Kabar6-Tiga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak covid-19 dari Kemensos RI, mengeluhkan sikap salah satu oknum Ketua RT berinisial R yang memangkas BLT dampak covid-19 sebesar Rp300 ribu rupiah.

Ketiga KPM itu merupakan warga kampung Candu, RT 05/01, Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.

Saifudin (65) salah satu KPM BLT dampak covid-19 dari Kemensos RI mengatakan, Pembagian Bansos itu dilakukan di Kantor Desa Serdang Wetan pada bulan puasa lalu.

“Setelah menerima BLT di Kantor Desa, kita digiring kerumah Ketua RT, sesampai dirumahnya BLT itu dipotong Rp300 ribu dengan alasan untuk warga lain yang kurang mampu,” ucap Saifudin kepada Kabar6.com dikediamannya, Rabu (3/6/2020).

Ia menyangkan sikap oknum ketua RT yang tidak jujur kepada warganya.

“Hal ini sudah dua kali dilakukannya, awal puasa itu BLT dipotong Rp300 ribu, yang kedua kalinya Bansos Provinsi itu dipotong Rp100 ribu pada 62 orang, tapi itu dikembalikan lagi karena ada yang lapor, ya kalau mau dibagi bagi, ya gimana penerimanya,” tuturnya.

Ditempat yang sama Nuriasih KPM BLT lainnya mengungkapkan, dana BLT senilai Rp600 ribu miliknya itu dipangkas Rp300 ribu untuk dibagikan ke KPM lain namun berupa sembako.

“300 ribu yang dipotong itu dijadikan sembako untuk KPM lainnya, jadi ada yang terima sembako berupa beras 2 kilogram, minyak 2 kilogram dan terigu,” ujar Nuriasih.

Terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Serdang Wetan, O,Om mengaku belum menerima informasi terkait hal itu.

**Baca juga: Sebelum Rapid Test, Pegawai dan Staf Kecamatan Sepatan Dilarang Masuk.

“Saya belum dapat informasi itu, coba besok datang ke Kantor Desa temui pak Kades, saya takut salah menyampaikannya, namun yang jelas Kades telah menekankan kepada RT/RW jangan ada pemotongan,” kata O,Om saat ditemui awak media dikediamannya.

Sementaraitu, Bansos berupa BLT DD covid-19 untuk Desa Serdang Wetan besok 4/6/2020 akan dicairkan di 6 RW, 28 RT yang ada di Desa Serdang Wetan. (CR)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang telah menganggarkan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp144 miliar dari total anggaran penanangan Covid-19 atau virus corona sebesar Rp241,6 miliar.

Namun JPS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang itu, hingga kini Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu tak kunjung dicairkan.

“Belum ada, belum ada yang dicairkan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Suli Rosadi saat dihubungi, Rabu (3/5/2020).

Suli mengatakan, saat ini data bakal penerima bantuan BLT tersebut sebanyak 500 KK yang masuk dalam aplikasi Tangerang Live, namun dari data itu belum dilakukan verifikasi.

Pihaknya masih melihat bantuan sosial dari Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Diketahui Pemkot Tangerang mendapatkan bantuan sosial dari provinsi sebanyak 86.000 KK namun yang baru tersalurkan sebanyak 10 ribu.

Sementara bantuan yang didapatkan dari Pemerintah Pusat sebanyak 89.000 KK. “Semuanya sudah terpenuhi oleh pusat dan provinsi,” kata Suli.

Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan pemantauan untuk para penerima bantuan. Suli mengaku belum mengetahui apakah bantuan BLT tersebut akan disalurkan atau tidak.

“Ya itu kan nanti ada tahap selanjutnya, kalau nanti tingkat kesejahteraannya semakin menurun ya otomatis itu baru bisa kita keluarkan,” katanya.

**Baca juga: Patron Desak Pemkot Tangerang Salurkan BLT.

Terpisah, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, wilayah kota Tangerang mendapatkan dua bantuan. Bantuan dari Provinsi dan bantuan dari Kemensos. Pemkot Tangerang juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Pemkot Tangerang bantuannya berupa lumbung warga,” tandasnya.(Oke)

Kabar6-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Patriot Nasional (Patron) menyoroti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemkot Tangerang yang hingga kini tak kunjung tersalurkan.

Sekertaris Patron, Saipul Basri mendesak agar Pemkot Tangerang tidak memberikan harapan palsu kepada masyarakat.

“Kalau memang pemerintah tidak memiliki anggaran, jangan bicara besar kepada masyarakat dan jangan hanya memberikan harapan palsu,” ujarnya saat berbincang dengan Kabar6.com, di Kawasan Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Rabu (3/6/2020).

Pria yang akrab disapa Marsel itu mendesak agar Pemkot Tangerang segera menyalurkan BLT dari hasil rasionalisasi anggaran daerah.

Dimana Pemkot Tangerang menganggarkan Rp144 miliar untuk jaring pengaman sosial (JPS) dari total anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp241,6 miliar.

“Padahal, dari rasionalisasi anggaran yang ada nilainya sangat besar,” katanya.

Kendati Marsel mempertanyakan tanggung jawab Pemkot Tangerang dalam mensejahterakan warganya di tengah pandemi Covid-19 ini.

Sebab, hingga kini masyarakat hanya mendengar pemberian bantuan dari pihak pemerintah pusat dan provinsi.

“Terus pemerintah daerah mana tanggung jawabnya terhadap masyarakatnya,” tegasnya.

Meski demikian sudah jilid ketiga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang. Jika Pemkot Tangerang masih berkelit mengenai masalah data, kata Marsel, menandakan bahwa mereka tidak serius dalam menangani virus corana.

**Baca juga: Haji 2020 Ditiadakan, 1.700 Calon Jemaah Kota Tangerang Gagal Berangkat.

Pihaknya pun mendapat sejumlah laporan dari masyarakat atas belum tersalurkan BLT tersebut.

“Apakah memang pemerintah tidak serius dalam menangani masalah sosial terhadap dampak Covid, serta seakan mengabaikan masalah yang ada,” tandasnya.(Oke)

Kabar6-Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) jaringan pengamanan sosial yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebesar Rp600 ribu hingga kini belum rampung. Dari total 86.783 penerima, baru sekitar 10.000 keluarga yang menerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Suli Rosadi mengatakan, lambatnya penyaluran disebabkan lambatnya verifikasi data yang dilakukan oleh pihak Pemprov Banten. Pihaknya hanya bisa menunggu hingga verifikasi itu rampung.

“Masih verifikasi tingkat provinsinya, kita kan hanya mendampingi doang, mengarahkan (penyaluran) kesini-kesini. Kalau soal teknis kan mereka yang punya duit,” ujar Suli kepada wartawan, Senin (1/6/2020).

Pendataan lama umumnya disebabkan karena banyaknya data ganda yang dilakukan pemohon. Selain itu juga terdapat temuan kesalahan pendataan lainnya.

Seperti warga mampu yang mengajukan bantuan hingga lokasi tinggal penerima berbeda dengan alamat e-KTP.

Suli menyatakan, terdapat tiga tahapan dalam pembagian BLT yang berasal dari Pemprov Banten. Namun, hingga kini penyaluran BLT baru rampung pada tahap pertama.

“Tahap I sudah yang waktu itu di Kecamatan wilayah timur yah, karang tengah, batu ceper, Cipondoh, pinang, larangan. Itu tahap pertama untuk 10.000 KK dari 86.783,” jelas Suli.

Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat berupa sembako senilai Rp600 ribu dibagi dua tahapan setiap bulan. Bantuan saat ini masih terus disalurkan.

Pemkot Tangerang mendapatkan tambahan bantuan sebanyak 13.000 sembako dari pemerintah pusat.

**Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Simualasikan Pemeriksaan Dokumen Secara Digital.

“Belum bisa direkap semuanya kalau pusatkan sekitar 89.000 itupun tambahan angka dari 75.911. Ini masih berjalan tapi sampai saat ini belum terpenuhi semua,” katanya.

Sedangkan bantuan dari Pemkot Tangerang berupa uang senilai Rp600 ribu masih juga belum dibagikan. Suli beralasan, bantuan akan dibagikan jika bantuan dari Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat selesai dibagikan. (Oke)

Kabar6-Kementerian Desa (Kemendes) menginstruksikan para kepala desa (Kades) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) kepada warga terdampak Covid-19 sebelum tanggal 24 Mei 2020.

Bagi desa yang DD tahap I nya sudah habis untuk pembangunan fisik, insentif dan lain-lain bisa mengajukan DD tahap II 15 persen.

“Kalau memang tahap I sudah digunakan, ada PMK terbaru, desa bisa mengusulkan tahap II. Regulasinya cukup dinamis karena banyak sekali perubahan, informasinya malah nanti sore mau keluar lagi aturan baru,” kata Kabid BPKAD DPMD Lebak, Endang Subrata saat dihubungi Kabar6.com, Selasa (19/5/2020).

“Dari yang kami pahami peraturan yang baru, untuk usulan DD tahap II 15 persen,” sambung Endang.

Informasi yang diperoleh, usulan DD tahap II 15 persen akan lebih dipermudah karena cukup melalui aplikasi milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) OM-SPAN.

“Aplikasinya sih udah ready tetapi kami belum bisa gerak, karena menunggu penandatanganan regulasi yang mengatur penyaluran keseluruhan. Jadi memang sangat bergantung dengan aplikasi ini,” jelas Endang.

Akan tetapi, Endang ragu bahwa penyaluran BLT yang diminta oleh Kemendes sebelum tanggal 24 Mei bisa dilakukan.

“Secara logis sih sulit ya, regulasinya selalu muncul yang baru. Baru kami mau memahami dan mau bergerak sudah muncul lagi regulasi yang baru,” ucap Endang.

**Baca juga: Wakapolres, Kasat Lantas dan 2 Kapolsek di Lebak Diganti.

Kepala Desa Cikatapis, Kalanganyar, Darmawan mengaku, pihaknya kini sedang mengajukan DD tahap II 15 persen. Dana desa tahap II ini akan dialokasikan untuk BLT bulan berikutnya.

“Bulan ini sudah kami salurkan BLT nya, makanya ini kami ajukan untuk bulan yang berikutnya. Untuk mengantisipasi penerima ganda kami sudah siapkan Perkades, mereka yang menerima bansos 2 kali wajib mengembalikan,” terang Darmawan.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kepada sebanyak 9000 KK penerima bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang.

Demikian disampaikan Bupati Ahmed Zaki Iskandar di GSG Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (11/5/2020).

“Lebih kurang sekitar 9000 KK yang akan mendapatkan BLT di 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang,” ungkap Zaki.

Dikatakannya, 50 Kepala Keluarga (KK) untuk tahap awal dibagikan di kecamatan Tigaraksa, selanjutnya akan dibagikan secara bertahap.

“Untuk tahap awal baru 50 KK yang akan dibagikan dan untuk hari ini hanya di Kecamatan Tigaraksa,” ujar Zaki.

Bupati Zaki menjelaskan, bahwa proses pendataan dan pencairan membutuhkan waktu yang lama, itu dikarenakan kata Zaki, pendaftaran nomor rekening penerima bansos yang lama.

**Baca juga: Alhamdulillah, Camat Tigaraksa Akhirnya Bantu Nenek Ipun.

“Proses pendataan dan pendaftaran nomor rekening penerima bansos itu butuh waktu lama, jadi tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa prosesnya seperti itu, dan perlu disampaikan juga bahwa satu KK hanya satu bantuan tidak boleh lebih,” tegas Zaki.

Pantauan di lokasi proses pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Tangerang dengan menerapkan protokol Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).(Han)

Kabar6-Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600ribu dari pemerintah pusat bagi warga terdampak covid-19 di Kota Serang mulai disalurkan. Bahkan penyaluran pertama dipantau langsung oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara, Sabtu (9/5/2020) bertempat di Kantor Pos Cabang Serang.

Dalam sambutannya, Juliari mengatakan, jika kehadirannya hanya untuk memastikan jika BLR dari Kementrian Sosial bagi warga terdampak covid-19 bisa tersalurkan dengan baik.

“Saya kira, apa yang kita berikan tidak bisa memuaskan aspirasi-aspirasi dari warga terdampak. Saya harap ada intervensj juga dari Pemkot, jika ada warga-warga yang tidak tercover oleh bantuan Kemensos agar bisa ditangani oleh Pemkot,” ucap Juliari.

Ia pun berharap, kepada para penerima manfaat BLT agar bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga dirasa benar-benar bisa meringankan beban warga yang memang membutuhkan akibat dampak dari mewabahnya covid-19.

“Tolong Bapak Ibu, uangnya digunakan ke hal-hal yang bermanfaat. Bapak-bapaknya jangan sampe itu dibeliin rokok, mending pake beli makan buat anak-anaknya dirumah,” himbaunya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Serang, Poppy Nopriadi menambahkan, jika sebanyak 16.266 KK yang masuk kedalam DTKS tersebut. Masih akan melakui proses verifikasi dari pihak Kementrian Sosial untuk kemudian menerima BLT sebesar Rp 600ribu.

“16.266 kalau semuanya lolos verifikasi. Jadi nanti di verifikasi ulang Kemensos. Kalau tidak terverifikasi, dibuka kesempatan untuk perbaikan. Dicari dulu apa salahnya, kecuali yang ganda atau pernah menerina bantuan sebelumnya,” jelasnya.

**Baca juga: BLT di Kota Serang Belum Tepat Sasaran.

Ia meyakini, jika proses penyaluran BLT bagi warga terdampak covid-19 di Kota Serang, bisa selesai dalam waktu kurang dari satu bulan. Itu karena tingkat kesulitan penyaluran di Kota Serang masih lebih mudah ketimbang daerah-daerah lain.

“Kalau saya berbincang tadi dengan orang Kemensos, perkiraannya itu 1 sampai 3 minggu. Karena Kota Serang ini kan Ibukota Provinsi. Jadi masuk dalam kategori penyelesaiannya itu 1 sampai 3 minggu. Kalau yang dari luar daerah itu bisa 3 sampe 1,5 bulan, bahkan ada yang 2 sampe 3 bulan, tergantung medannya,” tukasnya.(Dhi)

Kabar6-Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Serang, Banten, melalui PT POS Indonesia belum 100 persen tepat sasaran. Karena pendataan yang dilakukan dalam waktu singkat, sehingga pasti ada kesalahan data.

“Kesempurnaan data 95 persen sempurna, 5 persen sedang dalam penyempurnaan,” kata Walikota Serang, Syafrudin, ditemui di PT POS Kota Serang, Sabtu (09/05/2020).

Nantinya, jika ada bantuan yang tidak tepat sasaran akan dilakukan verifikasi ulang. Kalau ditemukan bantuan yang tumpang tindih, maka akan dialihkan ke masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Apabila memang ada yang tidak tepat sasaran, karena bantuan ini terlalu cepat, nanti kami akan verifikasi dan yang ternyata berhak belum menerima, ini nanti kami akan usulkan,” terangnya.

**Baca juga: Hari Raya Waisak, Umat Budha Bagikan 300 Paket Sembako di Serang.

Syafrudin menuturkan jika berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang. Sebanyak 16.266 Kepala Keluarga (KK) se-Kota Serang akan menjadi penerima manfaat BLT dari pemerintah pusat sebesar Rp 600ribu.

“Totalnya di Kota Serang itu, bantuan dari Provinsi itu 30 ribuan KK, dari pusat itu 16.266 KK, yang dari Pemkot itu 50ribu lebih KK. Jadi sekitar 90 ribuan KK yang akan mendapat bansos. Itu belum termasuk yang PKH,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Kementerian Sosial (Kemensos) rupanya sudah mentransfer bantuan langsung tunai (BLT) sebagai dampak pandemi Covid-19 kepada masyarakat di Kabupaten Lebak. Penerima merupakan warga yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Jadi gini, kemarin di tahap pertama, Kemensos rupanya membagikan kepada warga yang ada di dalam DTKS yang punya rekening. Di Lebak jumlahnya 5.717 orang,” kata Sekretaris Dinsos Lebak, Kusbandriyo saat dihubungi Kabar6.com, Senin (4/5/2020).

Kusbandriyo menyebut, 5.717 penerima itu sudah termasuk di dalam data 132 ribu keluarga calon penerima Bansos yang sebelumnya telah diajukan Pemkab Lebak ke Kemensos.

“Dari DTKS itu dicari nomor rekening yang ada di Bank Himbara (Bank Milik Negara) yang masuk dalam DTKS. Ditemukan lah mungkin 5.717 itu memiliki rekening dan langsung ditransfer, jadi ini di seluruh Indonesia ya,” ujarnya.

**Baca juga: Daftar UMKM Penerima Bantuan Covid-19 di Lebak Masih Disusun.

“Langsung masuk ke rekening masing-masing. Kami juga tidak tahu bagaimana mekanismenya mereka dapat nomor rekening, tiba-tiba ada surat dari Kemensos yang menerangkan bahwa 5.717 warga Lebak sudah dikirim BLTnya,” papar Kusbandriyo.

Namun untuk pagu pada bulan berikutnya, mekanisme penyaluran 5.717 penerima itu akan mengikuti dengan penyaluran penerima BLT yang lain.

“Nilainya sama Rp600 ribu per bulan. Tetapi untuk pagu bulan depan pencairannya akan melalui kantor Pos mengikuti dengan penyaluran yang lain,” katanya.(Nda)

Kabar6-Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat terdampak virus Covid-19 di Kota Tangerang terus berjalan. Kali ini, giliran warga di wilayah Kecamatan Ciledug yang menerima dana bantuan senilai 600 ribu rupiah.

Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah warga Kecamatan Ciledug yang menerima dana bantuan sebanyak 2.460 orang.

Wakil Walikota Tangerang Sachrudin menilai penyaluran dana bantuan sudah sesuai dengan mekanisme dan syarat yang ada.

“Data sudah di verifikasi sebelumnya. Dan hari ini penyerahannya dilakukan di lima titik, sehingga bisa berjalan kondusif,” kata Sachrudin yang melihat langsung proses penyerahan BLT yang berlokasi di SMPN 28 Kota Tangerang, Minggu (3/5/2020).

Sachrudin berharap dengan bantuan yang terus disalurkan oleh pemerintah, warga yang terdampak Covid-19 dapat tetap tenang dan sabar menghadapi situasi ditengah pandemi.

Pembagian bantuan ini terlihat tertib dan mematuhi social physical distancing. Warga Ciledug sejak pagi hari antre dengan tertib bergiliran mengikuti arahan petugas sebelum menerima bantuan.
“Tetap jaga jarak, tenang semua nanti terima bantuannya,” katanya

Salah satu warga Ciledug, Agun Firmansyah yang datang bersama istrinya menuturkan, bantuan yang ia terima akan digunakan untuk keperluan dasar sehari-hari dan sekolah anaknya.

**Baca juga: DP3AP2KB Kota Tangerang Buka Layanan Konseling Online.

“Terima 600 ribu rupiah, ya buat anak sekolah aja sama kebutuhan sehari-hari juga,” ujar Agun.

“Semoga cepat selesai Covid-19 ini biar kita masyarakat juga tenang, dan buat Pemkot juga terima kasih atas bantuan yang diberikan karena sangat membantu kami,” tukasnya. (ADV)