Kabar6-Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong agar pembayaran pembebasan lahan Waduk Karian kepada warga yang masuk dalam wilayah genangan proyek strategis nasional bisa secepatnya diselesaikan.

“Kemarin kan baru Desa Tambak, Cimarga sekitar 243 bidang, sisanya 144 bidang lagi. Nah, yang lainnya dari 5 desa belum, tapi sudah masuk di tim verifikasi review BPKP,” kata Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, di Rangkasbitung, Jum’at (31/1/2020).

Untuk itu menurutnya, perlu ada diskresi khusus dari Pemerintah Pusat terhadap proses pembayaran lahan di 6 desa terdampak Waduk Karian. Salah satu persoalan misalnya di Desa Calungbungur, Kecamatan Sajira.

“Karena di Calungbungur itu tegakannya belum dihitung, kalau yang lain sudah dihitung, appraisal sudah, tinggal tegakannya yang belum. Kalau sekarang apa yang mau dihitung karena sudah jadi lumpur pepohonannya, makanya harus ada diskresi khusus sehingga tim aman dari hukum ketika menghitung,” papar Iti.

**Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 55,5 Miliar untuk Huntap Korban Banjir Lebak.

Iti sudah menyampaikan ke camat dan kepala desa agar tidak ada masyarakat yang lagi gugat menggugat.

“Misalkan hasil penghitungannya 1 hektar hanya 30 pohon, ya itu yang harus diterima. Harapan saya di bulan Maret bisa beres, jadi masih dalam masa transisi pascabencana,” katanya.(Nda)

Kabar6-Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lebak, Dana Ukon, meminta, di periode kedua kepemimpinan Iti Octavia Jayabaya, Pemkab Lebak berkomitmen membangun infrastruktur jalan berkualitas.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, pembangunan tidak dilakukan asal-asalan agar proyek yang didanai rakyat bisa dirasakan manfaatnya lebih lama.

“Pemerintah daerah harus berkomitmen membangun infrastruktur yang berkualitas, jangan asal-asalan lah Jangan baru enam bulan setelah dibangun sudah rusak,” kata Ukon di Gedung DPRD Lebak, Rabu (29/1/2020).

Kondisi infrastruktur yang memadai kata Ukon, dengan sendirinya akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat di perdesaan. Maka dari itu ujar dia, jalan-jalan penghubung antar desa seyogianya menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Karena kalau kita lihat jalan poros desa mayoritas ya dalam kondisi rusak berat. Bagaimana ekonomi rakyat mau tumbuh kalau tidak didukung dengan infrastruktur memadai,” kata Ukon.

Dibutuhkan ketegasan dari bupati kepada SKPD agar setiap proyek yang dikerjakan memang benar-benar sesuai dengan ketentuan.

“Bupati harus tegas agar tidak ada lagi pemborong yang berani main-main,” tandas Ukon.**Baca juga: Cegah Virus Corona, 249 Buruh Asal Cina di Lebak Diperiksa.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak mengklaim, dari 730 kilometer panjang ruas jalan kabupaten, 65 persennya atau 520 kilometer dalam kondisi baik.

Pada tahun anggaran 2020, Pemkab Lebak menangani 80 kilometer jalan poros desa dengan jumlah 81 paket.(Nda)

Kabar6-Rumah susun sewa (Rusunawa) Cibadak menjadi salah satu tempat yang akan menjadi lokasi relokasi korban banjir bandang di Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berencana merelokasi 54 KK (Kepala keluarga) ke rusun tersebut.

Namun, verifikasi akan tetap dilakukan terhadap warga yang berminat menghuni rusan di Jalan Bypass Soekarno-Hatta Rangkasbitung tersebut.

“Iya (Diverifikasi) sesuai dengan persyaratan apakah mereka berhak menempati rusunawa tersebut,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Lebak, Wawan Hermawan, Rabu (15/1/2020).

Meski calon penghuni merupakan korban bencana, namun mereka tetap bakal dikenakan biaya sewa sesuai tarif yang sudah ditentukan.

“Prinsipnya, pemerintah daerah memfasilitasi untuk MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah) kriteria itu masuk, dia MBR. Kemudian kriteria itu masuk selama dia membayar, karena sewa. Kalau memang berminat, silahkan, tapi ya dikenakan pembayaran,” jelas Wawan.

**Baca juga: Pengungsi Banjir Bandang Lebak Mulai Tinggalkan Posko Pengungsian.

Saat ini, tim khusus yang dibentuk Pemkab Lebak sedang memverifikasi data rumah rusak terdampak bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mencatat, terdapat 1.649 unit rumah rusak dengan rincian 1.110 di antaranya rusak berat, 230 rusak sedang dan 309 rusak ringan.(Nda)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyarankan masyarakat maupun pihak manapun yang ingin memberikan bantuan kepada pengungsi korban banjir bandang agar tidak lagi memberikan bantuan berupa pakaian.

“Iya kami sarankan tidak lagi pakaian, di sini (BPBD) juga numpuk. Saya lihat juga di posko-posko juga banyak kebuang jadi sampah dan menumpuk,” kata Iti, Sabtu (12/1/2020).

Masyarakat yang ingin memberikan bantuan bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPBD supaya mendapat rincian mengenai kebutuhan pengungsi. Sehingga bantuan yang dibawa memang sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

“Makanya kami arahkan ke BPBD, tapi emang kami enggak bisa kontrol yang datang langsung ke posko. Kalau ke sini ya kami arahkan, misalnya kebutuhan bumbu dapur, (Pakaian) dalam, seragam dan peralatan sekolah,” beber Iti.

**Baca juga: Sejumlah Tambang Emas Ilegal Dipasangi Garis Polisi Oleh Polri-TNI.

Lebih lanjut, terkait masa tanggap darurat bencana yang akan berakhir pada Selasa, 14 Januari 2020, Pemkab Lebak akan melihat kondisi apakah harus diperpanjang atau tidak.

“Kita lihat kondisinya. Karena ada tambahan posko yang di Lebaksangka di Situs Kosala. (Masyarakat) dari Cigobang sekitar 700 orang sudah di Didodiklatpur, dan kemungkinan yang dari Gunungjulang juga akan ditempatkan di sana,” papar Iti.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak diminta mencari lahan untuk lokasi relokasi masyarakat korban banjir bandang dan longsor.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyebut, lahan PTPN VIII di Cileuweung kemungkinan yang akan menjadi pilihan. “Bisa saja. Karena kami sedang mengajukan 59 hektar (Untuk perluasan dan pembangunan fasilitas publik), bisa saja itu digunakan untuk lokasi relokasi masyarakat,” kata Iti kepada Kabar6.com, di Kantor BPBD Lebak, Sabtu (11/1/2020).

Namun, dibutuhkan intervensi dari Pemerintah Pusat, seperti halnya Bogor yang merelokasi warganya ke lahan PTPN. Secara teknis, persoalan relokasi sedang dibahas oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait.

“Termasuk masyarakat yang akan tergenang Waduk Karian harus kita relokasi juga mereka. Ada alternatif lain di wilayah Sajira, ada beberapa HGU dan milik pribadi yang dimungkinkan untuk lokasi relokasi,” ungkapnya.

**Baca juga: Pemulihan Batas Sawah Terdampak Banjir Ditarget Rampung Tiga Bulan.

Iti mengatakan, masyarakat Cigobang dan Gunungjulang yang sudah mengungsi tak lagi ingin tinggal di perkampungan, mereka meminta dicarikan tempat yang aman.

“Minggu ini saya akan bicara dengan pemilik. Baik itu PTPN atau perkebunan swasta yang HGUnya bisa kita gunakan untuk relokasi, agar bisa segera menyampaikan hasilnya ke pusat,” jelas dia.(Nda)

Kabar6-Mengatasi banjir dimusim hujan tahun berikut nya Pemerintah Kabupaten Tangerang berencanaq akan menyediakan perahu karet, peralatan dapur umum di 29 kecamatan dan desa/kelurahan untuk mengatasi tanggap bencana banjir di wilayah Kabupaten Tangerang.

Hal terdebut disampaikan Bupati Tangerang A Zaki Iskandar saat memimpin rapat koordinasi terkait penanganan dan antisipasi banjir di Kabupaten Tangerang dengan seluruh Kepala OPD, Camat, dan Ormas, bertempat ruan rapat Wareng Gedung Setda Kabupaten Tangerang Banten, Kamis, (9/1/2020).

“Mudah-mudahan nanti di 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang tahun depan atau 2 sampai 3 tahun yang akan datang semua kecamatan desa dan kelurahan punya perahu, punya peralatan dapur umum yang bisa bisa di gunakan buat tanggap darurat bencana banjir di wilayah masing-masing,” kata Zaki di hadapan peserta Rakor.

Zaki melanjutkan, alasan perlunya perahu karet dan peralatan dapur umum di setiap kecamata, desa dan kelurahan, karena pengalaman penanganan bencana banjir pada awal tahun 2020 ini, mengalami kesulitan kekurangan perahu karet dan perakatan dapur umum, perahu karet yang di BPBD Kabupaten Tangerang tidak cukup mengatasi banjir yang terjadi di 14 kecamatan kemarin.

Ia juga meminta seluruh jajaran Pemkab Tangerang, Ormas, OKP, agar bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan baik agar proses penanganan musibah banjir bisa segera diatasi, dan lagi musim penghujan saat ini masih awal, masih ada beberapa bulan lagi musim penghujan dan itu yang harus diantisipasi oleh semua.

“Saya minta semua saat ini berjaga dan antisipasi banjir yang bisa kapan saja terjadi karena menurut BMKG musim hujan masih sampai awal Maret, dan BPBD, Dinsos, Kecamatan agar berantisipasi segala kemungkinan yang terjadi,” katanya.

Menurut Zaki, dalam kurun waktu jangka pendek ini, pihaknya sedang mempersiapakan karena musim penghujan yang cukup panjang, serta elemen masyarakat wajib dengan pak camat duduk bersama untuk memetakan dan juga membagi tugas setiap elemen yang ada di kecamatan masing-masing, dan dibuat SOP (standar operasional prosedur) penanganan banjir secara menyeluruh di setiap kecamatan.

**Baca juga: Banyak Pegawai Pensiun, ini Pesan Wakil Bupati Tangerang.

“Kebutuhan peralatan kemudian personil juga dan logistik ini yang sedang kita kalkulasikan, masalahnya musim penghujan ini baru dimulai ini masih ada 3 bulan kedepan yang harus kita siaga, berikutnya juga dengan para Camat agar yang terjadi kebanjiran kemarin ini semua sudah punya SOP masing-masing, dan alat pendukung seperti perahu karet, dapur umum itu harus ada disetiap kecamatan,” tutur Zaki. (Vee/Ris)

Kabar6-Karena tidak memungkinan melalui jalur darat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggunakan helikopter milik Polri, TNI, dan BNPB untuk mendistribusikan bantuan logistik ke masyarakat.

Komandan Tanggap Darurat Budi Santoso mengatakan, distribusi menggunakan helikopter ke kampung-kampung di Kecamatan Lebakgedong yang masih terisolasi karena akses jalan tertutup material longsor.

“Seperti di Kampung Cigobang dan Kampung Cinyiru Desa Lebaksitu,” kata Budi kepada Kabar6.com, Sabtu (4/1/2020).

Distribusi menggunakan helikopter akan terua dilakukan sampai kebutuhan logistik di wilayah-wilayah tersebut terpenuhi hingga akses darat bisa dibuka.

“Karena prioritas kita, harus memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang belum bisa tersentuh benar-benar mencukupi,” ujar Budi.

**Baca juga: Karang Taruna RW 12 Pakualam Galang Dana Korban Banjir Lebak.

Kata Budi, distribusi ke daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi namun sudah terbuka juga terus dilakukan.

Hingga sore ini, proses distribusi melalui jalur udara masih terus berlanjut. Dari video yang beredar, nampak salah satu helikopter yang membawa logistik terbang rendah untuk menurukan bantuan.

“Ini mau take off lagi,” ucap Budi.(Nda)

Kabar6-Sudah setahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak belum juga menetapkan tapal batas antara Desa Cipining Kecamatan Curugbitung dengan Desa Mekarsari Kecamatan Maja.

“Kami berharap bisa segera ditetapkan tapal batasnya. Musyawarah-musyawarah dengan pihak-pihak terkait sudah sering dilakukan, tapi sampai saat ini belum ada pengukuran,” kata Kepala Desa Cipining, Kasta Wijaya, di Gedung DPRD Lebak, Rangkasbitung, Senin (23/12/2019).

Kasta menyebut, luas Desa Cipining 864 hektar. Sementara, luas yang diklaim sekitar 200 hektar. Informasi yang didapat Kasta, proses penetapan tapal batas baru pada tahap penentuan titik koordinat sementara.

“Saya sudah sampaikan langsung ke Ibu Bupati. Beliau menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan segera diselesaikan,” tutur Kasta.

Sekretaris Komisi I DPRD Lebak Abdul Rohman mengatakan, penetapan tapal batas memberikan kepastian hukum bagi kedua desa. Jangan sampai kata dia, belum ditetapkannya tapal batas membuat kondisi tak kondusif.

**Baca juga: 9 Bus AKDP dan AKAP di Terminal Mandala Tak Laik Jalan.

“Persoalan ini kan sudah lama, dan sudah diserahkan kepada tim kabupaten untuk segera diselesaikan agar kedua desa memiliki kepastian hukum yang jelas,” katanya.

“Dan yang terpenting penetapan tapal batas harus sesuai dengan data-data di dalam dokumen yang dimiliki desa,” tambah politisi PKS ini.(Nda)

Kabar6-Media gathering menjadi salah satu cara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dalam mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan dengan awak media.

Di penghujung tahun, kegiatan tersebut akan dilaksanakan di wilayah Lembang, Bandung, Jawa Barat. Bupati Iti Octavia Jayabaya dan Wakil Bupati Ade Sumardi beserta jajaran Setda Lebak akan hadir dalam kesempatan itu.

“Setiap hari kan kita jarang sekali ada momen untuk melakukan kegiatan bersama, terutama bupati dengan rekan-rekan media. Nah, gathering ini kami harap bisa mempererat kebersamaan,” kata Kepala Dinas Kominfo Lebak, Doddy Irawan, Rabu (18/12/2019)

Pers sebagai pilar keempat demokrasi dinilai mempunyai peran penting dalam percepatan dan pemerataan pembangunan di Lebak. Begitu juga dalam penyebarluasan informasi kepada publik tentang program yang dilakukan pemerintah.

“Pemkab sangat mengapresiasi itu. Apapun informasinya, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan juga sektor pariwisata yang kini menjadi visi pemerintah daerah,” ujar Doddy.

“Tetapi mohon maaf kuota untuk gathering disesuaikan dengan anggaran. Teman-teman yang tidak ikut tahun ini akan diprioritaskan tahun depan,” jelas Doddy seraya menambahkan penginapan yang dipilih bukan penginapan mewah, tetapi mempunyai konsep menyatu dengan alam.

**Baca juga: Keterbukaan Informasi Publik, Empat OPD Lebak Diganjar Penghargaan.

Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lebak Asep Alibuni menilai, media gathering bernilai positif karena akan membangun diskusi-diskusi antara media dengan pemerintah daerah.

“Bagaimana peran media dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak sedang mengkaji masa depan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP), apakah akan tetap dipertahankan atau membentuk Komisi Informasi (KI) berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Namun, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berharap, KTP tetap dipertahankan.

“Namanya sih tidak pengen diganti. Makanya ini sedang dikaji oleh bagian hukum, apakah tidak menyalahi dengan komisi informasi,” kata Iti kepada wartawan, Selasa (17/12/2019).

**Baca Juga: Gema Mathla’ul Anwar: KTP Lebak Harus Dibubarkan.

Jika nantinya tetap dilanjutkan, Iti menginginkan KTP menjadi lembaga independen, bersih dari kepentingan politik.

“Kami ingin yang benar-benar KTP ini yang independen, bisa memberikan masukan kritik kepada kami, dan dapat mengkomunikasikan apa yang kami lakukan ke masyarakat,” harapnya.

“Karena kalau kita lihat kemarin kan, ada (komisioner) berafiliasi dengan partai politik, kami enggak mau lah,” tandas Iti.(Nda)