Kabar6-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak angkat bicara soal jumlah tenaga kerja asing (TKA) di PT Samudera Banten Jaya (SBJ).

Jumlah TKA di perusahaan tersebut dipertanyakan Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar saat rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (21/9/2023).

Agil menyebut, berdasarkan data Disnaker yang dipegangnya, jumlah TKA PT SBJ yang tercatat periode bulan Juli 2023 hanya 7 orang. Sementara jumlah TKA yang disampaikan perwakilan perusahaan sebanyak 21 orang.

Kabid Penempatan, Perluasan, Pelatihan Tenaga Kerja Disnaker Lebak Deni Triasih mengatakan, berdasarkan update bulan September 2023, jumlah TKA di PT SBJ sebanyak 33 orang.

“Kami update TKA SBJ berjumlah 33 orang,” kata Deni kepada Kabar6.com, Minggu (24/9/2023).

**Baca Juga: DPRD Lebak Pertanyakan Jumlah TKA PT SBJ, Beda Data Perusahaan dengan Disnaker

Sitanya soal data TKA SBJ yang dipegang DPRD saat RDP, Deni enggan mengkonfirmasi mengenai data tersebut.

“Maaf ya saya tidak bisa konfirmasi benar atau tidak karena saya tidak dapat konfirmasi dari DPRD terkait TKA SBJ,” pungkas Deni.

Humas PT SBJ Tb Endin mengaku aneh jika dalam catatan Disnaker yang dipegang DPRD menyebutkan bahwa jumlah TKA hanya 7 orang.

“Kami tidak terima kalau jumlah TKA hanya 7 orang, kami harap bisa dikroscek lagi dan dipadukan antara data kami dengan Disnaker, dan silahkan dicek langsung,” kata Endin.(Nda)

Kabar6-Mahalnya harga beras dalam beberapa minggu terakhir, membuat DPRD Banten mendesak pemerintah segera melakukan operasi pasar. Jika tidak cepat dilakukan, bisa berdampak pada kehidupan masyarakat luas dan harga beras yang tak terkendali.

Bahkan di Kota Serang maupun Kota Cilegon, harga beras kini sudah mencapai Rp 15 ribu ke kilogramnya.

“Pemerintah Provinsi Banten perlu segera operasi pasar. Jangan sampai kenaikan harga tersebut tidak terkendali nantinya,” ujar Nawa Said Dimyati, Wakil Ketua DPRD Banten, Selasa (19/09/2023).

Pria yang akrab disapa Cak Nawa itu mengklaim banyak masyarakat yang berkeluh kesah kepadanya, mengenai harga beras yang semakin menggila. Keluhan itu disampaikan warga dengan datang ke rumah pribadinya, rumah aspirasi Cak Nawa, ke sekretariat Demokrat Kabupaten Tangerang, di jalanan, hingga datang ke kantornya di DPRD Banten.

Cak Nawa ingin pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bisa segera menyelesaikan persoalan harga beras yang kian melambung tinggi. Dia khawatir, jika semakin tinggi harga beras, warga tidak lagi mampu membeli bahan pangan pokok tersebut.

**Baca Juga: Penyebab Harga Beras Tembus Rp 15 Ribu di Hampir Seluruh Daerah di Banten

“Beberapa kali di minggu ini saya bertemu masyarakat, baik yang datang langsung ke rumah atau saat saya diundang ke lingkungan, banyak sekali yang menyampaikan terkait kenaikan harga beras,” jelasnya.

Pria asal Pacitan yang kini maju sebagai Bacaleg DPR RI itu mengaku kerap mendapat keluhan masyarakat, terkait mahalnya harga beras di pasaran. Jika tidak segera dilakukan operasi pasar, tidak menutup kemungkinan harga pangan pokok masyarakat Indonesia itu terus melambung dan tidak terkendali.

“Harus segera ada Langkah-langkah yang kongkret dari pemerintah daerah atas kenaikan harga beras yang saat ini menjadi keluhan masyarakat,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Akses masuk ke Pasar Rangkasbitung bakal satu pintu melalui Jalan Sunan Kalijaga ketika perlintasan sebidang di Jalan RT Hardiwinangun/Jalan Tirtayasa ditutup secara permanen oleh Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Ditjen Perkeretaapian (DJKA).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menegaskan, bahwa masyarakat yang masuk ke pasar dikenakan pungutan retribusi parkir hanya satu kali di pintu masuk dibuktikan dengan selembar karcis yang diberikan petugas.

Jika di area parkir ada yang kembali meminta uang, maka masyarakat jangan lagi membayar karena pungutan tersebut tidak resmi.

“Pemkab harus tegas soal ini, penataan  dan penertiban yang dilakukan bertujuan membuat nyaman dan aman kondisi pasar,” kata Ketua Komisi I DPRD Lebak, Enden Mahyudin, Rabu (16/8/2023).

Politisi PDI Perjuangan ini berharap ketegasan pemerintah daerah agar tidak ada celah bagi oknum untuk menarik pungutan tidak resmi kepada masyarakat.

“Kondisi pasar harus tertib, jangan beri celah dan ruang bagi oknum,” harap Enden.

**Baca Juga: Catat! Bayar Parkir di Pasar Rangkasbitung Hanya Satu Kali

Kabar6-Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Tangerang mengadu ke legislator setempat. Mereka telah dinyatakan lolos seleksi pada Tahun Anggaran 2022 lalu tapi hingga kini belum mendapatkan surat keputusan.

“Kami minta hearing dan minta kepada dewan untuk bisa memfasilitasi langsung dengan BKPSDM supaya bisa mendengar langsung penjelasan dari mereka. Alhamdulillah semua itu sudah terjawab,” kata Ketua Forum P3K Kabupaten Tangerang, Nuryanah, Kamis (15/6/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya mengatakan, rapat dengar pendapat atau hearing sengaja digelar tertutup karena substansi yang dibahas berkaitan dengan kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI. PPPK juga menanyakan regulasi kenaikan golongan 1 sampai 10.

**Baca Juga: Usai Sita Rumah di Pondok Aren, Kejaksaan Amankan Uang Rp23 Miliar

“Sementara yang diakomodir oleh BKN hanya 5 ribu guru, dan 536 Nakes. Sedangkan untuk honorer dalam tahap pengajuan ke BKPSDM,” terangnya.

Menurutnya, ada juga sejumlah tenaga honorer teknis yang meminta kejelasan terkait regulasi kepegawaian untuk bisa diangkat menjadi P3K.

Adi bilang, dewan hanya mefasilitasi para CP3K dengan menghadirkan Kepala Badan (Kaban) Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan agar bisa menjawab keluhan PPPK.

“Kita sudah sampaikan, dan mereka sudah paham,” ujarnya dengan singkat.(Rez)

Kabar6-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), besok, diagendakan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak

Selain dengan pemerintah daerah, lembaga antirasuah pun dijadwalkan rakor dengan DPRD Lebak. Rakor akan membahas mengenai program pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Agendanya tanggal 25-26 Mei. Jadi besok dengan pemerintah daerah, kemudian lusanya dengan DPRD,” kata Asda I Bidang Pemerintahan Setda Lebak, Alkadri kepada Kabar6.com, Rabu (24/5/2023).

Rakor tersebut dilakukan KPK menindaklanjuti rakor pimimpinan kementerian/lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP (Monitoring Center for Prevention) 2023 pada Maret 2023 lalu.

**Baca Juga: Pemkot Tangerang Peringkat Pertama Soal Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP

Rakor Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, bupati bersama jajaran OPD juga berkaitan dengan pembangunan Bendungan Karian dan rencana aksi dari progres MCP Kabupaten Lebak.

Di hari yang sama, Tim Korsup KPK, pemerintah daerah dan tim dari KLHK, BNPB, PUPR, pemprov, inspektur dan OPD juga membahas terkait pemantauan dan evaluasi progres pemindahan permukiman rumah yang terdampak bencana pada tahun 2020,” tutur Alkadri.

“Dari rapat tersebut, kami bersama KPK dan dari tim kementerian atau instansi terkait meninjau langsung lokasi untuk relokasi pembangunan rumah warga terdampak bencana di Lebakgedong,” ujar Alkadri.(Nda)

Kabar6 – Promosi pariwisata menjadi salah satu kegiatan yang masuk dalam catatan Pansus DPRD LKPj Bupati Lebak Tahun Anggaran 2022.

Dalam laporan yang disampaikan Wakil Ketua Pansus LKPj Enden Mahyudin, DPRD mengkritik kegiatan promosi pariwisata yang dinilai kurang objektif.

“Kurang objektif dan tidak memiliki sasaran yang terukur,” bunyi poin kedelapan dalam catatan Pansus.

Diminta tanggapan mengenai catatan tersebut, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lebak Luli Agustina mengklaim promosi pariwisata yang dilakukan sudah objektif.

“Tidak objektifnya seperti apa nih bentuknya? Objektif itu kan berbasis potensi lokal yang ada di kita, kita objektifnya ya terhadap promosi yang ada di Lebak,” kata Luli kepada Kabar6.com, Selasa (23/5/2023).

“Kalau dilihat dari tolak ukur kacamata kami, dengan keterbatasan anggaran dan SDM, promosi yang dilakukan sudah seoptimal dan seobjektif mungkin,” sambung dia.

Luli mengatakan, berbagai event dan pameran yang digelar oleh pemerintah daerah menjadi salah satu media dalam mempromosikan pariwisata.

**Baca Juga: Aktivis Curigai Harta Rp108 Miliar, Wabup Tangerang: Saya Pemain Limbah Industri

“Promosi itu salah satunya dalam event-event, contohnya festival Seba Baduy yang kita gelar tiap tahun. Itu kan udah objektif ya, sesuai dengan objektifitas kita,” jelas Luli.

“Jadi yang sudah ada kita angkat, kayak Seba, FSM (Festival Seni Multatuli) kemudian kasepuhan-kasepuhan adat kita angkat kita promosikan. Belum lagi pameran-pameran di banyak tempat, dan juga melalui media sosial serta media mainstream,” papar Luli.

Luli mengaku, pada tahun ini anggaran promosi pariwisata juga harus berkurang lantaran imbas dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212 Tahun 2022, di mana mengharuskan pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran.

“Berapa anggaran persisnya saya harus cek dulu ya ke bidang promosi. Tapi ini tidak mengganggu event ya, tahun ini event-event tetap berjalan seperti FSM yang akan digelar sebentar lagi,” terang Luli.(Nda)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak memberikan catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran (TA) 2022.

Ada delapan catatan berupa saran dan aspirasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus LKPj Bupati, Enden Mahyudin saat rapat paripurna, Senin (15/5/2023).

Pertama, penetapan PAD pada tahun mendatang diminta didasarkan pada target dan realisasi tahun sebelumnya dan mempertimbangkan potensi tahun berjalan untuk optimalisasi PAD. Pemerintah harus melakukan kajian dan upaya meminimalisir kebocoran.

Kedua, terkait kinerja belanja daerah, perencanaan belanja tidak langsung perlu dilakukan dengan cermat serta diupayakan agar proporsinya sebesar 50% dari total belanja daerah. Penyerapan anggaran diminta dilakukan secepat mungkin tapi dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas.

Ketiga, pos belanja langsung diupayakan untuk mendukung profesionalisme birokrasi dan meningkatkan aparatur yang punya kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.

Keempat, kebijakan pemerintah daerah harus sesuai dengan UU yang berlaku. Kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik harus jadi catatan penting mengingat Lebak merupakan daerah yang masih banyak kekurangan, salah satunya sumber daya dan pendapatan ekonomi.

Kelima, masih banyaknya warga miskin yang tidak mendapat bantuan rumah layak huni. Meski pemerintah sudah mengalokasikan anggaran, namun hasil survei di lapangan menemukan masih banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan rumah layak huni. Pemerintah harus lebih objektif dalam memverifikasi calon penerima bantuan tersebut.

Keenam, kinerja pemerintah dalam melaksanakan dan mensosialisasikan program peternakan dan pertanian perlu ditingkatkan.

**Baca Juga: Ketua FPTI Kota Tangerang Sayangkan Peristiwa Mobil Dinas KONI

Ketujuh, pemerintah harus lebih menekankan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) terkait penilangan truk pasir yang melebihi tonase.

Delapan, promosi pariwisata dinilai kurang objektif dan tidak memiliki sasaran yang terukur.

“Kami berharap catatan-catatan strategis, saran dan masukan tersebut dapat dijadikan referensi rekomendasi DPRD merupakan keadilan dalam demokrasi,” tegas Enden.

Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar menyebut, sejauh apa tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah terhadap rekomendasi pansus, bakal menjadi tolak ukur DPRD dalam proses penganggaran dan kebijakan ke depan.

“Kita lihat nih se-proaktif apa eksekutif dalam menindaklanjuti rekomendasi kami, kalau tidak akan menjadi patokan kami. Artinya, kami akan tetap bawa rekomendasi tersebut ke dalam pembahasan perumusan kebijakan yang akan datang,” jelas politisi muda Gerindra ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan, LKPj hampir sepekan dibahas sebelum akhirnya diparipurnakan. Catatan-catatan rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti.

“Karena ini saran dari DPRD untuk mengkritisi kami, nah tentunya harus kami ambil langkah-langkah konkret sehingga bisa kami tindak lanjuti,” kata dia.

Kata Ade, pemerintah daerah harus menargetkan rekomendasi tersebut bisa seluruhnya diselesaikan.

“Targetnya kita harus selesai, maka kuncinya adalah RPJMD, visi dan misi kita. Nanti kami rapatkan dan rumuskan kembali dengan OPD, karena catatan-catatan DPRD ini kan belum kami bedah,” terang Ade.(Nda)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak memberikan catatan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2022.

Catatan rekomendasi Pansus LKPj diserahkan Ketua DPRD Agil Zulfikar kepada Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, di ruang paripurna DPRD Lebak, Senin (15/5/2023).

“Kami mengharapkan pemda agar menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pembahasan pansus kemarin,” kata Agil kepada Kabar6.com usai rapat paripurna, Senin (15/5/2023).

Sejauh apa tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah terhadap rekomendasi pansus, kata Agil, bakal menjadi tolak ukur DPRD dalam proses penganggaran dan kebijakan ke depan.

“Kita lihat nih se-proaktif apa eksekutif dalam menindaklanjuti rekomendasi kami, kalau tidak akan menjadi patokan kami. Artinya, kami akan tetap bawa rekomendasi tersebut ke dalam pembahasan perumusan kebijakan yang akan datang,” jelas politisi muda Gerindra ini.

**Baca Juga: Daftar Calon Legislatif, Iti Jayabaya – Ade Sumardi Mundur dari Bupati dan Wakil Bupati Lebak

Sementara itu, Ade Sumardi mengatakan, LKPj sudah hampir sepekan dibahas sebelum akhirnya diparipurnakan. Catatan-catatan rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti.

“Karena ini saran dari DPRD untuk mengkritisi kami, nah tentunya harus kami ambil langkah-langkah konkret sehingga bisa kami tindak lanjuti,” kata dia.

Kata Ade, pemerintah daerah harus menargetkan rekomendasi tersebut bisa seluruhnya diselesaikan.

“Targetnya kita harus selesai, maka kuncinya adalah RPJMD, visi dan misi kita. Nanti kami rapatkan dan rumuskan kembali dengan OPD, karena catatan-catatan DPRD ini kan belum kami bedah,” terang Ade.(Nda)

Kabar6-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) ke kantor KPU setempat, Senin (8/5/2023). PKS merupakan partai pertama yang menyerahkan nama-nama Bacaleg ke KPU.

Ketua DPD PKS Kota Tangerang Arief Wibowo mengatakan pihaknya serentak melakukan pendaftaran Bacaleg seluruh Indonesia. Hal tersebut sesuai arahan dari Sekretaris Jenderal PKS.

“Dan alhamdullilah kita juga sudah di verifikasi berkas dan sudah memenuhi kualifikasi yanh telah ditentukan peraturan. Jadi kita sudah mendapatkan berita acara bahwa kita sudah diterima pendaftaran,” ujar Arief.

Ia mengatakan sebanyak nama 50 Bacaleg telah diserahkan ke KPU Kota Tangerang. Nama-nama tersebut telah terisi penuh sebagaimana kursi di parlemen DPRD setempat.

“Total bacaleg 50 orang , 100 persen Kuota per Dapil,” katanya.

**Baca Juga: Korban Peziarah Asal Tangsel Kecelakaan di Guci Meninggal Jadi 2 Orang

“(Bacaleg perempuan) Sudah diatas 30 persen, angka pastinya mungkin 33 persen dan kita juga mengakomodasi caleg milenial. Ada caleg kita usia paling muda 21 tahun, perempuan lagi,” sambungnya.

PKS berkomitmen terhadap kaderisasi, kata Arief, karena tugas partai melahirkan kepemimpinan. Menurutnya di tahun 2024 ini tahun kaderisasi legislatif di PKS.

“Karena mayoritas anggota legislatif dari PKS akan berganti posisi,” katanya.

PKS tetap memasang target sebanyak 11 kursi di DPRD Kota Tangerang. Saat ini pihaknya memiliki sebanyak 6 kursi di DPRD setempat. (Oke)

Kabar6-Saat ini KPU Kabupaten Pandeglang telah membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Pandeglang periode 2024-2029 pada 1-14 Mei 2023.

Adapun di tanggal 1-13 Mei 2023 waktunya pukul 08.00-16.00 WIB. Sedangkan pada tanggal 14 Mei 2023 jam 08.00-23.59 WIB.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pandeglang Ahmadi mengatakan, sebelum menyerahkan daftar bacaleg, operator partai politik (Parpol) harus mengupload terlebih dahulu pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) masing-masing Parpol. Silon diaktivasi oleh masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“DPP berkoordinasi dengan KPU RI terkait aktivasi Silon,” kata Ahmadi, Senin (1/5/2023).

Sebelum menyerahkan data bacaleg, kata Ahmadi, maksimal sehari sebelumnya pengurus Parpol bisa mengkonsultasikan ke helpdesk (warung layanan) di kantor KPU Pandeglang.

**Baca Juga: Pemprov Banten Jemput Mahasiswa yang Dievakuasi dari Sudan

“Pada perinsipnya KPU itu melayani, siapa yang dilayani ? Ya yang pertama peserta Pemilu dalam hal ini Parpol, Capres-Cawapres dan calon perseorangan. Yang kedua, KPU melayani pemilih,” imbuhnya.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i menambahkan, setelah Parpol menyerahkan data bacaleg, kita akan lakukan verifikasi administrasi (vermin) sambil melihat Silon. Jika lengkap kita akan buatkan tanda terima, jika tidak lengkap berkasnya kita akan kembalikan ke Parpol yang bersangkutan,” imbuhnya. (Red)