Kabar6-Beredar surat berisi ancaman yang diduga dikeluarkan Pj Sekda Banten, Virgojanti, tertanggal 02 Agustus 2023, bernomor 800/2622-BKD/2023, perihal pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Berikut petikan surat tersebut;

“Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor 6 tahun 2022, tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, serta sehubungan dengan rencana aksi damai untuk menyampaikan aspirasi dari Pegawai Non ASN Pemprov Banten di gedung DPR RI dan kantor Kemenpan RB Jakarta, diinformasikan kepada seluruh kepala perangkat daerah wajib melaksanakan pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atas capaian kinerja terhadap pegawai non ASN di masing-masing perangkat daerah,” begitu isi suratnya.

Proses sanksi bakal diberikan setelah adanya evaluasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Banten, yang kemudian dilaporkan ke Pj Gubernur Banten, Al Muktabar. Evaluasi dan sanksi disesuaikan dengan perjanjian kerja dan pakta integritas yang ditanda tangani pegawai honorer dengan OPD terkait.

**Baca Juga: Beda Geng RT Duel, Satu Remaja di Ciputat Timur Tewas

“Apakah itu mengganggu kerjanya atau seperti apa, karena yang punya evaluasi teknis itu di OPD. Nanti kita lihat laporannya seperti apa oleh OPD-nya. Nanti OPD menyampaikan apa yamg berimplikasi. OPD yang membuat perjanjian kerja, pakta integritas, semua harus dibuktikan secara nyata, aturannya seperti itu,” kata Al Muktabar, Pj Gubernur Banten, Senin (07/08/2023).

Al Muktabar mengklaim tidak pernah berdiam diri dan selalu memperjuangkan nasib pegawai honorer di Pemprov Banten. Karenanya, dia meminta pegawai honorer terus bersabar hingga ada solusi dari pemerintah pusat.

Al Muktabar hanya meminta honorer Banten bersabar, karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengangkat honorer menjadi ASN. Di sisi lain, KemenPAN-RB telah meminta setiap daerah menganggarkan untuk menggaji para pegawai honorernya.

“Saya selalu menyampaikan untuk bersabar, karena terakhir kan Pak Menpan mengeluarkan surat edaran bahwa pemerintah daerah untuk tetap menganggarkan dalam rangka keberlanjutan saudara-saudara kita non ASN. Bagi pemerintah daerah, ada beberapa hal keterbatasan kewenangan dan saya selalu sampaikan itu, karenanya kita harus bersabar tentang itu,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Kelompok massa dari Koalisi Pemuda Peduli Pembangunan Banten (KP3B), berdemonstrasi di Kantor Kemenag Kota Serang dan Provinsi Banten. Sebagian massa menghalangi jalan dan bisa memperlambat laju kendaraan.

Selain penjagaan massa aksi, personel Satlantas Polresta Serkot juga mengatur lalu lintas kendaraan di dua lokasi demonstrasi tersebut.

“Kita bantu jaga dan atur lalu lintas, demi kelancaran aktifitas masyarakat,” ujar Wakasatlantas Polresta Serkot, Iptu Ade Komarudin, Senin (30/01/2023).

**Baca Juga: Agenda Muskota III di Tangsel, Kadin Banten: Kewenangan Pengurus

Polisi mengapresiasi massa aksi yang menyampaikan apsirasinya dengan tertib dan lancar. Sehingga tuntutan mereka bisa disampaikan, sedangkan aktifitas masyarakat tetap berjalan.

Polresta Serkot juga menghimbau kepada seluruh massa aksi yang menggelar demonstrasi, agar menghindari provokasi dan selalu mengikuti peraturan yang ada.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar dan damai. Arus lalulintas juga berjalan normal,” tuturnya. (Dhi)

Kabar6-Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Ampera menggelar demonstrasi menolak pengesahan RKUHP menjadi KUHP yang dilakukan pemerintah, bersama DPR RI.

Mereka menganggap, KUHP yang baru bisa menjerat siapa saja masuk ke ranah hukum dan terpenjara.

**Baca Juga: Spanduk Tertib Lalu Lintas Dipasang di Berbagai Titik di Kota Serang

Demonstrasi mereka dilakukan di perempatan lampu merah Ciceri, Kota Serang, Banten. Agar lalulintas tetap mengalir dan tidak terjadi kemacetan parah, polisi melakukan pengaturan dan rekayasa lalulintas.

“Demonstrasi massa dilakukan Sabtu sore, 10 Desember 2022. Kita lakukan pengamanan jalurnya di sekitar kegiatan unjuk rasa,” ujar Kanit Lakalantas Satlantas Polresta Serkot, Ipda Achmad Adi Ardiyanto, Sabtu (10/12/2022).

Secara keseluruhan, penyampaian pendapat dan kritik dimuka umum berjalan lancar dan tertib. Massa aksi membubarkan diri tanpa adanya paksaan dari siapapun.

“Situasi berjalan aman, lancar dan tertib,” ujarnya.(Dhi)

Kabar6-Ratusan masyarakat di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, kembali menolak pendirian perusahaan geotermal atau panas bumi di wilayahnya. Menurut masyarakat, berbagai dampak lingkungan hingga kesehatan bisa ditimbulkan dari pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Panas Bumi.

“Narasi ramah dan bersih ini menjadi sumber masalah baru yang ternyata bisa juga berdampak pada kehidupan masyarakat,” kata Umi Eha, jubir masyarakat Syarekat Perjuangan Padarincang (Sapar), Jumat (14/10/2022).

Menurut dia, gas geotermal mengandung hydrogen sulfida (H2S) yang bisa mengiritasi mata, hidung, tenggorokan dan sistem pernapasan. Akibatnya, mata terasa perih, batik dan sesak nafas.

Kemudian memperparah bagi penderita asam, paparan berulang juga mengakibatkan sakit kepala, fatigue, sudah tidur, gangguan pencernaan hingga penurunan berat badan.

“Pemaparan berulang maupun jangka panjang, dapat menimbulkan berbagai gejala,” jelasnya.

Berbagai persoalan lainnya yakni gempa minor yang ditimbulkan dari stimulas sumur akibat retakkan dibawah tanah kemudian bercampur dengan fluida cair bertekanan tinggi. Selanjutnya amblesnya tanah disekitar lokasi geotermal.

Menurunnya debit dan kualitas air masyarakat, pencemaran terjadi akibat larutan hidrotermal mengandung kontaminan seperti arsenik, antimon dan boron.

**Baca juga: Irjen Pol Teddy Minahasa Sudah Masuk Sel Divpropam Mabes

Berubahnya tata guna lahan di lokasi eksplorasi, lantaran banyaknya tempat tinggal, hutan, sumber air, tanah ulayat maupun lahan pertanian warga.

“Terganggunya ekosistem, hujan asam. Kepentingan investasi hari ini sangat akan merusak alam, dimana kebutuhan masyarakat masih sangat tergantung terhadapnya,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Sopir angkot jurusan Serang-Balaraja berdemonstrasi di depan gedung Gubernur Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Rabu siang, 12 Oktober 2022. Puluhan tukang angkot itu meminta Pemprov Banten menertibkan angkutan ilegal yang berkeliaran mengangkut penumpang di jurusan mereka.

Alasannya, angkutan bodong itu membuat rugi dan sepinya penumpang untuk para angkot.

“Banyak angkutan bodong seperti yang terjadi pada trayek E 08 yang banyak beroperasi, yang kelengkapannya kendaraannya diduga tidak sesuai dengan tertera dalam STNK dan banyak mengentem dan banyak menggunakan plat nomor ganda. Berdasarkan data dari Dishub Banten angkot trayek 08 yang memiliki izin teknis sebanyak 349 unit, sedangkan angkot yang tak berizin diperkirakan lebih dari 500 unit,” kata Johan, salah satu sopir angkot, Rabu (12/10/2022).

Para sopir angkot tidak melarang angkutan ilegal mencari nafkah, namun semua harus dilakukan secara tertib dengan mengurus izin nya terlebih dahulu.

Menurut Johan, peraturan trayek angkot sudah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 5 2019, tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

“Angkutan ilelgal sudah belasan tahun beroperasi. Terutama Kepada pihak dishub Provinsi Banten dan Dirlantas agar segera menertibkan angkutan bodong tersebut,” terangnya.

**Baca juga: Warga Laporkan Dugaan Mafia Tanah untuk Perumahan Subsidi ke Polda Banten

Selama demonstrasi puluhan sopir angkot di depan kantor Gubernur Banten, mereka di kawal personil Polresta Serkot. Hingga membubarkan diri, aksi unjuk rasa itu berlangsung tertib.

“Ada 100 personil gabungan dari Reskrim Intel, lantas hingga Samapta Polresta Serkot,” kata Kasie Humas Polresta Serkot, AKP Iwan Sunardi, Rabu (12/10/2022).(Dhi)

Kabar6-Polisi bersiaga menjaga rencana demonstrasi mahasiswa yang akan berlangsung Kamis sore, 08 September 2022. Personil gabungan dari Brimob dan Sabhara Polda Banten, turun serta membantu Polresta Serkot mengamankan untuk rasa di Kota Serang.

Berdasarkan pantauan di Mapolresta Serang Kota, setidaknya terlihat ada tiga mobil water canon yang akan berangkat ke lokasi unjuk rasa. Kapolresta Serkot, Kombes Pol Nugroho Arianto berpesan agar seluruh personil Bhayangkara bergerak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian. Serta dilarang keras menggunakan senjata api.

“Saya minta ke semua teman-teman melaksanakan tugas secara humanis, tidak ada kekerasan, melihat situasi dan kondisi, pergerakan secara kelompok, tidak ada pergerakan liar, tidak ada penggunaan senjata api,” kata Kapolresta Serkot, Kombes Pol Nugroho Arianto, Kamis (08/09/2022).

Kapolresta Serkot berpesan ke anggotanya agar tidak terpancing emosi serta berjiwa besar dalam menjaga demonstrasi. Pengaturan lalu lintas kemungkinan akan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Satlantas.

“Lalu lintas yang akan melaksanakan rekayasa jalan. Harapan saya tetap kendalikan emosi, berjiwa besar, meskipun hujan kita tetap berjaga,” terangnya.

**Baca juga: Santri Dari Majelis Dzikir Deklarasi La Nyalla Mattalitti Sebagai Capres 2024

Mereka bersiaga jika demonstrasi berlangsung sejak Kamis sore dan bisa berlangsung sampai malam hari, sehingga tenaga harus di jaga agar tidak kelelahan.

“Yang perlu diketahui rekan rekan semuanya, untuk kegiatan ini, di mungkinkan bisa sampai malam,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Serang, Banten, berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM hingga menuntut diturunkannya harga sembako.

Mereka berkumpul di kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten. Kemudian melakukan longmarch ke Alun-alun Kota Serang. Mereka memblokir perempatan alun-alun, sehingga arus lalu lintas tersendat.

Sembari memblokir perempatan jalan di Alun-alun Kota Serang, mereka juga berorasi. Nampak polisi menjaga ketat aksi tersebut.

Setelah berorasi, mereka kembali berjalan kaki menuju kampus UIN SMH Banten dan kembali berorasi. Polisi turut menjaga ketat aksi longmarch tersebut.0

**Baca juga: Guru Ngaji di Kabupaten Serang Cabuli Muridnya

Mahasiswa berorasi mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap bisa mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia. Hingga berita ini ditulis, mahasiswa masih berorasi di depan kampus UIN SMH Banten.

“Hingga saat ini, minyak goreng masih langka dan menyentuh angka Rp 24 ribu per liternya. Pemerintah tidak tegas melawan para cukong-cukong minyak goreng,” ujar orator dari GMNI, di depan kampus UIN SMH Banten, Rabu (13/04/2022).(Dhi)

Kabar6-Perkumpulan Pedagang Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hari ini, Selasa (8/3/2022) agendakan gelar unjuk rasa. Mereka resah atas ketidakpastian selama dua tahun lebih menempati tempat relokasi di Plaza Ciputat.

“Meminta kejelasan atas hak-hak pedagang,” tulis koordinator aksi, Yuli Sarlis lewat keterangan yang beredar dan diterima kabar6.com.

Ia menerangkan, pedagang minta kepastian tentunya yang pernah direlokasi sehubungan dengan rencana penempatan kembali ke Pasar Ciputat.

Yulis sebutkan, pihaknya akan mengerahkan 400 orang pedagang untuk mengikuti unjuk rasa. Titik demonstrasi di kantor Puspemkot Tangsel dan DPRD setempat.

Para pedagang mendesak legislator di DPRD Tangsel bersama aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran proyek revitalisasi Pasar Ciputat.

**Baca juga: Puncak Covid-19 di Tangsel 12 Februari 2022 Capai 2245 Kasus

**Cek Youtube: Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara

“Yang diduga terdapat praktek korupsi dan jual beli lapak secara illegal,” jelas Yuli.

Terpisah, sejumlah pekerja tampak sedang memperbaiki infrastuktur lapak pedagang Pasar Ciputat. “Lagi diganti keramiknya yang pecah-pecah,” terang petugas keamanan pasar.(yud)

Kabar6-Buruh Banten akan kembali menggelar demonstrasi pada Rabu, 05 Januari 2021 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Polda Banten juga sudah menyiapkan rencana pengamanannya.

Kali ini, demonstrasi buruh akan dibantu dan di dukung oleh mahasiswa Banten untuk menuntut kenaikan UMK dan membebaskan enam kawan buruh dari segala tuntutan hukum tanpa syarat.

Selain KP3B yang menjadi lokasi pengamanan, rumah dinas (rumdin) Gubernur Banten yang berada di pusat Kota Serang juga akan dijaga ketat oleh kepolisian.

“Selain di KP3B, agar pengamanan dipersiapkan di rumah dinas Gubernur Banten, antisipasi massa aksi ke rumah dinas Gubernur, sehingga penting untuk mengikuti dinamika informasi di lapangan,” kata Kapolda Banten, Irjen Rudy Heriyanto, Selasa (04/01/2022).

Buruh yang akan berdemonstrasi diperkirakan mencapai 10 ribu massa yang berasal dari delapan kabupaten dan kota di Banten. Wakapolda meminta personilnya benar-benar menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan dengan baik, agar tidak ada kesalahan.

**Baca juga: Tawuran Antar Geng Baskom Dan Asik Di Kota Serang

Satpol PP dari Provinsi Banten akan dilibatkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa. Seluruh akses masuk dan keluar KP3B dan rumdin Gubernur Banten akan diperiksa untuk memudahkan pengamanan.

“Mobil public address harus ditempatkan dengan tepat sehingga dapat digunakan untuk sosialisasi agar aksi taati prokes, tertib dan sekaligus dapat digunakan untuk memberikan perintah secara terpusat dari Kapolres Serang Kota dalam resolusi masalah yang terjadi di lapangan,” kata Wakapolda Banten, Brigjen Pol Ery Nursatari, Selasa (04/01/2022).(Dhi)

Kabar6 – Puluhan pemandu lagu (PL) dan ratusan pekerja hiburan malam di Kabupaten Serang, Banten, berdemonstrasi di Jalan Lingkar Selatan (JLS). Mereka menolak penutupan dan penggusuran tempatnya bekerja.

Para pekerja hiburan malam itu akan menghadang kedatangan Satpol PP yang akan membongkar tempatnya bekerja.

“Ini ada penggusuran kan, jadi kami demo, kami tidak mau ditutup dan di gusur tempat kerja kami,” kata Serin, salah satu pemandu lagu, dilokasi demonstrasi, Senin (15/11/2021).

Jika tempatnya bekerja dan digusur, terlebih tidak ada solusi mencari pekerjaan dari Pemkab Serang, maka mereka akan kelaparan.

**Baca juga: Polres Serang Kota Tangkap Maling Rumah Wartawan

Jikapun digusur, para pemandu lagu itu menuntut pemerintah menafkahi mereka setiap bulannya.

“Kalau pemerintah mau nutup, harus bisa memberikan nafkah kepada kami, karena kami juga butuh makan,” ujarnya.(dhi)