Kabar6-Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kuniawan dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Lebak.

Iwan akan menahkodai Pemerintah Kabupaten Lebak setelah Bupati Iti Octavia Jayabaya dan Wakil Bupati Ade Sumardi mengakhiri jabatannya lantaran mengikuti Pileg 2024.

Akan tetapi nama Iwan Kurniawan bukanlah nama yang masuk dalam tiga nama yang diputuskan oleh DPRD Lebak untuk diusulkan dengan harapan menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menunjuk Pj Bupati Lebak.

Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar mengaku tidak terlalu kaget ketika Pemerintah Pusat kemudian tidak memilih nama calon Pj yang diusulkan oleh daerah.

“Kaget enggak, karena dari awal kami paham betul bahwa usulan ini bukan cuma dari kami, tapi juga dari gubernur dan Kemendagri. Penetapannya pun kewenangan pusat, jadi apapun hasilnya siap diterima,” kata Agil kepada Kabar6.com, Sabtu (4/11/2023).

Meski begitu Agil menyayangkan pusat justru menujuk sosok di luar usulan DPRD. Pasalnya nama-nama yang disodorkan dewan didasari pada kebutuhan dan kepentingan dalam memajukan Lebak lantaran nama-nama itu dinilai memahami kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Lebak.

“Karena leader memang harus paham lapangannya, kenapa kepemimpinan Pak Jokowi dianggap sukses, karena beliau meniti dari bawah sehingg memahami kondisi di lapangan. Makanya kenapa usulan kami ada irisan dengan Lebak karena bukan soal teori kepemimpinan tapi bagaimana penguasaan lapangan papar Agil.

Untuk itu kata dia, Iwan diminta bisa segera tancap gas untuk menyesuaikan dan menjalankan roda pemerintahan.

**Baca Juga: Perampok Bersenjata di Sebuah Apotek Wilayah Florida Minta Viagra

“Jangan terlalu lama belajar dan pemetaan di lapangan, segera akselerasi dan fokus dalam transisi kepemimpinan, terutama sinergitas antara eksekutif dan legislatif tetap baik, tidak ada konsep yang berseberangan dengan
kepentingan kemajuan daerah,” harap politisi muda Gerindra ini.

Lebih lanjut, Agil tidak melihat jika penunjukkan Pj Bupati pada kepentingan politik tertentu. Karena sedari awal, DPRD hanya fokus pada sisi figur pemimpin pemerintahan yang dibutuhkan Lebak.

“Apakah keputusan tersebut terlihat politis, bagi kami tidak. Karena poin kami bagaimana sosok Pj yang betul-betul paham agar mampu mentreatment kebijakan dan lain-lain. Semoga saja pertimbangan pemerintah pusat bukan kebijakan yang salah, itu harapan kami,” pungkas Agil.

Diketahui, tiga nama yang sebelumnya disetorkan DPRD Lebak kepada Kemendagri sebagai calon Pj Bupati adalah, Kepala Disnaker Banten Septo Kaldi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Pemprov Banten Gunawan Rusminto dan Asdep Infrastruktur dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Kemendagri Yedi Rahmat.

Ketiga orang tersebut dinilai mengetahui dan memahami kondisi Kabupaten Lebak.

“Nama-nama ini punya irisan dengan Kabupaten Lebak, dan kami nilai mereka mengetahui dan memahami dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik Lebak,” tutur Agil.

Keputusan dewan mengusulkan ketiganya juga didasarkan pada beberapa kriteria lain di antaranya jenjang karir, dan tidak memiliki catatan buruk.

“Kami harap usulan DPRD menjadi salah pertimbangan Bapak Presiden untuk memutuskan, karena kami merumuskan sangat hati-hati dan memilih yang terbaik agar akselerasi dan estafet kepemimpinan dari Ibu Bupati kepada Pj Bupati berjalan dengan baik,” katanya.(Nda)

Kabar6-Pendapatan daerah dari retribusi parkir di Pasar Rangkasbitung bakal dipantau secara khusus oleh DPRD Kabupaten Lebak.

Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar mengatakan, hal itu seiring dengan pembayaran tarif parkir di pasar tradisional tersebut menggunakan sistem non tunai yang dikelola oleh pihak ketiga yakni PT Securindo Packatama Indonesia (SPI).

“Dicek aja, masuk tidak ke PAD. Saya akan pantau itu secara khusus apakah mencapai target atau tidak,” kata Agil kepada Kabar6.com, Kamis (2/11/2023).

Dikatakan Agil, PT SPI siap memberikan hasil pendapatan dari retribusi parkir di Pasar Rangkasbitung ke pemerintah daerah (pemda) sebesar 70 persen.

**Baca Juga: Pemkab Lebak Berharap Warga Beradaptasi dengan Sistem Parkir Non Tunai

“Memang dimenangkan oleh pemda karena 70 persen ke pemda dan mereka hanya 30 persen. Kalau sebulan ada kekurangan kita evaluasi bareng-bareng,” tegas Agil.

Terpisah, Sekretaris Disperindag Lebak Agus Nugraha berharap, masyarakat mulai beradaptasi dengan sistem pembayaran parkir secara non tunai tersebut.

“Menyiapkan kartu yang digunakan untuk membayar, dan harus dipahami juga sistem ini tujuannya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat pengunjung dan pedagang,” ucapnya.

“Termasuk tujuannya adalah meningkatkan pendapatan daerah dari  retribusi sektor tersebut yang belum maksimal ketika masih menggunakan sistem tunai,” katanya.(Nda)

Kabar6-Tiga nama calon penjabat (Pj) Bupati Lebak yang menjadi usulan DPRD Kabupaten Lebak batal diumumkan.

Padahal kemarin, Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar kepada wartawan mengatakan, ketiga nama yang telah diputuskan untuk diusulkan ke Kemendagri akan diumumkan hari ini.

“Karena ada beberapa berkas kelengkapan dokumen yang belum lengkap. Jadi nanti kami serahkan sekaligus kami umumkan,” kata Agil kepada Kabar6.com, Jumat (6/10/2023).

Agil menyebut jika batas akhir penyerahan usulan nama-nama Pj pengganti Iti Octavia Jayabaya yang mundur karena mencalonkan sebagai anggota DPR RI adalah tanggal 9 Oktober 2023.

**Baca Juga: DPRD Lebak Kantongi 3 Nama untuk Diusulkan Calon Pj Bupati, Besok Diumumkan

“Batas akhirnya memang hari Senin. Semula kami akan umumkan tapi ternyata ada beberapa kelengkapan berkas yang belum terpenuhi,” ujar dia.

Agil belum menyebutkan secara detail nama ketiga calon Pj yang menjadi usulan DPRD. Namun, dari tiga nama yang diusulkan, dua nama merupakan pejabat di lingkungan Pemprov Banten.

“Dua pejabat pemprov, kemudian satu lagi pejabat di Kemendagri,” pungkasnya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berkeinginan membuang sampah ke TPSA Dengung, di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak.

Rencana tersebut lantaran kerja sama dalam hal pengelolaan sampah antara Pemkot Tangsel dengan Pemkot Serang akan berakhir akhir tahun ini dan tidak diperpanjang.

Setelah tidak lagi membuang sampah ke TPSA Cilowong Kota Serang, Pemkot Tangsel menargetkan 500 ton sampah per hari bisa ditampung oleh TPSA Dengung.

Ketua DPRD Kabupaten Lebak M. Agil Zulfikar mengatakan, meski muncul pro kontra terkait rencana kerja sama pengelolan sampah antara Pemkab Lebak dengan Pemkot Tangsel, namun hal yang sangat penting harus menjadi perhatian adalah masyarakat.

“Poin utamanya adalah masyarakat sekitar, itu yang harus kita perhatikan,” kata Agil, Jumat (6/10/2023).

Setidaknya ada tiga poin yang menurut Agil harus diperhatikan jika nantinya kerja sama tersebut dilakukan oleh kedua daerah.

“Jelas pertama harus menguntungkan masyarakat Lebak secara ekonomi makro, kedua terhadap pendapatan daerah harus menguntunkan, dan ketiga jangan sampai merusak kehidupan lingkungan masyarakat. Jadi harus dicek juga analisis dampak lingkungannya,” tegas Agil.

“Kalau tiga poin itu terpenuhi, ya DPRD enggak bisa nolak karena kita representasi masyarakat,” tambah politisi Partai Gerindra ini.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Lebak menyampaikan, jika keinginan Pemkot Tangsel untuk membuang sampah ke Dengung masih dalam tahap pembahasan.

**Baca Juga: DPRD Kota Serang Tolak Kerja Sama dengan Tangsel soal Sampah Dilanjut: Lebih Banyak Mudaratnya Buat Apa?

“Teknisnya seperti apa masih kami bahas, karena bicara kerja sama tentu harus ada hal yang kita sepakati bersama,” kata Sekretaris Bapelitbangda Lebak, Widy Ferdian, di Rangkasbitung, Senin (2/10/2023).

Poin-poin yang penting harus disepakati, kata Widy, seperti teknis pengiriman sampah, ketersediaan lahan untuk menampung sampah yang dikirim.

“Tentu kan harus diperhitungkan, karena kalau kita mengandalkan lahan yang ada sekarang tidak akan cukup, maka perlu penambahan,” ujar dia.

“Ini yang perlu dibahas bersama Pemkot Tangsel bagaimana teknisnya agar ketika kerja sama nanti berjalan mengurangi ekses yang kurang baik, mulai dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi,” tambah Widy.(Nda)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka1bupaten Lebak mengaku telah mengantongi tiga nama untuk diusulkan sebagai calon penjabat (Pj) bupati menggantikan Iti Octavia Jayabaya.

Tiga nama yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diputuskan oleh DPRD melalui rapat pimpinan (rapim), Kamis (5/10/2023).

Namun, Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar enggan memberitahukan siapa saja ketiga nama yang bakal diusulkan tersebut.

**Baca Juga: Brigjen KH Syam’un, Sosok Bupati Pertama Kabupaten Serang

“Paling lambat besok kami umumkan ke teman-teman media. Sesuai aturan, kami hanya bisa mengusulkan tiga nama, tapi memang banyak nama yang masuk ke kami,” kata Agil kepada wartawan.

Agil memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan DPRD memiliki keterkaitan maupun hubungan dengan Kabupaten Lebak. Ia hanya membocorkan bahwa ketiga nama tersebut terdapat huruf A.

“Pokoknya semua nama ini ada rasa Lebak nya. Bisa bertugas di Lebak, pernah di Lebak atau punya pasangannya di Lebak. Yang pasti kami ingin Pj pengganti bupati harus bisa mengakselarasi keberlanjutan program-program yang sudah dicanangkan bupati,” jelas Agil.(Nda)

Kabar6-Ketua DPRD Kabupaten Lebak M. Agil Zulfikar mempertanyakan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di PT Samudera Banten Jaya (SBJ).

Agil mempertanyakan itu di tengah rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Samudera Banten Jaya dan PT Multi Utama Kreasindo (MUK), Kamis (21/9/2023).

“Berapa pak jumlah TKA di PT SBJ? Karena yang kami dapatkan laporan dari Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) per update Juli 2023, SBJ melaporkan hanya 7 TKA,” tanya Agil kepada Humas PT SBJ, Tb Endin.

Agil mempertanyakan itu lantaran jumlah TKA di perusahaan yang terdapat pada data Disnaker jauh berbeda dengan yang disampaikan perwakilan perusahaan.

“Ini data update bulan Juli 2023, di sini jumlah TKA di perusahaan ada 7 orang tapi berbeda dengan yang tadi disampaikan sebanyak 21 orang. Coba dijelaskan pak, karena terkait TKA juga berkaitan dengan retribusi yang kita ambil,” sebut Agil.

**Baca Juga: Kemendagri Pesan Pemda Cicil Alokasikan Dana Pilkada 2024

Merespon pertanyaan DPRD, Humas PT SBJ Tb Endin mengaku aneh jika dalam catatab Disnaker jumlah TKA hanya 7 orang.

“Kami tidak terima kalau jumlah TKA hanya 7 orang, kami harap agar bisa dikroscek lagi dan dipadukan antara data kami dengan Disnaker, dan silahkan dicek langsung,” ucap Endin.

Tenaga kerja asing di PT SBJ, kata Endin berjumlah 21 orang. Tujuh orang di antaranya sudah kembali ke negara asal.

“Tujuh itu KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) nya masih hidup, jadi yang tersisa ada 14. Kalau ada beda dengan Disnaker kami juga tidak tahu, tapi yang pasti keberadaan (izin) tenaga asing di kami lengkap,” pungkas Endin.(Nda)

Kabar6-DPRD Kabupaten Lebak masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memproses usulan nama penjabat (Pj) Bupati.

“Kami sedang menunggu, mudah-mudahan awal bulan depan,” kata Wakil Ketua DPRD Lebak, Nana Sumarna kepada Kabar6.com, Kamis (31/8/2023).

Pemerintah akan menujuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai Pj Bupati seiring dengan mundurnya Iti Octavia Jayabaya dari jabatan bupati Lebak karena mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI. Selain Iti, wakil nya Ade Sumardi juga mundur karena mendaftar caleg DPRD Provinsi Banten.

Nanti DPRD, kata Nana, akan mengusulkan tiga nama kepada Pemerintah Pusat untuk kemudian dipilih menjadi Pj Bupati hingga terpilih bupati definitif hasil Pilkada 2024.

Nana berharap, figur yang akan ditunjuk menjadi Pj Bupati adalah yang memang sudah paham betul dengan kondisi Kabupaten Lebak. Ini dinilai akan memudahkan dalam menjalankan roda pemerintahan.

**Baca Juga: Polisi Bongkar Komplotan Modus Investasi Bodong Raup Rp 4,4 Triliun di BSD

“Secara pribadi tentu saya berharap jangan sampai yang sama sekali tidak memahami Lebak lalu ditunjuk menjadi Pj, apalagi kalau itu misalnya titipan khusus, saya sangat menyayangkan ya kalau seperti itu,” tutur politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, pada Senin (31/7/2023), DPRD menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya mengumumkan usulan pemberhentian Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi dari jabatan sebagai bupati dan wakil bupati Lebak.

“Setelah itu tahapannya ada perintah dari Kemendagri agar DPRD mengusulkan nama pengganti (Penjabat bupati-red),” kata Ketua DPRD Lebak, M. Agil Zulfikar.(Nda)

Kabar6-Ketua DPRD Kabupaten Lebak M. Agil Zulfikar menilai, kebijakan penutupan perlintasan sebidang Jalan RT Hardiwinangun/Jalan Tirtayasa oleh Balai Teknik Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian (DJKA) punya dampak baik terhadap penataan dan pendapatan daerah dari pasar.

“Sebetulnya penutupan itu baik bagi pembaharuan penataan infrastruktur agar pasar lebih nyaman, dan juga baik dalam sektor pendapatan (daerah) dari retribusi,” kata Agil, Senin (14/8/2023).

Akan tetapi Agil menyayangkan, penutupan perlintasan kereta api yang banyak dilalui masyarakat untuk menuju pasar dan stasiun Rangkasbitung tersebut tidak melibatkan warga hingga kemudian menuai penolakan.

“Ini harus jadi catatan kita semua karena sudah terjadi penolakan, maka harapan DJKA mengundang lalu dibuka ruang komunikasi supaya ada win-win solution,” harap Agil.

Agil juga berharap, masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

“Artinya suara masyarakat didengar, ruang komunikasinya dibuka sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa masuk begitu juga sebaliknya dari sisi pemerintah,” katanya.

**Baca Juga: Bupati Tangerang Sebut Pameran Otomotif Berdampak Positif ke UMKM

Terpisah, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meminta masyarakat memahami bahwa pembangunan stasiun akan berdampak positif dengan mendorong kemajuan daerah.

“Ini kan untuk kepentingan bersama harus kita dukung. Kalau begini terus Lebak tidak akan maju-maju,” kata Iti kepada Kabar6.com.

Nantinya disebutkan Iti, Stasiun Rangkasbitung Ultimate akan melayani lebih banyak pengguna kereta api dari biasanya. Menghadapi kondisi tersebut, tentu dibutuhkan kesiapan pemerintah, termasuk Pemkab Lebak.

“Ini yang harus dijadikan strategi oleh kita untuk mendukung sektor pariwisata. Bukan tidak mungkin kan, penumpang dari Merak yang mau langsung ke Jakarta tapi melihat potret di sini indah jadi mampir dulu, dan kita yang diuntungkan,” paparnya.(Nda)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak menggelar rapat paripurna, Senin (31/7/2023). Salah satu agendanya adalah

Ada tiga agenda dalam paripurna yang dihadiri Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat. Salah satunya mengumumkan usulan pemberhentian Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi sebagai bupati dan wakil bupati Lebak.

“Kami di paripurna ini mengumumkan bahwa Ibu Bupati sudah mengundurkan diri, lalu ada surat yang harus ditandatangani,” kata Ketua DPRD Lebak, M. Agil Zulfikar.

Kemudian setelah itu, DPRD akan melakukan paripurna istimewa pengunduran diri Iti dan Ade untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Setelah itu tahapannya ada perintah dari Kemendagri agar DPRD mengusulkan nama pengganti (Penjabat bupati-red),” ujar Agil.

**Baca Juga: Penerimaan Negara di Banten Capai Rp41,1 Triliun

Namun terkait dengan nama yang akan diusulkan sebagai Pj Bupati, Agil belum ingin membahas hal tersebut.

“Belum, tapi kalau kriteria tentu yang yang paham dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Lebak. Siapa sosoknya, kami belum berfikir ke sana karena masih banyak pekerjaan di DPRD, salah satunya mengawal RPJMD bupati sampai tuntas,” papar politisi muda Gerindra ini.

Diketahui, Iti Octavia Jayabaya maupun Ade Sumardi telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai bupati dan wakil bupati Lebak.

Hal tersebut lantaran keduanya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Pileg 2024. Iti yang merupakan Ketua DPD Demokrat Banten maju sebagai bakal calon anggota DPR RI, dan Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi maju menjadi bakal calon anggota DPRD Banten.(Nda)

Kabar6-Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bagi masyarakat di Kabupaten Lebak akan naik.

Kenaikan dua jenis pajak tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2025 nanti. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Masyarakat pemilik kendaraan harus merogoh duit lebih besar untuk membayar dua pajak tersebut karena terdapat opsen atau pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu di dalam undang-undang tersebut.

Wakil Ketua DPRD Lebak Ucuy Masyhuri opsen PKB dan BBNKB dikenakan oleh Pemkab Lebak untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap negara dalam membayar pajak.

**Baca Juga: Pajak Kendaraan Bermotor Bakal Naik Mencapai 66 Persen, Begini Penjelasan Bapenda Lebak

“Opsi yang kita ambil maksimal. Kenapa kita ambil opsi maksimal? Karena kita mau memaksimalkan segara potensi yang bisa dijadikan indikator membangun Lebak,” kata Ucuy kepada Kabar6.com, Minggu (16/7/2023).

Menjelang masa jabatan bupati maupun anggota DPRD periode 2019-2024, politisi Partai Demokrat ini menyebut, eksekutif dan legislatif ingin memberikan kekuatan ekonomi secara maksimal.

“Salah satu membangun kekuatan ekonomi, ya kita memaksimalkan potensi daerah yang ada, di antaranya membangun kesadaran pajak termasuk PKB. Walaupun ada bagian-bagian lain yang menjadi kebijakan pusat dan provinsi,” papar Ucuy.

Ucuy menegaskan bahwa pungutan tambahan pajak PKB dan BBNKB tujuannya bukan untuk memberatkan masyarakat pemilik kendaraan di Lebak.

“Ini untuk membangun kesadaran dan memaksimalkan potensi untuk membangun Lebak. Pajak industri juga kita dorong untuk naik,” katanya.(Nda)