprov Banten tidak akan memperoleh sepeserpun setoran pajak dari kendaraan milik ASN dan pegawai meski setiap harinya berangkat kerja dilingkup SKPD Banten, dan setiap bulanya mereka memperoleh gaji dan tukin dari Pemprov Banten.(Den)

Kabar6-DPR Republik Indonesia sebut Ombudsman tak ada greget dalam penyelesaian aduan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Eddy Kusuma Wijaya, anggota Komisi II DPR RI saat kunjungan spesifik ke Pemprov Banten, Selasa (2/7/2019).

Eddy bilang bahwa Ombudsman kurang greget dalam upaya pengelolaan dan penyelesaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

“Saya liat Ombudsman ini melempem dan tidak punya nyali dalam penanganan masalah,” ungkap Eddy ditengah pertemuan dengan Sekda Banten, Ombudsman RI dan Dinas Pendidikan di Pemprov Banten.

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala langsung menampik tudingan dari anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Kata Adrianus, pihaknya bukan takut dalam upaya pengelolaan dan penanganan masalah. Namun, dikarenakan kekurangan personel, sehingga Ombudsman tak bisa menangani aduan dan permasalahan yang terjadi.

“Kami bukan takut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Karena kekurangan personel dan kondisi internal, kami tak bisa menyelesaikan semua masalah tepat waktu,” ungkapnya.

**Baca juga: Kepala Bapenda Banten: 3 Bulan Kendaraan Bermotor Wajib Mutasi ke Banten.

Namun begitu, Adrianus tetap optimis pihaknya akan berusaha sekuat mungkin untuk menangani setiap masalah yang masuk ke mejanya.

“Kita tetap berusaha keras dan bekerja sekuat tenaga untuk upaya pengelolaan dan penanganan masalah,” tegasnya.(Jic)

Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menegaskan akan mendiskualifikasi calon siswa yang mampu secara finansial, namun menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada pendaftaran peserta didik baru (PPDB) SMA, SMK dan SKh se Banten tahun 2019.

Dirinya juga tidak segan untuk memecat kepala sekolah (kepsek) yang terbukti bermain pada PPDB tahun ini.

WH juga mengaku telah mengintruksikan Inspektorat Banten untuk meneliti temuan pasca pengumuman PPDB 2019.

“Saya perintahkan inspektorat untuk meneliti lebih lanjut. Kiuta berharap sih nggak ada penyimpangan. Tapi kalau ada yah ditindak. Kita juga sudah panggil pihak-pihak untuk dimintai keterangan,” kata WH saat ditemui di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (2/7/2019).

Terkait adanya penyimpangan-penyimpangan dalam PPDB tahun ini, WH menilai hal itu bisa saja terjadi keran ada persaingan melalui sistem zonasi.

“Memang ada alokasi sekian persen, terus ada yang pakai SKTM, surat kesehatan. Lalu ada tiga komponen lagi yaitu zonasi, prestasi dan mutasi orang tua. Dari persyaratan ini kita teliti apakah ada yang dimanipulasi,” ujarnya.

WH mengaku jika mendapat laporan ada calon siswa yang berprestasi namun ditolak masuk sekolah karena zonasi lebih jauh.

“Seperti tadi malam, saya dapat informasi ada anak yang tidak keluar rumah karena prestasinya cukup bagus tapi ditolak oleh sekolah gara-gara dia lebih jauh posisinya ketimbang temennya yang lain pada satu zona yang sama sebenarnya. Hari ini saya undang ke rumah dinas nanti saya temuin dan dari laporannya sih nilainya rata-rata hampir 10. Dia warga Cipondoh Poris, Tangerang,” jelasnya.

“Semalem saya hubungi dan saya bilang ke anaknya akan saya bantu gimanapun caranya yang penting dia mau belajar, sekolah. Karena kasihan juga dia sudah berpestasi, susah payah dapat nilai bagus tapi ternyata tidak diterima,” sambungnya.

Menurut WH, kondisi semacam ini, menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi pemerintah daerah. Ia bahkan langsung meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar agar mampu mengakomodir siswa-siswa berprestasi khususnya yang miskin di Provinsi Banten.

“Untuk siswa lainnya yang tidak miskin, saya mayakini bahwa para siswa tersebut memiliki pilihan sekolah lain sementara siswa miskin yang berperasti hanya bisa mengandalkan prestasi yang dimiliki. Tapi Disatu sisi memang harus kita bersyukur akan animo masyarakat yang sangat tinggi untuk bersekolah tapi di sisi lain fasilitas yang kita miliki belum mampu menampung semuanya. Sambil kami terus meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanannya seperti jumlah sekolah dan guru, saya ingin anak-anak berprestasi tapi tidak ada biaya ini jangan sampai putus sekolah,” ujarnya.

Mantan Walikota Tangerang itu mengungkapkan, jika sebelum pengumuman PPDB dirinya telah memanggil dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, ratusan Kepsek SMA, SMK dan SKh se Banten dan juga Sekda Banten Al Muktabar.

“Saya kumpulkan dan saya kasih tahu, saya nggak dalam PPDB ini ditemukan ketidak adilan. Kalau ada yah proses. Ayo buktikan, (kalau terbukti, red) diskualikasi,” katanya.

Kembali ditegaskan WH, dirinya meminta Kepsek untuk tidak bermain-main dalam proses PPDB.

“Kalau terbukti copot. Apalagi kan saya juga mantau PPDB, saya pimpin langsung. Kalau ada permainan kita buktikan. Disitu ada resiko,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengaku telah mendapat laporan terkait adanya temuan-temuan di lapangan pasca pengumuman PPDB. Bahkan dirinya juga mengaku, Komisi V mendapatkan laporan ada jual beli kursi PPDB.

“Ada beberap orang yang melaporkan ke saya. Kemungkinan dalma waktu dekat ini akan kita tindak lanjuti. Dan untuk temuan calon siswa mampu tapi nyatanya menggunakan SKTM kita juga akan telusuri,” katanya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan bahwa secara umum inovasi PPDB tahun ini untuk pemerataan pendidikan sudah bagus.

**Baca juga: Eksplorasi Emas di Lebak, Banten Siap Miliki Sumber PAD Baru.

Meski begitu, dirinya mengakui terdapat keluhan yang dikaitkan dengan rasio sekolah dengan jumlah murid yang masih kurang.

“Sehingga kami dukung Pemprov Banten tadi meminta diskresi. Kalau dalam aturan itu maksimal 1 tingkat 12 kelas, pemprov mengikut kepada aturan tahun lalu untuk bisa ditambah. Sudah bersurat ke Kemendikbud dan kami dukung karena bagaimanapun yang dipentingkan bukan aturannya, tetapi pelayanan publiknya,” kata Mardani saat ditemui usaui melakukan kunjungan kerja di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang.

Ia juga mengakui bahwa persoalan semacam ini tidak hanya dialami oleh Pemprov Banten. Beberapa daerah yang memiliki karakteristik masyarakat dan letak geografis daerah serupa dengan Banten.

Ia berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat melihat hal-hal semacam ini dan mampu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik di daerah.

“Tentu akan kami dorong, karena tujuannya adalah untuk optimalisasi pelayanan publik. Karena kami concern dalam urusan itu,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar dan para ahli pendidikan untuk merumuskan kembali hal-hal yang perlu dilakukan agar anak-anak yang tidak masuk dari hasil PPDB dapat terakomodir ke sekolah-sekolah yang layak.

Dirinya mengaku akan keras pada persoalan pendidikan karena menjadi salah satu pondasi pembangunan berkualitas.

Untuk itu, dirinya juga menyatakan akan membangun sebanyak mungkin sekolah di tiap kecamatan agar seluruh masyarakat Banten dapat terlayani pendidikannya.

“Kalau perlu bikin sekolah nanti kepala sekolahnya Gubernur dan Wakil Gubernur, kalian semua yang bisa ngajar jadi sukarelawan mau nggak?. Karena banyak orang pintar dari Banten sekolah di luar lantaran kurangnya fasilitas pendidikan di kita, saya tidak mau lagi seperti itu. Bila perlu kita jemput mereka untuk sekolah. Kita harus maju, jangan kalah dengan negara lain,” tegasnya.

Selain membahas PPDB 2019, Gubernur juga menyoroti persoalan kedisiplinan pegawai yang kian hari tercatat semakin baik. Akan tetapi, ia minta BKD rutin menyampaikan laporan akurat mengenai data kepegawaian dan dapat membenahi manajemen kepegawaian di Pemprov Banten.

Gubernur tidak ingin ada pegawai yang tidak pernah apel tapi tetap rutin mendapatkan tunjangan kinerja. Tingkat kehadiran yang merupakan komponen dari kedisiplinan pegawai harus terpenuhi sesuai proporsinya.

“Inspektorat, BKD maupun Biro Hukum yang seperti itu harusnya jadi perhatian khusus karena manajemen harus jelas. Termasuk data yang ada di guru. Siapa yang harus diberikan dan tidak diberikan tukin tergantung prestasi. Kalau tidak bisa terukur absensinya, gimana mau ngukur kinerjanya. Kecanggihan teknologi sudah sangat pesat, gunakan itu untuk analisis data yang akurat,” tuturnya.

Terakhir, WH mengungkapkan bahwa pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, seluruh masyarakat Banten khususnya ASN harus kembali bersatu dan menjalin persaudaraan.

Sebagaimana negara demokrasi, maka kemenangan dan kekalahan harus dapat diterima dengan lapang dada.

**Baca juga: Kesal Pengumuman PPDB Ditunda, Gubernur Banten: Jangan Jadikan Pendidikan Alat Kepentingan.

Turut hadir dalam apel Wagub Banten Andika Hazrumy, Sekda Pemprov Banten Al Muktabar, dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.

Sementara, jumlah peserta apel yang hadir tercatat sebanyak 3.174 orang dari total wajib apel 3.534 orang atau 89, 81 persen.

Dan jumlah peserta apel yang tidak hadir dengan keterangan sebanyak 153 orang atau 4,33 persen dan tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 207 orang atau 5,86 persen.(Den)

Kabar6-Dalam rangka memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara door to door mendatangi para wajib pajak yang berada di komplek-komplek perumahan di wilayah Kota Serang.

Tidak hanya mengonfirmasi wajib pajak atas kendaraan yang dimilikinya, tim Bapenda juga membawa serta mobil Samsat Keliling untuk mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya.

Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari disela kegiatan menjelaskan, penelusuran kendaraan langsung ke rumah wajib pajak ini merupakan kegiatan rutin Bapenda untuk terus meningkatkan pendapatan PKB dan meminimalisir tunggakan. Oleh karenanya, upaya ini dilakukan untuk mengingatkan wajib pajak agar taat membayar pajak kendaraannya.

“Sebenarnya sifatnya mengingatkan kalau dari kami, karena kan ada saja wajib pajak yang karena terlalu sibuk bekerja menjadi lupa atau malas karena lelah, jadi kita ingatkan sekaligus dekatkan pelayanannya. Karena kan kita bawa juga mobil Samling nya,” tutur Opar usai melakukan door to door di Komplek Perumahan Griya Permata Asri, Dalung, Kota Serang pada Rabu (26/6/2019).

Opar menjelaskan, saat sekarang ini bukan lagi zamannya sulit membayar pajak. Karena, pemerintah telah melakukan banyak inovasi dalam pembayaran pajak kendaraan yang lebih praktis, cepat dan mudah bagi wajib pajak. Seperti dengan pembayaran melalui Kantor Pos, ATM Bank mitra kerjasama hingga Indomaret dan Alfamart.

“Itu belum termasuk mobil dan motor Samling dan gerai-gerai yang ada di tempat-tempat keramaian, termasuk upaya-upaya yang melibatkan kepolisian itu rutin kita lakukan hampir setiap hari,” ujarnya

Lanjut Opar, sebelumnya dilakukan secara rutin oleh masing-masing UPT Samsat dibawah kewenangan Bapenda Banten. Namun, untuk lebih memaksimalkan maka pusat Bapenda juga ikut terjun ke lapangan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Tb Regiasa Fajar menambahkan, mengingat wajib pajak dengan potensi pajak cukup besar tinggal di perumahan-perumahan, maka Kota Serang khususnya 56 komplek perumahan akan menjadi wilayah pertama yang akan dilakukan konfirmasi pajak kendaraan.

Untuk potensi kendaraan bermotor se-Provinsi Banten sendiri, Bapenda mencatat sebanyak 5.015.506 unit dan tunggakan kendaraan bermotor sebanyak 2.135.484 unit.

**Baca juga: Gubernur WH: Perubahan RPJMD Tingkatkan Kinerja Pemerintah.

“Kota Serang termasuk cukup banyak dengan jumlah tunggakan ada 680 unit dengan rincian, roda dua sebanyak 420, roda empat 260 unit. Rencananya ini dilakukan selama 10 hari untuk Kota Serang, dan kabupaten/kota lainnya nanti menyusul,” ujarnya

Ilmatun, salah seorang wajib pajak menyampaikan terimakasih atas kedatangan tim Bapenda Banten. Karena, ia menjadi tahu bahwa kendaraan yang sudah setahun lalu dijualnya belum dilakukan Balik Nama. Sehingga mengakibatkan dirinya tercatat belum membayar pajak karena pembeli mobilnya belum menunaikan kewajiban pajaknya.

“Saya jadi tahu kalau itu belum balik nama. Jadi saya tadi tandatangi berita acara bahwa mobil itu bukan lagi milik saya, agar nanti tidak ada catatan tunggakan lagi,”tegasnya.(Den)