Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Indonesia perlu seorang pemimpin filsuf seperti era Yunani kuno. Hal itu agar pikiran, ide dan gagasannya tidak hanya dinikmati bangsa sendiri, tetapi juga oleh masyarakat global.

“Teknologi sekarang sudah mengancam demokrasi, karena begitu mudahnya membuat orang populer. Sehingga orang populer itu identik dengan pemimpin, padahal banyak racunnya juga. Mereka hanya populer, tetapi nggak bisa memimpin,” kata Fahri saat menjadi keynote speaker dalam Gelora Talks Edisi Spesial ke-77, Sabtu (7/1/2023) sore.

Diskusi bertajuk ‘Kreasi Seni dan Budaya dalam Membangun Peradaban Bangsa’ ini juga dihadiri Ketua Bidang Seni Budaya Ekraf Partai Gelora Deddy Mizwar, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Musikus Internasional Franki Raden dan Komedian Nasional Jarwo Kwat.

Menurut Fahri, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi dilema, karena orang-orang tidak bermutu lebih populer daripada orang bermutu.

Mereka tidak mempunyai pikiran-pikiran besar seperti Bung Karno (Soekarno), tetapi kerjaanya hanya memanipulasi popularitas dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar bisa menang Pemilu.

“Ini ancaman serius, ini tantangan kita. Kita dipaksa menerima fakta bahwa orang-orang tidak bermutu lebih populer, daripada orang bermutu,” katanya.

Sehingga untuk memenangi Pemilu di Indonesia diperlukan strategis khusus agar orang-orang tidak populer yang mempunyai pikiran dan gagasan besar bisa menjadi pemimpin.

“Untuk mengendalikan orang-orang tidak bermutu, kita perlu seorang filsuf seperti dalam demokrasi di Athena, Yunani. Penduduknya cuman puluhan ribu, tetapi para filsufnya mengatakan, bahwa yang memimpin negara itu harus filsuf,” ujar Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini.

Para filsuf ini, lanjut Fahri, yang akan mengendalikan pikiran-pikiran besar dalam membangun peradaban Indonesia. Dimana nantinya tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur pemikiran.

Sehingga pemikirannya tidak hanya dinikmati bangsa sendiri, tetapi juga masyarakat global. “Makanya kami ingin filsuf kami, ketua umum kita (Anis Matta) menjadi presiden,” ujarnya.

Dalam pandangan Fahri, Anis Matta seseorang yang memiliki ide yang kuat, mengerti sejarah dan kebudayaan, serta mencintai kesenian. Artinya, dimensi yang diketahui, tidak hanya soal duniawi (dunia), tetapi juga ukharawi (akhirat).

“Anis Matta mengerti betul bagaimana cara kerja negara, cara kerja dunia, cara kerja agama dan cara kerja kebudayaan. Kalau dia jadi presiden bisa menciptakan kesigapan, dan implikasi dari apa yang dia pikirkan itu juga banyak,” katanya.

Anis Matta, lanjut Fahri, juga tahu bahwa Indonesia saatnya berperan sebagai pemimpin global, karena peradaban barat saat ini sedang stagnan atau mandeg dengan menciptakan ide Arah Baru Indonesia, dan menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“This is our turn, ini giliran kita sekarang untuk menjadi aktor perubahan. Para pejabat kita harus terus diinspirasi, bahwa sekarang giliran kita berperan di tingkat global. Tetapi kelihatannya pejabat kita seperti masih lunglai dan lemah, tidak mempunyai pikiran yang tajam dan mendalam,” katanya.

Karena itu, tugas Partai Gelora untuk mengimplan para pemimpin dan jajarannya menjadi pemimpin nasional yang memiliki pikiran dan jiwa perubahan.

“Sekarang waktunya Partai Gelora memimpin Indonesia, tidak sekedar punya mimpi besar, tetapi juga memenangi Pemilu 2024 agar Indonesia bisa menjadi aktor perubahan global,” tegasnya.

Diplomasi Kebudayaan

Sementara itu, Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf Partai Gelora Indonesia, Deddy Mizwar mengatakan, produk budaya dan kesenian Indonesia dapat digunakan sebagai diplomasi ke seluruh dunia melalui diplomasi kebudayaan.

Sebab, keragaman budaya Indonesia sangat besar yang tidak dimiliki negara lain di dunia. Namun, kendalanya selama ini tidak adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk menunjang hal tersebut.

“Materinya ada, elemen untuk mencapai itu ada. Cuma kita belum menggunakan seoptimal mungkin di bidang kebudayaan ini. Kenapa? Salah satunya adalah political will yang belum ada dari pemerintah kita saat ini,” jelas Deddy.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Partai Gelora Deddy Miing Gumelar menambahkan, pemerintah dinilai tidak memahami esensi kebudayaan, dan beranggapan bahwa kebudayaan itu sebagai ‘kerupuk’ dalam hidangan pokok.

“Bagaimana kebudayaan bisa maju kalau kebudayaan dianggap kerupuk di dalam main course. Sementara ada yang mengatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang maju, yang kebudayaannya tidak maju. Pasti. Kalau negaranya itu maju, pasti kebudayaannya juga maju,” tegasnya.

Miing juga mengungkapkan, ketiadaan anggaran pengembangan kebudayaan selama ini, karena pemerintah tidak mempunyai visi yang berkaitan dengan kebudayaan. Sehingga yang berkaitan dengan kebudayaan, nol anggaran.

“Karena mereka (pemerintah) tidak pernah menganggarkan. Karena mereka tidak punya visi dan tidak paham bahwa kita membutuhkan duta-duta kesenian di luar negeri. Itu namanya diplomasi kebudayaan,” tegasnya.

Miing mengusulkan agar pemerintahan yang terbentuk hasil Pemilu 2024 mendatang, agar membentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri, tidak digabung dengan Kementerian Pendidikan.

Tetapi kalaupun tetap digabung kementerinnya, maka penamaan nomenklaturnya, kata mantan Anggota Komisi X DPR Periode 2009-2014 ini, nama Kebudayaan harus didepan, baru setelah itu dibelakangnya nama Pendidikan, bukan sebaliknya.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu instrumennya beda. Justru kebudayaan itu yang bisa menghaluskan budi pekerti anak-anak, baru setelah itu pendidikan. Tapi kalau Partai Gelora menang, kita akan bentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri,” kata Miing.

**Baca Juga: Buruan Beli Tiket Garuda Mumpung Lagi Promo Harga Spesial Awal Tahun

Etnografi

Musikus Internasional Franki Raden menilai saat ini memang giliran ilmu kebudayaan yang berperan secara global, karena disipilin-disiplin ilmu lain menemui jalan buntu. Sehingga ilmu-lmu tersebut bermuara di bidang baru yang diberi nama culture studies, dimotori bidang etnografi.

“Nah, kalau kita bicara culture tools, kalau kita bicara giliran kebudayaan, referensinya langsung ke Indonesia. Kita boleh sombong sedikit kalau soal kebudayaan. Kita ini salah satu sumber kebudayaan yang terkaya, kita nomor satu di dunia,” katanya.

Menurut Franki, satu kebudayaan Indonesia sama dengan satu Benua Afrika, karena keragamannya. Sehingga Indonesia harusnya menjadi subjek, bukan objek dari hegemoni Budaya Barat maupun Budaya Korea seperti sekarang.

“Kita harus melihat kekuatan budaya kita agar menjadi kebudayaan global. Kita harus memberikan narasi, dengan narasi itu kita menjadi subyek, sehingga kita menjadi aktor, bukan hanya sekedar dipuji-puji orang luar,” katanya.

PhD di bidang Etnomusikologi University of Wisconsin-Madison Amerika Serikat ini berpendapat, Indonesia layak disebut sebagai negara etnografis, karena kaya akan keragaman budayanya.

“Karena itu, kalau kita membuat strategi kampanye, jangan mengabaikan etnografi, tidak akan menang. Karena Partai Gelora ini kuat narasinya, bukan sekedar jual janji-janji, dengan gunakan konsep etnografi saya yakin menang,” katanya.

Sebab, setiap etnik di Indonesia memiliki keunikan tersendiri sebagai kazanah budaya bangsa. Jika emosi setiap etnik tersebut, bisa disatukan maka partai itu akan menjadi partai pilihan mereka.

“Etnografi ini tidak pernah disentuh partai politik, tidak juga pemerintah. Makanya sangat aneh yang disentuh malah agama, sehingga timbul konflik seperti sekarang. Kalau etnografi yang disentuh tidak ada konflik. Mereka punya keunikan tersendiri, dan emosinya apabila bisa dimainkan, mereka menggaggap partai ini milik kita. Manifestasi dari etnografi itu, salah satunya bisa disatukan melalui musik” katanya.

Komedian Nasional Jarwo Kwat berharap agar pemerintah totalitas dalam mengembangkan kebudayaan, karena kebudayaan yang menentukan maju tidaknya suatu bangsa atau negara.

“Kenapa Korea bisa maju seperti sekarang, karena pemerintahnya totalitas mendukung agar budaya Korea maju dan mendunia. Para pejabatnya semua turun tangan, dan tentunya didukung oleh anggaran,” kata Jarwo.

Namun selama ini, kata Jarwo, pemerintah kurang memberikan dukungan kepada pengembangan kebudayaan, sehingga kreasi seni tidak bisa berkembang, karena minimnya pendanaan anggaran. Padahal seni dan budaya bisa memberikan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa Indonesia.

“Totalitas dukungan dari pemerintah harus ada, tidak sekedar kemauan pejabat publik saja, tapi juga anggarannya, pendanaan juga harus total. Kita harus bekerja keras, dan ini tugas kita bersama, bagaimana kreasi-kreasi seni kita itu bisa bangkit ke depannya dan bisa menjadi peradaban bangsa,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritik keras pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 nanti dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai, bukan calon anggota legislatif (caleg).

Fahri menilai ada upaya kesengajaan dari partai tertentu untuk mendorong Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari membantunya untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaannya, serta tidak ingin ada tradisi berpikir demokratis dalam setiap Pemilu.

“Kalau betul Ketua KPU (Hasyim Asyari, red) didorong partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang kita pilih. Itu artinya, kita sudah masuk era politik partai komunis, yang ingin menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Menurut Fahri, jika pencoblosan dengan nama partai, maka ada ketergantungan dalam penentuan nama pejabat publik oleh partai.

Partai, lanjut Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, akan menentukan nomor urut dan keterpilihan yang sangat tinggi sekali, sehingga menyebakan wibawa mereka dalam negara akan sangat besar sekali.

“Ini sebenarnya tradisi komunis. Menurut saya, ini krisis besar yang dihadapi setiap negara dan partai politik, karena mereka tidak meneruskan tradisi dan tidak berpikir demokratis,” katanya.

Partai-partai seperti ini, kata Fahri, adalah partai yang haus kekuasaan. Di dalam benaknya yang terpikir adalah menang dan bisa berkuasa, serta tidak peduli, apakah hal itu diperoleh secara demokratis atau tidak, yang penting bisa berkuasa.

“Partai-partai ini hanya haus kekuasaan, tetapi tidak mau berpikir. Saya kira ini harus menjadi wake up call (panggilan untuk membangunkan seseorang dari tidurnya, red) bagi kita, bahwa sistem totaliter ingin di implan secara lebih permanen di dalam negara kita. Ini berbahaya sekali,” tegas Fahri.

Seperti diketahui, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, Pemilu 2024 kemungkinan akan menggunakan sistem proporsional tertutup atau memilih partai bukan caleg. Kemungkinan tersebut, saat ini sedang disidangkan di Mahkmah Konstitusi.

Saat ini sejumlah politisi mengajukan uji materi terhadap UU No. 7 tahun 2019 atau UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK untuk membatalkan pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Jika MK mengabulkan gugatan itu, maka sistem proporsional daftar calon tertutup akan kembali diterapkan. Surat suara dalam pemilu hanya mencantumkan partai politik. Apabila partai politik menang dan mendapat jatah kursi, mereka berhak menentukan orang yang akan duduk di kursi itu.

Indonesia sudah menerapkan sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2004. Masyarakat memilih langsung calon anggota legislatif dengan mencoblosnya di surat suara. Sebelum Pemilu 2024, masyarakat hanya memilih partai politik.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto dari PDIP menilai sistem proporsional tertutup dapat mengurangi politik uang yang acap kali terjadi dalam kontestasi pemilu, khususnya bagi calon anggota DPR dan DPRD.

Selain itu, klaim mantan Ketua MPR RI ini, aturan mengenai sistem pemilihan itu pun telah diatur dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945.

“Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dilakukan dengan sistem proporsional daftar tertutup, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (3) UUD RI Tahun 1945,” ujar Sidarto dalam sebuah acara di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).

**Baca Juga: Lampaui Target, Penerimaan Pajak Kendaraan di Samsat Malingping Rp24 Miliar

Menko Polhukam Mahfud MD pun mengaku mendukung jika pemilu dikembalikan ke sistem lama, yakni masyarakat mencoblos partai politik bukan caleg, yang dikenal dengan istilah sistem proporsional tertutup.

Mahfud menyampaikan itu merespons usul PDIP yang menyarankan Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup seperti dulu.

“Saya ingin tambahkan dukungan dulu kepada PDIP salah satunya agar Pemilu itu kembali ke sistem proporsional tertutup. Kalau dikembalikan tertutup itu bagus. Diubah saja,” kata Mahfud dalam diskusi ‘Reformasi Sistem Hukum Nasional’ yang digelar PDIP, Jakarta, Kamis (29/12/2022). (Tim K6)

Kabar6- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan forum adu gagasan bagi 17 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Forum tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan jeda waktu 9 bulan pasca penetapan peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 lalu, hingga waktu masa kampanye pada 28 November 2023-10 Februari 2024.

“Peserta Pemilu 2024 sudah ditetapkan, sementara kampanye baru mulai bulan November 2023, waktunya hanya 72 hari. Dari sekarang sampai waktu kampanye itu, sembilan bulan. Ada waktu kosong sembilan bulan, kita mau ngapain? Kenapa waktu itu tidak dimanfaatkan untuk forum 17 parpol adu gagasan,” kata Fahri dalam keterangan Pers, Senin (26/12/2022).

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap agar forum 17 parpol adu gagasan tersebut, bisa difasilitasi KPU. Melalui forum adu gagasan ini, kata Fahri, publik dapat mengetahui perbedaan antara parpol peserta pemilu yang satu dengan lainnya.

Sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang hanya dialamatkan kepada partai baru mengenai perbedaannya dengan parpol lain. Kalau mau jujur, publik juga banyak yang tidak mengetahui gagasan dari parpol lama.

“Nah sekarang pertanyaannya, apa medium dari penyelenggara pemilu yang bisa diberikan kepada 17 partai politik, untuk mempresentasikan atau memaparkan perbedaan mereka antara partai lainnya, termasuk Partai Gelora,” katanya.

Selain itu, kata Fahri, forum 17 parpol juga bisa digunakan untuk menyampaikan siapa calon presiden yang akan didukung, tidak seperti sekarang kasak-kusuk sana-sini jual tiket Pilpres, itu jelas tidak mendidik masyarakat, dan mengedepankan ‘politik dagang sapi’.

“Jadi 17 parpol nantinya bisa menunjuk jubir untuk urusan parpol dan jubir untuk capres. Nah, hal-hal seperti itu yang harus difasilitasi KPU. Kalau KPU tidak bisa biar wartawan DPR saja yang menyelenggarakan forum 17 parpol itu, KPU tinggal memberikan rekomendasi saja,” katanya.

Nantinya, wartawan DPR akan mengundang 17 parpol, KPU dan Bawaslu ke Gedung DPR/MPR. Seluruh pimpinan parpol 17 peserta Pemilu 2024 diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya untuk merebut suara rakyat, termasuk capres yang didukung.

“Jadi 17 parpol diundang dan dikumpulkan dalam satu forum. Terserah yang mau hadir, apa ketua umum, wakil ketua umum atau sekjen, mereka harus menyampaikan gagasannya dan siapa capresnya agar rakyat tahu. Kalau ada partai yang tidak hadir, biarkan saja kursinya dikosongkan, tinggal diberitakan sama wartawan, bahwa partai ini takut dan tidak punya gagasan,” ujarnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang bisa dipaparkan oleh 17 parpol. Di antaranya, penjelasan tentang ciri-ciri atau identitas, visi misi dan latar belakang lahirnya partai politik tersebut.

Kemudian, sambung dia, bagaimana partai politik tersebut mengidentifikasi masalah nasional dan bagaimana solusinya. Terakhir, bagaimana kandidat yang disiapkan dan seperti apa kemampuanya.

“Inilah sebenarnya hal-hal yang sangat diperlukan untuk difasilitasi,sehingga penyelenggara pemilu harus memastikan ada medium untuk membedah perbedaan-perbedaan itu,” tegasnya.

**Baca Juga: Anis Matta: Insya Allah Suara Partai Gelora Lampaui Target & Lolos ke Senayan

Dengan demikian, parpol peserta pemilu tidak boleh lagi bermain di luar gelanggang atau arena. Karena itu penyelenggara pemilu harus menyiapkan gelanggangnya.

“Kalau sudah ada gelanggangnya baru kita ungkapkan rencana partai ke depan,” imbuhnya.

Sebab, kata Fahri, kalau hanya Partai Gelora atau parpol baru lainnya yang hanya bicara sendiri di luar gelanggang, bagaimana membandingkannya dengan parpol lain. Dan itu menyebabkan partai seperti bertepuk sebelah tangan.

“Jadi sekali lagi, sediakan medium dan wadahnya supaya pertandingan ini menjadi lebih asyik bagi rakyat dan penontonnya bisa banyak, untuk mengaktifkan partisipasi publik yang lebih luas,” tandas Fahri.

Seperti diketahui, KPU telah 17 menetapkan peserta Pemilu 2024, termasuk nomor urutnya. Yakni 1. PKB, 2.Partai Gerindar, 3. PDIP, 4. Partai Golkar, 5 Partai Nasdem, 6.Partai Buruh dan 7.Partai Gelora Indonesia.

Kemudian 8.PKS, 9.PKN, 10. Partai Hanura, 11. Partai Garuda, 12. PAN, 13.PBB, 14.Partai Demokrat, 15.PSI, 16. Partai Perindo dan 17. PPP.

KPU mengizinkan setiap parpol atau tokoh politik boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi untuk Pemilu 2024 mendatang, dari tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024.

Namun, saat sosialisasi tidak boleh ada ajakan memilih dan menggunakan atribusi sebagai calon peserta pemilu dari partai tertentu. Hal itu dianggap sebagai penambahan waktu sosialisasi, karena waktu kampanye berlangsung singkat, hanya 72 hari. (Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ekonomi Indonesia relatif tangguh dan bisa bertahan di tengah krisis global saat ini. Hal ini tentunya menumbuhkan sebuah harapan, bahwa ekonomi Indonesia tidak akan mengalami ‘kegelapan’ pada tahun 2023.

“Kita patut bersyukur, bahwa ekonomi Indonesia di tengah krisis global ini relatif bisa bertahan. Tapi seperti taman, kalau yang lainnya layu, kita mekar sendiri rasanya juga tidak mungkin, ” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Geopolitik Outlock 2023’ di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dana Moneter Internasional (IMF) sendiri telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 dari menjadi 2,7% dari sebelumnya 2,9%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini tidak berubah, yakni pada 3,2%.

Sementara pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%, sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7% hingga 5,1% dari berbagai lembaga internasional.

Dengan melihat data-data tersebut, maka kata Anis Matta, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

“Kalau pertumbuhan kita diatas 4 persen, apalagi apalagi diatas 5 persen, rasanya tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Supaya Nomor 7 juga bisa beraksi di Pemilu 2024 mendatang,” kata Anis Matta berseloroh.

Selain itu, lanjut Anis Matta, jika melihat perkembangan terakhir perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung hampir satu tahun ini, akan berakhir damai pada 2023.

“Meski ada kemungkinan eskalasi meningkat, tetapi proses perdamaian sudah diusahakan dan sewaktu-waktu perang Rusia-Ukraina stop di tengah jalan,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar perang Rusia-Ukraina segera berakhir. Sebab, perang tersebut, sangat melelahkan dan membuat krisis global semakin berlarut, meningkatkan risiko utang dan berpotensi memicu krisis pangan di sejumlah kawasan.

“Kita juga berharap, bahwa tanda-tanda eskalasi konflik perang Rusia-Ukraina yang ingin dialihkan ke spot konflik arah kawasan Asia Pasifik, itu tidak terjadi. Mudah-mudahan ini tidak berkembang menjadi ledakan konfrontasi yang besar, karena pada pada dasarnya proyeksi 2023 ada harapan lebih damai,” katanya.

Miliki Sumder Daya Alam
Sementara itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Prof. Imron Cotan menilai proyeksi geopolitik di tahun 2023 agaknya ‘gloomy’ atau berawan.

Ditambah lagi proyeksi IMF bahwa akan terjadi krisis ekonomi global di tahun 2023. Hal ini juga akan mempengaruhi kondisi di Indonesia.

Namun Imron optimis, dengan mengatakan Indonesia masih beruntung sebab ekonomi Indonesia tidak terlalu jatuh. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang ada tidak dimiliki negara lain dan sangat dibutuhkan.

Bahkan neraca ekonomi Indonesia juga surplus, sementara beberapa negara lain mengalami kesulitan.

“Ini yang menurut saya yang akan mempengaruhi perkembangan kita di masa yang akan datang, terutama di tahun 2023 mendatang, agak gloomy,” kata imron.

Terlepas dari hal itu, lanjut dia, dunia saat ini tidak bisa di monopoli oleh satu dua atau lebih negara. Washington mendeklarasikan bahwa China dan Rusia merupakan kompetitor strategis yang harus dihadapi, baik masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang.

“Tetapi berapa pun besarnya kekuatan mereka, karena dunia ini kita share bersama, satu sama lain saling berhubungan. Pola ini yang akan mendikte cerah atau gelapnya prospek dunia di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Imron menegaskan, perang Rusia Ukraina telah merusak rantai pasok dunia seperti suplai ke Eropa, serta gandum dan pupuk ke seluruh dunia.

“Jadi yang paling menderita dari perang Rusia-Ukraina ini adalah Uni Eropa, terutama Jerman. Uni Eropa itu mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Perang ini menambah komplikasi dan merusak rantai pasok dunia,” tegas mantan diplomat senior ini.

AS Bisa Tiru Indonesia
Sedangkan mantan Diplomat AS yang juga Pengamat Stanley Harsha mengatakan, sistem demokrasi dan budaya Indonesia bisa diadopsi AS dan negara lainnya di dunia. Sebab, demokrasi dan budaya di Indonesia mengedepankan perdamaian, bukan konflik atau perang.

“Istri saya orang Solo, punya dua anak. Mereka halus seperti istri saya, tetapi sangat disiplin seperti saya. Indonesia bisa jadi model yang sangat bagus bagi dunia. Dan Amerika akan lebih bagus, kalau bisa terima budaya di sini, ada unsur dari budaya indonesia,” kata Stanley.

Menurut Stanley, para diplomat AS sebenarnya sangat mengerti dalam membina relasi atau hubungan dengan China. Para diplomat AS sudah mengedepankan cara berdiplomasi yang halus dengan China agar tercipta perdamaian.

**Baca Juga: Anis Matta: Insya Allah Suara Partai Gelora Lampaui Target & Lolos ke Senayan

Namun, para politikus di AS justru menjadikan isu China sebagai komoditas politik mereka agar populer. Politikus AS berpandangan bahwa China tidak boleh diberikan kekuasaan, dan beranggapan AS adalah negara yang paling hebat, dan tidak boleh ada negara lain yang mengunggulinya.

“Inilah masalah domestik di Amerika, politikus sangat populer mengisukan China. Tapi di belakangnya, para diplomat sangat mengerti dan halus dalam relasi dengan China itu, harus lebih halus,” ungkapnya.

Saat ini, kata Stanley, dikalangan remaja AS juga mulai terjadi gerakan pergesekan pemikiran soal perang dan perdamaian di dunia. Di sekolah-sekolah AS selama ini selalu diajarkan tentang perang, tetapi masalah perdamaian tidak ada sama sekali.

“Jadi memang perlu ada skema internasional tentang perdamaian. Saya pikir kita harus mulai dari sekolah dasar, harus ada peace. Di Amerika kita banyak belajar perang, perang ini perang itu. Tapi bagaimana pelajaran tentang perdamain itu, tidak ada,” katanya.

Dalam skema internasional tentang perdamaian itu, menurut dia, perubahan besar-besaran itu harus dimulai dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Cara pandang PBB dalam mengatasi konflik antar negara dan menjaga perdamaian dunia saat ini, harus diubah total.

Disamping itu, negara adikuasa seperti AS, Uni Eropa, Rusia dan China juga harus memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada PBB untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, agar tidak ada perang lagi dan perang-perang lainnya.

“Jadi remaja-remaja, pemuda-pemuda di Amerika saat ini maunya dunia lebih damai. Mereka memanfaatkan sosial media jadi alat komunikasi remaja di seluruh dunia untuk saling mengerti dan berpikir perdamaian. Generasi muda di Amerika sekarang ingin lebih damai seperti generasi di Indonesia,” pungkas Stanley.(Tim K6)

Kabar6- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta optimis bahwa partainya bakal masuk Senayan dan lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) pada Pemilu 2024.

Bahkan capaian Partai Gelora tersebut, diyakini akan melebihi target yang telah ditetapkan.

“Saat kita mendengar hasil pilihan rakyat pada tanggal 14 Pebruari 2024, Insya Allah kita ditetapkan lolos masuk ke Senayan dan mendapatkan hasil lebih besar daripada apa yang kita targetkan sekarang,” kata Anis Matta dalam Cerita Kopi Episode ke-8 dengan tema Gelora Nomor 7, Jumat (16/12/2022) malam.

Dalam Cerita Kopi yang dihadiri fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan kader Partai Gelora seluruh Indonesia ini, Anis Matta mengaku bersyukur Partai Gelora mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024.

“Saya senang bahwa kita dapat nomor urut 7, tapi saya lebih senang lagi yang akan mempopulerkan nomor 7 itu Partai Gelora. Tahun 2019 ada partai nomor 7 (Partai Berkarya, red) nggak lolos. Nah, kali ini kita akan buat nomor 7 menjadi populer dan terkenal,” katanya.

Menurut Anis Matta, nomor 7 tersebut merupakan simbol dari Arah Baru Indonesia, yang ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia, sehingga semakin memudahkan untuk mensosialisasikannya ke masyarakat.

**Baca Juga: Resmi Ikut Pemilu, Partai Gelora Imbau Kader Kerja Keras Raih Kursi DPR Signifikan

“Jadi angka 7 ini, simbol Arah Baru Indonesia, yang akan menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Hal ini tentu saja akan memudahkan bagi Partai Gelora melakukan sosialisasi ke masyarakat,” katanya.

Anis Matta menegaskan, bahwa Arah Baru Indonesia akan menjadi sumber optimisme dan keyakinan Partai Gelora untuk memenangi Pemilu 2024. Sebab, Arah Baru Indonesia diperlukan Indonesia saat ini untuk menjadi pemain global.

“Sumber optimis kita untuk menang Pemilu 2024, adalah keyakinan kita. Arah Baru yang kita bawa ini, persis yang diperlukan Indonesia saat ini. Jadi kemenangan kita pada 2024 nanti, adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Ia berharap sumber keyakinan Partai Gelora ini, harus ditularkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Keyakinan tersebut akan menjadi kekuatan utama untuk mencapai tujuan dari sebuah rencana besar.

“Musuh terbesar dalam diri kita adalah keraguan. Begitu punya rencana, kekuatan utama kita adalah keyakinan yang akan mengantar kita mencapai tujuan. Jadi kalahkan diri sendiri, kalahkan dulu keraguan. Jangan beri ruang keragu-raguan untuk berkembang, kita harus fokus pada keyakinan dan tujuan kita,” ujarnya.

Sehingga walaupun semua rencana dan program yang telah dibuat, hanya bisa dijalankan sampai 30 persen, kader Partai Gelora tidak perlu berkecil hati, karena hasil yang didapat ternyata jauh lebih besar.

“Jadi banyak rencana yang memang butuh adaptasi atau perubahan, tapi dengan timeline yang kita tetapkan, kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Hasilnya sekarang Partai Gelora lolos sebagai peserta Pemilu 2024,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, dengan ditetapkan 17 partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024, maka kedudukan semua partai dalam demokrasi sekarang sama, yakni memulai semuanya dari nol.

“Memang masih ada yang belagu, karena Perppu membolehkan memakai nomor lama, tetapi begitu semua hadir di KPU dan diberikan plakat nomor, maka semua pertarungan dimulai dari nol, bukan cuma meteran Pertamina saja, tetapi pertandingan Pemilu 2024 juga dimulai dari nol,” kata Fahri Hamzah.

Artinya, pada Pemilu 2024 mendatang, bisa saja mandat rakyat yang telah diberikan kepada parpol lama pada Pemilu 2019 lalu, dicabut dan diberikan kepada parpol baru di 2024.

“Jadi mandat rakyat itu ada yang diberikan kepada mereka (parpol, red), ada juga yang pernah hilang, mandatnya dicabut rakyat lagi. Inilah suasana kejiwaan parpol lama, takut mandatnya dicabut oleh rakyat di 2024,” katanya.

Namun, jika Partai Gelora memenangi Pemilu 2024, lanjut Fahri, Partai Gelora akan mengantarkan orang-orang terbaiknya untuk memimpin negeri ini

“Kalau Partai Gelora yang menang, maka partai ini yang akan mengantarkan orang-orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kita sangat confident akan memenangi Pemilu 2024,” tandasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar menambahkan, dalam Pemilu 2024 mendatang, Partai Gelora tidak hanya menciptakan bintang-bintang baru dalam perpolitikan di tanah air, tetapi juga akan menjadi matahari yang akan menyinari seluruh masyarakat Indonesia.

“Secara sunnatullah, Partai Gelora itu tidak hanya menjadikan bintang baru, tetapi juga sebuah keharusan menjadi matahari. Karena matahari akan memberikan manfaat lebih besar, dia akan memberikan sinar cahaya atau energi dan kehidupan alam semesta. Itulah Partai Gelora,” kata Miing.

Miing mengaku sebenarnya dia tidak akan terjun ke politik lagi, apabila 9 partai politik di parlemen saat ini, bisa membuat Indonesia adil makmur. Karena melihat 9 parpol tersebut, gagal mensejahterahkan rakyat, maka dia memutuskan turun gunung lagi dalam politik.

“Kalau 9 partai itu membuat adil makmur Indonesia, saya enggak perlu masuk politik lagi. Partai Gelora jelas visinya, memiliki Arah Baru Indonesia, menjadikan Indonesia 5 besar dunia,” pungkasnya. (Tim K6)

Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sukses menggelar ‘Gelora Boat Race 2022’ di Pantai Gelora, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (13/11/2022).

Gelora Boat Race 2022 ini, merupakan ajang balapan sampan atau perahu bermotor yang digelar untuk kedua kalinya, setelah even yang sama untuk pertama kalinya digelar pada 2021 lalu.

Pantai Gelora sendiri yang berada di Meno, Utan, Kabupaten Sumbawa, NTB diresmikan oleh Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora pada Senin, 23 November 2020.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, ‘Gelora Race Boat 2022’ diikuti hampir 100 peserta dari seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Sumbawa

“Tahun kedua ini minat pelomba makin besar, hampir seratus tim berasal dari seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Sumbawa,” kata Fahri Hamzah, Senin (14/11/2022)

Selaku inisiator ‘Gelora Boat Race’, Fahri mengatakan, balapan sampan ini merupakan pesta rakyat, sekaligus menyalurkan minat dan kegembiraan masyarakat.

“Balapan sampan ini pesta rakyat, diperlukan agar masyarakat dapat menyalurkan minat dan kegembiraannya,” ujar Fahri.

Karena itu, kata Fahri, dalam waktu dekat, ‘Gelora Boat Race’ akan diusulkan ke pemerintah untuk menjadi ajang balap sampan nasional.

Sebab, even balapan sampan ini juga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke tanah air.

“Dari Sumbawa, berikutnya kita berharap mengundang dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Pulau Lombok, NTT dan Ambon. Berikutnya lagi dari wilayah lain secara nasional,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengatakan, tidak sulit untuk merealisasikan ide tersebut, karena daerah pesisir Indonesia memiliki tradisi sampan atau perahu yang telah mengakar.

“Balapan sampan ini tidak sulit direalisasikan, karena daerah pesisir Indonesia memiliki tradisi sampan atau perahu yang telah mengakar,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sumbawa Burhanudin Jafar Salam menambahkan, even ‘Gelora Race Boat 2022’ merupakan ajang kegiatan maritim terbesar di Sumbawa.

“Tahun 2021 hanya 39 peserta, tahun ini mencapai 84 peserta terbagi ke dalam dua kelas standar dan terbuka. Tercatat minimal 1.400 penonton memadati pantai saat hari final dilangsungkan,” kata Burhanuddin.

Menurut dia, even ‘Gelora Boat Race’ juga sekaligus untuk mengenalkan keberadaan Partai Gelora di Meno, Kabupaten Sumbawa, NTB ke tingkat nasional maupun mancanegara yang memiliki alam yang indah seperti di Bali dan Lombok.

“Jadi Pantai Gelora di Meno ini dibuka untuk umum pada hari-hari biasa. Selain berpasir putih untuk wisata pantai, wisatawan menyukai kegiatan menyelam dan berperahu, karena ombaknya tenang,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengungkapkan, Pantai Gelora juga menjadi tempat kolaborasi bagi semua orang untuk mengekspresikan mimpi-mimpinya yang akan membawa kemajuan Sumbawa, NTB, dan Indonesia.

Pengembangan Pantai Gelora sebagai tempat bercengkerama dan bergembira ini, lanjut Anis Matta, merupakan ide Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Sebab, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, yang diperlukan adalah menemukan peluang di tengah krisis.

**Baca juga: Putin Absen di KTT G20, Hikmahanto : Dunia Alami Kerugian Besar

“Kita sedang hidup di tengah krisis, kita fokus menemukan peluang seperti kata Pak Fahri Hamzah mengubah wajah pantai ini menjadi tempat bercengkerama dan tempat bergembira, begitu juga jika ingin mengubah Indonesia,” kata Anis Matta, Senin (23/11/2022) lalu.

“Jadi jika bicara laut dunia, kita hanya bicara tiga tempat wisata, yakni laut Mediterania, laut Karibia dan laut Indonesia. Luas laut Indonesia adalah luas laut Mediterania yang dinikmati banyak negara, tapi kita Indonesia sendirian. Karena itu, kita perlu mempertahankan kegembiraan kita di tengah krisis ini,” imbuhnya.(Tim K6)

Kabar6- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan kebijakan pemerintah terkait pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua atau Second Home Visa kepada warga negara asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia selama 10 tahun perlu di sosialisasikan terlebih dahulu

Kebijakan yang diterbitkan menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali itu, dinilai bisa saja menimbulkan problem sosial baru di masyarakat, bukan sebaliknya bekontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Sebab, kebijakan tersebut tidak pernah disosialisasikan, apalagi dijelaskan secara filosofis oleh pemerintah kepada masyarakat.

Yang ada, pemerintah hanya menjelaskan hal-hal teknis bagi WNA yang ingin mendapatkan kebijakan Second Home Visa itu.

“Harusnya pemerintah tidak bicara teknis dulu, tetapi bicara lebih filosofis dan bagaimana mempersiapkan diri, sehingga gagasannya memiliki fondasi yang kuat, bukan sekedar omongan buat bahan kampanye di KTT G20,” kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Second Home Visa Bagi Warga Negara Asing, Apa dan Mengapa?’ yang digelar secara daring, Rabu (2/11/2022) sore.

Kebijakan Second Home Visa, kata Fahri, sebenarnya sudah lama dibahas, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 lalu.

Namun, tidak adanya komunikasi yang baik dan jelas kepada masyarakat dan memaksakan kebijakan tersebut, ya akhirnya bisa menimbulkan problem sosial.

“Selain itu, kurangnya infrastruktur di lokasi tujuan wisata juga akan menimbulkan persoalan tersendiri. Sebab, 50 persen penduduk Indonesia tidak memiliki MCK. Jadi jangankan mendatangkan orang asing, orang lokal saja kalau cari toilet susah. Hal-hal seperti ini harusnya diberesin dulu,” kata Fahri.

Menurut dia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlalu sibuk memikirkan Bali, sehingga hal-hal seperti ini luput dari perhatiannya.

Padahal Indonesia sangat luas dan memiliki beragam lokasi wisata yang menarik, tidak hanya Bali.

Fahri menilai komunikasi pemerintah dalam penerapan kebijakan ini tidak baik. Pemerintah seharusnya menyiapkan perangkat penunjangnya di tingkat masyarakat terlebih dahulu.

Sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima WNA yang diizinkan tinggal lebih lama di Indonesia.

“Apabila masyarakat kita tidak menyiapkan diri dengan konsep baru ini (kebijakan Second Home Visa), sementara kemudian kita tidak pernah diberi tahu ini apa, saya khawatir akan muncul masalah baru,” ucap Fahri. Jadi, jangan sekedar menggunakan pasal di dalam Undang-undang Cipta kerja untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang dari pendatang, akan meningkatkan wisatawan jompo yang datang ke Indonesia. Itu juga akan menciptakan problem sosial di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Berantas Aksi Percaloan
Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung meminta pemerintah memberantas aksi percaloan dalam sistem pembuatan visa di Indonesia yang saat ini masih marak, sebelum efektif menerapkan kebijakan Second Home Visa.

“Ada yang lebih konyol, kan yang disebut second home visa itu artinya jenis visanya. Padahal cara pembuatan visa di Indonesia masih banyak calonya. Jadi kita membayangkan diundang untuk ditemui calo. Bayangkan itu,” ujar Rocky.

Rocky mengungkapkan praktik percaloan dalam pengurusan visa telah menjadi rahasia umum. Dirinya bahkan mengungkapkan kejadian ini menimpa sahabatnya yang merupakan peneliti dari Jepang.

Saat datang ke Indonesia untuk mengikuti seminar, Rocky mengungkapkan peneliti dari Jepang tersebut mengalami pemerasan oleh oknum aparat.

“Dia peneliti dari Jepang, dari Tokyo itu diundang untuk satu seminar, menginap di sebuah hotel. Lalu kerja sama lah hotel itu dengan mungkin aparat. Kalau ini ada orang asing. Lalu orang asing itu jalan dibuntuti nih, diperas. Padahal dia diundang untuk suatu acara yang sifatnya akademis,” ungkap Rocky.

Aksi oknum petugas tersebut, kata Rocky, tidak sejalan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo yang ingin mendatangkan orang asing bermukim di Indonesia.

“Jadi mental petugas kita itu jadi cerita buruk berbanding terbalik dengan ide Pak Jokowi untuk mendatangkan sebanyak mungkin orang asing untuk bermukim di Indonesia. Hal semacam ini yang kemudian jadi cerita buruk,” tutur Rocky.

Selain itu, Rocky menyoroti ketentuan pihak sponsor dari Indonesia bagi orang asing pemohon second home visa. Ia menilai aturan ini akan memberikan kerumitan bagi orang asing pemohon second home visa.

Dibanding membuat kebijakan ini, Rocky menilai sebaiknya Pemerintah membenahi proses pembuatan visa. “Bahwa yang lebih penting bukan jenis visanya tapi cara memperoleh visa. Second home visa kan cuma jenis visa,” tegasnya.

Jangan Salah Sasaran
Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengingatkan, bahwa pemerintah bagi para investor ini jangan malah salah sasaran. Jaminan dana atau proof of fund berupa rekening sebesar Rp 2 miliar, itu dinilai APINDO terlalu mudah dan kecil.

Sebab, kata dia, pendapatan tersebut merupakan kemampuan rata-rata bagi orang-orang di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Menurut Gunawan, harus ada syarat lain agar WNA bisa mendapatkan second home visa yang bisa hidup di Indonesia selama 10 tahun ini.

“Mereka juga harus membeli apartemen yang saat ini banyak yang kosong di Indonesia. Itu mungkin salah satu persyaratan yang mungkin bisa kita tambahkan setelah peraturan baru ini direspon secara positif oleh banyak orang,” kata Gunawan.

Gunawan menambahkan sasaran yang tepat untuk memberikan second home visa 10 tahun bagi warga negara asing adalah orang-orang tua yang memiliki dana pensiun yang besar dan bisa hidup di Indonesia.

“Yang pertama yang kami lihat adalah, banyak orang-orang pensiun di negara-negara kaya yang duitnya banyak, dan mereka hanya ingin menghindari cuaca dingin ekstrim. Karena bagi orang tua itu kan dingin itu sebagai suatu masalah. Nah ini mungkin barangkali yang kita harus tangkap peluang-peluang ini,” ucapnya.

Selain itu, para pebisnis yang ingin ekspansi, khususnya dalam bidang teknologi lantaran Indonesia masih lemah dalam bidang mekanik dan industri permesinan dibandingkan Thailand.

“Pembuatan mesin-mesin produksi itu kita masih umumnya impor semua,” imbuhnya.

Usulan yang ketiga adalah di bidang pertanian, Tjokro mengurai yield di Indonesia perhektar masih relatif rendah. Salah satu contohnya yakni produksi kacang tanah yang masih impor secara besar-besaran. Hal ini disebabkan karena teknologi yang belum dikuasai oleh para petani di Indonesia.

“Yang begini-begini semestinya harus kita tarik, bahkan di Jepang itu orang-orang yang pensiun itu yang masih sehat tapi udah pensiun dan punya keahlian itu, ditawarkan kepada negara-negara berkembang,” urainya.

Dia menyimpulkan, orang yang semestinya mendapatkan second home visa 10 tahun dari pemerintah Indonesia, harus memiliki manfaat bagi Indonesia.

“Orang yang datang itu mesti ada manfaatnya Apakah uangnya, apakah keahliannya apakah membawa bisnis dan memberikan peluang pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi itu hal-hal yang harus kita secara aktif menargetkan kelompok-kelompok ini sehingga peran-peran ini hasilnya bisa maksimal bagi kemanfaatan bangsa kita,” tutupnya.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI resmi meluncurkan kebijakan visa rumah kedua (second home visa).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku efektif 60 (enam puluh) hari sejak surat edaran diterbitkan atau resmi berlaku pada 24 Desember 2022.

**Baca juga: Kejagung Jebloskan 4 Tersangka Korupsi Impor Garam Industri ke Rutan Salemba

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang terbit pada 25 Oktober lalu.

“Dengan visa ini orang Asing dapat tinggal selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan kegiatan lainnya,” tulis keterangan Imigrasi.(Tim K6)

Kabar6- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyatakan keprihatinannya terhadap cara negara dalam merespon kematian atau musibah yang terjadi sebagai sesuatu yang biasa saja.

Seperti kematian pada kasus gangguan gagal ginjal akut misterius yang telah merenggut ratusan nyawa anak-anak di berbagai daerah Indonesia. Hingga kini kasus tersebut, telah mencapai 255 kasus yang terjadi di 26 Provinsi, dan tercatat sebanyak 143 anak meninggal dunia.

Padahal negara memiliki kewajiban untuk melindungi nyawa atau jiwa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dimana salah satu tujuan bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Harusya ada konsen yang besar dari negara terhadap nyawa anak-anak, nyawa harapan, nyawa masa depan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama seperti mempersoalkan nyawa hampir 1.000 petugas pemilu di masa lalu. Kemudian nyawa korban tragedi Kanjuruhan yang membuat kita pilu, dianggap berlalu begitu saja, tanpa ada satu keseriusan untuk melihat ini, ada problem yang sangat fatal. Menurut saya, agak aneh kalau kita lihat responnya, itu bukan cara kerja negara yang benar, korbannya anak-anak akibat sirup yang sudah dikonsumsi lama,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Gagal Ginjal Akut Mengkhawatirkan Negeri, Bisakah Dihentikan?’, Rabu (26/10/2022) sore.

Menurut Fahri, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memanggil para pelaku, pengawas, polisi dan jaksanya beberapa waktu lalu ke Istana Negara, setelah itu keluar perintah, pemain obat-obatan akan dikenai delik pidana, tidak menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

“Bukan begitu cara bekerja negara, negara harus menghargai separation of job , pembagian tugas. BPOM itu tidak boleh dilepaskan dari tanggungjawab, karena negara sudah mengimplan sistem pengawasan obat dan makanan,” tegasnya.

Sehingga ketika dikemudian hari ada yang salah seperti ada yang keracunan dan ada yang meninggal, maka kata Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini, negara harus menyalahkan dirinya dulu, dan tidak boleh menyalahkan orang lain.

“Itulah cara bekerjanya sistem, tapi yang terjadi negara selalu menyalahkan rakyat, menyalahkan pengusaha, pemain. Harusnya negara menyalahkan diri dulu, dan memeriksa apakah ada kebobolan sistem dalam dirinya terhadap konsumsi obat terlarang atau beracun yang menyebabkan kematian pada anak-anak saat ini,” ujarnya.

Fahri menegaskan, upaya Partai Gelora dalam menyikapi kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak ini adalah dalam sistem pada sektor kesehatan Indonesia agar pemerintah selalu siap dalam menghadapi krisis kesehatan yang terjadi.

“Nah, saya kira, Partai Gelora Indonesia akan selalu concern dengan perbaikan sistem untuk penataan sistem kesehatan kita. Negara harus punya kesiapan apa pun yang masuk ke dalam negeri kita,” pungkasnya.

Pemerintah Dinilai Abai
Namun, Ketua Bidang Kesehatan DPN Partai Gelora Rina Adeline menilai pemerintah abai terhadap upaya pencegahan dalam mengantisipasi meningkatnya kasus gangguan gagal ginjal akut pada anak, padahal kasus tersebut sudah terjadi terlebih dahulu di India dan Gambia, Afrika Barat.

“Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tentang pengawasan kita yang seperti ketinggalan alarm, sehingga kemudian muncul kondisi-kondisi seperti di India dan Gambia. Ini sangat mengejutkan, memakan korban jiwa anak-anak generasi mudah kita di bawah 5 tahun, cukup tinggi,” kata Rina.

Seharusnya pemerintah, terutama BPOM dapat mengantisipasi dengan melakukan pengawasan terhadap obat Sirop yang mengandung zat etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menjadi penyebab kematian pada anak-anak yang terjadi di Gambia pada Juni 2022 lalu, agar tidak terjadi di Indonesia.

“Harusnya pada bulan Agustus atau September sudah ada alarm terhadap pengawasan obat-obatan yang dijual bebas, ingredients atau kandungan aditif yang diperbolehkan, tapi semua sepertinya lewat dan lolos dari pengawasan. Jangan baru jatuh korban jiwa anak-anak yang tinggi, baru melakukan pengawasan,” katanya.

Rina berharap masyarakat terus diberikan edukasi secara terus menerus mengenai pentingnya kesadaran pada sektor kesehatan agar ketika terjadi krisis kesehatan di Indonesia bisa melakukan pencegahan diri sendiri.

“Terakhir yang perlu ditingkatkan lagi, adalah penelitian kedepan perlu cakupan yang lebih luas lagi agar kita tidak tertinggal. Karena Femopizole, obat gagal ginjal yang didatangkan dari Singapura itu hanya sekedar antidot atau penawar zat racun etilen glikol, tidak menyembuhkan gagal ginjal akut itu sendiri,” katanya.

Penyebab Gagal Ginjak Akut
Sementara itu, Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Siti Fadilah Supari mengatakan, penyebab gangguan ginjal akut pada anak sebetulnya bukan hanya, karena zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Adapun, EG dan DEG merupakan zat kimia pelarut tambahan dalam sirop obat.

Menurut Siti Fadilah, jika diduga penyebabnya tercemar EG dan DEG biasanya bayi terkena karena minum obat sirop. Sebab, yang terjadi di Gambia, Afrika Barat, bayi meninggal setelah tiga hari minum obat sirop tersebut.

“Yang saya tahu, pemerintah mengumumkan sejak ada pasien di RSCM. Kemudian kematiannya meningkat sampai 5-6 kali menunjukkan satu KLB. Tetapi tidak diumumkan berapa banyak korban yang benar-benar dari sirop yang diminum,” kata Siti Fadilah.

Siti Fadilah menyebutkan, munculnya gangguan ginjal akut awalnya dari Gambia, Afrika Barat. Diketahui, ada 66 bayi meninggal terkena gangguan ginjal akut karena tercemar zat kimia EG dan DEG.

Hal tersebut disampaikan oleh WHO. Kemudian di Indonesia, juga mengalami hal serupa, terjadi peningkatan gangguan ginjal akut pada anak sejak Oktober 2022.

Siti Fadilah menuturkan, pemerintah yang menginformasikan jika penyebab karena tercemar EG dan DEG merupakan hal yang kurang tepat. Seharusnya pemerintah mengumpulkan para ahli untuk mencari penyebab tersebut.

“Jadi belum tentu karena itu (EG dan DEG) saja dan tidak diumumkan berapa persen pasien yang minum obat sirop dan beberapa persen karena yang lain,” paparnya.

Dikatakan Siti Fadilah, ada empat hal menyebabkan seseorang bisa terkena gagal ginjal akut di antaranya; Pertama, tercemar EG dan DEG.

Kedua, umumnya karena infeksi biasa atau infeksi luar biasa, misalnya bakteri virus dan lainnya. Penyebab infeksi ini juga ada angka kematian. Sementara kematian gangguan ginjal saat ini meningkat 5 kali lipat. “Ini jangan dilupakan begitu saja,” ujarnya.

Ketiga, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). MIS-C berkepanjangan akibat long Covid-19. Keempat, ada hubungannya dengan vaksin Covid-19 atau booster yang diberikan.

Dikatakan Siti Fadilah, secara tidak langsung ibu dari balita yang sudah mendapat booster Covid-19 bisa menjadi perantara untuk menularkan gangguan ginjal akut pada bayinya.

Menurut Siti Fadilah, ada beberapa kejanggalan terkait gangguan ginjal akut ini. Dalam hal ini, ia menyoroti keputusan pemerintah langsung menyebutkan penyebabnya adalah tercemar EG dan DEG, tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu.

Menurutnya, seharusnya pemerintah mengumumkan jumlah orang yang terkena gangguan ginjal akibat minum obat sirop. Selain mengumumkan jumlah, lanjut Siti Fadilah, pemerintah juga harus menyampaikan secara rinci jenis sirop apa saja yang diminum pasien tersebut.

Selanjutnya, Siti Fadilah juga menyoroti pernyataan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menyampaikan tidak pernah memeriksa kadar EG dan DEG. Padahal, sirop disebut tercemar jika kadar EG maupun DEG lebih dari 0,1%. Hal tersebut tertuang dalam kompendium informasi obat (farmakope) Amerika Serikat maupun Indonesia.

“Kalau satu kemasan obat, kemudian kita tidak tahu EG dan DEG berapa, kita tidak bisa menyalahkan dia dong. Kemudian semua obat sirop distop. Padahal yang tidak boleh yang ada kandungannya EG dan DEG melebihi 0,1%,” ucapnya.

Selanjutnya, Siti Fadilah menyayangkan kelanjutan dari kasus gangguan ginjal diduga akibat kandungan EG dan DEG pada obat sirop sehingga ada menjadi tersangka. Menurutnya, seharusnya tidak seperti itu. Sebab, hal terjadi saat ini merupakan kelalaian karena tata kelola. Pada kesempatan ini, ia membandingkan ketika eranya menjadi Menkes.

“Zaman saya dulu masih andai, masih nurut dengan UU 1945 yang asli, belum kapitalistis, belum liberalistis, belum banget walaupun sudah mulai,” ucapnya.

Dikatakan Siti Fadilah, ketika ia menjadi Menkes ada perubahan yang sangat luar biasa pada BPOM, bahwa dengan liberalisasi, dengan masuknya kesehatan ke pasar bebas, maka peran BPOM hanya untuk registrasi.

“BPOM harus nurut saja pada yang tertera dari pabrik-pabrik obat yang meregister, baru kalau ada masalah baru diteliti,” ucapnya.

“Ini kan masuknya kebobolan, kebobolan bukan salahnya BPOM, bukan salahnya Menkes, tetapi kesalahan sistem, barangkali itu,” pungkasnya.

Pemerintah Bergerak Cepat
Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemenkes sejak mengetahui terjadi peningkatan kasus gangguan ginjal akut pada anak pada bulan Agustus 2022 telah bergerak cepat untuk mencegah peningkatan kasus tersebut.

Nadia menuturkan, Kemenkes mendeteksi gangguan ginjal akut dengan cepat mulai bulan Agustus 2022. Pasalnya, terjadi peningkatan kasus yang signifikan dari bulan sebelumnya. Tercatat, pada bulan Agustus ada 36 kasus, sedangkan sebelumnya peningkatan hanya satu atau dua kasus.

Untuk memastikan peningkatan kasus tersebut, Nadia menuturkan, Kemenkes mengklarifikasi dan mencocokan informasi data tersebut dengan Ikatan Dokter anak Indonesia (IDAI).

“Dari pembahasan-pembahasan ini disampaikan dan IDAI setuju ini adalah gagal ginjal berbeda,” kata Nadia.

Nadia menuturkan, kondisi klinis gangguan ginjal akut yang dihadapi pasien saat ini tentu berbeda dengan gejala klinis sebelumnya, yakni tidak bisa buang air kecil secara tiba-tiba. Namun, situasi gangguan ginjal tersebut cepat terjadi perburukan pada pasien.

Kemenkes, kata Nadia, melakukan pemeriksaan virus/bakteri dan jamur dari spesimen darah dan urine. Namun, tidak ditemukan penyebab konsisten.

Apalagi, gagal ginjal yang biasa memiliki kesempatan sembuh 90% saat cuci darah, namun khusus untuk penyakit gagal ginjal sejak Agustus hingga Oktober 2022, proses cuci darah tidak tidak memberikan hasilnya yang signifikan.

“Hanya 30% dari awal-awal bulan Agustus-September itu yang bisa sembuh dengan sempurna,” ucap Nadia.

Menurut Nadia, Kemenkes mendapat titik cerah penyebab gangguan ginjal tersebut, karena WHO mengeluarkan surat edaran pada 5 Oktober 2022 tentang kasus gangguan ginjal pada anak di Gambia, Afrika Barat.

Adapun penyebabnya adalah pelarut obat-obatan yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). EG dan DEG merupakan zat kimia pelarut tambahan dalam sirop obat.

Namun sebelumnya, Kemenkes, kata Nadia, telah melakukan berbagai langkah pencegahan kenaikan kasus seperti mengimbau melalui surat edaran terkait menghentikan sementara penggunaan dari pada sirup obat pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan.

“Ini tentunya untuk melindungi masyarakat kita. Padahal waktu itu, sebenarnya terus mencari penyebabnya tetapi secara cepat kita putuskan dulu untuk menghentikan obat dalam bentuk cairan maupun sirop,” paparnya.

Nadia menuturkan, belajar dari Gambia, Kemenkes juga melakukan intervensi lanjutan karena ada dugaan kemungkinan gangguan ginjal akibat dampak obat-obatan.

Adapun intervensinya seperti meningkatkan kewaspadaan kepada tenaga kesehatan mengenai gejala-gejala gangguan ginjal pada anak, hingga mengeluarkan surat edaran terkait standarisasi tata laksana termasuk pemeriksaan laboratoriumnya untuk mencari penyebabnya menghentikan penggunaan virus.

Sebab, kasus gangguan gagal ginjal di Indonesia ada indikasi mengarah ke intoksikasi akibat adanya zat toksik cemaran dari pelarut yang selama ini digunakan untuk melarutkan atau menstabilkan cairan obat dalam bentuk sirop.

**Baca juga: Benny Tjokro Terdakwa Kasus ASABRI Dituntut Hukuman Mati

Lantas, pemerintah memberikan obat antidotum Femopizole injeksi untuk pengobatan pasien gangguan gagal ginjal akut yang didatangkan dari Singapura, diberikan gratis kepada seluruh pasien.

Obat tersebut, kemudian diuji coba kepada 11 pasien gangguan gagal ginjal di RSCM. Hasil uji coba itu memperlihatkan kondisisiu pasien yang membaik dan stabil.(Tim K6)

Kabar6- Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik keras para kandidat calon presiden dan partai politik yang hanya memikirkan masalah logistik saja, bagaimana memenangi pemilu 2024 saja, baik itu Pilpres maupun Pileg.

Padahal kondisi ekonomi pada 2023 secara global mengalami resesi, termasuk ekonomi Indonesia yang diprediksi juga akan suram.

Mereka seharusnya memikirkan bagaimana cara merebut hati rakyat, dan memfasilitasi aspirasi atau kehendak rakyat yang telah memberikan mandat.

“Semakin cerdas mereka, seolah-olah cara memenangkan Pemilu itu cuma persoalan teknis, hanya sekedar dengan logistik saja,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Waspada Resesi Ekonomi 2023 Mengintai, Bagaimana Kesiapan Indonesia?’, Rabu (19/10/2022) sore.

Hal ini, kata Fahri, tentu saja menjadi kecemasan kita bersama mengenai masa depan Indonesia agar tidak menemui jalan buntu. “Rekonstruksi cara memenangkan hati rakyat tidak dimengerti,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, cara berpikir para kandidat capres dan parpol itu hanya mencoba untuk kritis.

Mereka berpikir seolah-olah kalau ada sumber daya alam hanya terkait dengan pendapatan daerah, pendapatan negara, perekonomiam nasional dan growth (pertumbuhan) yang tinggi.

“Kalau soal growth tertinggi, sebenarnya daerahnya Lukas Enembe yang sekarang menjadi tersangka. Dibawahnya ada daerah nikel, batubara dan seterusnya. Tetapi kantong-kantong kemiskinan juga ada di sini, inilah yang jadi anomali. Ayo kita memikirkan rakyat, melakukan perubahan di Pemilu 2024,” tegasnya.

Sementara ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, banyak keputusan strategis saat ini yang diputuskan oleh para ketua umum parpol, sehingga DPR tidak lagi independen dalam membela kepentingan rakyat.

“Sekarang ini, DPR dikendalikan oleh 9 ketua umum, mereka manut sama pak Jokowi (Presiden Jokowi). Sehingga DPR sedikit sekali yang bersuara independen seperti soal kenaikan BBM,” kata Rizal Ramli.

Rizal Ramli menegaskan, kenaikan harga BBM telah memicu inflasi makanan diatas 15,5 persen, dan bisa menjadi 17 persen. Bahkan ia memprediksi nilai tukar rupiah bakal anjlok hingga Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Mantan Menko Perekonomian era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga memprediksi inflasi pada tahun ini bisa menembus 5,5 persen, tapi angka tersebut adalah secara umum karena yang paling dirasakan adalah terkait inflasi makanan.

“Inflasi biasa 5,5 persen, sementara inflasi makanan yang terpenting untuk rakyat dan buruh sebelum kenaikan BBM sudah 13,5 persen. Ini jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, kalau sikapnya kayak begini,” tegas Rizal Ramli.

Sedangkan Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan juga akan suram seperti ekonomi global pada umumnya yang mengalami resesi.

Sebab, rezim inflasi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral AS, kecuali apabila Bank Indonesia (BI) berani melepas spekulatif ketergantungan terhadap kenaikan suku bunga tersebut, dan berani menciptakan capital auto sendiri agar perekonomian nasional tidak mudah terkontraksi .

“Kalau ekonomi Indonesia sekarang masih baik-baik saja, karena masih tertolong dari adanya windfall profit dari harga komoditas dan batubara. Tetapi tahun 2023 belum tentu, karena kondisi secara ekonomi global mengalami resesi,” kata Prof Anthony.

Karena itu, ia menilai menaikkan suku untuk mengatasi resesi ekonomi, bukan solusi, malahan akan memperparah jurang resesi dan makin memperlemah nilai tukar rupiah.

“Hati-hati kalau mau investasikan barang-barang jangka panjang nanti akan terjebak suku bunga. Dan Semoga rakyat ini mendapatkan beberapa bantuan atau pemerintah mengalokasikan jaring pengaman sosial pada 2023,” kata Managing Director PEPS ini.

Perlu Move On
Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat (MadNur) saat menyampaikan Pengantar diskusi ini mengatakan, pemerintah perlu move on dalam melakukan langkah pengelolaan ekonomi Indonesia dengan model pendekatan baru agar terhindar dari tsunami resesi ekonomi pada 2023.

“Dalam kesempatan ini, Partai Gelora ingin menyampaikan agar tim ekonomi Indonesia perlu move on dari pendekatan lama ke pendekatan baru seperti mencari mitra dagang baru, selain AS, Eropa dan China,” kata MadNur.

Sebab, ekonomi AS, Eropa dan China akan mengalami resesi dan penurunan pertumbuhan, sehingga akan berpengaruh pada ekspor Indonesia ke negara tersebut.

“Pilihlah negara-negara ekspor baru, misalkan India dan Afrika bagian utara. Daya beli masyarakatnya masih bagus, sehingga kita tidak terus defisit,” katanya.

Selain itu, agar move on, pemerintah juga perlu meninggalkan spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang/APBN) infrastruktur untuk saat ini seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru supaya tidak membebani APBN.

“Lalu, spending infrakstrur tersebut diganti dengan memprioritaskan daya beli masyarakat dan tambahan subsidi BBM untuk rakyat,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga perlu move on dari suku bunga dalam pengelolaan moneter, dengan membuat resep baru untuk mengatasi inflasi yang tinggi dengan tidak menjaga suku bunga lain.

“Intinya Bank Indonesia tidak perlu naikin suku bunga, tapi cukup menjaga besaran nilainya, karena kalau suku bunga tinggi ada kewajiban membayar surat-surat berharga lebih lagi,” kata MadNur yang juga Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menambahkan, jika melihat proyeksi ekonomi 2023 berdasarkan dokumen The Fed yang dirilis bulan September lalu, maka kemungkinan kisaran titik tengah suku bunga berada di level 4,5 persen, atau bakal naik lebih dari 100 basis poin dari sekarang. Hal itu akibat permintaan masyarakat cukup tinggi dari sisi konsumsi.

“Sementara, inflasi berkepanjangan, dan ini mengakibatkan The Fed juga menaikkan tingkat suku bunga. Masalahnya ini kan The Fed menjadi sebagai acuan suku bunga dan putaran uang di pasar keuangan yang cukup besar,” katanya

**Baca juga: Mengaku Sakit Teddy Minahasa Batal Diperiksa Pelanggaran Etik

“Kondisi ini juga menimbulkan peningkatan tingkat suku bunga secara umum di berbagai negara di Eropa. Mereka sudah teriak mengatasi inflasi yang berkepanjangan baik kenaikan harga energi maupun pangan. Tentu saja ini memberikan implikasi ke Indonesia dari situasi dunia yang pertama melalui jalur suku bunga begitu dan nilai tukar,” tuturnya.

Katakanlah The Fed ini, lanjut Tauhid Ahmad, menaikkan tingkat suku bunga tahun depan, maka akan membuat arus modal keluar atau capital outflow cukup tinggi pada 2023.

“Ini akan mengakibatkan nilai tukar kita tahun depan akan jauh lebih buruk dari kondisi sekarang. Ini yang dikhawatirkan mungkin berdampak terhadap banyak hal, termasuk kondisi perusahaan yang katakanlah punya utang cukup besar dalam mata uang dolar AS,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6- Sejumlah partai politik mulai sibuk mendeklarasikan Calon Presiden (Capres) pilihan mereka di Pilpres 2024 mendatang.

Saat ini sudah muncul sejumlah nama yang digadang- gadang untuk diusung, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani dan lainnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, menyinggung mulai memanasnya pencapresan 2024 pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Fahri Hamzah, jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 masih setahun lagi, baru dibuka pada 2023 mendatang.

“Saat ini akibat adanya deklarasi- deklarasi pencapresan, mengakibatkan terjadi pembelahan diawal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan Pers di Jakarta, Senin (11/10/2022).

Berdasarkan jadwal, lanjut Fahri, pencalonan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 mendatang.

“Jadi semestinya, yang dibicarakan terlebih dahulu adalah masalah dan ancaman terhadap bangsa. Setelah matang dibicarakan, baru munculkan calonnya,” ujar Fahri.

Namun yang terjadi saat ini, adalah Capres duluan yang bermunculan. Sementara masalah dan ancaman terhadap bangsa cenderung diabaikan.

Padahal sebagian besar Capres yang dimunculkan ke publik tampak minim ide. “Capres tersebut, sebagian besar minim ide.” sindir Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 itu.

Dengan menampilkan banyak Capres oleh elit politik saat ini, menurut Fahri yang kasihan adalah rakyat. Bahkan ia mengibaratkan seperti sudah Pilpres, tapi terlalu dini dan belum waktunya, sehingga yang muncul adalah pertarungan kosong atau ‘pepesan kosong’.

“Para pimpinan negara mungkin sebelum tidur lagi coba sedikit memikirkan akibat Pilpres yang terlalu dini tanpa kejelasan ini. Setahun pertarungan kosong yang melelahkan. Pileg juga jadi kosong tidak relevan. Kasian rakyat terbelah sebelum waktunya dalam bahaya,” kata politisi dari Nusa Tanggara Barat (NTB) tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah parpol saat ini sudah mendeklarasikan capresnya seperti Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto. Rencananya, Prabowo Subianto akan dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres nya.

**Baca juga: Mulai 10 Oktober 2022 Harga Pertamax Turun

Terbaru, deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal Capres oleh Partai NasDem, disusul Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menduetkan pasangan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid sebagai Capres- Cawapres.

Lalu, sejumlah DPW PPP seperti Banten, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, serta Sulawesi Selatan juga telah mendeklarasikan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

Selain itu, ada nama- nama lain yang juga digadang- gadang menjadi Capres seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.(Tim K6)