Kabar6-Sebanyak 2.723 keluarga di sejumlah desa di Kabupaten Lebak akan menikmati air bersih melalui sumur dalam terlindungi (SDT) yang bakal dibangun oleh Dinas PUPR pada tahun ini.

“Ada 19 lokasi yang akan dibangun SDT dengan target 2.723 sambungan rumah (SR) bisa teraliri air bersih,” kata Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Lebak, Hendro, Jumat (14/4/2023).

Hendro menjelaskan, pembangunan sistem penyediaan air minum di kawasan perdesaan tersebut sebagai salah satu intervensi dalam upaya penanganan stunting.

“Memang diprioritaskan di desa-desa dengan prevalensi tinggi stunting yang belum punya layanan air minum dan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah,” terang Hendro.

**Baca Juga: Temukan SPK Bodong di Tangsel, Benyamin: Laporkan Biar Ditindaklanjuti

Pembangunan SDT, sambung Hendro juga merealisasikan usulan masyarakat di desa-desa tersebut lantaran kekurangan sumber air bersih.

Kata dia, masyarakat yang menjadi sasaran sistem penyediaan air minum hanya tinggal menikmati air bersih.

“Kita bikin broncap, narik dari mata air bikin penampungan lah. Dari situ air akan kita salur-salurkan ke warga, jadi tinggal putar keran aja,” katanya.(Nda)

Kabar6-Wilayah Kota Tangerang sejak Minggu (26/2) malam diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga Senin (27/2) pagi. Hal tersebut, mengakibatkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang terjadi genangan, dan aliran air yang cukup tersendat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Ruta Ireng Wicaksono mengatakan, debit hujan malam tadi cukup tinggi dengan waktu yang lama. Sejak malam, ratusan petugas DPUPR pun langsung diturunkan untuk melalukan antisipasi penanganan pencegahan banjir.

DPUPR Kota Tangerang, kata Ruta, telah bergegas melakukan normalisasi sungai, saluran atau embung di 13 lokasi sepanjang 61,84 kilometer. Memastikan 27 pintu air dalam kondisi baik, begitu juga dengan pengoperasional 65 pompa banjir yang siap diaktifkan saat genangan naik menjadi banjir.

“Petugas gabungan juga diturunkan untuk menormalisasi drainase yang tersumbat sampah dan endapan lumpur. Tercatat pemeliharaan drainase dilakukan di 996 ruas dengan panjang 200,6 kilometer,” ujar Ruta kepada wartawan, Senin, (27/2/2023).

**Baca Juga: Membeludak, Parade Seni Budaya hingga Avatar Warnai Gerakan Jalan Kebangsaan

Ruta mengatakan petugas PUPR maupun gabungan OPD lainnya, dipastikan akan selalu siaga mengantisipasi banjir. Namun, yang diturunkan sejak malam hari, tentunya membutuhkan kerjasama semua pihak. Tak terkecuali masyarakat itu sendiri, yang siap bersiaga menjaga lingkungannya dari tumpukan sampah, yang menghambat aliran air saat hujan.

“Dengan semua penanganan akan tetap kurang, saat masyarakat tidak peduli akan kebersihan dan kesehatan lingkungannya sendiri. Dengan itu, ayo kita sama-sama bekerja untuk menjaga lingkungan kita dari genangan atau banjir, dengan buang sampah pada tempatnya, rutin gotong royong membersihkan drainase, gorong-gorong, hingga kesiapan pompa air yang tersedia,” katanya.

Diketahui, Pemkot Tangerang melalui DPUPR juga telah melakukan pemeliharaan turap di 29 lokasi sepanjang 2,3 kilometer. Tak terkecuali, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang siaga sejak malam melakukan penanganan pohon tumbang disejumlah ruas jalan Kota Tangerang.

“Dengan ini, para pengendara jika sedang hujan deras disertai angin kencang diimbau untuk berteduh ditempat yang aman. Tidak berteduh dibawah pohon, reklame, atau tiang-tiang yang berpotensi rubuh,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengakui pihak provider dibawah naungan Apjatel hanya memiliki izin rekomendasi teknis (Rekomtek) yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kota Tangerang. Namun tidak memiliki izin galian dari DPMPTSP. Terdapat 18 perusahaan dibawah naungannya.

“Kalau rekomtek ada. Kalau izin galian memang belum ada. Karena secara regulasi belum terintegrasi dengan DPMPTSP,” ujar Ketua Apjatel Jerry Siregar saat dimintai keterangan oleh wartawan usai hearing di Gedung DPRD, Rabu (19/5/2022).

Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Wawan Setiawan akan mempertanyakan ke Dinas PUPR Kota Tangerang terkait aturan pungutan retribusi dibidang pelayanan jasa jaringan telekomunikasi perizinan galian provider jaringan internet kabel optik yang berada diwilayah Kota Tangerang.

Biaya yang dibayarkan untuk mengeluarkan surat izin rekomendasi teknis (Rekomtek) yang dikeluarkan Dinas PUPR Kota Tangerang sebesar 25 ribu/meter itu diduga tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang pasti ini harus ada revisi Perda. Karena pihak provider mengeluhkan kalau retribusi untuk jaringan telekomunikasi di kota Tangerang terlalu mahal,” katanya.

“Mahal kalau menjadi kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk apa,” tambahnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menduga ketidak singkronisasi antara dinas PUPR Kota Tangeerang dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Jadi hanya cukup mengantongi izin rekomendasi teknis (rekomtek) dari PUPR saja pihak provider sudah bisa melakukan pekerjaan, tidak mengarahkan untuk melakukan proses perizinan ke dinas Dpmptsp. Ada apa?,” ungkapnya.

“Seharusnya dinas PUPR mengarahkan untuk provider melakukan proses perizinan jadi ada masukan PAD juga dari dinas Dpmptsp untuk Kota Tangerang,” katanya.

**Baca juga: DPRD Kota Tangerang Meradang Provider Internet Tak Kantongi Izin

Pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada para dinas terkait yaitu dinas PUPR Dan Dinas Dpmptsp Kota Tangerang serta pihak pekerja provider untuk melakukan hearing.

“Kita akan melakukan pemanggilan kepada dinas terkait dalam waktu dekat untuk mempertanyakan masalah tersebut,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak sudah meninjau kondisi jembatan gantung Cipeucangpari, Desa Ciapus, Kecamatan Cijaku, yang putus dan menyebabkan belasan siswa luka karena terjatuh beberapa waktu lalu.

“Sudah disurvei,” kata Kabid Bina Marga PUPR Lebak, Hamdan Soleh saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (16/3/2022).

Hamdan menyebut, kondisi seling yang sudah mengarat menjadi salah satu faktor insiden tersebut terjadi. Ditambah lagi, jembatan yang dibangun pada tahun 2013 itu putus akibat kelebihan muatan sehingga menyebabkan beban jembatan bertambah.

“Selain itu, kerusakan akibat overload muatan karena anak-anak sekolah bergerombol di atas jembatan. Memang anak-anak bergerombol sambil loncat-loncatan. Tapi lebih dominan faktor karat pada seling,” sebut Hamdan.

Dia menuturkan, sejak dibangun hampir 10 tahun silam, belum pernah ada pengajuan untuk dilakukan perbaikan terhadap jembatan yang menghubungkan 3 kecamatan tersebut.

Dinas PUPR kini sedang menyusun rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan jembatan yang diusulkan melalui dana belanja tidak terduga (BTT).

**Baca juga:Rekrutmen Pendamping BSRS, Komisi IV Akan Panggil Pansel dan DPRKPP Lebak

“Sedang diusulkan ke BPBD untuk ditangani dari dana BTT,” katanya.

Terpisah, Kepala BPBD Lebak Febby Rizki Pratama mengaku, belum mendapat usulan pembangunan jembatan tersebut.

“Belum, kami belum terima. Hanya yang baru diajukan itu Bendungan Cipeucangpari, Cigemblong,” kata Febby.(Nda)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak akan meminta bantuan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR terkait penanganan ruas Jalan Jambu Bol-Rangkasbitung.

“Kemungkinan akan berkomunikasi dengan Pusjatan agar ditinjau oleh mereka lalu menentukan langkah seperti apa yang harus dilakukan untuk penanganan ruas jalan itu,” kata Sekretaris Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatupika, Jumat (30/7/2021).

Irvan memastikan jika perbaikan ruas jalan tersebut pada bulan November 2020 yang menelan anggaran Rp1,9 miliar itu sudah dilakukan secara maksimal oleh pihak pelaksana.

“Kalau perbaikan oleh pihak penyedia sudah maksimal dilakukan. Tapi nanti kita lihat apakah pihak penyedia akan melakukan perbaikan kembali,” ujar Irvan.

Terkait salah satu jalur yang hingga saat ini tidak bisa dilalui kendaraan karena kondisi konstruksi yang bermasalah, menurut Irvan, hal itu disebabkan posisi titik jalan yang sempat amblas cenderung terlimpasi aliran sungai. Dia menyebut, perencanaan penanganan pada ruas jalan tersebut dilakukan dua tahun sebelumnya.

“Nanti Pusjatan yang mengecek. Apakah memanfaatkan konstruksi yang ada atau seperti apa, nanti kami minta saran dari mereka,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lebak Dian Wahyudi mempertanyakan penanganan pada ruas tersebut.

**Baca: Komisi IV Soroti Penanganan Jalan Rangkasbitung-Jambu Bol, Berbulan-bulan Usai Diperbaiki Tak Bisa Dilalui

Pasalnya, meski sudah lama selesai diperbaiki dengan menelan anggaran Rp1,9 miliar, namun salah satu jalur pada ruas jalan tersebut belum bisa dilalui kendaraan.

“Hasil analisa dan kajian bertahun seperti apa yang diterapkan di ruas jalan yang ambruk tersebut? Setelah dibangun dan diperbaiki, berbulan-bulan jalannya masih belum bisa dipakai,” kata Dian.(Nda)

Kabar6-Infrastruktur jalan yangmemadai menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Tentunya hal tersebut karena Pemkab Lebak yang menyadari akan pentingnya peranan pembangunan infrastruktur jalan terhadap kebermanfaatan sosial, pertumbuhan usaha ekonomi, dan pendapatan masyarakat.

Seperti hal nya pada tahun 2021. Pemkab Lebak telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan berkala pada sejumlah ruas jalan di kabupaten yang dipimpin Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi.

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Lebak dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut dialokasikan untuk menangani 13 ruas jalan sepanjang 45 kilometer di jalur tengah Kabupaten Lebak, Banten.

“Untuk 13 lokasi pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan dengan nilai kontrak sebesar Rp107.993.597.000. Sampai pertengahan bulan Juni ini, progres pekerjaannya sudah mencapai 60 persen,” kata Kepala Dinas PUPR Lebak, Maman Suparman, Sabtu (19/6/2021).

Tiga belas titik penanganan pada tahun ini merupakan ruas jalan-jalan strategis yang menghubungkan antar pusat kecamatan dan antar wilayah.

Namun, tidak hanya menghubungkan konektivitas antar wilayah, peningkatan ruas jalan oleh Dinas PUPR Lebak juga upaya dalam mendukung akses proyek strategis nasional (PSN), di antaranya Bendung Karian dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berbatasan dengan Kabupaten pandeglang.

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah, penanganan dilakukan di 7 titik ruas jalan, yakni ruas Jalan Sobang-Cigemblong (Kecamatan Cigemblong) sepanjang 11 kilometer, ruas Jalan Situregen-Simpang Cibarengkok (Kecamatan Panggarangan) 2 kilometer, ruas Jalan Leuwijaksi-Gununganten (Kecamatan Cimarga) 2 kilometer, ruas Jalan Aweh (Cibeureum)-Cikapek (Mekarjaya-Cikapek) (Kecamatan Cimarga) 3,8 kilometer.

Ruas Jalan Sampay-Gunungkencana (Sampay-Muara Dua) (Kecamatan
Cileles) sepanjang 7 kilometer, ruas Jalan Cirinteun-Pasarkupa (Kecamatan Cirinten) sepanjang 6,7 kilometer, ruas Jalan Pasirhuni-Kumpay (Kecamatan Banjarsari) 3,3 kilometer.

Kemudian ruas Jalan Palayangan-Cikapek (Mekarjaya-Cikapek) (Kecamatan Cimarga) 0,42 kilometer, ruas Jalan Sampay-Gunungkencana (Muara Dua-Sajira) 1,1 kilometer, dan Pelebaran Tikungan Ciminyak-Sobang (Kecamatan Sobang) 2 kilometer.

Sementara penanganan ruas jalan untuk mendukung PSN termasuk di
dalamnya merupakan jalan strategis yang berbatasan dengan Kabupaten pandeglang adalah ruas Jalan Kopi-Bojong Datar (Kecamatan Cileles) 2 kilometer, ruas Jalan Bejod-Ketapang  (Kecamatan Wanasalam) 3,8 kilometer.

Sedangkan untuk mendukung akses Bendung Karian yakni ruas Jalan Cibungur (Sabagi) Sindangwangi (Kecamatan Cimarga) 3,7 kilometer.

Maman menjelaskan, penanganan sejumlah ruas jalan tersebut juga bagian dari upaya dukungan mewujudkan visi bupati Lebak menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan berbasis potensi lokal.

“Selain konektivitas antar wilayah, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang kami lakukan juga dalam rangka mendukung akses masyarakat menuju objek wisata yang menjadi visi Ibu Bupati,” ucap Maman.

“Kami harap dengan pembangunan di jalur tengah, akses wisata terutama lingkar Badui lalu akses ke Pantai Sawarna, selain masyarakat bisa menggunakan jalur Rangkasbitung-Malingping juga bisa melalui jalur-jalur yang ditangani pada tahun ini,” tambahnya.

**Baca juga: Covid-19 di Lebak Meningkat, Muncul Klaster Ponpes dan Pelatihan

Agar manfaat dari pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dirasakan dalam waktu yang panjang, Dinas PUPR Lebak berharap, masyarakat, pengusaha dan seluruh pihak ikut menjaga. Saat ini, sepanjang 520 kilometer ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Lebak dalam kondisi bagus.

“Mari kita jaga sama-sama infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah daerah agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama oleh kita semua,” harapnya.(ADV)

Kabar6-Perbaikan sejumlah ruas jalan kini sedang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak.

Ruas jalan yang diperbaiki merupakan jalur strategis dengan lalu lintas kendaraan yang ramai, terutama saat arus mudik maupun libur Lebaran.

“Ada beberapa ruas jalan yang menjadi konsentrasi kami untuk ditangani karena merupakan jalur strategis dengan lintasan harian yang padat,” kata Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lebak, Hamdan Soleh saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (21/4/2021).

Ruas jalan yang sedang dikebut perbaikannya meliputi ruas Jalan
Rangkasbitung – Sajira, Jalan Sampay – Gunungkencana, Gunungkencana – Malingping, Jalan Rangkasbitung – Leuwidamar, dan Leuwidamar – Gajrug.

Penanganan perbaikan jalan juga dilakukan Dinas PUPR Lebak di ruas jalan jaringan dalam kota, yakni Jalan Siliwangi, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Maulana Yusuf, dan Jalan Multatuli.

**Baca juga: 4 Raperda di Lebak Segera Dibahas, Salah Satunya RTRW

Hamdan mengatakan, perbaikan terhadap sejumlah ruas jalan tersebut ditargetkan selesai tepat waktu, sehingga saat mendekati hari raya Idul Fitri, jalan mulus sudah bisa dinikmati masyarakat.

“Ya, kami targetkan tepat waktu. Masyarakat yang akan ke tempat – tempat tujuan bisa melintas dengan nyaman,” harapnya.(Nda)

Kabar6-Terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah tanah air akibat curah hujan tinggi, tak terkecuali di Kota Tangerang, turut berdampak pada rusaknya jalan di beberapa ruas.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas PUPR, Bidang Bina Marga pun langsung melakukan pengecekan kelayakan jalan di 116 titik banjir dan genangan yang terjadi.

Diantaranya, 50 titik wilayah Timur, 33 wilayah Tengah dan 33 jalan wilayah Barat.

“Hingga saat ini, ada 45 personil dari tim Bina Marga dikerahkan secara khusus oleh PUPR untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan, untuk pendataan kemudian dilakukan perbaikan. Namun, dari 116 titik wilayah yang akan dicek, seperti Ciledug dan Periuk belum seluruhnya di cek karena hingga saat ini masih terjadi genangan,” ungkap Kabid Bina Marga, PUPR Kota Tangerang, Shandy Sulaiman, Rabu (24/2/2021).

Lanjut Shandy, hingga saat ini timnya masih melakukan pendataan sehingga belum ada jumlah pasti, berapa titik jalan yang akan ditangani pasca banjir minggu lalu. Namun, dipastikan semua jalan rusak akan diperbaiki secara bertahap oleh PUPR. Prioritas perbaikan jalan pun tergantung tingkat kerusakan dan angka potensi kecelakaan di lokasi kerusakan.

“Setelah pendataan selesai, kami akan persiapkan tim dan material. Kalau hanya lubang dilakukan penambalan, tapi kalau rusak akan dilakukan penanganan secara bertahap. Melakukan peninggian dengan agregat dahulu yang nantinya akan dibeton. Tapi, banyak yang terdata adalah jalan perumahan yang membutuhkan perbaikan konblok sementara,” papar Shandy.

Sementara itu, selain perbaikan jalan rusak pasca banjir. PUPR melalui Bidang Bina Marga juga akan memulai perbaikan jalan rusak akibat pembangunan proyek strategis nasional. Ruas jalan yang akan diperbaiki, diantaranya Jalan Juanda, Jalan Pembangunan 3, Jalan Lio Baru, dan Jalan Suryadharma.

Bersamaan dengan itu beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan parah dan akan segera diperbaiki adalah Jalan Suryadharma dan Jalan Imam Bonjol – Lingkar Palem Semi.**Baca juga: Aksi Warga Tangerang Tanami Pohon Pisang di Jalan Berlubang.

“Perbaikan jalan akan dimulai 28 Februari sebagai kado HUT Kota dan masyarakat. PUPR targetkan Mei mendatang seluruh ruas jalan dalam penanganan Pemkot akan selesai,” tutup Shandy.(ADV)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo meminta kepada Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah untuk melakukan evaluasi total program setiap dinas mengenai manajemen tata kelola air dan penanganan banjir terkait bantuan pada masyarakat

Menurutnya, tata kelola air yang dilakukan Dinas PUPR perlu dilakukan perbaikan sebab luapan dari kali angke dan cisadane begitu besar. Ditambah lagi dengan adanya tanggul yang jebol, menimbulkan kesan jika pembangunan tak memperhitungkan besarnya debit air yang akan ditimbulkan.

“Perkara tanggul jebol seharusnya sudah bisa diantisipasi dalam manajemen tata air. Sebab pemukiman yang tak alami banjir, kini terkena imbasnya akibat tanggul jebol. Perhitungan harus matang dilakukan dan ini menjadi catatan bagi PDI Perjuangan untuk evaluasi kerja dinas terkait,” kata Gatot Wibowo, Minggu (21/2/2021).

Disisi lain, Dinas PUPR juga diminta untuk segera melakukan manajemen krisis penanganan dini agar banjir tidak meluas, mengingat curah hujan masih tinggi hingga pekan depan.

Lalu kepada dinas lainnya, respon cepat dengan membantu warga terdampak juga harus dilakukan segera. Karena urusan banjir bukan pada satu dinas tetapi menyangkut menyeluruh hingga ke tingkat kelurahan.

“Jangan terus menunggu instruksi tetapi bisa bergerak secara cepat memenuhi kebutuhan warga karena ini bagian dari pelayanan publik. Apalagi di masa pandemi, jangan sampai upaya menekan penyebaran Covid-19 menjadi kendur,” katanya.

Kemudian Gatot juga menyoroti mengenai kebersihan lingkungan melalui kampung tematik yang dirasakan belum optimal. Sebab banyak sampah yang timbul saat hujan dari saluran sehingga pemeliharaan yang tidak optimal dan perlu pembenahan.

“Wali Kota harus mengevaluasi secara total mengenai manajemen kerja dinas dalam penanganan banjir sebab lokasi tersebut terus berulang terdampak dan bahkan kini meluas meski diketahui intensitas hujan sedang lebat. Mestinya harus diantisipasi sejak dini, bukan sekarang baru kerepotan,” tegasnya.

Gatot yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan dri tingkat kota hingga ranting untuk bergotong royong membantu penanganan banjir dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.

“PDI Perjuangan berkomitmen untuk membantu warga terdampak banjir dengan kemampuan dan SDM yang dimiliki. Seluruh kader dan simpatisan untuk bergotong – royong meringankan beban masyarakat namun tetap mematuhi protokol kesehatan sebab saat ini masih pandemi,” katanya.

Dirinya menegaskan, instruksi gotong royong ini telah disampaikan sejak kemarin pasca banjir menerjang wilayah Kota Tangerang. Sejumlah upaya pun telah berjalan dan akan terus dioptimalkan dalam membantu warga mulai menyalurkan bantuan hingga mendirikan posko informasi penanganan banjir.

DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang juga melakukan upaya lainnya dalam penanganan banjir dengan memberikan masukan dan menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Pusat yakni Kementrian PUPR.

Sebab, banjir yang menerjang Kota Tangerang disebabkan dari aliran air di Kali Cisadane dan Angke yang merupakan kewenangan kementrian.

Oleh karena itu, DPC PDI Perjuangan berjuang secara menyeluruh dari mulai membantu warga, pemerintah dan juga melakukan pengawasan kerja lapangan petugas maupun pegawai yang telah diamanatkan warga.

Sebab, penanganan oleh Pemkot melalui Dinas terkait harus cepat dan efektif sehingga tak menimbulkan sentimen negatif.

Misalnya kebutuhan perahu untuk evakuasi dan distribusi bantuan serta posko pengungsian. Sarana dan kelengkapan lainnya yang telah disiapkan, harus bisa dimaksimalkan oleh pegawai sehingga layanan warga tetap terpenuhi.

“Jangan sampai bantuan belum diterima warga. Lalu kebutuhan perahu juga tak direspon cepat. Informasi yang masuk ke posko DPC akan kita sampaikan kepada pimpinan kota untuk jadi bahan evaluasi,” tegasnya.

**Baca juga: Banjir di Periuk Mengalami Kenaikan Dua Meter Lebih.

Kepala Dinas Kominfo Mulyani menyatakan, banjir yang melanda Kota Tangerang sejak kemarin pagi hingga sore telah memberikan dampak kepada 6.880 orang dari 2.763 KK di 289 RT/ 131 RW yang tersebar di 47 Kelurahan atau 12 Kecamatan.

Lalu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menuturkan jika untuk membantu warga terdampak, Pemerintah Kota Tangerang telah mendirikan sebanyak 60 posko kesehatan tanggap darurat dan 28 dapur umum. Kemudian lokasi pengungsian yang dihuni warga pun diatur untuk tidak menumpuk dalam menghindari kerumunan.

“Warga yang tidak terdampak banjir untuk tak keluar rumah sebagai menekan penyebaran Covid-19 sebab masih dalam kondisi pandemi,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat menangani amblesnya ruas Jalan Raya Leuwidamar, tepatnya di Kampung Wanti, Desa Wantisari. Jalan tersebut merupakan jalan menuju lokasi wisata Baduy di Desa Kanekes.

“Setelah mendapat laporan, kami segera menerjunkan tim untuk mengecek kondisi kerusakan jalan tersebut,” kata Kabid Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatupika saat dihubungi Kabar6.com, Kamis (3/12/2020).

Irvan menjelaskan, penanganan cepat dilakukan agar kendaraan baik yang akan menuju Rangkasbitung maupun Leuwidamar tidak terhambat karena amblesnya jalan sedalam hampir 1 meter.

“Pemasangan cerucuk di badan jalan lalu penanganan tebing bahu dengan beronjong,” terang Irvan.

Amblesnya badan jalan di ruas tersebut setelah hujan semalaman yang mengguyur wilayah tersebut. Selain ambles pada badan jalan, longsor juga terjadi pada tanah di pinggir jalan.

“Kemungkinan waktu dini hari, kondisi hujan dari semalam ditambah kondisi Sungai Cisimeut yang juga meluap. Lokasi jalan memang dekat dengan sungai,” tutur Sekretaris Desa Wantisari, Dani Setiawan.

Sebelum ditangani tim PUPR, warga dengan alat dan material seadanya bergotong royong agar jalan bisa dilewati oleh kendaraan.

**Baca juga: Rumah Warga di Malingping Rusak Tergerus Longsor, Legislator Sampaikan Penyebabnya ke Pemprov

“Warga bergotong royong dengan aparatur kecamatan seadanya coba menangani agar bisa sementara bisa dilalui mobil. Enggak lama datang petugas dari dinas,” ucapnya.(Nda)