Kabar6-Hujan lebat disertai angin menyebabkan sebuah pohon besar di Jalan Raya Cipanas, Kampung Curugpasir, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, tumbang, Kamis (28/2/2019).

“Informasi dari warga pohon tumbang sekitar pukul 15.00 WIB,” kata Koordinator Damkar Lebak, Anong.

Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengevakuasi pohon tumbang yang melintang dan menutup seluruh badan jalan.

Kepala BPBD Lebak Kaprawai mengimbau kepada masyarakat terutama pengendara kendaraan untuk berhati-hati saat hujan lebat. Terutama pengendara motor diminta untuk tidak berteduh di dekat pepohonan.**Baca juga: Kakek 72 Tahun, Cabuli Anak Tetangga Di Tangerang.

“Ya, saya harap berhati-hati dan waspada jika berkendara saat hujan. Jika ingin berteduh cari tempat yang aman dari pohon tumbang karena kondisinya sudah lapuk,” kata Kaprawi.(Nda)

Kabar6-Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) di Kabupaten Lebak tahun ini akan ditambah. Total sudah 26 Puskesmas DTP yang telah dibangun oleh Pemkab Lebak.

“Ya, tahun ini ada penambahan satu Puskesmas DTP, Puskesmas Pamandegan, Kecamatan Cikulur,” kata Kepala Dinkes Lebak, Maman Sukirman kepada Kabar6.com, Rabu (16/1/2019).

Kemudian, Puskesmas yakni Puskesmas Cimarga dan Cirinten mengalami perbaikan. Lalu Puskesmas Prabugantungan dan Maja dari DAK afirmasi.

“Semua Puskesmas baik yang sudah dan belum DTP harus 24 jam khususnya untuk tindakan persalinan maupun kegawatdaruratan,” ujarnya.

Sukirman menuturkan, peningkatan fasilitas di tiap Puskesmas terus menerus ditingkatkan sesuai dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.**Baca juga: Disnaker Kabupaten Tangerang Bakal Monitoring UMK 2019.

“Jadi Puskemas yang belum DTP bisa merawat tetapi hanya sifatnya recovery. Penyakit diare misalnya, diinfus 2 atau 3 jam paling lama 1 hari dipulangkan itu recovery. Kalau sudah lebih satu hari ya dirujuk ke DTP, dibawa ke DTP setempat, begitu rujukan estafet,” papar Sukirman.(Nda)

Kabar6-Palang Merah Indonesia (PMI) berharap, kebutuhan darah bisa disumbang dari dalam daerah. Stok darah di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Lebak, 70 persennya disumbang dari luar daerah.

“Ya, kami harap (kebutuhan darah) bisa disuplai dari dalam daerah,” ujar Tekhnisi Transfusi Darah UTD PMI Lebak, Sri Rahayu, Rabu (12/12/2018).

Kata Sri, hanya beberapa sekolah seperti SMAN 3, SMAN 2 Rangkasbitung, SMA Cilograng dan beberapa instasi saja yang rutin menyumbangkan darah ke PMI.

Masih rendahnya kesadaran berdonor di kalangan pegawai diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah agar kebutuhan darah tak lagi mengambil dari luar.

“Semoga ada imbauan atau edaran dari Ibu Bupati kepada pegawai,” ucapnya.

Dalam sehari sambung Sri, kebutuhan darah tak kurang sebanyak 30 kantong, didominasi kekurangan darah golongan A.

“Memang tidak bisa diprediksi, hanya keseringan yang kurang golongan A sementara yang kelebihan itu golongan O. Sesuai dengan permintaan,” katanya.

Namun lanjut Sri, untuk kebutuhan darah pada akhir tahun hingga awal tahun 2019, stok darah diharapkan aman.

“Kita ada 400 kantong. Mudah-mudahan aman sampai awal Januari 2019, insya Allah,” ucapnya.

Sri menjelaskan, darah yang berasal dari luar daerah sangat rentan tidak bisa digunakan untuk komponen.

“Ada kadaluarsanya jika akan diolah menjadi komponen darah. Kalau lewat dari sekian jam tidak bisa diolah,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengklaim, selama ini dukungan dan perhatian pemerintah daerah terhadap PMI sudah cukup baik.**Baca juga: Hujan Disertai Angin Kencang dan Petir Melanda Tangsel.

“Ini juga harus ada kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya karena berkaitan kepedulian terhadap sesama,” kata Iti.(Nda)

Kabar6-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggelar advokasi dan sosialisasi bagi pendamping anak kelompok minoritas Suku Baduy, di Hotel Bumi Katineung, Rangkasbitung, Rabu (12/12/2018).

Kabid Perlindungan Anak Kelompok Minoritas pada Asdep Anak Berkebutuhan Khusus KemenPPPA, Nanang Aminudin Rahman mengatakan, sosialisasi tersebut penting dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi tentang pemahaman perlindungan anak yang dalam undang-undang masuk dalam perlindungan khusus.

“Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan perlindungan khusus terhadap anak. Nah, kelompok minoritas ada di sini, ada pekerjaan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas,” kata Nanang.

Selain memberikan pemahaman yang sama tentang perlindungan anak, advokasi dan sosialisasi untuk menggali informasi sebagai bahan diskusi di kementerian dalam menentukan kebijakan yang tepat.**Baca juga: Gelar Pelatihan di Yogya, Akademisi: Pemkab Gunakan Argumentasi Bohongi Publik.

“Seperti apa intervensi yang baik dan harus dilakukan. Agak berbeda dengan apa yang dilakukan Kemensos, kami lebih kepada bentuk kebijakannya seperti apa. Hasilnya nanti setelah djliskusi, kami gali informasi apa yang telah dilakukan dari para pendamping maupun pegiat,” jelas Nanang.(Nda)

Kabar6-Prihatin dengan kondisi kesejahteraan para guru honorer yang mendapat upah jauh dari kata layak, Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) akan melakukan penggalangan dana.

“Langkah awal kami melakukan seruan moral, dan ke depan kami lakukan penggalangan untuk guru honorer yang ada di wilayah pelosok,” kata Ketua Kumala Perwakilan Rangkasbitung, Muhamad Mahrom Milak kepada Kabar6.com, Selasa (11/12/2018).

Menurutnya, nasib guru honorer tak seindah yang diharapkan. Masih banyak persoalan yang menyebabkan kesejahteraan guru semakin terpuruk.

“Ini yang wajib kita perjuangkan. Guru sebagai pendidik sekaligus orangtua kedua di lingkungan sekolah menentukan dalam membentuk generasi yang handal dan berkualitas,” ujarnya.

Guru dinilai pondasi dasar sebuah negara dalam bidang pendidikan yang melahirkan anak bangsa yang berprestasi sudah seyogianya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

“Kami miris melihat kondisi saat ini, mudah mudahan dengan aksi ini bisa memberikan semangat bagi guru honorer dan pemerintah agar lebih memperhatikan guru honorer,” harapnya.

Terpisah, Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Lebak, Ade Buchori mengapresiasi aksi Kumala yang menyerukan keresahan dan kegelisahan yang selama ini dirasakan honorer.

“Semoga ini jadi motivasi bagi kami selalu berupaya mencerdaskan peserta didik. Semoga ini jadi doa agar upah kami menerima upah layak dan diangkat jadi ASN,” ucapnya.

Dengan upah yang diterima guru honorer saat ini, Ade menyarankan agar kelak mahasiswa mencari pekerjaan layak ketimbang guru honorer yang kesejahteraannya tak diperbaiki pemerintah.**Baca juga: Tersangka Pengembang Cluster Bodong Ditangkap di Manado.

“Jangan jadi seperti kami. Mungkin mengamalkan ilmu itu ibadah, tapi dengan upah yang tidak wajar juga kita tidak bisa menafkahi anak istri dengan baik juga itu dosa besar,” kata Ade mengingatkan.(Nda)

Kabar6-Pengamat politik, Rocky Gerung mengapresiasi diskusi publik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala) dalam rangka pelantikan dan pengukuhan Pengurus Pusat dan Ikatan Alumni Imala, di Gedung PGRI Rangkasbitung, Selasa (27/11/2018).

Menurutnya, diskusi publik yang mengangkat tema “Menggagas Peradaban Baru” mencerminkan organisasi primordial tersebut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah.

“Saya senang diundang Imala, ini artinya Imala bertanggung jawab terhadap daerah dan tanggung jawab ini nanti akan ditagih,” kata Rocky.

Imala tentu bukan partai politik atau perusahaan bisnis, Rocky berpendapat Imala merupakan kumpulan pikiran. Menurutnya, Lebak yang kini masih menyandang sebagai daerah tertinggal bisa bertumbuh kembang jika tersedia kumpulan-kumpulan pikiran.

“Lebak hanya bisa tumbuh jika cukup kumpulan pikiran untuk membaca masa depan,” ujarnya.

Kata Rocky, semua pihak harus mendukung jika ada upaya-upaya yang dilakukan para generasi muda untuk menghasilkan harapan baru.

“Saya berharap apa yang dimulai Imala hari ini bisa dilanjutkan oleh generasi Imala-Imala mendatang,” katanya.

Sementara itu, Presidium Ikatan Alumni Imala, Khoirul Umam mengatakan, Imala sebagai bagian dari intelektual daerah berkewajiban memberikan kontribusi baik secara fikiran dan perhatian bagi daerah.

“Sebagai titik awal kontribusi itu bisa dilakukan dengan melakukan kajian yang akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah daerah. Kewajiban kita sebagai bagian stakeholder ikut menjadi kontrol dan sinergis pembangunan itu sendiri,” katanya.

Kata pria yang akrab disapa Mamenk ini, pemerintah daerah juga harus sadar tentang pentingnya keterlibatan stakeholder dalam pembangunan.**Baca juga: Dimyati Disebut Gunakan Fasilitas Negara, Aktivis PMII: Bukan Calon Pemimpin yang Baik.

“Membangun sinergitas ini yang harus ditingkatkan agar beragam potensi-potensi pikiran dan kreatifitas bisa muncul. Jadi sudah tidak bisa lagi Lebak ini ada dalam hegemoni satu kelompok atau kekuatan,” jelasnya.(Nda)

Kabar6-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 menetapkan 122 daerah menjadi daerah tertinggal, salah satunya Kabupaten Lebak.

Akan tetapi, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengakui, berat bagi Kabupaten Lebak untuk lepas dari predikat daerah tertinggal.

Menurut Iti, sulitnya Lebak lepas dari daerah tertinggal karena perubahan kriteria oleh Kementerian PDT tentang daerah tertinggal.

“Yang tadinya saat ditinggalkan (bupati) Pak Mulyadi Jayabaya tinggal 14 (desa tertinggal) itu tuntas di tahun pertama ternyata Kementerian PDT membuat kriteria baru, nah ini yang berat bagi kami,” beber Iti, Senin (26/11/2018).

Seharusnya, ujar Iti, bantuan yang ada di Kementerian PDT tidak disebar melainkan fokus. Hal ini juga membuat pengentasan daerah tertinggal semakin sulit.**Baca juga: Sempurnakan Data Pemilih, KPU Lebak Kembali Lakukan Coklit.

“Kalau pola kami, uang bantuan kementerian itu jangan disebar tetapi fokus gitu. Misalnya sekarang, di Indonesia ada 130 kabupaten tertinggal, satu tahun ditargetkan 5 kabupaten diselesaikan tahun ini lalu tahun depan juga begitu, jadi jangan di bagi-bagi semua kalau pola begitu susah, harus fokus,” paparnya.(Nda)

Kabar6-Museum Kebangkitan Nasional bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggelar museum keliling di Museum Multatuli, Rangkasbitung, 26 November hingga 2 Desember 2018.

Kasi Pengkajian dan Perawatan Museum Kebangkitan Nasional, Nur Khozin menjelaskan, museum keliling bertujuan menyadarkan masyarakat khususnya warga Lebak bahwa di Banten banyak tokoh-tokoh asal Banten yang sudah mendunia.

“Misalnya Syekh Nawawi Albantani yang kitab-kitabnya jadi rujukan umat Islam hampir di Asia Barat Daya,” ujarnya.

Nur mengatakan, museum keliling lebih banyak memamerkan tentang informasi-informasi dan pengetahuan sejarah pergerakan.

“Sejarah pergerakan itu perjuangan melalui kekuatan pemikirin, dan itu dimulai dari stovia, karena perjuangan sebelumnya itu bersifat kedaerahan dan tidak berkesinambungan,” jelas Nur.

“Sehingga kalau perjuangan fisik sebelumnya ketika Dipenogoro ditangkap Imam Bonjol ditangkap selesai. Tapi ketika perjuangan diganti dengan perjuangan pemikiran maka mati satu tumbuh seribu,” tambah dia.

Kata Nur, museum keliling yang mempunyai segmen utama pelajar diharapkan, ketika para pelajar memahami nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari.

“Sehingga ke depan di Lebak khususnya dan Indonesia lebih besarnya akan muncul karakter disiplin, jujur, rela berkorban, karakter-karakter yang diambil dari kepahlawanan dan perjuangan tadi,” kata Nur.

Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dindikbud Lebak, Wawan Sukmara mengatakan, pihaknya terus mendorong agar kesadaran tentang sejarah di kalangan generasi muda meningkat.

“Pentingnya sejarah bagi modal pembangunan ke depan agar membedakan Lebak dengan daerah lain. Museum keliling ini sangat luar biasa, kami harap tahun depan datang lagi,” katanya

Wawan berharap, kehadiran museum keliling dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya pelajar karena merupakan kegiatan yang mengedukasi.**Baca juga: Hasbi Jayabaya Minta Pemkab Lebak Fokus pada Indikator Daerah Tertinggal.

“Kita bersyukur masih banyak pihak salah satunya Museum Kebangkitan Nasional yang peduli dengan potensi Kabupaten Lebak yang banyak memiliki potensi budaya tapi belum terekspose karena kelemahan kita tidak punya deskripsi,” bebernya.(Nda)

Kabar6-Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten ya dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Selain Lebak, daerah tertinggal di Banten masih melekat pada Kabupaten Pandeglang.

“Padahal kalau melihat tahun 2013 saat itu Bupati Pak Mulyadi Jayabaya (JB), dari 340 desa dan 5 kelurahan hanya 14 desa tertinggal,” ujar anggota Komisi II DPR RI, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, di Rangkasbitung, Sabtu (24/11/2018).

Namun kata adik Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya ini, setelah ada indikator-indikator lain dalam penetapan daerah tertinggal jumlahnya bertambah.

“(Penambahan indikator) baik oleh World Bank maupun Pemerintah Pusat. Ini yang belum saya pahami dan juga saya rasa oleh pemerintah daerah; indikator-indikator ini yang tidak difokuskan pembangunannnya oleh pemerintah,” papar Hasbi.

Maka dari itu ia meminta Pemkab Lebak fokus pada indikator-indikator yang ditentukan pusat dalam menetapkan sebuah daerah menjadi daerah tertinggal.

“Misalnya infrastruktur jalan, air bersih dan lain-lain. Nah, saya pengen APBD itu difokuskan ke situ. Saya optimis (Lebak tak jadi daerah tertinggal pada tahun 2019) yang penting didukung sinergitas stakeholder, mulai dari pemkab, provinsi, pusat dan kami di DPR mengawasi. Optimis itu ada, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo menetapkan 122 daerah tertinggal di Indonesia, salah satunya Kabupaten Lebak. Hal itu dituangkan dalam Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Perpres ditandatangani 4 November 2017.**Baca juga: Bawa Senpi, DK Disergap Polsek Pasar Kemis.

Kriteria daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan: perekonomian masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksebilitas dan karakteristik daerah.(Nda)

Kabar6-Dalam penanganan stunting, peranan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) difokuskan pada basic causes dan underlying causes melalui terobosan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus kesejahteraan petani.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Rikesda) tahun 2013, sekitar 37,2 persen balita di Indonesia menderita stunting. Dua kabupaten yakni Lebak dan Pandeglang menempati urutan tertinggi dengan jumlah penderita terbanyak di Provinsi Banten.

“Stunting tidak hanya terjadi pada golongan (masyarakat) ekonomi bawah, tetapi juga pada golongan ekonomi atas walaupun persentase golongan ekonomi bawah lebih besar,” ujar Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lebak, Rahmat Yuniar, dalam sambutannya pada Seminar Penganekaragaman Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat, di Aula PKK Lebak, Kamis (15/11/2018).

Yuniar menjelaskan, ekonomi bukan satu-satunya faktor pemicu terjadinya stunting. Sedikitnya, ada tiga kelompok yang menjadi penyebab:

“Basic causes: kondisi, ekonomi, dan politik, akses rumah tangga ke fasilitas pendidikan, pekerjaan dan lembaga finansial. Kemudian underlying causes: kerawanan pangan rumah tangga, lingkungan rumah tangga yang tidak sehat dan kurangnya layanan kesehatan. Lalu immediate causes: kurangnya asupan makanan dan disebabkan oleh penyakit,” papar Yuniar.

Guna mengurangi angka stunting, Pemkab Lebak, ujar Yuniar, sudah melaksanakan sejumlah kegiatan berupa Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), pengembagan desa mandiri dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).**Baca juga: Bawaslu Lebak Bakal Copot Stiker Capres di Angkot.

“KRPL bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta pendapatan berkelanjutan dengan memberdayakan kelompok wanita. Sementara komponen pengembangan desa mandiri meliputi penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat,” beber Yuniar.(Nda)